<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/Bantuan-bebas-UKT-1396045924.jpg" alt="Beri bantuan: Rektor UI Heri Hermansyah menyerahkan bantuan kepada mahasiswa yang terdampak bencana Sumatra. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Beri bantuan: Rektor UI Heri Hermansyah menyerahkan bantuan kepada mahasiswa yang terdampak bencana Sumatra. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Universitas Indonesia (UI) menyalurkan paket bantuan kepada 32 mahasiswa yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera. Bantuan tersebut mencakup pembebasan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama satu semester hingga bantuan biaya hidup, sebagai upaya memastikan keberlanjutan studi para mahasiswa di tengah tekanan ekonomi pascabencana. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Gedung Rektorat UI, Rabu (17/12). Acara ini dihadiri Rektor UI Heri Hermansyah, jajaran pimpinan universitas, serta perwakilan 11 mahasiswa penerima bantuan. Rektor UI Heri Hermansyah menjelaskan, program bantuan ini merupakan bentuk kepedulian institusi dan alumni UI kepada mahasiswa yang keluarganya terdampak langsung bencana, terutama saat proses pemulihan ekonomi masih berlangsung. &ldquo;Sebelumnya kita menginfokan ada 29 orang dan hari ini bertambah jadi 32 mahasiswa yang terdampak dan perlu kita berikan bantuan. Dari 32 orang itu, empat di antaranya adalah penerima beasiswa KIPK,&rdquo; ucap Heri. Dari total penerima bantuan, sebanyak 28 mahasiswa memperoleh pembebasan UKT untuk semester berikutnya. Sementara itu, empat mahasiswa lainnya telah lebih dulu mendapatkan dukungan pembiayaan pendidikan melalui skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Tak hanya meringankan beban biaya pendidikan, UI juga memberikan bantuan biaya hidup berupa uang bulanan sebesar Rp 3 juta selama enam bulan. Mahasiswa terdampak juga memperoleh kupon makan gratis serta pembebasan biaya sewa asrama bagi mereka yang tinggal di lingkungan kampus. &ldquo;Kedua dan ketiga ada support untuk biaya tempat tinggal atau sewa yang tinggal di asrama, itu dibebaskan. Kemudian yang terakhir, ada bantuan natura berupa makanan,&rdquo; ujar Heri. Pihak universitas memastikan, seluruh bantuan bersifat dinamis dan akan dievaluasi secara berkala. Peninjauan akan dilakukan minimal tiga bulan ke depan untuk menyesuaikan bantuan dengan kondisi pemulihan masing-masing mahasiswa. Lebih lanjut, Heri menyampaikan, jumlah penerima bantuan masih berpotensi bertambah, mengingat proses pendataan mahasiswa terdampak bencana masih terus dilakukan oleh pihak kampus. &ldquo;Sampai hari ini yang terdata ada 32 orang, kalau bertambah lagi ya kita akan support dengan bantuan serupa,&rdquo; jelas Heri.(bry)

Universitas Indonesia memberikan bantuan bebas UKT kepada 32 mahasiswa yang terdampak bencana alam di Sumatera.

UI Bebaskan UKT dan Salurkan Bantuan bagi 32 Mahasiswa Korban Bencana Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/Membaca-Di-Taman-Literasi-Martha-Christina-Tiahahu-Miftahul-Hayat-4-3896843215.jpg" alt="Pengujung membaca buku kesukaan mereka yang tersedia di Perpustakaan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, di Kawasan Blok M, Jakarta, Senin (8/5/2023). Selain menyediakan lebih dari 1000 buku secara fisik dan 3000an buku yang bisa diakses secara onli" width="100%">
<figcaption>Pengujung membaca buku kesukaan mereka yang tersedia di Perpustakaan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, di Kawasan Blok M, Jakarta, Senin (8/5/2023). Selain menyediakan lebih dari 1000 buku secara fisik dan 3000an buku yang bisa diakses secara onli</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Student loan belakangan ini ramai jadi pembicaraan. Pasalnya, baru-baru ini Institut Teknologi Bandung (ITB) memberikan pinjaman untuk mahasiswanya yang mengalami tunggakan uang kuliah tunggal (UKT). Pinjaman itu menggandengkan perusahaan pinjaman online atau financial technology (fintech). Sejatinya pinjaman yang ditawarkan ITB itu adalah berbentuk pinjaman pendidikan atau yang biasa disebut student loan. Dirangkum dari berbagai sumber, student loan merupakan pinjaman dana khusus berbunga rendah untuk membantu para pelajar untuk membayar biaya pendidikan mereka. Setelah penerima student loan lulus, mereka wajib mengembalikan uang yang dipinjam itu ke pemerintah. Pelunasan pinjaman itu bisa berjalan sampai hitungan tahun. Umumnya student loan baru terdapat di beberapa negara luar. Sementara itu, beberapa tahun belakangan ini beberapa perbankan mulai menyediakan student loan yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Bank BRI BRI menyediakan pinjaman pendidikan atau student loan yang diberi nama Briguna Flexi Pendidikan. Pinjaman itu diperuntukkan bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) atau swasta (PTS) dengan bunga 0,65-0,72 per bulan. Program itu hanya diberikan kepada mahasiswa S-1, S-2 dan S-3 yang sudah memiliki penghasilan tetap. Adapun tenor pinjaman mulai dari 5 tahun hingga 10 tahun. 2. Bank Mandiri Bank Mandiri memiliki produk kredit pendidikan yang ditujukan kepada mahasiswa penerima program Bantuan Pendidikan Miskin Berprestasi (Bidikmisi) jenjang S-1, S-2, dan S-3 Universitas Gadjah Mada. Struktur kredit khusus itu didesain untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Pinjaman pendidikan dari Bank Mandiri limitnya kredit sesuai kebutuhan akademik, suku bunga rendah, pembayaran berjenjang sesuai pola pendapatan dunia kerja, serta fleksibilitas pemanfaatan untuk pembelian alat penunjang pendidikan seperti laptop dan sejenisnya. Dilansir dari laman Bank Mandiri, kredit pendidikan merupakan respons terhadap arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu agar potensi konsumsi masyarakat sebaiknya diarahkan kepada hal&ndash;hal yang bersifat produktif, termasuk jasa pendidikan. 3. BTN BTN punya student loan dengan suku bunga 6,5% per tahun, masa tenor hingga lima tahun dengan nilai kredit maksimal Rp 200 juta. Student loan BTN hanya diperuntukkan bagi nasabah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) hingga Kredit Agunan Rumah (KAR). Dana pinjaman itu bisa digunakan untuk kebutuhan beragam biaya pendidikan mulai dari biaya masuk, biaya daftar ulang, dan biaya pendidikan lainnya.

Student loan belakangan ini ramai jadi pembicaraan. ITB memberikan pinjaman untuk mahasiswanya yang mengalami tunggakan UKT dengan pinjol.

Mengenal Student Loan dan Perbankan Yang Sediakan Pinjaman Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654254538359.jpg" alt="Seorang siswa SMA sedang berdoa sebelum pelajaran dimulai. Dok JawaPos " width="100%">
<figcaption>Seorang siswa SMA sedang berdoa sebelum pelajaran dimulai. Dok JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku menerima banyak keluhan dari para orang tua siswa terkait masalah biaya pendidikan. Sejumlah aduan itu mulai dari kesulitan membayar uang gedung, penahanan ijazah, hingga anak putus sekolah, yang terjadi pada jenjang SMA sederajat.  ”Yang masih banyak ini yang sedang kita rekap (untuk intervensi) adalah terkait biaya sekolah, tebus ijazah, sama putus sekolah. Karena ini totalnya sudah lebih dari sekitar Rp 2,6 miliar,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (7/9).  Sejumlah keluhan itu diterima dari para orang tua siswa dalam acara Sambat Nang Cak Eri di Balai Kota Surabaya, Sabtu (3/9). Rata-rata keluhan datang dari para orang tua siswa pelajar SMA sederajat.  ”Rata-rata di SMA mengeluhkan dengan biaya uang gedung dan macam-macam. Terus yang kedua masih banyak ijazah yang ditahan. Dan ketiga terkait dengan putus sekolah," ungkap dia.  Meski SMA se-derajat bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, namun dia memastikan akan terus concern terhadap pendidikan anak-anak Surabaya. Apalagi, jenjang SMA sederajat merupakan salah satu pintu masuk menuju dunia kerja.  ”Jangan sampai ada anak putus sekolah hingga jenjang SMA Kelas XII. Karena ini berhubungan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Surabaya. Penahanan ijazah juga membuat anak-anak tidak bisa bekerja,” papar Eri.  Untuk menyelesaikan persoalan itu, Wali Kota Eri Cahyadi akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Diharapkan persoalan penahanan ijazah pada siswa jenjang SMA sederajat tak berlarut-larut.  ”Kita akan koordinasi dengan pemprov. Jangan sampai ke depannya penahanan ijazah ini terulang lagi. Ijazah yang ditahan ini tahun ajaran 2020/2021,” ujar Eri.  Di samping memberikan perhatian terhadap siswa jenjang SMA sederajat, lembaga pendidikan SD-SMP juga tak luput dari perhatiannya. Apalagi, jenjang SD-SMP merupakan kewenangan Pemkot Surabaya.  ”Kalau jenjang SD-SMP, fardhu ain (wajib) sudah tidak boleh ada namanya (bayar) uang gedung, LKS (Lembar Kerja Siswa) dan macam-macam. Meskipun alasannya untuk infak dan sedekah,” ucap Eri.  Untuk memastikan hal itu, Wali Kota Eri Cahyadi akan berkeliling meninjau sekolah-sekolah.  ”Ini untuk memastikan tidak adanya pungutan liar (pungli) di jenjang SD-SMP di Kota Pahlawan. Insya Allah saya sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, kita akan keliling ke sekolah untuk memastikan itu,” tutur Eri.

Pemkot Surabaya Siapkan Rp 2,6 Miliar untuk Tebus Ijazah Siswa SMA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/eri-dan-usulan-program-bantuan-sma-smk-swasta6.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya menghitung bantuan biaya pendidikan usul dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK negeri maupun swasta.  ”Para MKKS menyampaikan sejumlah usulnya, termasuk rincian biaya yang mungkin bisa dibantu Pemkot Surabaya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara saat menggelar pertemuan dengan MKKS SMA/SMA swasta dan MKKS SMA/SMK negeri di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Senin (15/8).  Dia menjelaskan, pertemuan kali ini untuk menindaklanjuti pertemuannya dengan Gubernur Jatim. Pemkot Surabaya ingin memberikan bantuan biaya pendidikan kepada pelajar SMA sederajat yang MBR dan berasal dari Surabaya atau KTP Surabaya.  Sebab, kata dia, sampai saat ini masih ada siswa SMA yang belum bisa membayar SPP, meskipun sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) yang dicakup Pemprov Jatim.  Menurut dia, SPP itu untuk peningkatan standar sekolah, sehingga akan berpengaruh pada besaran SPP per siswa. ”Makanya, pemkot hadir di sana. Saya juga sudah sampaikan ini kepada Gubernur Jatim bagaimana caranya supaya pemkot bisa bersinergi untuk membantu arek-arek Surabaya supaya tidak keberatan membayar SPP. Beliau menyampaikan kita bisa membantu di situ,” terang Eri.  Pada pertemuan itu, Wali Kota mengaku sudah menyampaikan bahwa setiap sekolah harus mempunyai standar minimal, sehingga nanti bisa dihitung besaran BOS berapa dan Bopda berapa per siswa. Lalu, sisanya yang belum tercakup akan bisa ditanggung Pemkot Surabaya.  ”Akhirnya, dengan cara itu, kami berharap siswa tidak lagi memikirkan soal SPP, karena sudah ditanggung pemkot,” ucap Eri.  Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan MKKS itu, dia meminta MKKS SMA/SMK negeri dan swasta segera menyelesaikan standar minimal SMA/SMK sederajat itu. Setelah itu selesai, Wali Kota memastikan akan menyampaikan kepada Gubernur Jatim untuk bisa duduk bersama dan menyelesaikan itu bersama-sama.  ”Jadi, dari pemprov sudah dapat lampu hijau soal bantuan pendidikan ini. Bahkan, Gubernur juga sudah menyetujui kalau harus ada standar minimal sekolah SMA/SMK sederajat itu,” terang Eri.  Selain itu, Wali Kota juga memastikan, akan meminta bantuan Unair dan Kejaksaan menyukseskan program bantuan biaya pendidikan tersebut. Sebab, dia tidak ingin setelah pemkot mengeluarkan bantuan, malah salah langkah.  ”Ini waktunya kita bergandeng tangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak ada maksud lain selain mengentas anak-anak putus sekolah di Surabaya,” kata Eri.  Jika semua proses itu selesai, dia berharap mulai tahun ajaran baru sudah bisa diterapkan dan dicairkan bantuan pendidikan bagi SMA/SMK sederajat yang berasal dari MBR. ”Insya Allah mulai tahun ajaran baru nanti,” ucap Eri Cahyadi.

Pemkot Surabaya Hitung Bantuan Biaya Pendidikan Usul MKKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/perencanaan-tabungan-pendidikan.jpg" alt="Ilustrasi. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Memikirkan biaya pendidikan anak di zaman sekarang bisa bikin geleng-geleng kepala ya, Bun. Mulai TK hingga perguruan tinggi, semua membutuhkan pengeluaran yang tidak tanggung-tanggung. Perencanaan keuangan sangat penting agar kondisi finansial keluarga tetap stabil dan pendidikan anak optimal.  ---  RENCANA keuangan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan secara mindful atau dipikirkan dengan matang. Karena itu, orang tua tidak boleh tergesa-gesa dalam menyusun rencana keuangan, khususnya untuk pendidikan anak. ”Biaya pendidikan mengalami kenaikan setiap tahun seiring inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, nominalnya cukup besar sehingga semakin cepat kita memulai mengumpulkan dana pendidikan anak, akan semakin ringan jumlah yang harus disisihkan setiap bulannya,” ujar Riza Selfiana SPsi CFP QWP, principal financial expert Tentang Anak.  Dengan pertimbangan tersebut, sejak awal orang tua perlu menentukan target sekolah dan perkiraan kebutuhan biayanya. Kebutuhan biaya yang dimaksud mencakup uang pangkal, biaya pendaftaran, biaya tes masuk, dan lainnya.  Perlu diingat juga bahwa kebutuhan biaya berbeda-beda, bergantung pada jenjang pendidikan, daerah, dan jenis sekolahnya. Untuk itu, lebih baik dicari tahu langsung ke sekolah/kampus terkait agar orang tua bisa mendapatkan gambaran yang sesuai.  Langkah selanjutnya adalah memperhitungkan kenaikan biaya atau inflasi. ”Ini juga sesuatu yang sebaiknya dicek langsung ke sekolah atau kampus terkait sehingga kita bisa memperkirakan biaya yang perlu dipersiapkan di masa depan secara lebih nyaman. Apabila data ini tidak tersedia, kita bisa menggunakan data BPS yang tersedia per daerah dan jenjang pendidikan sebagai patokan,” jelas Riza.  Setelah dua tahap tersebut, orang tua dapat menghitung jangka waktu menabung sekaligus menentukan instrumen investasi yang disesuaikan dengan jangka waktu dan profil risiko kita sebagai investor. ’’Untuk jangka pendek, misalnya kurang dari lima tahun, sebaiknya menggunakan instrumen investasi yang stabil,” papar Riza.  Untuk jangka panjang, sebaiknya digunakan instrumen yang menghasilkan keuntungan lebih besar guna meringankan beban keuangan. ”Namun, masih harus tetap sesuai dengan profil risiko kita,” lanjutnya.  Pentingnya perencanaan keuangan untuk pendidikan anak tersebut disetujui oleh Eka Susanti, ibu tiga anak. Hal itu dipelajarinya dari orang tua. ”Dengan perencanaan keuangan, orang tua saya berhasil memberi kelima anaknya pendidikan yang layak. Itu yang membuat saya ingin menerapkannya pada anak-anak,” tuturnya.  Eka menerangkan bahwa awalnya dirinya memakai asuransi pendidikan sebagai investasi. ”Namun setelah kelahiran anak kedua dan ketiga, saya memilih untuk menabung secara pribadi,” ucapnya.  Ketika melakukan perencanaan keuangan untuk pendidikan anak, pasti tidak luput dari pilihan antara sekolah negeri dan swasta. Dua opsi tersebut perlu disesuaikan dengan kompetensi dan lingkungan seperti apa yang orang tua inginkan untuk anak.  Orang tua harus menghitung juga additional cost atau biaya tambahan seperti uang les, study tour, hingga iuran orang tua. Orang tua dianjurkan survei secara menyeluruh ketika menentukan pilihan jalur pendidikan. Setelah itu, mulai menetapkan target ideal untuk anak-anaknya.  ”Kemudian, barulah komponen perhitungan biaya dan investasi pendidikan dilakukan dan dijalankan,” ungkap Riza. Terakhir, dalam mempersiapkan perencanaannya, pastikan melakukan setiap tahapan dengan teliti dan mencari informasi dari sumber yang kredibel atau tepercaya.

Tentukan Target Sekolah dan Estimasi Biaya sejak Dini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220507-WA0009-1.jpg" alt="Korban seluncuran ambruk dibawa dengan ambulans. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Korban seluncuran ambruk dibawa dengan ambulans. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengelola Water Park Kenjeran Surabaya akan membiayai dan memfasilitasi pendidikan seluruh korban seluncuran ambruk hingga ke jenjang tertinggi. Korban akan mendapatkan biaya dan beasiswa hingga S1.  Sutaji Yudho dari PT Granting Jaya yang juga owner kawasan dan pemegang izin Kenjeran, menjanjikan seluruh korban bisa difasilitasi hingga S2 bila berkenan.  ”Kami pasti tawarkan. Kalau mereka semangatnya tinggi ya bisa saja (dibiayai hingga S1 dan S2),” janji Sutaji saat ditemui pada Rabu (25/5).  Selain memfasilitasi pendidikan, Sutaji juga berjanji memberikan pekerjaan bagi seluruh korban. Menurut dia, seluruh korban memiliki potensi untuk bekerja di perusahaannya.  ”Semua (korban) ini kan generasi penerus bangsa. Pasti kami tawari untuk bekerja di tempat kami,” ucap Sutaji Yudho.  Perusahaannya, lanjut dia, bisa langsung menerima seluruh korban usai mereka menyelesaikan pendidikan. Janji itu diberikan karena salah satu faktor, korban mayoritas datang dari keluarga tidak mampu.  ”Kami tawari pekerjaan kalau sudah selesai pendidikannya. Ini kan banyak yang belum selesai (sekolahnya) dan rata-rata juga datang dari keluarga pra sejahtera,” papar Sutaji Yudho.  Korban rata-rata masih duduk di bangku SD, SMP, dan SMA. Saat ini, hanya ada 2 korban yang masih dirawat di rumah sakit.  ”Kami berikan bantuan dan pendampingan. Jadi nggak hanya (membayar) biaya perawatannya, tapi juga sehari-harinya di rumah sakit,” terang Sutaji Yudho.  Sebelumnya, seluncuran air di Water Park Kenjeran Surabaya ambruk pada Sabtu (7/5). Akibatnya, 17 orang pengunjung menjadi korban.  Salah satu korban, S, 17, mengalami kelumpuhan atau cacat permanen. S mengalami patah tulang yang membuat kedua kakinya tidak bisa digerakkan.

Korban Seluncuran Ambruk Akan Dibiayai Pendidikan Hingga S2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/santunan-korban7.jpg" alt="Seorang keluar korban ditemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan istrinya. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Seorang keluar korban ditemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan istrinya. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya akan menanggung biaya pendidikan korban bus yang telah menjadi yatim piatu. Korban merupakan penumpang Bus Pariwisata Ardiansyah yang mengalami kecelakaan di Tol Surabaya–Mojokerto pada Senin (16/5).  Akibat kecelakaan itu, sebanyak 15 orang meninggal dunia. Penumpang selamat sebanyak 10 orang. Sebanyak 4 di antaranya tercatat menjadi yatim piatu.  Hal itu diungkapkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menemui salah seorang keluarga korban, Sulistyoningsih. ”Ya Allah Pak, gimana ini,” ucap Sulistyoningsih sambal menangis saat menemui Eri.  Sulistyoningsih merupakan adik kandung Fita Sari, istri Dedi Purnomo yang menjadi korban kecelakaan bus di Km 712 tol Surabaya–Mojokerto (Sumo). Dia tidak hanya sedih karena kehilangan anggota keluarga. Sulis juga memikirkan nasib anak-anak Fita dan Dedi yang kini yatim piatu.  Eri menjanjikan anak-anak para korban akan menjadi anak asuh Pemkot Surabaya. Biaya pendidikan anak-anak korban kecelakaan akan ditanggung pemkot.  ”Sampai ke jenjang yang paling tinggi (kuliah),” ucap Eri.  Sopir bus tersebut, Ade Firmansyah sendiri telah ditetapkan menjadi tersangka. Wadirlantas Polda Jawa Timur AKBP Didit Bambang Wibowo mengatakan, penetapan itu dilakukan usai gelar perkara tuntas dilakukan polisi.  ”Hasil dari gelar perkara sudah muncul, sudah ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,” kata Didit.  Selain gelar perkara, penetapan tersangka juga dilakukan usai polisi memeriksa saksi. Seluruh saksi merupakan penumpang dan saksi ahli.  ”Total ada 9 saksi penumpang dan non penumpang. (Saksi) ahli juga ada tiga,” terang Didit.  Atas kecelakaan itu, Ade dijerat pasal berlapis. Pertama, Ade dijerat pasal 310 ayat (4) dan atau pasal 311 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancaman hukuman lebih dari lima tahun.

Pemkot Tanggung Biaya Pendidikan 4 Anak Yatim Piatu Korban Kecelakaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Screenshot_2021-08-30-13-10-06-60.png" alt="Seorang siswa SMAN 5 Surabaya berpamitan pada orang tuanya sebelum sekolah. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Seorang siswa SMAN 5 Surabaya berpamitan pada orang tuanya sebelum sekolah. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rini, warga Krukah, sempat kebingungan ketika dirinya mendapat laporan bahwa Diki, anaknya, tidak diperbolehkan ikut ulangan di sekolah beberapa waktu lalu. Problemnya, Diki belum membayar uang gedung sekolah.  Rini mengungkapkan, selama pandemi, pendapatan suaminya turun drastis sebagai pekerja serabutan. Hal itu berdampak terhadap biaya pendidikan untuk anaknya di sebuah SMK. ”Diki sekolah di sekolah swasta di kawasan Nginden,” ujarnya.  Ibu dua anak itu lantas menemui guru putranya tersebut di sekolah untuk meminta keringanan biaya. Sekolah memang memberikan keringanan, tapi nomor ujian Diki tidak diberikan. ”Mau tidak mau, uang gedung sekolah harus dicicil. Sebelumnya, saya sudah bayar SPP Diki sekitar Rp 400 ribu,” tambahnya.  Di sisi lain, Rini tidak masuk dalam daftar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selama ini, dia mengaku tak pernah didata oleh petugas RT atau RW setempat di kawasan Krukah Timur, Kecamatan Gubeng.  Terpisah, Wakil Ketua DPRD Reni Astuti menegaskan, program bantuan beasiswa bagi siswa SMA/SMK bukan untuk pembiayaan uang gedung. Bantuan itu hanya untuk pembayaran SPP serta pembelian seragam, tas, hingga sepatu baru.  Reni berharap, ke depan ada intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut politikus dari Fraksi PKS itu, dewan dan pemerintah kota tidak mungkin membiarkan anak-anak SMA/SMK putus sekolah hanya karena tak bisa membeli seragam atau belum membayar SPP. ”Kalau urusan lain, ya mungkin bisa ada kolaborasi dari pemerintah provinsi,” ucapnya.  Dia menyatakan, FPKS searah dengan komitmen dan semangat wali kota Surabaya untuk hadir mengatasi kesulitan warga.  Perhatian ditujukan untuk memberikan kesejahteraan demi meningkatkan taraf hidup warga Kota Surabaya. Terutama yang menyentuh bidang pendidikan. ”FPKS menemukan banyak laporan pengaduan dari kalangan MBR yang memiliki anak usia SMA/SMK. Mereka kesulitan membayar biaya SPP atau kebutuhan pendidikan lainnya. Kasihan anak dan ortunya,” lanjut Reni.  Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur Isa Anshori menilai, 23 anak putus sekolah di Surabaya berasal dari beragam level. Mulai SD, SMP, hingga SMA/SMK. Faktornya pun bervariasi. Tak hanya tidak bisa membeli seragam, tapi ada juga siswa yang tidak bisa membayar SPP.  Isa mengusulkan, pemkot bersama pemprov membuat standardisasi biaya pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Bisa dimulai dari sekolah negeri. Misalnya, biaya di sekolah A Rp 400 ribu. Dengan demikian, bisa diketahui berapa patokan pendidikan yang berkualitas itu dan apa yang harus dilakukan pemkot serta pemprov.  ”Beda dengan sekolah swasta yang ada di garis ekonomi ke atas. Itu jangan dibicarakan lagi. Mereka sudah punya pasar lain,” ujarnya. <h3>BIAYA PENDIDIKAN SISWA SMA/SMK</h3> Selain SPP, ada biaya lain yang ditanggung wali murid.  - Uang gedung sekolah  - Seragam sekolah  - Tas  - Sepatu  - Uang praktik (untuk siswa SMK)  - Alat tulis sekolah seperti buku hingga pensil  - Kegiatan ekstrakurikuler untuk menunjang aktivitas positif anak-anak di sekolah

Perlu Ada Standar Biaya Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/pungli-almamater.jpg" alt="Mahasiswa melakukan protes di depan rektorat. (Samarinda Pos)" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa melakukan protes di depan rektorat. (Samarinda Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masalah pungutan untuk peserta didik baru tidak hanya terjadi di level sekolah dasar hingga menengah atas. Universitas Mulawarman (Unmul) yang merupakan perguruan tinggi terbesar Kalimantan Timur (Kaltim) juga diterpa masalah serupa.  Beruntun aksi penolakan mewarnai kampus hijau ini. Gelombang pertama datang dari Forum Mahasiswa Fakultas Teknik (Forma FT), Senin (15/7) lalu. Forma FT aksi di depan GOR 27 September, Unmul.  Mereka menyatakan ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan rektorat seputar penerimaan mahasiswa baru, seperti pembelian almamater dan penerapan uang pangkal. Termasuk mempermasalahkan penolakan terhadap mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi yang sistem pembayarannya disamaratakan.  Gelombang penolakan juga datang dari Aliansi Mulawarman Bersatu (AMB). Mereka adalah aliansi mahasiswa dari beberapa fakultas, dengan tuntutan sama. Mereka merasa mahasiswa kembali dijadikan sapi perah. Mereka mempermasalahkan sistem uang kuliah tunggal (UKT) yang dianggap kebijakan omong kosong.  Faktanya, jas almamater yang seharusnya diberikan secara subsidi kepada mahasiswa baru, baru tahun ini ditarik biaya. Korlap aksi, Muhammad Akbar menilai, kebijakan ini merupakan eksploitasi terhadap mahasiswa.  Setiap mahasiswa baru harus membayar Rp 200 ribu untuk menebus almamater. Kebijakan ini berdasarkan surat edaran bernomor 3041/UN17.KP/KU/2019 tertanggal 10 Juli 2019.  Surat tersebut ditandatangi Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan, Prof Abdunnur. Isinya meminta kepada seluruh dekan di semua fakultas agar mahasiswa baru saat mengambil jaket almamater harus membayar Rp 200 ribu.  Dalam edaran tidak dicantumkan kata wajib maupun tidak wajib. Namun bagi mahasiswa, ada kekhawatiran edaran tersebut merupakan suatu kewajiban.  Tuntutan lain, mahasiswa juga menolak ada penerapan uang pangkal. Uang pangkal digunakan untuk pengembangan institusi bagi mahasiswa jalur mandiri, jalur kerja sama, kelas internasional dan mahasiswa asing.  Tahun 2019 Unmul telah menetapkan lima fakultas yang boleh menarik uang pangkal. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana.  Di Fakultas Perikanan ditarik Rp 10 juta. Fakultas Farmasi dari Rp 30 juta hingga Rp 75 juta. Fakultas Kesmas Rp 20 juta, Fakultas Pertanian Rp 2,5 juta dan terakhir yang paling mahal Fakultas Kedokteran dari Rp 150 juta untuk golongan I, Rp 200 juta golongan II dan golongan III Rp 250 juta.  Dana tersebut dibayar di luar UKT. Muhammad Akbar mengatakan, besaran dana tersebut sangat membebani mahasiswa jalur mandiri. Apalagi jalur ini jumlah mahasiswanya memang sangat besar. Padahal mahasiswa jalur mandiri banyak yang tidak mampu.  "Pungutannya sangat tinggi. Ini sangat membebankan. Kami minta dibatalkan uang pangkal ini," katanya dikutip dari Samarinda Pos (Jawa Pos Group), Jumat (19/7).  Kekhawatir lain muncul. Pemberlakukan dana tersebut akan berdampak bagi banyak mahasiswa yang tidak mampu melanjutkan kuliah, karena tidak mampu membayar. Penggunaan dana tersebut pun terkesan tertutup. Tidak ada transparansi.  Akbar membanding penolakan dana pangkal ini dengan sejumlah universitas lain. Pada 2016 lalu, ada 8 ribu mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menolak penerapan dana pangkal di kampusnya. Rektor UGM pun membatalkan. Semboyan penolakan mereka: Revolusi Pendidikan.  Di tahun yang sama, penolakan juga datang dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Ada 2 ribuan mahasiswa turun ke jalan menolak dana pangkal. Hasilnya: rektor juga membatalkan. Terakhir, Universitas Jendral Sudirman juga menolak. Ribuan mahasiswa turun memrotes uang pangkal.  "Makanya kami akan mengkonsolidasikan mahasiswa sebanyak-banyaknya. Menekan agar rektor membatalkan," tegas Akbar.  Tuntutan terakhir, kata Akbar, meminta agar pihak Unmul segera menvalidasi ulang mahasiswa semester 8 yang menerima beasiswa Bidikmisi. Sesuai ketentuan, penerima beasiswa ini adalah mahasiswa tidak mampu dengan kecerdasan di atas rata-rata.  Namun, karena masa studi lewat dari 4 tahun, pembiayaan Bidikmisi pun dicabut. Anehnya, Unmul memberlakukan pembayaran UKT merata dengan mahasiswa golongan lain yang mampu. Hal ini tentu menyulitkan eks mahasiswa Bidikmisi untuk menuntaskan studinya, karena ketidakmampuan membayar uang UKT.  "Mestinya UKT mereka disetarakan dengan mahasiswa golongan tidak mampu. Karena mereka memang tidak mampu," tegas Akbar.  Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi sebelumnya hanya membayar setiap semester Rp 500 ribu per semester. Namun, kini diberlakukan merata. Atau membayar hingga Rp 2,5 juta per semester. Meski setiap penerima beasiswa Bidikmisi membayar beragam sesuai golongan.  Bukan Pungutan Liar  Sejumlah tuntutan mahasiswa ini mendapat respons unsur pimpinan Unmul. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Prof Bohari Yusuf mengatakan, penolakan mahasiswa terhadap pembelian almamater yang dijual BPU Unmul, tidak bersifat wajib.  "Jadi, terserah. Jika ada mahasiswa baru yang sudah punya almamater dari kakak mereka yang dulu-dulu, silakan pakai. Tidak perlu lagi beli almamater," ungkapnya.  Bohari menambahkan, pengenaan biaya untuk pembelian almamater tersebut karena dalam komponen UKT yang dibayar mahasiswa, tidak termasuk almamater. "Jadi, itu bukan pungutan liar," tegasnya.  Kemudian, soal dana pangkal. Bohari mengatakan dana tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN).  Pada Pasal 8 Ayat (1) memuat ketentuan PTN dapat memungut uang pangkal dari mahasiswa dengan kategori mahasiswa asing, kelas internasional, mahasiswa jalur kerja sama dan mahasiswa jalur mandiri.  "Jadi, memang ada dasar hukumnya," kata Bohari.  Hanya saja, pada Ayat (2) dimuat ketentuan mengenai besaran dana pangkal disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa.  Samarinda Pos (Jawa Pos Group) menemukan ada pasal dalam peraturan Menristekdikti ini saling tabrak. Meski di Pasal 8 PTN diberi ruang memungut dana pangkal, namun di Pasal 6 PTN justru diminta tidak memungut biaya pangkal atau pungutan lain selain UKT.  Bohari menjelaskan, kewenangan menentukan dana pangkal berdasarkan kebijakan masing-masing fakultas. Usulan besaran dana itu lalu diusulkan ke pihak rektorat. Baru diterbitkan SK oleh rektor.  "Makanya hanya lima fakultas yang menerapkan dana pangkal. Selebihnya tidak mengusulkan. Ini berdasarkan kebutuhan," katanya lagi.  Bohari juga merespons tuntutan lain mengenai mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi yang dicabut karena batas waktu studi melebihi 4 tahun. Bohari mengatakan, mahasiswa yang merasa keberatan dengan pemberlakukan UKT terlalu tinggi bisa mengajukan permohonan untuk diturunkan.  "Kalau dianggap membebankan, bisa diajukan permohonan untuk keringanan," katanya.

Kuliah di Unmul, Ada Uang Pangkal Hingga Rp 250 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/apresiasi-negara-untuk-zohri-dan-atlet-berprestasi-di-asian-games_m_.jpg" alt="Lalu Muhammad Zohri bersama atlet kontingan Asian Games 2018 saat dilepas untuk berlaga. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Lalu Muhammad Zohri bersama atlet kontingan Asian Games 2018 saat dilepas untuk berlaga. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengganjar Lalu Muhammad Zohri dengan beasiswa unggulan. Dengan beasiswa tersebut, juara dunia lari 100 meter U-20 itu tak perlu memikirkan biaya pendidikan sampai selesai kuliah nanti. Begitu pula rekan-rekan Zohri sesama pelajar yang juga tampil di <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/30/07/2018/logistik-untuk-korban-gempa-lombok-dari-minimarket-sodaqo-milik-zohri" target="_blank">Asian Games</a>, tak perlu khawatir. Kementerian yang dipimpin Muhadjir Effendy itu juga sudah menyiapkan penghargaan untuk mereka. Baik berupa beasiswa maupun kemudahan mengikuti ujian. "Kemarin saya urus atlet berkuda yang ikut Asian Games," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud Ari Santoso di Jakarta kemarin (16/8). Saat ujian 18 Mei lalu, terang Ari, si atlet tidak bisa ikut. Lalu, ujian dijadwalkan lagi, tapi atlet tersebut belum bisa ikut juga. "Kami tanya aja kapan bisa ujian dan mau di mana?" kata Ari. Tak cuma buat para siswa yang tampil di <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/13/08/2018/sudah-576-gempa-susulan-guncang-lombok-korban-meninggal-capai-392" target="_blank">Asian Games</a>, Kemendikbud juga akan memberikan apresiasi kepada para pelajar yang punya prestasi olahraga tapi tak ikut terjun di ajang empat tahunan tersebut. Caranya, mengusahakan mereka bisa ikut menonton cabang olahraga yang disukai. "Agar mereka memiliki pandangan terhadap bidang kecabangan yang diminati." Dukungan juga ditunjukkan oleh Kemenkes. Menkes Nila Farid Moeloek beberapa kali menilik kesiapan panitia kesehatan <a href="https://www.jawapos.com/features/12/08/2018/ikon-ikon-pariwisata-nusa-tenggara-barat-setelah-gempa" target="_blank">Asian Games</a>. Misalnya, Rabu lalu (15/8) Nila mendatangi medical center di wisma atlet. Berdasar hasil evaluasinya, kondisi pusat medis sudah cukup baik. Di tempat itu tersedia IGD 24 jam serta layanan spesialis penyakit dalam, ortopedi, emergency medicine, dan mata. "Di Stadion Gelora Bung Karno terdapat satu medical center dan 79 medical station di setiap venue pertandingan."&nbsp;

Apresiasi Negara Untuk Zohri dan Atlet Berprestasi di Asian Games

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#biaya pendidikan

Berita Terkini