<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/JKT_Penyandang-Disabilitas-Berpartisipasi-Dalam-Pilkada-2024_MIFTAHUL-HAYAT-06-1772139979.jpeg" alt="Penyandang disabilitas tunanetra saat mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 007 Panti Sosial Tuna Netra Bina Cahaya Batin, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Penyandang disabilitas tunanetra saat mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 007 Panti Sosial Tuna Netra Bina Cahaya Batin, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak keras wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). ICW menilai alasan mahalnya biaya politik yang kerap dijadikan dasar usulan tersebut hanyalah dalih elite penguasa untuk memangkas partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Staf Divisi Advokasi ICW, Seira Tamara, menyatakan wacana ini terus digulirkan oleh sejumlah elite politik tanpa landasan argumentasi yang kuat. Menurutnya, wacana tersebut mengancam demokrasi. &ldquo;Dilihat dari sisi manapun, wacana ini tidak beralasan dan justru mengandung logika yang mengkhawatirkan,&rdquo; kata Seira dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/12). Ia menjelaskan, wacana Pilkada dipilih DPRD kembali mencuat sejak Juli 2025, ketika Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan tersebut. Gagasan serupa kemudian disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-61 Partai Golkar, serta mendapat dukungan dari Partai Gerindra dan PAN. Menurut Seira, alasan biaya Pilkada yang mahal tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menghapus pemilihan langsung oleh rakyat. &ldquo;Biaya yang dikeluarkan negara untuk pelaksanaan Pilkada tidak dapat begitu saja dilihat sebagai bentuk pemborosan yang kemudian menghalalkan penghapusan partisipasi publik dalam pemilihan,&rdquo; ujarnya. Ia memaparkan, dana hibah APBD untuk Pilkada 2024 yang diperkirakan mencapai Rp 37 triliun masih jauh lebih kecil dibandingkan biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang mencapai Rp 71,3 triliun. &ldquo;Bila besarnya anggaran adalah tolak ukur, apakah Pemilihan Presiden dan Legislatif yang juga diselenggarakan secara langsung juga harus diubah mekanismenya?&rdquo; cetus Seira. Seira juga menyoroti inkonsistensi pemerintah dalam mempersoalkan anggaran Pilkada. Ia membandingkan biaya Pilkada dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 yang justru mencapai Rp 71 triliun. &ldquo;Program yang sarat akan masalah tata kelola itu bahkan tidak dipandang pemerintah sebagai pemborosan dan justru dinaikkan anggarannya hingga lima kali lipat untuk tahun berikutnya,&rdquo; ucapnya. Ia menegaskan, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa besarnya anggaran bukan persoalan utama yang sedang dipermasalahkan pemerintah. &ldquo;Ini menunjukan bahwa besarnya anggaran bukanlah masalah sesungguhnya yang sedang diangkat oleh pemerintah,&rdquo; tegas Seira. Seira menekankan bahwa Pilkada langsung justru dirancang untuk meminimalkan praktik transaksional yang marak terjadi ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD. &ldquo;Bukan pelaksanaan pilkada langsung yang menimbulkan praktik politik uang. Tetapi pilkada langsung justru dihadirkan untuk mengatasi politik uang yang terjadi secara tertutup dan minim akuntabilitas ketika DPRD memiliki kewenangan untuk memilih kepala daerah,&rdquo; ujarnya. <h2>Pilkada oleh DPRD Membawa Mundur Demokrasi</h2> Ia menilai, mengembalikan mekanisme Pilkada ke DPRD sama saja dengan membawa mundur demokrasi. Bahkan, dapat mengancam kebebasan berdemokrasi. &ldquo;Mengembalikan mekanisme pilkada oleh DPRD artinya sengaja meletakkan pemilihan kepala daerah pada mekanisme yang sudah pasti lebih merugikan,&rdquo; tutur Seira. Seira juga mengkritik pemerintah yang dinilai tidak pernah menyertakan kajian mendalam terkait kualitas kepala daerah jika dipilih DPRD. Ia menyinggung catatan ICW yang menunjukkan kerentanan korupsi di lembaga legislatif daerah. &ldquo;Sepanjang tahun 2010-2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi,&rdquo; ungkapnya. Menurut Seira, fakta tersebut membuktikan bahwa Pilkada oleh DPRD tidak akan menghilangkan praktik politik uang. Namun, berpotensi meningkatkan ruang transaksi politik yang tidak dapat diawasi oleh masyarakat. Selain itu, Seira menyoroti persoalan ekosistem pembiayaan politik yang menjadi akar korupsi. Ia menyebut praktik mahar politik, ketergantungan pada pemodal besar, hingga kewajiban finansial pasca terpilih sebagai faktor yang kerap menjerat kepala daerah dalam kasus korupsi. &ldquo;Demokrasi memang tidak pernah berharga murah, dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya bukanlah beban yang patut ditawar,&rdquo; urainya. Dengan berbagai persoalan tersebut, Seira menilai wacana Pilkada oleh DPRD menunjukkan sikap abai pemerintah terhadap kedaulatan rakyat. &ldquo;Tanpa upaya serius untuk melihat masalah sebenarnya, pemerintah justru sedang memfasilitasi terjadinya politik transaksional yang berdampak pada tergerusnya kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada mendatang,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

ICW tolak wacana pilkada kepala daerah dipilih DPRD. Pilkada langsung dianggap jaga demokrasi dan partisipasi publik.

ICW Tolak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Biaya Politik Mahal Dinilai Cuma Dalih Elite

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/JKT_-Bupati-Lampung-Tengah-di-Tahan-KPK_Salman-Toyibi_-08JPG-2196451781.jpg" alt="Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya bersama tersangka lainnya saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya bersama tersangka lainnya saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penerapan sistem pelaporan keuangan partai politik (parpol) yang terstandar, transparan, dan akuntabel. Dorongan ini muncul menyusul temuan KPK terkait Bupati Lampung Tengah nonaktif Ardito Wijaya yang diduga menerima suap Rp 5,75 miliar, di mana Rp 5,25 miliar di antaranya digunakan untuk melunasi utang biaya kampanye. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menilai kasus tersebut menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia. Kondisi ini kerap membuat kepala daerah terpilih menanggung beban besar untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan saat kontestasi pemilu. &ldquo;Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya biaya politik dan tidak akuntabel serta transparannya laporan keuangan partai politik membuat upaya pencegahan aliran uang tidak sah menjadi lemah,&rdquo; kata Budi Prasetyo, Minggu (14/12). Karena itu, KPK mendorong adanya sistem pelaporan keuangan parpol yang lebih kuat sebagai instrumen pencegahan korupsi sejak dari hulu. Menurutnya, mekanisme tersebut penting untuk menutup celah masuknya dana ilegal dalam proses politik. &ldquo;KPK mendorong pentingnya standardisasi dan sistem pelaporan keuangan partai politik, agar mampu mencegah adanya aliran uang yang tidak sah,&rdquo; tegasnya. Selain persoalan pendanaan, KPK juga menyoroti masalah mendasar lain dalam tubuh partai politik, khususnya lemahnya integrasi antara proses rekrutmen dan kaderisasi. Kondisi ini dinilai memicu praktik mahar politik. Budi menekankan, lemahnya sistem kaderisasi juga berdampak pada munculnya kecenderungan bahwa hanya kader dengan kekuatan finansial dan popularitas tinggi yang memiliki peluang maju dalam kontestasi politik. &ldquo;Permasalahan mendasar lainnya adalah lemahnya integrasi rekrutmen dengan kaderisasi yang memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antarparpol, serta kandidasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas,&rdquo; tuturnya. Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa Direktorat Monitoring KPK saat ini tengah melakukan kajian mendalam terkait persoalan pendanaan dan rekrutmen politik tersebut. Hasil kajian akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan sebagai rekomendasi perbaikan sistem. &ldquo;KPK melalui Direktorat Monitoring masih berproses untuk melengkapi kajian ini, dan nantinya akan menyampaikan rekomendasi perbaikannya kepada para pemangku kepentingan terkait, sebagai upaya pencegahan korupsi,&rdquo; tegasnya. Diketahui, Ardito Wijaya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa. Dalam perkara tersebut, ia diduga menerima suap sebesar Rp 5,75 miliar. Uang haram yang diterima Ardito Wijaya dari pengadaan barang dan jasa di wilayahnya dibayarkan untuk membayar utang di bank senilai Rp 5,25 miliar. Utang miliaran rupiah itu diduga untuk membiayai kampanye Ardito Wijaya saat mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Tengah pada Pilkada 2024. "Pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar Rp 5,25 miliar," ungkap Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungky Hadipratikto, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12). Setelah pembayaran utang sejumlah Rp 5,25 miliar, lanjut Mungky, sisa dari penerimaan suap itu digunakan untuk dana operasional Bupati.&nbsp;"Dana operasional Bupati sebesar Rp 500 juta," tegasnya. Penerimaan uang itu muncul setelah Ardito Wijaya mematok fee sebesar 15-20 persen, dari setiap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.&nbsp; Jeratan tersangka diberikan setelah Ardito terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Rabu (10/12). Ardito menyandang status tersangka bersama empat pihak lainnya. Mereka di antaranya Riki Hendra Saputra (RHS), Anggota DPRD Lampung Tengah; Ranu Hari Prasetyo (RHP), adik Bupati Lampung Tengah; Anton Wibowo (ANW), Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah; dan Mohamad Lukman Samsuri (MLS), Direktur PT Elkaka Mandiri. Atas perbuatannya, Ardito, Anton, Riki, dan Ranu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, Mohamad Lukman Samsuri disangkakan melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, ditetapkan sebagai tersangka suap Rp 5,75 miliar, KPK dorong perbaikan sistem keuangan parpol.

Rp 5,25 Milar Jatah Preman Bupati Lampung Tengah untuk Bayar Utang Kampanye, KPK Sorot Biaya Politik Mahal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/gerindra-1791419230.jpg" alt="Anggota DPR Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah menghadiri konsolidasi bersama pengurus DPLN Gerindra Malaysia, Minggu (18/6). (IST)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah menghadiri konsolidasi bersama pengurus DPLN Gerindra Malaysia, Minggu (18/6). (IST)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah menyebut, Indonesia sendiri masih dalam kategori tingkat partisipasi yang rendah tentang keterwakilan perempuan di dunia politik. Bahkan, di kawasan ASEAN Indonesia belum pada tahap yang sempurna. "Di Indonesia sendiri (keterwakilan perempuan) skornya di dunia masih agak rendah, dalam kersetaraan gender. Sedangkan di ASEAN untuk skor itu kita sebut dengan GII memang masih kurang," kata Himmatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8). Menurutnya, perlu peningkatan pengaturan perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik. Sebab, perempuan yang masuk dunia politik, biasanya dari kalangan aktivis, kalangan orang yang hanya istri-istri pejabat ataupun mereka yang mempunyai modal yang cukup kuat. Ia meyakini, banyak perempuan-perempuan di Indonesia memiliki kualitas untuk masuk ke dunia politik. Namun, itu tidak diimbangi dengan sistem atau aturan yang menyebabkan biaya politik terlalu tinggi. Sehingga menjadikan perempuan sulit atau tidak mau masuk ke dunia politik. "Jadi perempuan-perempuan yang mungkin banyak berkualitas di dunia sana yang mau masuk dunia politik jadi ngeri duluan karena memang dengan sistem yang sekarang memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk masuk keduania politik," jelas Himma. Menurut Himma, upaya pemerintah Indonesia untuk mengadopi keterwakilan perempuan di parlemen dan di partai politik sebesar 30 persen sudah baik. Namun, pada faktanya masih jauh dari harapan. "Ternyata meskipun kita sudah 30 persen keterpilihan kita belum mencapai maksimum itu masih sekitar 21 persen implementasinya. Karena Indonesia termasuk negara yang berada di 110 posisinya di antara 193 negara yang masih 21 persen keterwakilan perempuan dalam politik," pungkasnya.

Menurut  Himmatul Aliyah, perlu peningkatan pengaturan perempuan untuk bisa masuk ke dalam dunia politik.

Legislator Gerindra Sebut Biaya Politik yang Tinggi jadi Alasan Rendahnya Partisipasi Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT_PENETAPAN-TERSANGKA-IMAM-NAHRAWI_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019). KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (IMR) sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. Foto:Miftahulhayat/Jawa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019). KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (IMR) sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. Foto:Miftahulhayat/Jawa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, praktik politik uang menyebabkan biaya politik tinggi. Akibatnya, calon kepala daerah maupun calon legislator mencari dana tambahan dari sponsor yang tentunya tidak gratis.  Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/7). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  “Dari beberapa survei yang kami lakukan dan data Kemendagri, biaya politik mahal sekali. Semakin tinggi biaya dikeluarkan, semakin besar peluang untuk menang. Semakin tinggi memberi uang, masyarakat kita semakin memilihnya,” kata Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (21/7).  Alex menjelaskan, pihak yang seringkali menjadi sponsor politisi, seperti pengusaha atau kontraktor. Tentunya sponsor tersebut tidak memberikan dana secara gratis.  “Ada harapan kalau calon menang, agar mendapat proyek, atau ketika mengajukan izin pembukaan hutan atau pertambangan, berharap mudah,” ujar Alex.  Akibatnya, permufakatan sponsor politik tersebut menyebabkan terjadinya korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa. Karena itu, proses lelang di sebagian besar daerah, itu hanya formalitas.  "Pemenang lelangnya bahkan mungkin sudah ditentukan sejak penyusunan anggaran. Itulah dampak mahalnya biaya mencalonkan diri dalam Pemilu,” ucap Alex.  Oleh sebab itu, Alex meminta agar penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP lebih kuat menegakkan hukum agar praktik politik uang dalam Pemilu bisa dicegah untuk menekan biaya politik yang tinggi.  “Saya kira KPU, Bawaslu, perlu lebih keras lagi menegakkan hukum. Selain itu, kalau kita menghendaki Pemilu kita berintegritas dan berkualitas, ada 3 syarat, yaitu penyelenggaranya berintegritas, calonnya berintegritas, dan pemilihnya harus berintegritas,” ungkap Alex.  PAKU Integritas merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan dalam hal ini penyelenggara Pemilu. Sehingga terselenggara Pemilu yang berintegritas dan berkualitas.  Alex mengutarakan, kegiatan penguatan nilai integritas ini bertujuan untuk mengingatkan kembali penyelenggara Pemilu agar tidak melakukan korupsi. Sebab, penyelenggaraan Pemilu rentan terjadi korupsi.  “Dari statistik penindakan korupsi, bahkan awal-awal KPK berdiri, OTT pertama ke penyelenggara Pemilu, itu bukan hal yang patut dibanggakan tapi harus menjadi pembelajaran agar jangan sampai terulang kembali,” pungkas Alexander.

KPK Sebut Mahalnya Biaya Politik Berimbas Masifnya Praktik Korupsi