<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/15b4a875-cd9f-49e2-8033-2dd143c6cb04-1242983050.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kenaikan biaya operasional RT dan RW sebesar 25 persen menuai reaksi beragam&nbsp;dari para pengurus RT dan RW di Jakarta. Penambahan Rp 500 ribu dari operasional yang diberikan Pemprov DKI Jakarta ini dinilai tidak sebanding dengan pengeluaran setiap bulannya.</p> <p>Mengomentari hal tersebut, anggota Komisi A DPRD DKI Ongen Sangaji mengatakan, pihaknya akan menyampaikan keluhan tersebut dalam rapat. "Akan disampaikan pada pihak eksekutif. Apalagi hal ini terkait dengan janji kampanye gubernur (Pramono Anung) di Pilkada lalu," ujar Ongen.</p> <p>Menurut Ongen, kenaikan biaya sebesar 25 persen yang akan dimulai pada Oktober 2025 ini dilakukan karena keterbatasan anggaran Pemprov.</p> <p>"Namun, karena hal ini merupakan aspirasi masyarakat maka hal ini akan disampaikan," katanya.</p> <p>Diberitakan sebelumnya,&nbsp;Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merealisasikan janji kampanyenya untuk menaikkan dana operasional RT dan RW di Ibu Kota. Namun, angka yang diberikan belum sesuai dengan janji semasa kampanye Pilkada 2024.</p> <p>Alih-alih naik dua kali lipat seperti yang dijanjikan saat berkampanye bersama Rano Karno, Pramono hanya menaikkan dana operasional sebesar 25 persen mulai Oktober 2025. Kenaikan ini akan diambil dari APBD Perubahan 2025.</p> <p>&ldquo;Jadi kenaikannya secara bertahap. Untuk Oktober ini kami naikkan 25 persen. Karena naik 25 persen saja, dengan sejumlah RT/RW yang begitu banyak, beban anggarannya juga cukup besar,&rdquo; ujar Pramono di Balai Kota, Rabu (23/7).</p> <p>Sebagai informasi, Jakarta memiliki sekitar 30.700 RT dan 2.700 RW yang menjadi penerima dana operasional ini. Kenaikan secara langsung dua kali lipat dianggap terlalu membebani anggaran daerah.</p> <p></p> <p>Pramono pun mengungkap bahwa saat penetapan APBD tahun anggaran 2025, dirinya belum menjabat sebagai Gubernur. Oleh karena itu, alokasi kenaikan dana operasional RT/RW belum masuk dalam APBD murni. Kenaikan yang akan diberlakukan Oktober nanti baru masuk dalam perubahan APBD.</p> <p>Meski belum sesuai ekspektasi publik, Pramono memastikan komitmennya tetap utuh. &ldquo;Saya selalu orang yang konsisten dengan apa yang saya janjikan. Berikutnya nanti secara perlahan akan kami naikkan,&rdquo; katanya.</p> <p class="class-paragraph">Kenaikan dana operasional RT/RW di Jakarta ini sebelumnya disoroti Fraksi Demokrat-Perindo dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi DPRD DKI Jakarta terkait Raperda Perubahan APBD 2025.&nbsp;</p> <p>Kenaikan 25 persen dinilai belum cukup untuk mengimbangi beban kerja para pengurus RT dan RW yang merupakan ujung tombak pelayanan publik dan perpanjangan tangan pemerintah.</p> <p>&ldquo;Fraksi Partai Demokrat-Perindo mendorong agar kenaikan dana operasional RT/RW dapat ditingkatkan lebih signifikan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Penambahan Rp 500 ribu dari operasional yang diberikan Pemprov DKI Jakarta ini dinilai tidak sebanding dengan pengeluaran setiap bulannya.

Soal Kenaikan Biaya Operasional RT dan RW Sebesar 25 Persen, Komisi A DPRD DKI: Aspirasi Masyarakat Akan Disampaikan ke Eksekutif

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/24/Tanpa-judul-1-787467592.png" alt="Ilustrasi cloud hybrid (Dok. iStockphoto)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cloud hybrid (Dok. iStockphoto)</figcaption>
</figure> <strong>JawaPos.com</strong> - Di tengah tekanan untuk menghemat anggaran dan mengikuti perkembangan digital, banyak perusahaan mulai memilih <em>cloud hybrid</em> sebagai solusi yang lebih efisien. Cara ini membantu mereka menggunakan infrastruktur TI dengan lebih baik, karena beban kerja bisa dibagi antara <em>cloud</em> publik dan <em>cloud</em> privat.</p> <div dir="auto">Sehingga dapat memangkas pengeluaran tanpa mengorbankan performa. Salah satu keunggulan utama <em>cloud&nbsp;hybrid</em>&nbsp;dalam konteks efisiensi adalah kemampuannya mengurangi biaya investasi awal. Dengan <em>cloud</em> publik, perusahaan bisa menghindari belanja modal besar untuk perangkat keras dan pusat data.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, sistem privat tetap diandalkan untuk aplikasi yang memerlukan kontrol tinggi dan perlindungan data ketat, yang jika diletakkan di <em>cloud</em> publik justru bisa menambah risiko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/016051998/fleksibilitas-dan-skalabilitas-cloud-hybrid-kunci-adaptasi-bisnis-di-era-digital">Fleksibilitas dan Skalabilitas Cloud Hybrid, Kunci Adaptasi Bisnis di Era Digital</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Model <em>hybrid</em> juga memberikan fleksibilitas pembayaran sesuai penggunaan <em>(pay-as-you-go)</em>, yang sangat membantu dalam mengatur anggaran. Beban kerja musiman atau yang hanya dibutuhkan sesekali bisa dipindahkan ke <em>cloud</em> publik untuk menghindari pengeluaran tetap yang tidak perlu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, penggunaan sumber daya dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual bisnis. Efisiensi juga tercermin dalam pengelolaan sumber daya manusia dan energi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>Cloud hybrid</em> mengurangi kebutuhan akan tim TI besar dan pemeliharaan infrastruktur lokal yang rumit, sehingga menghemat biaya operasional jangka panjang. Perusahaan juga bisa menekan konsumsi listrik dan pendingin ruangan karena sebagian beban kerja ditangani oleh penyedia layanan <em>cloud</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam skala besar, pendekatan <em>hybrid</em> dapat menghasilkan penghematan signifikan, terutama saat perusahaan menghadapi pertumbuhan pesat atau ekspansi pasar baru. Model ini memungkinkan transisi teknologi yang lebih halus dan ekonomis, tanpa mengganggu operasional inti yang sedang berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara keseluruhan, strategi efisiensi biaya melalui <em>cloud hybrid</em> bukan hanya tentang penghematan angka, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan bisa lebih lincah, adaptif, dan kompetitif. Investasi yang lebih tepat guna serta pemanfaatan teknologi yang cerdas kini menjadi kunci bertahan di tengah tantangan ekonomi global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/016049273/keuntungan-strategis-meningkatkan-daya-saing-lewat-cloud-hybrid">Keuntungan Strategis, Meningkatkan Daya Saing Lewat Cloud Hybrid</a></strong></div>

Di tengah tekanan untuk menghemat anggaran dan mengikuti perkembangan digital, banyak perusahaan mulai memilih cloud hybrid sebagai solusi.

Tekan Biaya Operasional dengan Strategi Cloud Hybrid yang Cerdas

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/Tanpa-judul-5-2720837773.jpg" alt="Ilustrasi sistem manajemen armada digital (Dok. iStockphoto)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sistem manajemen armada digital (Dok. iStockphoto)</figcaption>
</figure> <strong>JawaPos.com</strong> - Mengelola armada kendaraan, apalagi dalam jumlah banyak, bukan hal yang mudah. Banyak perusahaan transportasi atau logistik yang kewalahan karena harus mencatat jadwal servis, cek konsumsi BBM, mengatur rute, dan memastikan kendaraan tetap aman. Di sinilah sistem manajemen armada digital bisa membantu.</p> <div dir="auto">Sistem ini biasanya berupa platform digital atau aplikasi yang bisa memantau dan mengatur semua aktivitas kendaraan dari satu tempat. Mulai dari posisi kendaraan secara <em>real-time</em>, laporan penggunaan BBM, riwayat servis, hingga performa sopir. Semuanya tercatat dan bisa dianalisis kapan saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan sistem digital, perusahaan tidak perlu lagi mengandalkan catatan manual atau telepon untuk mengetahui di mana posisi kendaraan. Semua bisa langsung terlihat di layar. Misalnya, kalau ada kendaraan yang keluar dari rute atau berhenti terlalu lama, sistem akan langsung memberi notifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/016041442/intip-teknologi-dan-inovasi-terbaru-pada-kendaraan-mild-hybrid-48v-yang-revolusioner">Intip Teknologi dan Inovasi Terbaru pada Kendaraan Mild Hybrid 48V yang Revolusioner</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, sistem manajemen armada juga membantu perusahaan merencanakan perawatan kendaraan dengan lebih teratur. Jadwal servis bisa dibuat otomatis berdasarkan jarak tempuh atau waktu tertentu. Ini penting supaya kendaraan tidak tiba-tiba rusak di jalan yang justru menambah biaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penghematan terbesar justru datang dari efisiensi rute dan konsumsi bahan bakar. Sistem digital bisa menyarankan rute tercepat dan paling hemat, sekaligus memberi data tentang kendaraan mana yang paling boros. Dari sini, manajer armada bisa ambil langkah cepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sistem ini juga membantu dalam manajemen sopir. Misalnya, sopir yang sering ngebut atau mengerem mendadak akan terlihat dari data sistem. Perusahaan bisa memberikan pelatihan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi kerja mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari sisi biaya, memang ada investasi awal untuk membeli atau berlangganan sistem ini. Namun, jika dihitung jangka panjang, sistem ini bisa menghemat banyak uang. Misalnya, pengeluaran untuk bahan bakar bisa berkurang, perawatan jadi lebih teratur, dan waktu operasional lebih efisien.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Banyak perusahaan besar yang sudah beralih ke sistem manajemen digital ini karena terbukti menekan biaya operasional hingga 20% atau lebih. Bahkan, perusahaan kecil pun bisa ikut merasakan manfaatnya dengan memilih sistem yang sesuai dengan skala bisnis mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keuntungan lain adalah keamanan data. Semua informasi kendaraan dan pengemudi tersimpan rapi dan aman dalam sistem. Jadi tidak ada lagi catatan yang hilang atau lupa dicatat. Ini membuat pengambilan keputusan jadi lebih cepat dan tepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/016035447/pengertian-dan-fungsi-angka-oktan-dalam-bahan-bakar-kendaraan">Pengertian dan Fungsi Angka Oktan dalam Bahan Bakar Kendaraan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional armada kendaraan, perlu mempertimbangkan sistem manajemen armada digital.

Peran Sistem Manajemen Armada Digital dalam Penghematan Biaya Operasional

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/Screenshot-2025-05-21-160004-152793280.png" alt="Teknologi mild hybrid 48V (Dok. iStockphoto)" width="100%">
<figcaption>Teknologi mild hybrid 48V (Dok. iStockphoto)</figcaption>
</figure> <strong>JawaPos.com</strong> - Meskipun teknologi mild hybrid 48V menawarkan efisiensi bahan bakar dan performa yang lebih baik, perawatan kendaraan ini relatif mudah dan tidak jauh berbeda dengan mobil konvensional. Sistem listrik yang digunakan cenderung sederhana dan tidak memerlukan perawatan intensif seperti pada mobil listrik penuh.</p> <div dir="auto">Baterai 48V yang menjadi komponen utama sistem mild hybrid biasanya berukuran kecil dan dirancang untuk tahan lama, sehingga biaya penggantian baterai bisa ditekan lebih rendah. Dengan perawatan rutin yang tepat, baterai ini dapat bertahan selama puluhan ribu kilometer tanpa menimbulkan masalah berarti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sistem <em>start-stop</em> yang sering bekerja otomatis juga tidak membutuhkan perawatan khusus, asalkan kondisi aki dan sistem kelistrikan kendaraan tetap dalam kondisi prima. Hal ini membuat biaya operasional kendaraan mild hybrid tetap efisien dibandingkan dengan mobil bermesin bensin biasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/016041128/menguak-pengaruh-teknologi-mild-hybrid-48v-terhadap-kinerja-kendaraan-secara-menyeluruh"> Menguak Pengaruh Teknologi Mild Hybrid 48V terhadap Kinerja Kendaraan secara Menyeluruh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komponen motor listrik pendukung dan generator pada mild hybrid juga didesain untuk memiliki daya tahan tinggi dan minim perawatan. Sebagian besar komponen ini hanya perlu dicek secara berkala, tanpa memerlukan penggantian rutin, sehingga meminimalkan pengeluaran tambahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena penggunaan bahan bakar yang lebih hemat, pengeluaran untuk konsumsi bahan bakar otomatis menurun, memberikan manfaat langsung bagi pemilik kendaraan dari segi biaya operasional harian. Ini tentu menjadi daya tarik utama bagi banyak konsumen yang ingin kendaraan ramah lingkungan sekaligus ekonomis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, saat perawatan rutin di bengkel resmi, biaya servis mild hybrid sedikit lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional biasa. Hal ini disebabkan oleh perlunya teknisi yang menguasai teknologi hybrid dan penggunaan perangkat diagnostik khusus untuk sistem kelistrikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, banyak produsen memberikan paket perawatan khusus dan garansi yang mengcover sistem hybrid sehingga pemilik kendaraan tidak perlu khawatir soal biaya tak terduga. Garansi ini juga menjadi jaminan keamanan penggunaan teknologi baru yang belum banyak dikenal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketersediaan suku cadang untuk mild hybrid 48V saat ini semakin meluas seiring dengan banyaknya model kendaraan yang mengadopsi teknologi ini. Hal ini memudahkan pemilik dalam mendapatkan penggantian komponen dengan harga yang kompetitif dan waktu penyediaan yang cepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, penggunaan sistem yang simpel dibandingkan dengan hybrid penuh juga membuat biaya servis dan perbaikan menjadi lebih rendah. Dengan begitu, kendaraan mild hybrid menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin kendaraan modern tanpa beban biaya operasional yang tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan memahami kebutuhan perawatan dan biaya operasional mild hybrid 48V, pengguna bisa memaksimalkan efisiensi kendaraan sekaligus menjaga performa agar tetap optimal dalam jangka panjang. Ini menjadi nilai tambah penting yang harus diperhitungkan sebelum memutuskan membeli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/016035424/efisiensi-dan-penghematan-bahan-bakar-pada-kendaraan-mild-hybrid-48v"> Efisiensi dan Penghematan Bahan Bakar pada Kendaraan Mild Hybrid 48V</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Meskipun teknologi mild hybrid 48V menawarkan efisiensi bahan bakar dan performa yang lebih baik, perawatan kendaraan ini relatif mudah.

Perawatan dan Biaya Operasional Kendaraan Mild Hybrid 48V, Lebih Hemat dari yang Dibayangkan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PELAJAR-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang seluruh sekolah menarik sumbangan dari siswa dalam bentuk apa pun. Sebab, pemkot sudah mencukupi seluruh biaya operasional yang dibutuhkan sekolah.<br /> <br /> Eri menyampaikan, bidang pendidikan tetap menjadi prioritas pemkot. Itu terlihat dari alokasi anggaran pada APBD 2023. Sektor pendidikan mendapatkan dana paling besar dibandingkan bidang lain. ”Selain peningkatan sarpras, kami juga memberikan bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) ke seluruh sekolah,” jelasnya kemarin (5/12).<br /> <br /> Pemkot sudah menghitung besaran bopda yang akan diterima setiap sekolah. Nominalnya dinilai cukup. Bopda juga meng-cover biaya di luar operasional sekolah. Misalnya, gaji guru kontrak, administrasi, dan lainnya. Bahkan, kegiatan ekstrakurikuler siswa sudah masuk dalam hitungan. Sekolah tinggal menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan dan membentuk karakter siswa.<br /> <br /> Karena itu, satuan pendidikan dilarang menarik uang dari siswa. ”Pokoknya, jangan ada lagi pungutan. Mau itu dengan alasan bayar LKS atau bentuknya sumbangan sukarela. Saya pastikan tidak ada,” tegasnya.<br /> <br /> Eri perlu kembali mengingatkan sekolah agar tidak memungut biaya tambahan dari siswa. Sebab, dia kerap disambati warga yang tidak mampu membayar sumbangan ke sekolah. ”Tahun 2023 pendidikan harus bersih. Kasihan warga yang tidak mampu,” tuturnya.<br /> <br /> Pemkot juga melarang sumbangan berkedok infak. Sebab, ada temuan sejumlah sekolah justru memanfaatkan tarikan itu untuk mendapatkan uang dari wali murid. Infak yang seharusnya bersifat sukarela berubah jadi sumbangan wajib. ”Infak yo wis gak oleh. Apalagi sampai ada surat yang harus ditandatangani orang tua. Itu tidak benar,” ucap mantan kepala Bappeko Surabaya itu.<br /> <br /> Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh meminta sekolah tidak memungut biaya tambahan kepada siswa. Sebab, bopda yang diberikan pemkot sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah. ”Kami menghitung bopda berdasarkan rombel. Jadi, pasti berimbang. Misal rombelnya nambah, ya pasti kami hitung ulang. Dilihat juga besaran BOS yang diterima,” jelasnya.<br /> <br /> Lebih lanjut, Yusuf meminta masyarakat berani melapor jika menemukan praktik pungutan yang dilakukan sekolah. ”Kami perkuat pemantauan ke sekolah. Kalau orang tua tahu ada pungutan, silakan lapor ke kami,” ujarnya.<br /> <br /> ---<br /> <br /> <strong>NOMINAL DAN FUNGSI BOPDA</strong><br /> <ul><br />  	<li>Tahun ini setiap sekolah mendapat alokasi bopda Rp 87.500 per siswa per bulan.</li><br />  	<li>Besaran BOS yang didapatkan sekolah sebesar Rp 167.333 per siswa per bulan.</li><br />  	<li>Bopda diperuntukkan bagi urusan personalia sekolah, seperti gaji guru kontrak serta jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hingga kematian guru dan tenaga kependidikan.</li><br />  	<li>Bopda untuk nonpersonalia digunakan untuk pembinaan siswa, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, hingga pengadaan seragam siswa tidak mampu.</li><br />  	<li>Tahun depan pemkot melarang sekolah menarik biaya tambahan dari siswa.</li><br />  	<li>Warga yang mengetahui adanya tarikan diminta melapor ke dispendik.</li><br /> </ul><br /> Sumber: Pemkot Surabaya

Wali Kota Surabaya: Tahun 2023, Pendidikan Harus Bersih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/kabar-gembira-biaya-operasional-rt-rw-bertambah_m_139088.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Kabar gembira bagi pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di DKI Jakarta. Tambahan biaya operasional mereka yang diusulkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017, siap dibahas di Komisi A DPRD DKI Jakarta. <br /><br />Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad mengatakan, pihaknya bersama eksekutif telah menyetujui usulan penambahan biaya operasional untuk ketua RT menjadi Rp 1,5 juta dan RW menjadi Rp 2 juta per bulan. <br /><br />Menurut Riano, dewan berharap kinerja ketua RT dan RW se-Jakarta semakin lebih baik seiring tambahan biaya operasional yang diperoleh setiap bulan. "Pekerjaan ketua RT dan RW di Jakarta itu loyalitas yang tidak mengenal jam kerja," tegas dia, Senin (19/6).<br /><br />Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, Biaya Operasional RT dan RW di Jakarta sudah layak untuk dinaikkan. Sebab, selain jadi tokoh masyarakat keberadaannya juga sangat penting karena menjadi ujung tombak pemerintah ke masyarakat.<br /><br />"Saya melihat keberadaan RT dan RW sangat penting karena lingkup kerjanya yang langsung bersentuhan dengan warga. Untuk itu biaya operasionalnya sudah selayaknya dinaikkan," tutur Sumarsono.<strong> (wok/yuz/JPG)</strong></p>

Kabar Gembira! Biaya Operasional RT-RW Bertambah