<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/KEBERANGKATAN-KLOTER-50-HAJI-2023-8-4102203204.jpg" alt="Calon jemaah haji saat sedang menunggu keberangkatan di bandara." width="100%">
<figcaption>Calon jemaah haji saat sedang menunggu keberangkatan di bandara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama mengumumkan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi calon peserta ibadah haji reguler dibuka mulai 9 Januari 2024. "Pelunasan Bipih atau biaya yang dibayar jamaah haji reguler dibuka mulai 9 Januari 2024," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/12). Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M sebelumnya telah disepakati Pemerintah dan Komisi VIII dengan rerata sebesar Rp 93,4 juta. Sementara Bipih yang harus dibayar jamaah rata-rata sebesar Rp 56,04 juta. Menag menjelaskan, pelunasan biaya haji tahun ini bisa dilakukan dengan cara menyicil. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi beban jamaah. Kendati demikian, kata dia, meski pelunasan belum dibuka, para calon peserta haji sudah bisa mengangsurnya dari sekarang dengan cara menabung pada rekening masing-masing. "Sehingga, saat dibuka pelunasan, biayanya sudah terkumpul," ujar Yaqut. Menurut Yaqut, jajarannya di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) masih memproses terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang BPIH. Di dalamnya akan diatur Bipih yang dibayar jamaah berdasarkan embarkasi keberangkatan. Ada 14 embarkasi, yaitu Aceh, Medan, Batam, Padang, Palembang, Jakarta-Pondok Gede, Jakarta-Bekasi, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar. Menurut Yaqut, pelunasan Bipih jamaah calon haji reguler akan dibagi dalam dua tahap. Pelunasan tahap pertama, dibuka dari 9 Januari hingga 7 Februari 2024. Pelunasan tahap kedua, dibuka dari 20 Februari sampai 8 Maret 2024. Sementara itu, Direktur Jenderal PHU Hilman Latief mengatakan, pelunasan tahap pertama dapat dilakukan jamaah yang memenuhi kriteria, jamaah calon haji reguler sesuai nomor urut porsi keberangkatan 1445 H/2024 M. Lalu, jamaah calon haji reguler yang masuk prioritas lanjut usia, dan jamaah calon haji reguler yang masuk dalam urutan nomor porsi cadangan. "Jika sampai akhir pelunasan tahap pertama masih ada sisa kuota, maka akan dibuka tahap kedua," ujar Hilman. Pelunasan tahap kedua, kata dia, dibuka untuk jamaah yang memenuhi kriteria yang mengalami gagal sistem atau gagal pembayaran pada pelunasan tahap pertama. Kemudian, pendamping bagi jamaah calon haji lanjut usia, jamaah penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah, dan pendamping bagi jamaah disabilitas.

Kemenag mengumumkan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi calon peserta ibadah haji reguler dibuka mulai 9 Januari 2024.

Pelunasan  Biaya Perjalanan Ibadah Haji Peserta Reguler Dibuka Mulai 9 Januari 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/terowongan-mina.jpg" alt="Ilistrasi. Jemaah haji dari berbagai negara di terowongan Mina. (MEDIA CENTER HAJI)" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi. Jemaah haji dari berbagai negara di terowongan Mina. (MEDIA CENTER HAJI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Biaya haji yang ditanggung calon jamaah haji (CJH) tahun ini lebih besar sekitar Rp 10 juta dibandingkan tahun lalu. Para CJH berharap kenaikan itu diimbangi dengan perbaikan layanan.  Seperti diketahui, pemerintah bersama DPR mengesahkan rata-rata biaya haji tahun ini sebesar Rp 90 jutaan.  Biaya yang ditanggung jamaah (biaya perjalanan ibadah haji/bipih) Rp 49 jutaan. Besaran bipih itu meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 39 jutaan. Sedangkan subsidi atau nilai manfaat tahun ini mencapai Rp 40 juta lebih per jamaah.  Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M. Nur mengatakan, biaya yang ditetapkan pemerintah dan DPR itu masih rasional. "Karena semua komponen biaya haji di Saudi naik. Bisa dilihat dari biaya umrah yang belakangan juga naik tajam," katanya di sela AMPHURI Meeting di Jakarta kemarin (16/2).  Firman mengatakan, pascapandemi Covid-19, belum semua hotel kembali beroperasi. Padahal, kuota haji kembali normal. Akibatnya, semua negara pengirim jamaah berlomba-lomba mencari hotel. Bahkan, banyak hotel yang sudah di-booking. Kondisi itu membuat stok hotel terbatas.  Dia berharap peningkatan biaya haji tersebut diimbangi dengan peningkatan layanan. Salah satu yang dia sorot adalah ketersediaan kamar mandi atau toilet di Mina. Ketersediaan kamar mandi sangat terbatas, baik bagi jamaah reguler maupun jamaah haji khusus atau VIP.  "Satu kamar mandi digunakan sekitar 100 jamaah," ungkapnya. Firman mengatakan, untuk di Arafah, ketersediaan kamar mandi juga terbatas. Namun, masa tinggal jamaah di Arafah hanya satu hari. Yang krusial adalah kamar mandi di Mina. Apalagi, ada jamaah yang tinggal di Mina selama empat hari. Yaitu, satu hari sebelum wukuf dan tiga hari setelah wukuf.  Dia menjelaskan, saat ini pemerintah Saudi sudah melakukan swastanisasi layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Layanan di tiga titik itu sudah dipegang oleh syirkah atau perusahaan. Sebelumnya dipegang yayasan atau disebut muasasah. Dia berharap dengan dipegang perusahaan swasta, layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina bisa lebih baik lagi.  Firman mengungkapkan, ada tiga perusahaan yang berwenang mengelola layanan masyair tersebut. Salah satunya adalah Masyariq. Secara khusus, CEO Masyariq Syekh Muhammad Amin Inderagiri berada di Indonesia. Sesuai namanya, dia keturunan Indonesia. Ayahnya berasal dari Riau dan ibunya dari Madura. Amin Inderagiri datang di Indonesia untuk teken kontrak layanan masyair dengan sejumlah travel haji khusus, termasuk di bawah bendera AMPHURI.  Amin Inderagiri sempat menunjukkan gambaran layanan tenda jamaah di Arafah dan Mina untuk jamaah haji khusus. Dari tampilan video yang dia putar, tenda terbuat dari fiber. Kemudian, AC yang digunakan sudah lebih baik. ’’Karpetnya antibakteri,’’ kata Amin. Kemudian, di setiap sisi tenda disiapkan beberapa colokan listrik.  Dia mengakui bahwa layanan kamar mandi di Mina sering jadi keluhan. Amin bahkan menantang arsitek Indonesia untuk merancang atau mendesain peningkatan kapasitas toilet di Mina. Nanti desain itu dia bawa ke Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Ada usulan menggunakan kamar mandi portabel berbasis mobil. Tetapi saat masa melontar jumrah, mobil tidak boleh masuk di Mina.

Gambaran Haji Tahun Ini, Satu Toilet untuk 100 Orang di Mina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/lima_ribu_jemaah.jpg" alt="SUJUD SYUKUR: Sebanyak 450 jemaah haji asal Tuban, Jawa Timur, tiba di Bandara Juanda kemarin pukul 05.45 WIB. Mereka lalu dibawa ke asrama haji untuk tes PCR. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SUJUD SYUKUR: Sebanyak 450 jemaah haji asal Tuban, Jawa Timur, tiba di Bandara Juanda kemarin pukul 05.45 WIB. Mereka lalu dibawa ke asrama haji untuk tes PCR. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Bisa Menghemat Biaya Konsumsi hingga Rp 322 Miliar</h3> JawaPos.com – Berbagai skenario dirancang untuk mengurangi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 yang naik signifikan. Salah satunya, memperpendek waktu perjalanan haji.  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meng usulkan pengurangan masa perjalanan haji dari 42 men jadi 35 hari. Apabila dipangkas tujuh hari, komponen konsumsi dalam BPIH bisa diefisienkan hingga lebih dari Rp 322 miliar. Besaran tersebut diperoleh dari gambaran kalkulasi untuk satu komponen saja, yakni makan. Biayanya SAR 18 (kurs Rp 4.200) untuk sekali makan.  Karena itu, dia meminta Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan maskapai penerbangan untuk memperjuangkan perubahan kebijakan di Arab Saudi mengenai jadwal pemberangkatanpesawat calon jamaah haji (CJH) Indonesia. Dengan begitu, tidak mengambil hari terlalu panjang dan dalam rentang waktu 30–35 hari. ”Itu baru efisiensi dari sisi konsumsi saja. Belum dari sisi pelayanan, SDM, dan sebagainya,” ujarnya kemarin (4/2).  Menurut Diah, urusan teknis penerbangan yang selama ini dianggap sebagai kendala pengurangan masa perjalanan haji kini sudah bisa diatasi. Bandara Jeddah telah di perluas. Artinya, jumlah penerbangan bisa ditambah. Belum lagi dengan keberadaan Bandara Taif yang juga dapat dimanfaatkan. ”Agar bisa merealisasikan haji 35 hari, dibutuhkan 15 kali pe nerbangan dalam sehari dan Garuda Indonesia siap untuk itu,” ungkap politikus PDIP tersebut. Pemerintah, lanjut dia, harus memperjuangkan rencana itu melalui lobi kepada pihak Saudi.  Dengan pengurangan masa perjalanan haji, Diah memastikan rangkaian ibadah tidak akan terganggu. Termasuk pelaksanaan arbain di Madinah. Saat ini dia bersama rombongan Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Saudi terkait persiapan haji 2023.  Ketua Pelaksana Harian Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) periode 2016–2022 Qasim Sha leh turut mengamini usul an tersebut. Dia me nyebut ibadah haji selama 35 hari sama sekali tidak akan mengganggu rangkaian ibadah. Sebab, inti haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) hanya 6 hari. Kemudian arbain di Madinah hanya 8 hari.  Pengurangan masa haji itu sejatinya pernah di usulkan pihaknya kepada pemerintah. ”Jadi, sangat-sangat tidak mengganggu secara ibadah,” katanya.  Perluasan Bandara Jeddah juga memungkinkan jumlah penerbangan bertambah. ”Paling hanya slot penerbangannya yang perlu di bahas karena itu kewenangan Kerajaan Arab Saudi,” ucapnya.  Pada bagian lain, Konsul Jenderal (Konjen) RI di Jeddah Eko Hartono menegaskan, pihaknya terus berupaya membuka keran ekspor produk Indonesia ke Arab Saudi. Itu menjadi program strategis mengingat jumlah jamaah haji Indonesia adalah yang terbesar di dunia. ”Kami targetkan dalam tiga tahun ke depan, kita bisa penuhi 30 persen kebutuhan makanan dan minuman untuk jamaah haji kita,” ungkapnya.  Menurut Eko, selama ini proporsi produk Indonesia yang dikonsumsi jemaah haji Indonesia masih sangat kecil, yakni baru sekitar 10 persen. Padahal, nilai makanan dan minuman yang dikonsumsi jamaah haji Indonesia mencapai Rp 500 miliar.  Perusahaan penyedia layanan katering dan muasasah di Saudi lebih ba nyak menggunakan produk dari Thailand, Vietnam, Tiongkok, dan lainnya. ”Salah satu upaya yang dilakukan KJRI untuk mencapai target 30 persen adalah menggelar Indonesian Hajj Expo (IHE),” katanya.  IHE diadakan pada 1–2 Februari 2023 di Balai Nusantara, Wisma Konjen RI Jeddah. Kegiatan itu diikuti 21 eksportir Indonesia dan 9 importir produk Indonesia di Saudi. Turut serta pula sekitar 40 perusahaan penyedia layanan katering di Saudi, baik dari Makkah maupun Madinah.

Komisi VIII DPR Usul Masa Perjalanan Haji Dipangkas 7 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Anggota-Komisi-IX-DPR-Saleh-Partaonan-Daulay-antara.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk mempertimbangkan kembali usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023. Pasalnya, usulan kenaikan tersebut diperkirakan akan memberatkan para jamaah. Besaran kenaikan mencapai hampir Rp 30 juta untuk per jamaah. Karena itu, kenaikan biaya perjalanan haji sebaiknya dikaji kembali.  "Kemenag harus menghitung lagi secara rinci structure cost BPIH. Penghematan bisa dilakukan di setiap rincian stucture cost tersebut," kata Saleh kepada wartawan, Senin (23/1).  Saleh menjelaskan, jamaah reguler Indonesia berjumlah 203.320 orang. Menurutnya, jika ada kenaikan Rp 30 juta, maka uang jamaah yang akan dikumpulkan adalah sebesar Rp 14,06 triliun lebih.  "Ditambah lagi dari manfaat dana haji yang dikelola BPKH sebesar Rp 5,9 triliun. Total dana yang dipakai dari uang jamaah adalah Rp 20 triliun lebih per tahun. Sementara itu, ada lagi biaya penyelenggaraan haji dari APBN Kemenag sebesar Rp 1,27 triliun dan Kemenkes sebesar Rp 283 miliar," ungkap Saleh.  Berdasarkan pemetaan penggunaan anggaran dan situasi terkini masyarakat, usulan kenaikan BPIH 2023 dinilai sangat tidak bijak. Saleh lantas mengungkapkan beberapa alasan untuk mempertimbangkan kenaikan BPIH.  Pertama, pandemi Covid-19 di Indonesia baru landai dan mereda. Saat ini, masyarakat masih berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian mereka. Karena itu, jika dibebankan tambahan biaya untuk pelunasan BPIH yang cukup tinggi, tentu sangat memberatkan.  Kedua, kehadiran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengelola keuangan haji semestinya dapat meningkatkan nilai manfaat dana simpanan jamaah. Sebab, semakin tinggi nilai manfaat yang diperoleh, tentu akan semakin meringankan beban jamaah untuk menutupi ongkos haji.  "BPKH ini kelihatannya belum menunjukkan prestasi memadai. Pengelolaan simpanan jamaah, tidak jauh beda dengan sebelum badan ini ada. Wajar saja kalau ada yang mempertanyakan pengelolaan keuangan haji yang diamanahkan pada badan ini," ujar Saleh.  Ketiga, kalau tetap dinaikkan, dikhawatirkan akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrasturuktur. Tentu asumsi ini kurang baik didengar. Sebab, pengelolaan keuangan haji semestinya sudah semakin terbuka dan profesional.  "Kalau di medsos, sudah banyak yang bicara begitu. Katanya, ongkos haji dipakai untuk infrastruktur. Semestinya, BPKH dan kemenag menjawab dan memberikan klarifikasi. Biar jelas dan semakin transparan," papar Saleh.  Keempat, tentu tidak bijak jika kenaikan ongkos haji dilakukan di saat masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi selama periode pertama dan kedua, Jokowi selalu berorientasi pada upaya meringankan beban masyarakat.  "Saya yakin Jokowi juga ingin agar masyarakat dimudahkan. BPIH tidak membebani," pungkasnya.

Legislator PAN Minta Kemenag Kaji Ulang Kenaikan Biaya Perjalanan Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1443 H/2022 M. Adapun, Menag Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan usulan biaya haji pada 2022 sebesar Rp 45.053.363.  Angka tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (16/2). "Terkait usulan biaya penyelengaraan ibadah haji 1443 H, haji reguler Rp 45.053.368," jelas dia.  Dirinya pun menjelaskan biaya komponen biaya tersebut. Antara lain meliputi biaya penerbangan, biaya hidup, sebagian biaya di Makkah dan Madinah, biaya visa hingga biaya test PCR di Arab Saudi.  Menag mengatakan, biaya ini diambil dalam rangka menyeimbangkan besaran beban jamaah dengan keberlangsungan penyelengaraan ibadah haji pada masa mendatang.  "Keseimbangan ini di maksudkan agar jamaah tidak terlalu terbabani dengan biaya yang harus dibayar mengingat sudah 2 tahun melakukan pelunasan BIPIH," serunya.  Disampaikan juga olehnya, pemerintah dalam hal ini mengedepankan prinsip rasionalitas, kewajaran harga dan kualitas pelayanan dalam pembiayaan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bukan semata-mata menaikkan biaya saja.  "Dengan satuan biaya sesuai standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk komponen operasional di dalam negeri sepanjang komponen tersebut tersedia rujukannya dalam SBN," pungkas Menag.

Biaya Haji 2022 Diusulkan Sebesar Rp 45 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cjh-tak-sehat-tidak-diperkenankan-lunasi-biaya-haji_m_196879.jpeg" alt="Bagi calon jamaah haji yang tidak sehat tidak bisa melunasi biaya naik haji. Otomatis kesempatanya akan tertuntda." width="100%">
<figcaption>Bagi calon jamaah haji yang tidak sehat tidak bisa melunasi biaya naik haji. Otomatis kesempatanya akan tertuntda.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk kembali membatalkan pemberangkatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 2021 ini. Calon jamaah haji batal berangkat dapat menarik kembali setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang telah dibayarkan.  “Calon jamaah haji batal berangkat tahun ini dan sudah melunasi Bipih, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan,” ujar Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Sesditjen PHU) Ramadan Harisman, di Jakarta, Jumat (4/6).  “Meski diambil setoran pelunasannya, jamaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 1443 H/2022 M,” sambungnya.  Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2121 tersebut, ada tujuh tahapan pengembalian setoran pelunasan.  Pertama, jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji dengan menyertakan syarat berikut: a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih; b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya; c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan d) nomor telepon yang bisa dihubungi.  Kedua, permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.  Ketiga, Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.  Keempat, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT.  Kelima, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH.  Keenam, BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT  Ketujuh, jemaah menerima pengembalian setoran pelunasan melalui nomor rekening yang telah diajukan pada tahap pertama.  “Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan, dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” pungkasnya.

Haji 2021 Batal, Ini Prosedur Pengembalian Setoran Lunas Bipih Reguler