<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/Mario-Dandy-Dery-Ridwansah-7-902280572.jpg" alt="Terdakwa kasus penganiayaan Cristalino David Ozora, Mario Dandy Satriyo menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (15/8/2023). Mario Dandy dituntut hukuman 12 tahun penjara dalam kasus penganiayaan berat pada David Ozora." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penganiayaan Cristalino David Ozora, Mario Dandy Satriyo menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (15/8/2023). Mario Dandy dituntut hukuman 12 tahun penjara dalam kasus penganiayaan berat pada David Ozora.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ekspresi Mario Dandy terlihat datar saat mendengar jaksa menuntutnya dengan hukuman 12 tahun penjara. Terdakwa penganiaya David Ozora itu juga dituntut membayar biaya restitusi sebesar Rp 120 miliar. Jika tidak mampu, hukumannya ditambah 7 tahun lagi. Tuntutan itu dibacakan jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kemarin (15/8). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Alimin Ribut Sujono. Jaksa Hafiz Kurniawan mengatakan, Mario Dandy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana secara bersama-sama. Dia didakwa melanggar Pasal 355 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Mario dinilai jaksa tak memiliki hal yang dapat membebaskan dia dari perbuatannya itu. &rsquo;&rsquo;Tak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa. Terdakwa wajib bertanggung jawab,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Jaksa menyebutkan, Mario telah membuat David mengalami kerusakan pada bagian otaknya hingga terjadi amnesia. Karena itu, jaksa juga meminta Mario membayar biaya restitusi terhadap David sebesar lebih dari Rp 120 miliar. &rsquo;&rsquo;Jika tidak membayar, ganti pidana selama 7 tahun penjara,&rsquo;&rsquo; kata jaksa lagi. Sementara itu, Mario menyatakan bakal membacakan pleidoinya sendiri pada persidangan berikutnya. &rsquo;&rsquo;Izin majelis, pleidoi pribadi akan saya sampaikan di persidangan berikutnya, begitu juga dengan pleidoi tim penasihat hukum saya,&rsquo;&rsquo; ujar Mario. Sesuai rencana, persidangan pleidoi digelar Selasa, 22 Agustus 2023. Saat keluar ruang sidang, Mario tampak berjalan dengan tegak sambil membusungkan dada. Dia tak mau menanggapi pertanyaan awak media. Dia hanya menggelengkan kepala saat mendengarkan pertanyaan-pertanyaan wartawan. Pengacara David Ozora, Melissa Anggraeni, mengatakan, tuntutan jaksa sudah sesuai dengan harapan. Karena itu, diharapkan putusan hakim nanti tetap sama dengan tuntutan jaksa atau lebih progresif. &rsquo;&rsquo;Apa yang kami dengar dalam tuntutan jaksa hari ini adalah apa yang kami harapkan dan tentu harapan paling besar nanti adalah putusan. Kalau kita total ada 19 tahun, 12 tahun tuntutan pidana pokok dan 7 tahun apabila terdakwa tak bayar restitusi Rp 120 miliar kepada korban,&rsquo;&rsquo; ujar Melissa. Bagaimana dengan Shane Lukas yang juga menjadi terdakwa? Jaksa hanya menuntutnya dengan hukuman 5 tahun penjara. Shane berperan membantu memuluskan aksi penganiayaan brutal Mario Dandy terhadap David Ozora. Jaksa juga menuntut Shane membayar biaya restitusi sebesar Rp 120 miliar. Jika tidak membayar, hukuman Shane akan ditambah 6 bulan penjara. Mendengar tuntutan itu, Shane tampak tertunduk lesu. &rsquo;&rsquo;Izin, saya akan mengajukan pembelaan tersendiri dan pembelaan dari penasihat hukum saya, Yang Mulia,&rsquo;&rsquo; ujar Shane kepada hakim. (ygi/c7/oni)

Ekspresi Mario Dandy terlihat datar saat mendengar jaksa menuntutnya dengan hukuman 12 tahun penjara.

Mario Dandy Dituntut Penjara 12 Tahun dan Restitusi Rp 120 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/19/Sidang-Lanjutan-Mario-Dandy-dan-Sean-Lukas-Salman-Toyibi-1JPG-1599415142.jpg" alt="Terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandy." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandy.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang ditahan KPK, menolak membayar biaya restitusi untuk anaknya, Mario Dandy Satriyo, 20. Penolakan itu disampaikan Rafael melalui surat yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kemarin. Melalui surat tersebut, Rafael mengatakan, keputusan keluarga tentang persoalan restitusi yang disampaikan keluarga David Ozora melalui lembaga perlindungan saksi dan korban diserahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Meski demikian, Rafael menegaskan bahwa dirinya dan keluarga tak bersedia menanggungnya. "Kami menyampaikan bahwa dengan berat hati kami tidak bersedia untuk menanggung restitusi tersebut dengan pemahaman bahwa bagi orang yang telah dewasa maka kewajiban membayar restitusi ada pada pelaku tindak pidana," ujar pengacara Mario Dandy, Andreas Nahot S., membacakan surat Rafael di persidangan kemarin (25/7). Dengan demikian, Rafael membebankan biaya restitusi itu kepada anaknya sendiri, Mario Dandy. Berapa biaya restitusi yang diajukan keluarga David? Menurut Ketua Tim Penghitung Restitusi LPSK Abdanev Jopa, keluarga David Ozora mengajukan permohonan ganti rugi atau restitusi kepada Mario Dandy melalui LPSK sebesar Rp 52 miliar. Namun, LPSK menilai seharusnya restitusi berjumlah Rp 120 miliar. Hal itu diungkap Abdanev Jopa saat menjadi saksi di sidang kasus penganiayaan David Ozora, Selasa (20/6). Rafael juga menyinggung sikapnya saat penganiayaan David baru terjadi. Waktu itu, pihaknya hendak membantu biaya pengobatan David. Namun, tawaran itu kini tak bisa lagi dia berikan karena kondisi keuangan keluarganya tak memungkinkan. "Saat ini kami mohon untuk dipahami kondisi keuangan teraktual keluarga kami, yaitu sudah tak ada kesanggupan serta tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dari segi finansial," tutur Rafael. Dia menambahkan, sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi oleh KPK, semua aset dan rekening bank telah diblokir. Rafael mengakui, peristiwa yang dialami anaknya membuat dirinya terpukul. Apalagi, Mario harus berhenti dari studinya di Universitas Prasetya Mulia. Padahal, Rafael dan keluarganya menaruh harapan besar pada Mario. Dalam suratnya, Rafael kembali mendoakan kesembuhan David Ozora. "Demikian surat ini kami sampaikan dengan harapan dan doa agar korban, ananda David, semakin pulih dan sehat seperti sediakala." (ygi/c6/oni)

Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang ditahan KPK, menolak membayar biaya restitusi untuk anaknya, Mario Dandy Satriyo, 20.

Rafael Alun Trisambodo Tolak Bayar Biaya Restitusi Rp 52 M untuk David Ozora

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/JKT2-RUU-Kejaksaan-Komisi-III-eca4.jpg" alt="Wakil Menteri Kumham RI Edward Omar Sharif Hiariej (tengah) bersama Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Muliadi (kiri) saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (15/11/21). Rapat membahas mengenai RUU K" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Kumham RI Edward Omar Sharif Hiariej (tengah) bersama Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Muliadi (kiri) saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (15/11/21). Rapat membahas mengenai RUU K</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) mengatur terkait restitusi kepada korban kejahatan seksual. Aturan ini menjelasakan jika restitusi bisa diambil dari uang negara dalam kondisi tertentu.  Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej memastikan, restitusi untuk korban kekerasaan seksual tidak akan membebani keuangan negara. Skema ini dibuat untuk memastikan hak korban terpenuhi.  "Tidak , tidak (membebani negara). Jadi ini termasuk pqsal terakhir yang kami merubah formulanya. Pada dasarnya, undang-undang ini lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap korban. Artinya hak korban itu harus betul-betul dipenuhi," kata Eddy sapaan akrabnya kepada wartawan, Kamis (7/4).  Negara membayar biaya restitusi kepada korban apabila uang restitusi dari pelaku masih kuranh berdasarkan putusan hakim. Maka selisih kekurangan tersebut akan dibayarkan oleh negara.  "Kompensasi itu diambil dari dana bantuan korban, dana bantuan korban ini memang sengaja ditulis dalam undang-undang ini karena akan dibentuk oleh Menteri Keuangan mengenai dana bantuan korban yang itu akan diambil atau akan dikolek dari masyarakat termasuk para filantropi," imbuhnya.  Filantropi yang dimaksud yakni berupa Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, sumbangan individu, atau bantuan asing yang bersifat tidak mengikat. Dalam RUU TPKS juga selain pidana, terdapat pidana denda kepada pelaku.  "Jadi denda itu tidak dimasukan ke dalam negara, tapi dimasukan dalam dana bantuan korban, jadi ini bersifat dana abadi. Bilamana restitusi tidak mencukupi yang ditetapkan pengadilan, diambil dari dana bantuan korban," jelas Eddy.  Sebelumnya, sebanyak delapan Fraksi di DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dalam rapat pleno tingkat satu. Hanya satu fraksi yakni Partai Keadilan Sosial (PKS) yang tidak sepakat RUU TPKS dibawa ke Paripurna untuk disahkan.  Dalam kesempatan ini, pihak pemerintah diwakilkan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga. Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas.  Mayoritas fraksi di DPR menyatakan setuju untuk membawa RUU TPKS ke Paripurna DPR. Hal ini setelah ditanyakan Supratman Andi Atgas kepada para legislator.  “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini bisa kita setujui untuk diteruskan dalam sidang paripurna untuk pembicaraan tingkat II?” tanya Supratman Andi Agtas selaku pimpinan sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).  “Setuju,” seru para peserta.  Sementara itu, Fraksi PKS meminta pengesahan RUU TPKS dilakukan setelah RKUHP disahkan atau keduanya dibahas secara bersamaan. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menilai bahwa pembahasan RUU TPKS harus dilakukan dengan paradigma berpikir yang lengkap, integral, komprehensif serta pembahasannya dilakukan secara cermat, hati-hati, dan tidak terburu-buru.

Wamenkumham: Biaya Restitusi Tidak Akan Membebani Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/pemerkosa-santriwati.jpg" alt="GURU AMORAL: Terdakwa Herry Wirawan mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung, Kota Bandung, kemarin (15/2). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>GURU AMORAL: Terdakwa Herry Wirawan mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung, Kota Bandung, kemarin (15/2). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure><h3>Desak Hukuman Mati, Keluarga Korban Tuntut Jaksa Ajukan Banding</h3> JawaPos.com – Jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Jawa Barat didorong untuk banding terhadap putusan hakim PN Bandung atas kasus Herry Wirawan (HW), terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati di Bandung. Salah satunya terkait dengan masalah restitusi. Bukan soal nominal. Tapi mengenai pihak yang diwajibkan untuk membayar.  Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Nahar menilai, putusan hakim terkait dengan restitusi terhadap anak korban persetubuhan tidak dapat dibebankan kepada pihaknya.  Sebab, restitusi merupakan kewajiban pelaku dan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi dan korban.  ”Menurut LPSK, yang dimaksud pihak ketiga adalah keluarga pelaku atau pihak lain yang dapat membayarkan ganti rugi,” ujar Nahar kemarin (16/2). Karena itu, penunjukan Kemen PPPA yang akan menanggung restitusi perlu dipertimbangkan kembali. Alasannya, pemerintah bukan keluarga atau relasi kuasa dari terdakwa.  Nahar mengungkapkan, hakim membebaskan terdakwa dari hukuman membayar restitusi dengan pertimbangan sudah dihukum seumur hidup. Putusan itu merujuk pasal 67 KUHP yang menyebutkan jika terdakwa telah divonis seumur hidup, tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi. Kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman majelis hakim.  Namun, menurut dia, dengan mempertimbangkan asas hukum lex posterior derogat legi priori, seharusnya dapat dipertimbangkan ketentuan terbaru UU 17/2016 tentang Penetapan Perppu 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. UU itu jelas menegaskan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak, di samping mendapatkan hukuman maksimal dengan pidana mati, dapat dikenai hukuman tambahan. Misalnya, kebiri kimia dan rehabilitasi. ”Pertimbangan ini dapat diusulkan sebagai bahan penyusunan memori banding JPU,” tegasnya.  Saat ini tim Kemen PPPA terus berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Dinas PPPA Jawa Barat untuk menyikapi putusan hakim.  Wakil Ketua LPSK Livia Istania D.F. Iskandar menjelaskan, restitusi dalam perkara pidana yang dibebankan kepada negara seperti disebutkan dalam amar putusan hakim PN Bandung merupakan hal baru. Sebab, menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. ”LPSK akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan KPPPA,” ungkapnya.  Dia juga menyoroti putusan hakim tentang pengasuhan bayi-bayi korban oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Barat sampai anak korban dianggap mampu melakukan pengasuhan dan perawatan. Dia menilai, putusan tersebut perlu disikapi dengan bijak. Sebab, putusan itu akan memisahkan ibu dari anaknya. ”Walaupun usia ibu masih sangat muda, perlu dipertimbangkan dengan saksama dampak psikologisnya,” tuturnya.  LPSK telah memberikan perlindungan kepada 29 orang (12 orang di antaranya anak) yang terdiri atas pelapor, korban, serta saksi. Perlindungan diberikan dalam bentuk pemenuhan hak prosedural saat saksi dan/atau korban memberikan keterangan dalam persidangan. LPSK juga memberikan program bantuan medis dan rehabilitasi psikologis. ”Kami juga kerja sama dengan dinas terkait mengenai keberlanjutan sekolah anak-anak ini,” ungkapnya.  Sementara itu, keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Herry Wirawan membuat keluarga korban kecewa. Mereka berharap jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding agar hukuman mati bisa terealisasi.  Sebagaimana diketahui, Herry Wirawan si pemerkosa 13 murid divonis bersalah dan dihukum penjara seumur hidup. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan yang meminta hukuman mati, kebiri, serta membayar denda dan restitusi untuk para korban.  Yudi Kurnia, kuasa hukum korban, menilai putusan itu tidak setimpal dengan penderitaan para korban. Sebab, perlakuan Herry bisa membekas seumur hidup. ’’(Keluarga) ada yang marah-marah, ada yang nangis (saat tahu hukuman penjara seumur hidup), sangat tidak terima. Harapannya hukuman mati,’’ katanya kepada Radar Bandung kemarin.  Pihak keluarga berharap JPU mengajukan banding. ’’Kalau serius berkomitmen dalam penegakan hukum, kami sangat mendukung dan memohon untuk banding,’’ ucapnya.

Kementerian PPPA Minta Restitusi Dibebankan kepada Pelaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WhatsApp-Image-2022-02-16-at-11.15.23.jpg" alt="Kuasa hukum para santri korban pemerkosaan, Yudi Kurnia. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum para santri korban pemerkosaan, Yudi Kurnia. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kuasa hukum para santri korban pemerkosaan, Yudi Kurnia, minta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menghormati putusan majelis hakim PN Bandung. Putusan hakim membebankan biaya restitusi bagi korban pemerkosaan Herry Wirawan ke KPPPA.  Dia menilai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung itu merupakan putusan yang mengikat dan tak dapat dibantah KPPPA. Sebab, kementerian juga telah disumpah untuk melaksanakan hukum.  ”Kalau menurut saya, sebagai tanggung jawab negara ini hadir, ini kan sudah menjadi tanggung jawab Undang-Undang Perlindungan Anak juga, apalagi ada putusan pengadilan,” kata Yudi seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/2).  Pada Selasa (15/2), majelis hakim PN Bandung selain menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Herry Wirawan atas aksinya memerkosa 13 santriwati, juga memutuskan biaya restitusi sebesar Rp 331 juta untuk korban Herry dibebankan ke KPPPA. Pembebanan biaya restitusi Rp 331 juta itu merupakan salah satu tuntutan dari jaksa kepada Herry Wirawan. Namun karena dihukum penjara seumur hidup, biaya restitusi tersebut tidak bisa dibebankan ke Herry berdasar Pasal 67 KUHP.  Meski begitu, Yudi menilai KPPPA wajar apabila merasa keberatan karena anggaran untuk biaya restitusi itu tidak tersedia pada tahun anggaran 2022. Namun dia meminta hal tersebut dapat terakomodir di anggaran perubahan atau anggaran 2023.  ”Kalau menolak saat ini wajar, tapi kalau menolak putusan hakim itu tidak benar,” ucap Yudi.  Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Selasa (15/2), menegaskan putusan hakim terhadap penetapan restitusi tidak memiliki dasar hukum. Dalam kasus itu, Kementerian PPPA tidak dapat menjadi pihak ketiga yang menanggung restitusi.  Merujuk pada pasal 1 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menurut Bintang Puspayoga, yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Sehingga, dia menilai restitusi tidak dibebankan kepada negara.  ”Terhadap penetapan restitusi masih menunggu putusan yang inkracht dan saat ini Kementerian PPPA akan membahasnya dengan LPSK,” kata Bintang  Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Herry Wirawan. Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan hukuman terhadap Herry Wirawan.  Herry dinyatakan bersalah sesuai dengan pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5 jo pasal 76D UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Kuasa Hukum Minta KPPPA Hormati Putusan Biaya Restitusi Korban Herry

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/pemerkosa-santriwati.jpg" alt="GURU AMORAL: Terdakwa Herry Wirawan mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung, Kota Bandung, kemarin (15/2). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>GURU AMORAL: Terdakwa Herry Wirawan mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung, Kota Bandung, kemarin (15/2). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com ‒ Herry Wirawan harus menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Terdakwa kasus pemerkosaan 13 muridnya di Bandung itu divonis penjara seumur hidup.  Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Yohannes Purnomo Suryo dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, kemarin (15/2). Herry yang hadir dalam sidang dinilai terbukti bersalah melakukan persetubuhan lebih dari satu kali.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup, menetapkan terdakwa tetap ditahan,” kata Yohannes seperti dilansir Radar Bandung. Majelis hakim menyatakan, hal yang memberatkan adalah terdakwa tak memberikan contoh sebagai pendidik. Dia juga merusak, mengganggu perkembangan anak, dan membuat trauma para korban.  Selain itu, guru mesum tersebut dianggap mencemarkan nama baik pondok pesantren. Ulah bejatnya bisa membuat orang tua merasa khawatir memasukkan anak mereka ke pesantren. "Tidak ada hal yang meringankan (bagi terdakwa, Red),” tegasnya.  Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jabar menuntut Herry dengan hukuman mati dan kebiri. Selain itu, membayar denda Rp 500 juta dan restitusi kepada korban Rp 331 juta. Jaksa juga menuntut agar yayasan milik Herry dibubarkan. Lalu, semua asetnya dijual untuk diberikan kepada korban.  Namun, hakim tidak mengabulkan tuntutan kebiri kimia yang diajukan jaksa. Alasannya, kebiri kimia hanya bisa dilakukan setelah terpidana menjalani hukuman pokok paling lama dua tahun. Tuntutan tersebut tidak bisa diberlakukan untuk terdakwa yang divonis mati atau penjara seumur hidup. ’’Tidak mungkin setelah terpidana menjalani eksekusi mati atau pidana seumur hidup, lalu dikenai kebiri kimia. Lagi pula, pasal 67 KUHP tidak memungkinkan dilaksanakan pidana lain apabila sudah divonis pidana mati atau seumur hidup,” jelas hakim.  Majelis hakim juga tidak mengabulkan tuntutan restitusi dan denda Rp 500 juta. Hakim membebankan restitusi itu kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). "Majelis berpendapat, berdasar pasal 67 KUHP, ketika orang dijatuhi hukuman mati dan pidana penjara seumur hidup, tidak boleh dijatuhi pidana lagi,” ujar hakim.  Tuntutan restitusi juga tidak dapat dikabulkan dengan mengacu pada pasal 67 KUHP. Majelis hakim menyebutkan, undang-undang belum mengatur kepada siapa restitusi dibebankan jika pelaku berhalangan untuk membayar. Karena itu, biaya tersebut merupakan tugas negara, yakni Kementerian PPPA yang memiliki tugas melindungi para korban.  Total restitusi untuk anak yang menjadi korban pemerkosaan Herry berjumlah Rp 331.527.186. ’’Rp 331 juta itu dibebankan kepada KPPPA. Apabila tidak tersedia anggarannya, akan dianggarkan dalam tahun berikutnya,” jelas hakim.  Respons JPU dan Kuasa Hukum  Ketua Tim JPU yang juga Kepala Kejati Jabar Asep N. Mulyana memutuskan untuk pikir-pikir terhadap putusan hakim. Menurut Asep, terdapat sejumlah putusan hakim yang mengambil pertimbangan dari tuntutan jaksa sebelumnya. ’’Pertama perlu saya sampaikan, kami mengapresiasi dan menghormati putusan majelis hakim PN Bandung,” ujar Asep seusai sidang. Kendati demikian, Asep mengaku ada beberapa tuntutan yang tidak dikabulkan hakim. Pihaknya akan mempelajari lebih lanjut putusan tersebut dalam jangka waktu tujuh hari untuk menentukan sikap. ’’Kami akan pelajari secara menyeluruh pertimbangan-pertimbangan dari salinan lengkap,” tuturnya.  Sementara itu, kuasa hukum Herry Wirawan, Ira Mambo, mengungkapkan bahwa pada dasarnya putusan hakim tak sesuai dengan keinginan Herry. ’’Jadi, intinya bahwa itu bukan keinginan kami. Bukan kami yang menanggapi dan memutuskan putusan hakim, melainkan nanti terdakwa yang akan memilih sikapnya, menerima, banding, atau pikir-pikir,” ujarnya setelah persidangan.  Ira mengatakan, Herry mengambil sikap pikir-pikir selama tujuh hari. Ira menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Herry. ’’Kalau mau banding, berarti kita akan menyiapkan memori bandingnya,’’ katanya.  Dari Jakarta, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menghormati putusan majelis hakim. Namun, dia mengatakan bahwa 13 korban yang masih anak-anak dan 9 bayinya belum mendapat keadilan penuh. Pasalnya, restitusi yang diputuskan untuk para korban sangat kecil, hanya Rp 331 juta. ”Itu pun untuk seluruh korban. Jika masih dibagi 13 korban dan 9 bayi, mereka hanya menerima sekitar Rp 15 juta per korban,” ungkapnya kemarin (15/2).  Mirisnya lagi, tanggungan restitusi itu tidak dibebankan kepada Herry. Tapi, dibebankan kepada Kementerian PPPA. Padahal, menurut dia, anggaran Kementerian PPPA sangat kecil dibandingkan kementerian lain. Yang cukup mengganjal, aset yayasan Herry disita dan hasil pelelangannya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai aset memang belum jelas. Karena itu, dia mengajak semua pihak untuk lebih concern pada keadilan bagi 13 korban maupun 9 bayi yang dilahirkan. Keadilan bagi korban tidak berhenti hanya pada dipenjaranya si pelaku.  Retno menekankan, seluruh anak tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Begitu pula bayi-bayi mereka yang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang dengan optimal. ”Termasuk hak untuk memperoleh pemulihan psikis yang pasti menimbulkan trauma berat. Proses ini pasti sangat lama dan panjang,” ungkapnya.  Selain itu, dia mendorong agar pemerintah bisa berperan dalam pembiayaan anak-anak korban dan bayinya melalui program yang ada. Misalnya, program KIP (kartu Indonesia pintar), KIS (kartu Indonesia sehat), dan PKH (program keluarga harapan). ”Mereka seharusnya otomatis dapat sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak oleh negara,” tegasnya.  Menteri PPPA Bintang Puspayoga berharap vonis itu dapat menimbulkan efek jera. ”Bukan hanya pada pelaku, tapi juga dapat mencegah terjadinya kasus serupa berulang,” tuturnya. Kendati begitu, dia menyoroti putusan hakim soal restitusi (ganti rugi) untuk para korban. Putusan hakim terhadap penetapan restitusi dinilainya tidak memiliki dasar hukum. Dalam kasus itu, Kementerian PPPA tidak dapat menjadi pihak ketiga yang menanggung restitusi. Terlebih jika merujuk pada pasal 1 UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Disebutkan, restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi tidak dibebankan kepada negara. ”Penetapan restitusi masih menunggu putusan yang inkracht. Kami segera membahasnya dengan LPSK,” ungkapnya.  Regulasi Kemenag  Kementerian Agama (Kemenag) belum mengeluarkan tanggapan soal vonis penjara seumur hidup untuk Herry Wirawan. Plt Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Thobib Al-Asyhar mengatakan, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.  ’’Kemenag meminta agar pelaku dihukum setimpal. Sesuai dengan perbuatannya,’’ katanya. Kemenag sendiri saat ini sedang merancang regulasi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Salah satunya adalah di lingkungan pondok pesantren. Namun Thobib tidak bisa memberikan penjelasan soal perkembangan pembuatan regulasi tersebut.  Sebelumnya, Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag M. Ali Ramdhani mengatakan mereka sedang menyusun Peraturan Menteri Agama (PMA) untuk mencegah kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Penyusunan regulasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan keberagaman.  Pejabat yang akrab disapa Dhani itu mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir muncul sejumlah laporan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Pelakunya sudah dilaporkan ke kepolisian dengan dugaan tindakan asusila. Dalam catatannya, dalam beberapa tahun terakhir sedikitnya ada 12 kasus di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus tersebut terjadi di Bandung, Tasikmalaya, Kuningan, Cilacap, Kulonprogo, dan Bantul. Kemudian di Pinrang, Ogan Ilir, Lhokseumawe, Mojokerto, Jombang, dan Trenggalek. Beberapa kasus diantaranya sudah berproses di tingkat persidangan atau pengadilan.

Kementerian PPPA Keberatan Dibebani Biaya Restitusi Korban Pemerkosaan

Biaya Restitusi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Biaya Restitusi