<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/03/WhatsApp-Image-2025-04-03-at-60038-PM-2968300214.jpeg" alt="Selebgram Lisa Mariana membagikan foto kehamilannya. (Instagram @lisamarianaaa)." width="100%">
<figcaption>Selebgram Lisa Mariana membagikan foto kehamilannya. (Instagram @lisamarianaaa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com-- Biaya persalinan anak Lisa Mariana yang saat ini berusia sekitar 3 tahun ditanggung oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal itu diakui oleh Ayu Aulia, perempuan yang kerap mendampingi Lisa Mariana saat masih hami. Ridwan Kamil memberikan biaya persalinan untuk Lisa Mariana ternyata ada asal usulnya. Menurut Ayu Aulia, dirinya yang meminta atau mengusulkan supaya suami Atalia Praratya membantu Lisa untuk menjalani biaya persalinan dengan alasan kemanusiaan. "Itu saya yang minta ya, atas dasar hati nurani seorang perempuan, atas dasar kasihan," kata Ayu Aulia. Bantuan ini kemudian dibuatkan semacam perjanjian untuk memberikan jaminan dan kepastian. Dengan demikian, &nbsp;Lisa Mariana dapat lebih tenang untuk menghadapi proses persalinan. Saat disinggung soal pengakuan Lisa Mariana ada perjanjian dengan Ridwan Kamil untuk memberikan nafkah sampai si anak lulus kuliah, Ayu Aulia secara tegas membantahnya. Dia pun mengaku tahu isi perjanjiannya dan tidak ada poin semacam itu. "Soal nafkah sampai kuliah ya? Saya rasa itu nggak ada, itu bohong. Karena yang saya tahu, yang saya lihat dengan kepala saya sendiri dan sudah ditandatangani cuma bantuan untuk persalinan saja. Dibiaya sampai lulus kuliah, memangnya dia siapa?," katanya. Terkait uang yang diberikan Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana setelah si anak terlahir ke dunia, Ayu Aulia membenarkannya. "Perbulannya nggak banyak kok. Kan saya saksi," katanya. Berbeda dengan pengakuan Ayu Aulia, pengacara Ridwan Kamil membantah adanya uang diberikan kliennya kepada Lisa Mariana setiap bulan dan kabarnya baru terputus sekitar 8 bulan belakangan. Dia pun memastikan kabar tersebut tidak benar. Bantuan yang diberikan Ridwan Kamil untuk Lisa Mariana hanya untuk bantuan kuliah. Hal itu dianggap wajar mengingat Kang Emil memang terbiasa membantu banyak orang. &nbsp;

Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tanggung biaya persalinan Lisa Mariana, alasannya mengejutkan!.

Ternyata Ini Penyebab Ridwan Kamil Tanggung Biaya Persalinan Lisa Mariana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220404-WA0044.jpg" alt="Ryan dan Karisma menggendong bayi mereka. KTM for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ryan dan Karisma menggendong bayi mereka. KTM for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga Kota Surabaya urunan menebus biaya persalinan bayi di bidan praktik mandiri. Pasangan suami istri tak sanggup membayar biaya persalinan sebesar Rp 2.050.000.  Biaya itu harus dibayarkan di salah satu bidan praktik mandiri di kawasan Medokan Surabaya. Bidan bersalin itu menahan ibu dan bayi yang baru lahir karena tak sanggup membayar biaya persalinan.  Daniel Lukas Rorong, Ketua Komunitas Tolong Menolong (KTM) mengatakan, komunitasnya turut menebus dan memberikan paket bantuan berupa kebutuhan bayi baru lahir. Di antaranya popok bayi, minyak telon, bedak, dan susu formula untuk ibu menyusui.  Bersinergi dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) Jogoboyo, Daniel berangkat menuju lokasi praktik bidan tersebut didampingi Akhmad Badruttamam, ketua Ormas Jogoboyo pada Minggu (3/4).  Setelah melakukan pembayaran persalinan yang harus ditanggung pasangan suami istri bernama Ryan Wahyudi, 20, dan Karisma, 20, bayi berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada Minggu (3/4) pukul 06.45 WIB dengan panjang 45 cm dan berat 2,7 kg itu akhirnya bisa dibawa pulang.  ”Atas nama kemanusiaan, saya tidak menyalahkan pihak bidan praktik mandiri tersebut. Hanya saja, orang tua dari bayi tersebut memang kondisinya sangat memprihatikan,” kata Daniel saat dihubungi pada Senin (4/4).  Dalam dua bulan terakhir, pasutri muda itu harus tidur tiap malam sampai menjelang pagi di emperan ruko di kawasan Tambak Medokan karena tidak mampu bayar kos-kosan. Ironisnya, hal itu terjadi saat Karisma sedang hamil tua.  Daniel menyebut, KTM dan Ormas Jogoboyo juga membantu sampai tuntas. Termasuk mencarikan tempat tinggal layak sementara buat ortu dan bayi yang belum diberi nama itu.  ”Orang tua bayi tersebut sebenarnya warga Kota Surabaya. Bahkan memiliki KTP Surabaya. Sayangnya, status pernikahan mereka tidak resmi alias nikah siri. Ditambah, kondisi mereka saat ini yang dikucilkan kedua belah pihak keluarga karena ada permasalahan,” papar Daniel.  Daniel berharap ada kepedulian dari Pemerintah Kota Surabaya terhadap nasib pasutri muda itu. Apalagi Ryan, sang suami juga statusnya masih pengangguran karena belum mendapatkan pekerjaan. ”Semoga ada jalan keluar terbaik buat mereka,” ucap Daniel.

Warga Urunan Tebus Bayi yang Ditahan di Bidan Bersalin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-2-4.jpg" alt="Silvia didampingi suaminya Agung (kiri) menemui perwakilan Fraksi PDI Perjuangan di kantor DPRD Kota Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Silvia didampingi suaminya Agung (kiri) menemui perwakilan Fraksi PDI Perjuangan di kantor DPRD Kota Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya memberikan penjelasan mengenai permasalahan warga Maspati, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Berdasar data dan fakta, pasutri Agung Cahyono-Silvia Damayanti, belum pernah mendaftar di RSUD Soewandhie untuk mendapatkan layanan persalinan.  Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita menerangkan, pada 14, 15, dan 16 Agustus 2020, dalam data RSUD Soewandhie tidak ada pasien bernama Silvia Damayanti. Namun, ada berita yang menyebutkan, sekitar tanggal tersebut, pasien atas nama itu tidak dilayani dengan baik ketika melakukan pra-persalinan di RSUD Soewandhie.  ”Berdasar data dan fakta di RSUD Soewandhie pada 14–16 Agustus, pasien atas nama tersebut tidak terdaftar datanya di rumah sakit. Artinya tidak ada pasien atas nama itu,” kata Febria Rachmanita saat dihubungi, Rabu (20/10).  Padahal, kata dia, saat datang ke Puskesmas Gundih pada 14 Agustus untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, pasien sudah diberi rujukan agar ke RSUD Soewandhie. Sebab, hasil pemeriksaan kehamilan di puskesmas, didapatkan pasien memiliki tekanan darah 140/80 MMHg, dengan diagnosa preeklamsia.  ”Karena itu, puskesmas kemudian memberikan rujukan sesuai peraturan ke RSUD Soewandhie. Alasannya juga karena RSUD milik pemkot dan pasien terdaftar sebagai peserta BPJS PBI,” ungkap Febria Rachmanita.  Namun demikian, Kadinkes menyebutkan, ketika jadwal persalinan 30 September 2020, pasutri itu memilih untuk mendapatkan layanan ke rumah sakit (RS) swasta atas kemauan sendiri. Bahkan, suami pasien menyetujui pembiayaan di rumah sakit itu dengan membayar secara mandiri dan menandatangani general consent.  ”Sebelumnya, pihak rumah sakit swasta juga sudah menjelaskan kepada pasien terkait prosedur pelayanan dan pembiayaan. Karena, rumah sakit itu belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, pasien setuju membayar deposit Rp 4 juta,” jelas Febria Rachmanita.  Sesuai protap, pihak rumah sakit swasta berkewajiban melayani persalinan pasien tersebut. Pasien pun akhirnya melahirkan dengan sectio caesar. Nah, ketika akan keluar rumah sakit (KRS) dengan total biaya persalinan Rp 15,8 juta yang sudah dipotong deposit, rupanya pasien tidak mampu membayar.  Pihak rumah sakit swasta pun tetap memberikan keringanan kepada pasien dengan cara mencicil selama 12 bulan.  ”Pasien pun menyetujuinya dengan menandatangani surat persetujuan. Jadi setiap bulan pasien bisa mencicil Rp 300 ribu ke rumah sakit swasta tersebut selama 12 bulan,” terang Febria Rachmanita.  Namun, cicilan kedua dan seterusnya belum pernah dibayar. Terlebih pula, sejak Januari hingga 12 Oktober 2021, pihak rumah sakit tidak bisa menghubungi pasutri itu karena HP tidak aktif. Sehingga, komunikasi kemudian dilakukan melalui penghubung pasien.  ”Nah, pada 13 Oktober 2021, pihak rumah sakit kemudian menghubungi penghubung pasien untuk menanyakan sisa tagihan dan meminta pasutri untuk datang ke rumah sakit,” sebut Febria Rachmanita.  Pemanggilan oleh pihak rumah sakit swasta kepada pasutri dilakukan agar ada kejelasan informasi. Apalagi, KTP pasutri itu beserta surat kenal lahir (SKL), masih disimpan pihak rumah sakit. Tujuannya, agar pasien dan keluarganya bersedia datang untuk berkoordinasi. Namun, pasutri itu malah membuat KTP baru.  ”Sebenarnya pasien punya kewajiban untuk membayar ke rumah sakit swasta itu. Di awal, pihak rumah sakit swasta sudah menjelaskan belum ada kerja sama dengan BPJS. Suami pasien sendiri juga sudah sepakat untuk membayar dengan cara mencicil dan menyetujuinya,” papar Febria Rachmanita.  Sebelumnya, pasangan Agung-Silvia wadul ke Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya. Kepada anggota dewan, Agung-Silvia mengaku surat keterangan lahir (SKL) anak ditahan di RSUD Soewandhie.  Silvia bercerita, Agustus 2020, dia menjalani operasi sesar di salah satu rumah sakit swasta khusus ibu dan anak di Surabaya. Pihak rumah sakit menyarankan operasi karena kondisi ibu berusia 21 tahun itu kritis. Karena tidak menerima pasien BPJS Kesehatan, Silvia pun didata sebagai pasien umum. ”Agar segera ditangani, suami tanda tangan persetujuan sebagai pasien umum,” kata Silvia.  Dalam surat persetujuan tersebut, tercantum estimasi biaya sebesar Rp 19 juta. Namun, pascaoperasi biayanya membengkak. Dari Rp 19 juta menjadi Rp 28 juta atau bertambah Rp 9 juta. Silvia pun kaget. Tagihan tersebut sangat besar. ”Berat kalau segitu,” ucap Silvia.  Silvia sempat akan mengadu Baktiono, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya. Namun, pihak rumah sakit menyarankan hal itu tidak dilakukan.  ”Katanya jangan bawa-bawa partai. Setelah itu, diberi keringanan biaya. Dikenakan tagihan Rp 15 juta dan boleh diangsur selama satu tahun,” papar Silvia.  Kendati mendapati pengurangan biaya, pasutri itu tetap merasa keberatan. Pendapatan Agung sebagai sopir tidak cukup. Keduanya hanya mampu membayar tagihan pertama sebesar Rp 300 ribu. Setelah itu, sampai satu tahun lebih, sisa angsuran sebesar Rp 14.700.000 tidak terbayarkan. Karena itu, hingga kini nama sang anak belum masuk kartu keluarga (KK). Sebab, SKL yang menjadi syarat mengurus akta kelahiran masih di rumah sakit.

Soal Pasutri Tak Mampu Bayar Biaya Persalinan Ini Kata Dinkes Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG_20210611_191237.jpg" alt="Ratu Rizky Nabila./Abdul Rahma" width="100%">
<figcaption>Ratu Rizky Nabila./Abdul Rahma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratu Rizky Nabila tak menuntut  Alfath Fathier menafkahi anaknya, Jewanio Rizky Abbaz, sampai besar. Pemilik single Lekas Pergi hanya meminta mantan suaminya itu menanggung biaya persalinan. "Saya gak perlu dia biayai anak saya sampai besar. Saya cuma minta biaya persalinan aja, Rp 90 juta," kata Ratu Rizky Nabila di bilangan Kebon Jeruk Jakarta Barat Jumat (11/6).  Permintaan agar Alfath menafkahi biaya persalinan saja karena sejak persalinan sampai hari ini, mantan suaminya tidak pernah memberikan uang atau nafkah untuk darah dagingnya sendiri. Sementara Alfath sudah mengakui kalau Jewanio Rizky Abbaz adalah anaknya.  Ratu Rizky Nabila menduga Alfath mengakui anaknya setelah sempat mengingkarinya lantaran khawatir bakal berurusan dengan masalah hukum. Sebab sejumlah pihak sudah ikut membantu Ratu Rizky Nabila agar ada kejelasan siapa ayah yang lahir dari rahimnya. "Dia sadar itu anaknya cuma dia cari celah untuk tidak bertanggung jawab," tuturnya.  Sebagai seorang ibu, Ratu Rizky Nabila mengaku sakit hati dan marah anaknya tidak dihargai oleh ayah biologisnya. Dia merasa sang tidak berharga diperlakukan seperti sampah. "Memangnya saya perempuan apa dinikahi, punya anak, terus ditinggal gitu doank," ungkapnya.  Seperti diketahui, Ratu Rizky Nabila dan Alfath Fathier melangsungkan pernikahan pada 29 Maret 2020 lalu. Jelang satu tahun usia pernikahan, rumah tangga mereka retak hingga berujung perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mereka pun resmi cerai sejak Rabu, 5 Mei 2020. (*)  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Ratu Rizky Nabila Minta Alfath Bayar Biaya Persalinan Rp 90 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/BPJS24D.jpg" alt="Norsenah (35), warga Banua Hanyar, kecamatan Tapin Utara, kabupaten Tapin menjadi salah satu masyarakat yang merasakan langsung besarnya manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)." width="100%">
<figcaption>Norsenah (35), warga Banua Hanyar, kecamatan Tapin Utara, kabupaten Tapin menjadi salah satu masyarakat yang merasakan langsung besarnya manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Norsenah (35), warga Banua Hanyar, kecamatan Tapin Utara, kabupaten Tapin menjadi salah satu masyarakat yang merasakan langsung besarnya manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dirinya mengungkapkan rasa bahagianya karena terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.  Norsenah dan keluarga merupakan peserta yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dari segmen Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PD-Pemda) dari pemerintah Kabupaten Tapin.  Saat bercerita pada Rabu (23/12), ingatannya kembali pada kejadian di pertengahan tahun 2016. “Ulun (saya -red) tidak tahu lagi kalau saat itu belum punya KIS. Saat usia kandungan saya terus bertambah, suami saya meninggal. Langsung terbayang gimana caranya nyiapin biaya persalinan,” kisah Norsenah.  Diceritakan oleh Norsenah, dirinya yang hanya berprofesi sebagai seorang penjahit dirumahnya sempat pasrah akan persiapan biaya persalinannya. “Semenjak ditinggal suami, penghasilan satu-satunya cuma dari saya menjahit ini, itu pun tidak pasti ada setiap hari. Apalagi sudah dikasih tahu bidan kemungkinan saya harus persalinan di rumah sakit,” lanjutnya.  Berbagai upaya kemudian dilakukan oleh Norsenah guna memenuhi persiapan biaya persalinannya. Namun, rasa khawatir akan tidak tercukupinya biaya itu terus menghantuinya sebelum akhirnya ia memperoleh informasi bahwa seluruh proses persalinannya akan dapat tercover oleh kartu KIS miliknya.  Pengalaman menjadi pasien dengan jaminan JKN-KIS di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul pada medio 2016 itu menjadi salah satu hal yang tidak dapat dilupakan oleh Norsenah. “Ketika saya masuk Rumah Sakit, semuanya berubah, semua rasa takut saya sebelumnya sama sekali tidak ada lagi karena sudah yakin akan dijamin JKN-KIS” ujar Norsenah.  “Kadang masih tidak percaya, selembar kartu seperti ini bisa menjamin operasi kelahiran anak saya,” sambungnya.  Lebih lanjut dirinya menuturkan bahwa sang anak, Salma Isnaini (4), juga beberapa kali mendapatkan manfaat dari program JKN-KIS.  “Sejak lahir hingga sekarang, anak saya beberapa kali juga pakai KIS untuk periksa ke Puskesmas atau ke rumah sakit, dan semuanya terjamin, tidak ada pernah ditarik biaya sendiri sama sekali,” jelas Norsenah.  Dirinya menutup kisahnya dengan sebuah harapan besar agar program JKN-KIS akan terus berlangsung, menjangkau seluruh penduduk Indonesia. “Harapan saya tentu supaya tetap berlangsung program ini. Semoga penduduk lain yang belum terdaftar akan segera terdaftar dan merasa aman karena punya jaminan ketika membutuhkan layanan kesehatan,” ucap Norsenah mengakhiri.

Sempat Pasrah Soal Biaya Persalinan, Norsenah Bahagia Terjamin JKN-KIS