<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-F-215463108.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi menyepakati usulan angka BPIH sebesar Rp 93,4 juta per jemaah. Angka penurunannya pun cukup besar, yakni Rp 11,6 juta, dari usulan Kementerian Agama (Kemenag) sebelumnya. Kemenag sempat mengusulkan nilai BPIH sebesar Rp 105 juta. Angka tersebut pun mendapat banyak protes dari sejumlah pihak, termasuk Komisi VII DPR, karena dinilai terlalu tinggi. Hingga akhirnya, dalam rapat panja antara Kemenag dan komisi VII pada Rabu (22/11) malam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief menyampaikan, usulan angka BPIH turun menjadi Rp 94.385.382 (Rp 94,3 juta). Hilman mengungkapkan, angka tersebut diperoleh setelah melakukan rasionalisasi pada berbagai aspek komponen haji. Salah satunya biaya penerbangan pergi pulang (pp) jemaah. Dia mengaku telah mendapat angka validnya Rp 33,4 juta. Biaya penerbangan itu naik 2 persen dari tahun sebelumnya. &rdquo;Berdasar hasil kajian yang kami lakukan, BPIH yang sudah kami rumuskan itu berkisar Rp 94,3 juta,&rdquo; ujarnya. Angka tersebut pun masih menjadi perdebatan serius dalam rapat. Besaran Rp 94,3 juta diminta kembali dipangkas dengan kembali merasionalisasi komponen-komponen haji. Hingga akhirnya disepakati bahwa usulan BPIH 2024 kembali diturunkan menjadi Rp 93,4 juta per orang. Angka usulan terbaru itu sebetulnya masih lebih tinggi dibandingkan BPIH 2023. Yakni, Rp 90 juta per orang. Kendati demikian, biaya penetapan resmi pun belum diketok. Rencananya, pembahasan dilanjutkan pada Senin (27/11) dalam rapat Panja BPIH bersama Komisi VIII DPR. Rapat itu juga bakal membahas mengenai formulasi biaya perjalanan ibadah haji (bipih) dan nilai manfaat untuk penyelenggaraan 1445 H/2024 M hasil kelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPIH dan bipih merupakan dua hal yang berbeda. Mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 2019 disebutkan, BPIH merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. BPIH ini bersumber dari beberapa komponen. Yakni, bipih, anggaran pendapatan dan belanja negara, nilai manfaat, dana efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Menurut anggota Panja BPIH Fraksi PPP Syaifullah Tamliha, jumlah pelunasan yang harus dibayar calon jemaah haji bergantung pada rapat Panja Komisi VIII DPR dengan BPKH nanti. Sehingga dapat diketahui berapa besaran subsidi atau nilai manfaat yang bisa diberikan kepada calon jemaah haji. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013284382/menag-usul-biaya-haji-2024-rp-105-juta-perkiraan-subsidi-30-persen-sisanya-ditanggung-cjh">Menag Usul Biaya Haji 2024 Rp 105 Juta, Perkiraan Subsidi 30 Persen, Sisanya Ditanggung CJH</a> Dia pun memahami, kenaikan BPIH ini dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya kenaikan asumsi kurs dolar Amerika (USD) dari tahun lalu Rp 15.150/USD menjadi Rp 15.600/USD. Selain itu, ada penambahan jumlah makan dari 2 kali menjadi 3 kali sehari dengan tujuan agar calon jemaah haji mendapatkan kalori yang cukup untuk beribadah. Terlebih di musim haji nanti, cuaca diperkirakan mencapai 47&ndash;52 derajat Celsius. &rdquo;Kepastian berapa biaya pelunasan ongkos naik haji (bipih) yang harus dilunasi calon jemaah akan dibahas antara DPR dan BPKH pada Senin mendatang,&rdquo; ungkapnya kemarin. (mia/c19/ttg)

Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi menyepakati usulan angka BPIH sebesar Rp 93,4 juta per jemaah.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Disepakati Rp 93,4 Juta

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/haji-2304519699.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI membahas usulan biaya haji." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI membahas usulan biaya haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan penurunan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menjadi rata-rata Rp94,3 juta. Penurunan biaya haji tersebut, dilakukan setelah rasionalisasi pada sejumlah komponen biaya haji baik di dalam maupun luar negeri. "Setelah melakukan rasionalisasi dari item yang usulkan," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Jakarta, seperti dikutip dari&nbsp;ANTARA pada&nbsp;Kamis (23/11). Kemenag mengusulkan biaya haji menjadi Rp 94,3 juta dalam rapat kerja bersama Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR pada Rabu (22/11). Diketahui, penurunan ini didasarkan pada usulan sebelumnya yakni sebesar Rp 105 juta per orang. Angka usulan terbaru ini masih sedikit lebih tinggi dibandingkan penetapan resmi BPIH 2023 sebesar Rp 90 juta per orang. Namun, formulasi BPIH dan nilai manfaat untuk penyelenggaraan 1445 H/2024 M masih belum ditetapkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi-syariah/013310083/kemenag-sorot-program-dana-talangan-haji-picu-antrean-makin-panjang">Kemenag Sorot Program Dana Talangan Haji, Picu Antrean Makin Panjang</a> Formulasi BPIH mencakup berbagai komponen, termasuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, Armuzna, embarkasi/debarkasi, keimigrasian, dokumen perjalanan, hingga biaya hidup. Hilman menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan rasionalisasi secara menyeluruh, khususnya pada aspek biaya penerbangan haji pulang-pergi yang kini mencapai Rp 33,4 juta per orang. "Ini sudah dilakukan rasionalisasi ke berbagai aspek," katanya. Meskipun demikian, biaya penetapan resmi masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Panja BPIH bersama Komisi VIII DPR RI, termasuk formulasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat yang dihasilkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo, menyoroti adanya kesalahpahaman di masyarakat terkait perbedaan antara Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Wibowo juga menjelaskan bahwa keduanya memiliki perbedaan substansial, sehingga pemahaman yang tepat perlu disosialisasikan agar masyarakat lebih paham. Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2019, BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013308867/menag-yaqut-perkuat-hubungan-bilateral-dengan-dubes-arab-saudi-dalam-persiapan-haji-2024">Menag Yaqut Perkuat Hubungan Bilateral dengan Dubes Arab Saudi Dalam Persiapan Haji 2024</a> Pasal 44 menyebutkan bahwa BPIH bersumber dari Bipih (biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jamaah), anggaran pendapatan dan belanja negara, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji. Sebagai gambaran, Kemenag mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp 98.893.909,11. Namun setelah dirapatkan bersama Panja BPIH, telah disepakati rata-rata BPIH 2023 menjadi Rp90.050.637,26. Komposisi BPIH terdiri atas Bipih yang dibayar peserta haji pada 2023 dengan rata-rata sebesar Rp 49.812.700,26 (55,3 persen), dan nilai manfaat sebesar rata-rata Rp40.237.937 (44,7 persen). <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">***</div>

Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan penurunan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), jadi Rp94,3 juta.

Pasca Rasionalisasi, Kemenag Umumkan Penurunan Biaya Haji Jadi Rp 94,3 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/WhatsApp-Image-2023-04-08-at-110929-3928218861.jpg" alt="Ilustrasi kedatangan jamaah haji Debarkasi Hang Nadim Batam pada musim haji 2022." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kedatangan jamaah haji Debarkasi Hang Nadim Batam pada musim haji 2022.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 untuk Embarkasi Hang Nadim Batam sebesar Rp 87.667.245,26. Kepala Bidang Haji dan Umrah Kemenag Muhammad Syafii&nbsp;mengatakan, besaran biaya haji 2023 tersebut telah ditetapkan setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 Hijriah.&nbsp;&nbsp;Adapun Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan calon jamaah haji reguler sebesar Rp 47.429.308,26. &rdquo;BPIH itu biaya penyelenggara ibadah haji ya memang segitu, dan Bipih biaya perjalanan ibadah haji yang dibebankan kepada jamaah,&rdquo; ujar Muhammad Syafii seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, biaya haji yang sebenarnya itu Rp 87 juta untuk Embarkasi Batam. Ada selisih Rp 40 juta dengan besaran Bipih, itu diambil dari nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). &rdquo;BPKH itu yang kita setor diawal dikelola BPKH, sisanya itu untuk memenuhi BPIH diambil dari nilai manfaat,&rdquo; papar Syafii di Batam. Dia menyebutkan, untuk BPIH 2023 mengalami penurunan sekitar Rp 11 juta dari tahun sebelum yang sebesar Rp 98 juta. Sedangkan untuk Bipih 2023 mengalami kenaikan Rp 9 juta dari tahun lalu sebesar Rp 38 juta. Syafii menambahkan pada 2023, jumlah kuota haji Kepri adalah 1.291 jamaah, sedangkan pada tahun lalu kuota haji hanya 589 jamaah. Besaran Bipih jamaah haji reguler tahun 1444 H/2023 M adalah sebagai berikut: <ol start="44"> <li>Embarkasi Aceh sebesar Rp 44.364.357,26</li> <li>Embarkasi Medan sebesar Rp 45.201.652,26</li> <li>Embarkasi Batam sebesar Rp 47.429.308,26</li> <li>Embarkasi Padang sebesar Rp 46.044.850,26</li> <li>Embarkasi Palembang sebesar Rp 48.005.008,26</li> <li>Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sebesar Rp 51.338.008,26</li> <li>Embarkasi Jakarta (Bekasi) sebesar Rp 51.338.008,26</li> <li>Embarkasi Solo sebesar Rp 49.893.981,26</li> <li>Embarkasi Surabaya sebesar Rp 55.928.458,26</li> <li>Embarkasi Balikpapan sebesar Rp 50.792.201,26</li> <li>Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp 50.753.057,26</li> <li>Embarkasi Makassar sebesar Rp52.182.703,26</li> <li>Embarkasi Lombok sebesar Rp 51.268.349,26</li> <li>Embarkasi Kertajati sebesar Rp 52.837.858,26</li> </ol> Besaran Bipih jamaah haji tersebut digunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya hidup, serta sebagian biaya layanan Arafah, Mudzalifah, dan Mina. Sedangkan besaran BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi per jamaah, yang bersumber dari Bipih dan nilai manfaat adalah: <ol start="84"> <li>Embarkasi Aceh sebesar Rp 84.602.294,26</li> <li>Embarkasi Medan sebesar Rp 85.439.589,26</li> <li>Embarkasi Batam sebesar Rp 87.667.245,26</li> <li>Embarkasi Padang sebesar Rp 86.282.787,26</li> <li>Embarkasi Palembang sebesar Rp 88.242.945,26</li> <li>Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sebesar Rp 91.575.945,26</li> <li>Embarkasi Jakarta (Bekasi) sebesar Rp 91.575.945,26</li> <li>Embarkasi Solo sebesar Rp 90.131.918,26</li> <li>Embarkasi Surabaya sebesar Rp 96.166.395,26</li> <li>Embarkasi Balikpapan sebesar Rp 91.030.138,26</li> <li>Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp 90.990 .994,26</li> <li>Embarkasi Makassar sebesar Rp 92.420.640,26</li> <li>Embarkasi Lombok sebesar Rp 91.506.286,26</li> <li>Embarkasi Kertajati sebesar Rp 93.075.795,26</li> </ol> Keppres juga mengatur tentang besaran BPIH tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari nilai manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp 8.090.360.327.213,67. Sementara besaran BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari nilai manfaat untuk jamaah haji reguler lunas tunda sebesar Rp 845.708.000.000,00.

Kanwil Kemenag Provinsi Kepri menyebutkan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 untuk Embarkasi Hang Nadim Batam Rp 87.667.245,26

BPIH 2023 Embarkasi Hang Nadim Batam Rp 87,6 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1656313913683.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Barat mengoptimalkan sosialisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 kepada stakeholder terkait. Salah satunya dengan kemenag kota dan kabupaten serta pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) se-Provinsi Jabar.  ”Sosialisasi dengan peserta sekitar 1.000 orang itu dilaksanakan melalui hybrid. Sosialisasi dilakukan untuk memberi pemahaman kepada stakeholder,” kata Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat Ajam Mustajam seperti dilansir dari Antara.  Ajam mengatakan, penetapan BPIH yang sudah disepakati kemenag dengan DPR adalah untuk keadilan dan berkesinambungan. Baik bagi calon jamaah haji yang berangkat tahun ini atau waiting list yang jumlahnya mencapai lebih 5 juta orang.  Ajam berharap, masyarakat khususnya calon jamaah haji bisa menerima keputusan soal BPIH. ”Intinya, biaya haji tahun ini ada penyesuaian, karena dilihat dari berbagai faktor,” ujar Ajam Mustajam.  Dia menambahkan, penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji terjadi karena perubahan skema persentase komponen BPIH dan nilai manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi BPIH dan nilai manfaat.  ”Hal itu dilakukan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jamaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis,” papar Ajam Mustajam.  Ajam mengatakan, nilai manfaat bersumber dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Oleh karena itu, nilai manfaat adalah hak seluruh jamaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta yang masih menunggu antrean berangkat.  Saat disinggung soal kemungkinan adanya calon jamaah haji batal berangkat karena BPIH tahun ini naik, Ajam mengatakan, dalam setiap tahun, calon jamaah haji ada saja yang gagal berangkat dengan berbagai alasan.  ”Tapi untuk alasan enggak bisa melunasi BPIH nyaris tidak ada. Yang gagal berangkat itu karena meninggal, sakit. Bagi mereka yang gagal berangkat bisa digantikan muhrim, ahli waris, atau keluarganya. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,” tutur Ajam.  Pihaknya mengimbau bagi calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini hendaknya harus sudah melakukan sejumlah persiapan. Di antaranya jaga kesehatan, melakukan manasik haji, dan menyiapkan biaya untuk pelunasan biaya haji.  Terkait calon jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci dari Bandara Kertajati, Ajam mengatakan, tahun ini bandara yang berlokasi di Majalengka tersebut aman digunakan untuk memberangkatkan calon jamaah haji asal Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).  ”Insya Allah, tahun ini harus jadi. Karena asrama haji Indramayu juga sudah ready. Bisa menampung untuk dua kloter,” kata Ajam.  Selain itu, lanjut dia, pembangunannya asrama haji di Kabupaten Indramayu sudah selesai hanya tinggal infrastruktur penunjang, seperti masjid, jalan, dan taman.

Kemenag Jabar Kebut Sosialisasi Biaya Penyelenggaraan Haji 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230215-WA01211.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menandatangani penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M di Jakarta, Rabu (15/2). Kemenag/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menandatangani penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M di Jakarta, Rabu (15/2). Kemenag/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah dan Komisi VIII DPR resmi menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp 90.050.637,26 per anggota jamaah haji reguler.  ”Hari ini (15/2), kita telah menyepakati biaya haji reguler,” ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas seperti dilansir dari Antara dalam rapat kerja penetapan biaya haji bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu (15/2).  Kesepakatan itu diperoleh setelah Panitia Kerja (Panja) BPIH 1444 H/2023 M melakukan serangkaian diskusi panjang, membahas usul biaya haji pemerintah. Pada 19 Januari, pemerintah mengajukan usul BPIH dengan rata-rata sebesar Rp 98.893.909,11 dengan komposisi Bipih Rp 69.193.734,00 (70 persen) dan nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175,11 (30 persen).  Kini, Pemerintah dan DPR telah menetapkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung jamaah haji rata-rata per anggota jamaah sebesar Rp 49.812.700,26 atau 55,3 persen.  Kemudian, biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per anggota jamaah sebesar Rp 40.237.937 atau sebesar 44,7 persen. Dengan skema itu, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp 8.090.360.327.213,67.  ”Rata-rata jamaah akan membayar Rp 49,8 juta dengan penggunaan dana nilai manfaat mencapai Rp 8,090 triliun. Kesepakatan ini sebagai hasil pembahasan atas skema usul pemerintah dengan jamaah membayar Rp 69 juta dan penggunaan nilai manfaat Rp 5,9 triliun,” tutur Yaqut Cholil Qoumas.  Menag bersyukur setelah melalui serangkaian pembahasan ada sejumlah efisiensi yang disepakati. Misalnya, nilai kurs dolar dan riyal disepakati ada penurunan. Usul DPR untuk mengurangi layanan katering jamaah dari yang awalnya tiga kali hanya menjadi dua kali makan juga disepakati. Dalam rapat Panja juga disepakati besaran biaya hidup (living cost) di angka 750 riyal.  ”Hasil kesepakatan ini selanjutnya akan diusulkan kepada presiden untuk diterbitkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji,” ujar Yaqut Cholil Qoumas.  Rapat itu juga menetapkan tidak ada setoran lunas untuk calon jamaah haji lunas tunda 1441/2020 Masehi yang jumlahnya 84.609 orang. Untuk calon jamaah haji lunas tunda 1443 H/2022 M yang akan diberangkatkan pada 1444H/2023 M sebanyak 9.864 orang, dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp 9,4 juta.  Calon jamaah haji 1444 H/2023 M sebanyak 106.590 orang dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp 23,5 juta.

Pemerintah Resmi Menetapkan BPIH Rp 90 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jamaah-dan-petugas-tphd-yang-sudah-berhaji-kena-biaya-visa-rp-7-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi VIII DPR meminta pemerintah menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebelumnya diwacanakan sebesar Rp 69 juta.  Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi menegaskan, memihak kepada kepentingan rakyat dan mencoba mencari solusi terbaik terkait pengelolaan pemberangkatan jamaah haji tahun ini.  ”Yang pasti bahwa percayalah kami komisi VIII akan selalu meminta kepada kepentingan masyarakat agar mereka yang sudah menanti 10-12 tahun semua bisa berangkat dengan BPIH yang terjangkau,” kata Kahfi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2).  Kahfi menyebut, biaya yang ditanggung jamaah saat ini berkebalikan dengan tahun 2022. Kenaikan yang terlalu signifikan dirasa akan sangat menyulitkan masyarakat.  ”Karena kenaikan BPIH yang signifikan yang pada 2022 posisi 30 persen ditanggung jamaah kemudian 70 persen ditanggung BPKH itu dibalik. Sekarang 70 persen ditanggung jamaah kemudian 30 persen ditanggung BPKH,” ucap Kahfi.  ”Saya kira ini yang membuat jamaah mungkin kaget karena kenaikannya yang signifikan ditambah lagi dengan limit waktu yang sangat singkat untuk melakukan pelunasan,” papar Ashabul Kahfi.  Kahfi menyatakan, pihaknya bersama pemerintah terus berkoordinasi untuk mencari solusi pengelolaan pemberangkatan jamaah haji yang berkelanjutan, tetapi juga mengedepankan keadilan dan keterjangkauan para-para calon jamaah.  ”Selain tadi sudah melakukan hubungan ke Arab Saudi yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan real cost untuk semua komponen pembiayaan yang akan diusulkan pemerintah dan kalau memang real cost itu sudah memenuhi aspek rasionalisasi barulah Komisi VIII akan memutuskan berapa sebenarnya BPIH yang akan kami tetapkan,” jelas Ashabul Kahfi.  Kahfi berharap agar minimal pembebanan pembiayaan haji berada pada titik 50:50. Karena itu, pihaknya terus mendorong BPKH untuk terus melakukan inovasi investasi sehingga bisa menghadirkan manfaat yang lebih besar untuk jamaah.  ”Kalau usul kami sih sebenarnya memang kalau bisa memutuskan 50:50 saja, jadi sama-sama menanggung 50 persen. Memang kalau pendekatan investasi kita yang ada hari ini itu nggak mampu. Oleh karena itu kita dorong BPKH melakukan inovasi investasi sehingga bisa menghadirkan manfaat yang lebih besar untuk jamaah kita dan yang pasti bahwa yang saya ingin menggarisbawahi bahwa pemerintah ingin menurunkan usul BPIH-nya,” ucap Ashabul Kahfi.

Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Turunkan Biaya Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/masjidil-haram.jpg" alt="SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)" width="100%">
<figcaption>SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Besaran subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masih belum menemui kesepakatan bersama. Usulan subsidi 30 persen dari Kementerian Agama (Kemenag) masih diperdebatkan oleh banyak pihak.  Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Jaja Jaelani mengatakan, banyak usulan besaran subsidi masuk ke kementerian. Salah satu yang menjadi pertimbangan yakni pada angka 50 persen.  "Insya Allah usulan 50:50 jadi usulan diskusi kami setelah melihat kebutuhan riil di Arab Saudi, seperti katering hingga akomodasi jamaah," kata Jaja dalam diskusi bertajuk Pro dan Kontra Usulan dan Kenaikan Dana Haji di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1).  Untuk memastikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2023, Kemenag dan Komisi VIII DPR RI berencana pergi ke Arab Saudi. Mereka akan melakukan survei dan menghitung ulang komponen biaya haji yang bisa dikurangi.  Salah satu komponen yang diperkirakan bisa ditekan ongkosnya adalah biaya masyair atau layanan transportasi dan akomodasi empat hari para jamaah dari Mekkah ke Arafah. Pemerintah Arab Saudi menurunkan biaya ini hingga 30 persen untuk penduduk lokal. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia juga akan mendesak jamaah tanah air bisa mendapat keringanan.  Sementara itu, Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo, Abdul Khaliq Ahmad mengusulkan pengurangan subsidi haji dilakukan secara bertahap atau gradual. Pada 2020 subsidi sebesar 50 persen, lalu 2022 subsidi 60 persen. Apabila pada 2023 subsidi menjadi 30 persen, maka akan memberatkan masyarakat.  "Jadi kenaikan biaya haji itu gradual. Jadi kalau tahun ini naik, paling rasionalis 50 persen," tutup Khaliq.  Diketahui, Kemanag mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp 69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp 98.893.909,11  Dibanding tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp 514.888,02. Namun, secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen Bipih yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi).  Menurut Menag, BPIH 2022, sebesar Rp 98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp 39.886.009,00 (40,54 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp 58.493.012,09 (59,46 persen). Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023, sebesar Rp 98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp 69.193.734,00 (70 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30 persen).  Komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah, digunakan untuk membayar: pertama Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp 33.979.784,00; kedua Akomodasi Makkah Rp 18.768.000,00; ketiga Akomodasi Madinah Rp5.601.840,00; 4) Living Cost Rp 4.080.000,00; 5) Visa Rp 1.224.000,00; dan enam Paket Layanan Masyair Rp5.540.109,60

Kemenag Kaji Subsidi Biaya Haji 50 Persen

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Berita Terkini