<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/Chief-Economist-Bank-Mandiri-Andry-Asmoro-4223431917.jpg" alt="Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro. (Bank Mandiri untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro. (Bank Mandiri untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lonjakan harga minyak global akibat serangan militer Amerika Serikat (AS) ke fasilitas nuklir Iran berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ekonomi nasional. Terutama pada sisi inflasi dan nilai tukar rupiah.&nbsp;&nbsp; Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menyatakan, serangan Operation Midnight Hammer tersebut diluncurkan oleh AS menggunakan pesawat siluman B-2 dan rudal Tomahawk menghantam tiga lokasi utama nuklir Iran pada Minggu dini hari (22/6). Yakni, Fordow, Natanz, dan Isfahan. Sebagai respons, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.&nbsp; "Harga minyak mentah Brent sudah naik lebih dari 2 persen ke level USD 79,1 per barel, dan ini bisa terus berlanjut jika situasi tidak mereda. Ketegangan geopolitik seperti ini umumnya berdampak langsung ke tekanan imported inflation, karena Indonesia masih bergantung pada impor energi," kata Andry kepada Jawa Pos.&nbsp; Jika konflik semakin dalam dan benar-benar menyebabkan gangguan suplai di Selat Hormuz, Indonesia berisiko menghadapi tekanan berlapis. Mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), biaya logistik, hingga pelemahan rupiah akibat sentimen risk-off investor global.&nbsp; "Skema subsidi energi pemerintah bisa membantu menahan laju inflasi jangka pendek. Namun, jika harga minyak menembus USD 90&ndash;100 per barel dan bertahan lama, beban fiskal dan defisit transaksi berjalan (CAD) perlu diwaspadai. BI kemungkinan akan mempertahankan kebijakan moneter ketat untuk menjaga stabilitas nilai tukar," bebernya.&nbsp; Andry juga menyoroti potensi ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Situasi ini bisa mendorong arus keluar modal asing dari pasar obligasi dan saham domestik. Volatilitas pasar dipastikan naik, sehingga investor akan menunggu respons lanjutan dari Iran. Termasuk potensi serangan balik atau penutupan Hormuz secara penuh.&nbsp; Dalam jangka pendek, dia memproyeksikan harga minyak dunia akan berada pada rentang USD 80-90 per barel. Dengan potensi koreksi jika diplomasi kembali dibuka. Di sisi lain, pentingnya mempersiapkan sejumlah antisipasi terhadap skenario terburuk.&nbsp; "Gejolak ini harus dimitigasi dengan strategi diversifikasi energi nasional, efisiensi fiskal, dan koordinasi erat antar otoritas. Ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal menjadi kunci," ucap alumnus Georgia State University itu. (han)

Lonjakan harga minyak global akibat serangan militer AS ke fasilitas nuklir Iran berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ekonomi nasional.

Indonesia Berpotensi Alami Kenaikan Harga BBM, Biaya Logistik, dan Rupiah Melemah atas Ketegangan Amerika-Iran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/1000427873-439050646.jpg" alt="Kegiatan Demo-Day dan Serah Terima Inovasi Teknologi Tide-eye Berbasis Teknologi Internet of Things (IoT). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kegiatan Demo-Day dan Serah Terima Inovasi Teknologi Tide-eye Berbasis Teknologi Internet of Things (IoT). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Tim Riset Tide Eye Indonesia Miftadi Sudja&rsquo;i menyebutkan bahwa kerugian secara ekonomi yang ditimbulkan akibat terjadinya banjir dan rob di pesisir utara Jawa Tengah setidaknya mencapai Rp 2,5 triliun per tahun. "Kami membuat hitungan sederhana dan berusaha mengumpulkan data dari berbagai macam sumber, estimasi kerugian per tahunnya itu Rp 2,5 triliun," katanya, di Semarang, Jateng, Rabu (2/10). Hal tersebut disampaikannya usai kegiatan Demo-Day dan Serah Terima Inovasi Teknologi Tide-eye Berbasis Teknologi Internet of Things (IoT). Menurut dia, perhitungan kerugian secara ekonomi tersebut mencakup orang-orang yang jadi tidak bisa bekerja akibat terdampak banjir dan rob. "Bukan hanya di Kota Semarang ya. Sebenarnya kami (meneliti) di tiga kota, yakni Semarang, Pekalongan, dan (Kabupaten) Demak," katanya. Sejauh ini, Miftadi mengaku belum melihat daerah-daerah yang lain karena di wilayah Pantura Jateng yang paling terdampak banjir dan rob adalah tiga daerah tersebut. "Belum melihat yang lain karena saya kira di Pantura (Jateng) yang paling terdampak di tiga wilayah ini (Semarang, Pekalongan, dan Demak)," kata peneliti Telkom University itu. Pengembangan teknologi tide eye&nbsp;itu dilakukan Telkom University dan University of Wolonggong (UOW) Australia dengan pendanaan hasil kolaborasi antara Pemerintah Australia melalui Department of Foreign&nbsp;Affairs and Trade (DFAT) dan Indonesia. Teknologi tide eye&nbsp;yang dikembangkan itu sudah terpasang di empat lokasi, yakni Rumah Pompa Sibulanan Kota Pekalongan, Rumah Pompa Yos Sudarso Semarang, Rumah Pompa Sungai Babon di Kawasan Industri Terboyo Semarang, dan rumah pompa di Sayung, Kabupaten Demak. "Alatnya sudah terpasang. Jadi, ada dua jenis kamera&nbsp;vision&nbsp;apa visual dan radar yang untuk membaca dinamika banjir rob, kemudian ini infrastruktur jaringan melalui jaringan&nbsp;wireless&nbsp;fiber optik untuk jaringan internetnya," katanya. Data yang terekam dari kamera dan radar tersebut, kata dia, disimpan di "server" yang diolah dengan teknologi artificial intelligence (AI) yang bisa dimanfaatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana di bawah Kementerian PUPR. Secara lebih jauh, kata dia, teknologi tersebut sebenarnya merupakan cikal bakal pengembangan yang lebih masif di berbagai sektor sebagai langkah antisipasi menekan kerugian yang lebih besar. "Pengembangan selanjutnya, misalnya data ini bisa dimanfaatkan untuk tadi trafik manajemen,&nbsp;routing traffic&nbsp;dari Pelabuhan Tanjung Mas supaya logistik dan jalur apa distribusi barang itu enggak mandek," katanya. Kemudian, kata dia, sektor perindustrian juga bisa memanfaatkan data tersebut untuk menyusun langkah-langkah antisipatif terhadap bencana banjir dan rob yang akan terjadi. "Propagasi banjir gitu, seperti apa dalam tiga hari ke depan sehingga nanti seperti Kemenperin bisa menyusun rencana agar misalnya kawasan industri ini bisa aman atau ada mitigasi tidak terlalu terganggu aktivitasnya," katanya.

Menurut dia, perhitungan kerugian secara ekonomi tersebut mencakup orang-orang yang jadi tidak bisa bekerja akibat terdampak banjir dan rob.

Kerugian Ekonomi Akibat Banjir dan Rob di Jateng Ditaksir Capai Rp 2,5 Triliun per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/29/Rencana-Pembatasan-Usia-Kendaraan-di-Jakarta-Dery-Ridwansah-7JPG-828822939.jpg" alt="ILUSTRASI KEMACETAN adalah salah satu biang kerok tingginya biaya logistik di Indonesia. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KEMACETAN adalah salah satu biang kerok tingginya biaya logistik di Indonesia. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Biaya logistik nasional Indonesia masih terbilang tinggi, sekitar 14 persen dan diharapkan bisa ditekan sampai 9 persen pada 2045 mendatang, demi mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Sehingga, Indonesia dapat keluar dari middle income trap menuju negara maju. Sejumlah hal menjadi pemicu tingginya biaya logistik nasional. Mulai dari infrastruktur jalur logistik yang kurang memadai (baru Sumatera dan Jawa yang punya jalan nasional), kemacetan (yang menyebabkan kerugian USD 4 miliar setara 0,5 persen PDB per tahun), serta kelebihan dimensi dan muatan atau Over Dimension Overload/ ODOL. Berbeda&nbsp;dari negara maju yang sudah mulai mengurangi ketergantungannya pada jalur darat (kendaraan roda empat dan roda dua) serta beralih ke kereta api maupun jalur laut, Indonesia masih tergantung (90 persen) pada jalur darat. Untuk itu, pemerintahan baru terus berupaya memperbaiki infrastruktur logistik nasional agar bisa menekan biaya logistik. Dalam dokumen Asta Cita (visi misi) Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran, disebutkan sejumlah misi yang akan mereka jalankan. Misalnya, membangun pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional yang mengintegrasikan sektor perhubungan, perdagangan dengan pertanian, perikanan, kelautan dan pedesaan. Sehingga tidak saja mendorong kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business/ EoDB, tetapi juga efisiensi pada biaya produksi. Kemudian menyinergikan pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu. Serta pembentukan kelembagaan integrator dari arus barang untuk mengoordinasi layanan transportasi multimoda dan distribusi logistik. Tak ketinggalan, pemerintah lewat Kominfo juga menciptakan Visi Indonesia Digital 2045 yang juga mencakup rencana strategis pemerintah untuk mendigitalisasi semua sektor penting termasuk logistik. Namun, upaya pemerintah seorang diri tak cukup kuat untuk mengatasi permasalahan logistik yang begitu pelik. Kolaborasi dan partisipasi sektor swasta juga sangat diharapkan. Menyadari bahwa permasalahan logistik muatan berat lebih kompleks dibandingkan apa yang terlihat dalam pandangan, AGROS, penyedia sistem terpadu satu pintu/ one stop service yang berfokus pada pelayanan jasa logistik muatan berat, hadir dengan satu misi meningkatkan kualitas pelayanan logistik. "AGROS punya kesamaan misi dengan pemerintah, yakni menyederhanakan rantai logistik dan menekan biaya logistik seefisien mungkin dengan digitalisasi. Untuk itu kami siap mendukung program pemerintahan yang baru di sektor logistik," ujar CEO AGROS Arman Solichin, dalam keterngannya, Senin (30/9). Tidak hanya itu, dengan layanan AGROS, sistem dokumentasi logistik akan lebih terstruktur karena semua kegiatan tercatat secara rapi dan dibuat sesuai dengan standar logistik terutama trucking di jalur darat saat ini. Dengan adanya kemudahan menyimpan semua data, diharapkan semua pemilik bisnis memiliki kesempatan untuk mengolah semua data yang dimiliki guna mengembangkan bisnis ke depan. Selain itu, juga bisa&nbsp;melakukan efisiensi secara operasional berdasarkan data yang sudah disimpan secara digital, rapi, rigid, dan bisa diakses secara aman dan aman di kapanpun dan dimanapun. Terlebih lagi, AGROS tak pernah berhenti berinovasi demi layanan logistik yang lebih efisien di Indonesia. Saat ini, AGROS sudah menciptakan ekosistem digital yang tersimplikasi dalam sebuah aplikasi bernama AGROS Partner &amp; AGROS Shipper. Hal ini dibuat untuk memudahkan kebutuhan pelanggan dengan segala latar belakang dan kebutuhan transaksi yang sudah dibuat sesederhana mungkin dan sesuai dengan kondisi logistik saat ini. Arman menjelaskan, AGROS kini menawarkan kemudahan penggunaan melalui website dan aplikasi mobile, agar dapat mempercepat operasional dan memangkas waktu untuk meningkatkan efisiensi. AGROS juga menjaga keamanan data pengguna dan kemudahan transaksi digital tanpa melalui pihak ketiga. Isu big data juga menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh tim AGROS. Oleh sebab itu, dengan menggunakan aplikasi ini, semua kegiatan akan tercatat dan terdokumentasi secara baik secara real time yang dapat ditarik sewaktu-waktu apabila membutuhkan data untuk evaluasi. Lewat berbagai upaya dan inovasi, Arman percaya solusi yang ditawarkan AGROS bisa turut membantu pemerintah menekan biaya logistik dan menggapai Indonesia Emas 2045.&nbsp;Pada Juni&ndash;Juli 2024 AGROS berhasil mendapatkan 1.000 Kerabat Transporter baru yang siap ikut serta dalam pengembangan logistik digital. Serta mengembangkan sayap dengan memiliki rekanan hingga Bali dan Medan. Hal ini merupakan salah satu langkah kecil AGROS untuk menyebarluaskan ekosistem digital dalam bidang logistik di Indonesia. "AGROS ingin terus berperan untuk menjadi penggerak dan memberikan fasilitas demi perkembangan digital yang signifikan sesuai dengan visi misi emas 2045," lanjut Arman.

Biaya logistik nasional Indonesia masih terbilang tinggi, sekitar 14 persen dan diharapkan bisa ditekan sampai 9 persen pada 2045 mendatang.

Biaya Logistik di Indonesia Masih Tinggi, Inovasi AGROS Bantu Pemerintah Capai Target Indonesia Emas 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/TRUK-ODOL-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menanggapi pemberlakuan aturan zero ODOL 2023, kalangan pengusaha memberikan respons negatif. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi memberatkan subsektor industri yang memiliki komponen besar dalam biaya distribusi.  Hariyadi mencontohkan, asosiasi keramik yang biaya distribusinya berpotensi naik dua kali lipat, bahkan lebih, jika batas ODOL diturunkan. "Jadi, ini sangat signifikan dan ini tentu juga akan memicu inflasi," ujarnya.  Hariyadi pun menyarankan agar aturan tersebut diterapkan melalui fase transisi. Jika tanpa adanya transisi, kegiatan distribusi bisa berhenti,  "Ini berpotensi menimbulkan kekacauan," ucapnya.  Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menambahkan, penerapan zero ODOL berpotensi meningkatkan biaya angkutan logistik.  "Jika kapasitas angkut diturunkan semisal 10 persen, jumlah perjalanan pergerakan barang dari industri akan bertambah 10 persen," ujarnya.  Akibatnya, lanjut dia, biaya transportasi logistik dari masing-masing industri akan naik secara linier. Kenaikan biaya tersebut pastinya akan dibebankan kepada pembeli.  Bertambahnya jumlah trip per hari dari industri pun akan naik 10 persen. "Kalau sudah begitu, jumlah truk yang melintas di jalan-jalan juga akan ikut meningkat hingga berpotensi terjadi kemacetan," urainya.  Menurut Mahendra, jika tidak bisa membatalkan kebijakan zero ODOL, pemerintah harus bisa membantu mengurangi biaya-biaya lain untuk industri transportasi. Asosiasi meminta pemerintah menurunkan tarif tol antarprovinsi untuk truk logistik dengan tarif yang paling murah dibandingkan kendaraan lain.

Kebijakan Zero ODOL Berpotensi Picu Inflasi dan Kemacetan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/thumb_74_5_target_zero.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan zero over dimension over load (ODOL) di tahun ini. Kapan mulai berlakunya belum dipastikan.  Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugianto memastikan zero ODOL akan dilakukan secara bertahap. "ODOL itu kan 2023, bisa Januari sampai Desember. Tahapannya akan kita lakukan. Bukan Januari langsung zero ODOL, tapi ada tahapan yang akan dilakukan," tuturnya di Jakarta beberapa waktu lalu.  Hendro menyebutkan, 17 persen kecelakaan lalu lintas disebabkan permasalahan ODOL angkutan barang. Sejumlah upaya pun telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu.  Namun, dibutuhkan kerja sama semua pihak dan kesadaran. Baik dari masyarakat maupun dunia usaha.  Kementerian Perhubungan juga telah berkoordinasi dengan kepolisian agar ketika ada kecelakaan yang disebabkan kendaraan ODOL, tidak hanya pengemudi yang dipidanakan, tetapi pengusahanya juga wajib dijadikan tersangka untuk menimbulkan efek jera.  "Selama ini hanya pengemudi yang dijadikan tersangka, pengemudi berada di pihak yang lemah, dan pengusaha tidak pernah bertanggung jawab," terangnya.  Pengamat transportasi sekaligus akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menyebutkan, jika yang bekerja hanya perhubungan darat, target zero ODOL 2023 sulit terwujud. Sebab, persoalan di lapangan memang cukup banyak.  "Kementerian atau lembaga lain juga harus didesak untuk bersama-sama, jangan hanya perhubungan darat," katanya.  Dia menegaskan, target zero ODOL 2023 bisa terealisasi jika presiden langsung turun tangan. Yakni, dengan menerbitkan instruksi presiden (inpres).  ROAD MAP USULAN INDUSTRI TERKAIT ZERO ODOL  Periode | Keterangan  2021–2022 | Penyiapan anggaran/investasi terkait armada  2021–2023 | Penyiapan peraturan terkait instrumen hukum ODOL  2022–2024 | Perhitungan tarif pengangkutan baru  2023–2024 | Pengadaan armada dan desain ulang armada existing  2023–2024 | Penyiapan perangkat teknis dan administratif ODOL  2021–2024 | Penundaan sanksi hukum  2025 | Implementasi kebijakan ODOL  Sumber: DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia

Kebijakan Zero ODOL Mulai Diberlakukan Tahun ini secara Bertahap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/truk-odol.jpg" alt="ANGKUT KEBUTUHAN: Masih banyak truk ODOL di area Pelabuhan Tanjung Perak (6/3). Truk ODOL masih sering dijumpai di Jalan Perak Barat maupun Perak Timur. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ANGKUT KEBUTUHAN: Masih banyak truk ODOL di area Pelabuhan Tanjung Perak (6/3). Truk ODOL masih sering dijumpai di Jalan Perak Barat maupun Perak Timur. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diharapkan tidak memaksakan kebijakan zero Over Dimension Over Load (ODOL) mulai tahun depan. Sebab bisa menaikkan ongkos logistik atau pengiriman.  Kondisi ini sangat memberatkan pelaku industri ekspedisi di tengah himpitan krisis ekonomi global. Analisa tersebut disampaikan anggota Komisi V DPR Sudewo.  Politikus Partai Gerindra itu menegaskan implementasi kebijakan zero ODOL perlu hati-hati. Dia meminta Kememterian Perhubungan (Kemenhub) tidak seenaknya menerapkan kebijakan baru tersebut.  Diantara yang menjadi sorotan Sudewo adalah, kebijakan zero ODOL bakal berdampak kenaikan ongkos logistik atau pengiriman barang. Diarmbuat simulasi, ongkos pengiriman paket logistik dari Jakarta sampai Semarang selama ini bisa Rp 10 juta.  Dengan adanya aturan zero ODOL itu, ongkos pengiriman dari ibu kota ke Semarang bisa naik Rp 3 juta. Dia mengungkapkan, sebenarnya Komisi V DPR sudah berkali-kali melakukan rapat dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub untuk membahas tentang Zero ODOL ini.  "Tampaknya mereka sudah dengan tekad yang bulat untuk menyelenggarakannya mulai dari awal tahun 2023 depan," katanya kepada wartawan Selasa (20/12).  Dia melihat belum ada kesiapannya dan bagaimana menghadapi dan mengantisipasi dampak resiko dari aturan zero ODOL itu. Sudewo mengatakan setuju sekali bahwa keberadaan kendaraan atau truk ODOL berdampak terhadap berbagai hal.  Seperti terjadinya kerusakan jalan, serta menjadi faktor penyebab terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Tetapi bila ditertibkan secara sporadis, maka harus ada perhitungan dampak dan resiko secara menyeluruh terhadap perekonomian.  "Namun, sayang sekali Kemenhub maupun Kementerian Perindustrian tidak melakukan survei yang mendetail terhadap apa yang kiranya terjadi apabila Zero ODOL ini dilaksanakan," jelasnya.  Dia melihat Kementerian Perindustrian lebih maju karena bisa menyajikan data kemungkinan terjadinya inflasi sebesar 1,2 persen sampai 1,5 persen. Meskipun menurutnya survei ini belum begitu detail.  Sedangkan Kementerian Perhubungan, tampaknya belum melakukan survei mendetail dampak Zero ODOL ini bila diterapkan pada 2023. Dia sependapat sekali dengan beberapa pakar bahwa dengan dilaksanakannya zero ODOL, pemerintah harus menghitung ulang berapa ongkos transportasi.  Kemudian berapa ongkos logistik yang harus kita keluarkan dan itu menjadi penting untuk mengambil kebijakan. Hal lain yang juga harus dilihat menurut Sudewo adalah berapa kendaraan yang bertambah serta kapasitas jalan yang ada sekarang ini.  Dari sejumlah pertimbangan tadi, dia berharap sebelum menerapkan kebijakan zero ODOL, Kemenhub melakukan survei secara detail. "Jangan sampai dengan niat baik ini, penegakan hukum mengurangi resiko kemacetan lalu lintas, mengurangi resiko kerusakan jalan, tetapi dampak yang ditimbulkan justru malah lebih besar," paparnya.  Untuk diketahui rencana penerapan Zero ODOL Januari 2023 ini juga mendapat penolakan dari kalangan industri yang akan terdampak langsung. Seperti industri logistik, keramik, semen, kelapa sawit, pupuk, besi baja, pengusaha sembako serta makanan dan minuman.  Penolakan juga datang dari pengusaha truk dan supir truk yang tidak sedikit merupakan pengusaha UMKM yang mengantar sembako dari sentra sentra produksi.  Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespon adanya desakan penundaan kebijakan zero ODOL tersebut. Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub Cucu Mulyana mengatakan, mereka berjanji akan melakukan jalan terbaik soal aturan zero ODOL tersebut.  Kemenhub siap membicarakan kembali ihwal aturan zero ODOL yang diantaranya untuk keselamatan pengguna jalan itu. Termasuk membicarakan soal dampaknya.  "Jadi, perekonomian harus kita jaga," katanya.  Tetapi dia juga mengatakan aspek keselamatan pengguna jalan juga harus kita jaga. Untuk itu jangan sampai ada salah satu yang dikorbankan.

Zero ODOL Berlaku, Ongkos Logistik Jakarta-Semarang Naik Rp 3 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Antrean-SPBU-Fedrik-Tarigan-2.jpg" alt="Sejumlah pengendara sepeda motor antre mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Senen,Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per lit" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara sepeda motor antre mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Senen,Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per lit</figcaption>
</figure>Organda Minta Pemerintah Tetapkan Pedoman Penyesuaian Tarif Angkutan  JawaPos.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bakal mengerek harga produk atau jasa di konsumen. Pasalnya, harga baru BBM tersebut menjadi beban tersendiri bagi sektor logistik maupun transportasi.  Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan, kenaikan harga BBM akan membebani ongkos logistik atau pengiriman industri makanan dan minuman. ”Di industri makanan dan minuman, sekitar 4 sampai 8 persen biaya logistik atau pengirimannya. Dalam biaya pengiriman itu yang paling besar kalau transporter atau pemilik truk atau angkutan rata-rata 50 persen dipakai untuk BBM,” ujarnya kemarin (4/9).  Menurut Adhi, rata-rata kontribusi biaya logistik adalah 6 persen. Dengan kenaikan BBM sekitar 30 persen, dia memproyeksikan pengaruh pada distribusi atau logistik terhadap produk jadi sekitar 1 persen. ”Kemudian, terjadi juga kenaikan di hulunya terkait pengiriman bahan baku dan lain sebagainya. Anggap saja sama kira-kira 1 persen, berarti rata-rata sekitar 2 persen akan berpengaruh terhadap harga pokok kita,” tegasnya.  Sementara itu, pengusaha truk sudah berancang-ancang menaikkan tarif sebanyak 25 persen. Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Timur Sundoro mengatakan, pihaknya telah melakukan rembuk nasional setelah pengumuman pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Dengan kenaikan biosolar sebanyak 32 persen, pihaknya memang harus menyesuaikan tarif. ”Perlu diketahui bahwa tarif kami tahan selama sejak 2015. Satu-satunya alasan tarif kami tahan adalah harga BBM yang masih sama,” paparnya.  Secara kalkulasi, ongkos angkut biasanya naik sekitar 50 persen dari kenaikan BBM. Hal itu disebabkan komponen BBM menyerap sekitar 35–40 persen. Dengan demikian, jika harga solar naik 10 persen, ongkos angkut bakal naik 5 persen.  Namun, kali ini pihaknya juga memperhitungkan inflasi yang terjadi selama enam tahun terakhir. Karena itu, pihaknya memutuskan untuk menaikkan ongkos sebanyak 25 persen. ”Ini nanti jadi acuan bagi pengusaha transportasi di asosiasi kami. Besok (hari ini, 5/9, Red) kami akan edarkan surat edaran kepada anggota kami,” ungkapnya.  Hingga kemarin, Sundoro mengaku belum tahu respons dari pemilik barang. Namun, dia meyakini bahwa sebagian besar bakal menyesuaikan harga produk. Terutama pemilik komoditas yang biasanya tak terlalu mahal nilainya dibandingkan volume. Komoditas seperti beras, air mineral, dan sayuran bakal disesuaikan.  Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat terkait dampak dari kenaikan BBM. ”Kita berharap pemerintah mampu mengambil kebijakan yang tepat atas dampak kenaikan BBM. Misalnya, kenaikan tarif transportasi dan logistik harus seimbang. Kemudian mengendalikan harga-harga pokok pangan dan gas sehingga mampu mengendalikan dan menjaga inflasi dan konsumsi rumah tangga,” paparnya kemarin.  Menurut Sarman, kemampuan pemerintah menjaga inflasi dan daya beli diharapkan bisa membuat pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV 2022 tetap di atas 5 persen. ”Harapannya, dengan terjaganya daya beli atau konsumsi rumah tangga, omzet pelaku usaha tidak turun secara drastis sehingga tidak menurunkan produktivitas pelaku usaha,” bebernya.  Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoetono juga berharap pemerintah segera memberikan dan menetapkan pedoman penyesuaian tarif moda angkutan jalan kelas ekonomi sesuai tingkatan. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) kelas ekonomi, dinas perhubungan (dishub) provinsi untuk antarkota dalam provinsi (AKDP) kelas ekonomi dan taksi, serta dishub kabupaten/kota untuk angkutan perkotaan dan pedesaan. ”Untuk moda nonekonomi, operator bisa menyesuaikan dengan melihat potensi dan kondisi pasar,” ujarnya.  Pihaknya berharap seluruh jajaran Organda tetap menjaga kondusivitas wilayah masing-masing dalam menyesuaikan tarif angkutan. Hal itu guna memastikan tetap terjaganya dukungan Organda terhadap kebutuhan pergerakan masyarakat, baik orang maupun logistik.  Di sisi lain, pihaknya juga meminta pemerintah menjamin tersedianya pasokan dan kelancaran pasokan BBM bersubsidi yang merata sesuai kebutuhan di seluruh Indonesia. Apalagi, menjelang akhir tahun, distribusi BBM bersubsidi selalu mengalami kelangkaan. ”Pemerintah juga mesti tegas dan mengambil langkah cukup guna mengawasi penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan,” ungkap Andre, sapaan akrab Adrianto Djokosoetono.  Terkait hal itu, pemerintah tengah menggenjot perpindahan penerima BBM bersubsidi ke aplikasi MyPertamina agar bisa lebih tepat sasaran. Menurut Sekjen Organda Ateng Aryono, langkah tersebut harus diikuti dengan kemudahan-kemudahan. Misalnya untuk proses registrasi dan sosialisasi yang proaktif. ”Terlebih lagi harus dijamin kepastian dan keandalan sistem,” katanya.  Sementara itu, ikut naiknya harga pertamax, menurut Direktur Celios Bhima Yudhistira, mengakibatkan tujuan utama untuk membatasi konsumsi pertalite tidak akan tercapai. ”Akibatnya, pengguna pertamax akan tetap bergeser ke pertalite,” ujarnya. Dengan perhitungan harga baru, gap harga antara pertalite dan pertamax kini mengecil. Dari awalnya Rp 4.850 per liter menjadi Rp 4.500 per liter.  Menyoal kemungkinan tetap meningkatnya volume konsumsi pertalite dan peralihan konsumen dari pertamax ke pertalite, Pertamina berharap adanya tambahan kuota. ”Harapannya, ada tambahan kuota (dari pemerintah, Red),” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kepada Jawa Pos. Bagaimana jika tidak ada tambahan kuota? Irto menyebutkan, ”Kita (Pertamina, Red) tunggu arahan pemerintah.”  Meski begitu, Pertamina memastikan ketersediaan stok pertalite dan solar serta proses distribusinya ke SPBU berjalan dengan maksimal di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat. Pertamina memastikan ketahanan stok pertalite dan solar pada 2 September berada di angka yang aman. Pertalite di level 18 hari, solar di level 20 hari, dan terus diproduksi. Proses produksi mulai hilir hingga ketersediaan stok BBM di SPBU juga terus dimonitor melalui Pertamina Integrated Enterprise Data and Center Command (PIEDCC) secara real time.  Secara terpisah, ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menyatakan, kenaikan harga pertalite, solar, dan pertamax akan berdampak pada outlook ekonomi Indonesia 2022. Kenaikan harga tiga jenis BBM itu berisiko memangkas pertumbuhan ekonomi sampai 0,33 persen. Sampai semester I 2022, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,23 persen. Itu didukung naiknya mobilitas masyarakat, bantuan sosial dari pemerintah, serta kinerja ekspor yang tinggi di tengah naiknya harga komoditas unggulan. ”Meski kami masih melihat ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh di kisaran 5 persen secara full-year pada tahun ini,” katanya melalui pesan singkat.  Menurut Faisal, kenaikan harga BBM juga akan memicu naiknya inflasi. Perhitungannya menunjukkan bahwa kenaikan harga pertalite sebesar 30,72 persen dan pertamax sebanyak 16 persen akan menyumbang inflasi sebesar 1,35 persen. Sedangkan kenaikan 32,04 persen harga solar akan berkontribusi sebesar 0,17 persen pada tingkat inflasi.  Hitungan itu sudah memperhitungkan first round impact atau dampak kenaikan harga tiga jenis BBM tersebut secara langsung dan second round impact alias dampak lanjutan pada inflasi. Seperti naiknya harga jasa transportasi, distribusi, hingga kenaikan sebagian harga barang dan jasa lainnya pula.  Faisal memproyeksikan inflasi pada akhir 2022 berada di kisaran 6,27 persen. Sementara inflasi inti berada pada kisaran 4,35 persen. Namun, lanjut dia, sebagai catatan, hanya terdapat empat bulan berjalan di sisa 2022. Dengan begitu, dampak dari second round impact masih akan berlanjut pada 2023, terutama pada semester I.

Imbas Kenaikan Harga BBM, Biaya Transportasi dan Logistik Terkerek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ekspor.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas ekspor-impor di pelabuhan. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas ekspor-impor di pelabuhan. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pelindo (Persero) berkomiten untuk bisa berperan mengurangi biaya logistik di Indonesia menyusul merger yang telah dilakukan pada Oktober 2021 lalu. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Bank, biaya logistik di Indonesia tercatat sebesar 23 persen dari Produk Domestik Buro (PDB).  Direktur Utama PT Pelindo (Persero) Arif Suhartono mengatakan pelabuhan memiliki peran untuk mengefisienkan biaya logistik melalui peningkatan produktivitas bongkar muat dan penurunan “Port Stay” atau Waktu Sandar Kapal di Pelabuhan.  “Kita harus melakukannya bersama-sama karena biaya logistik menyangkut aspek lain seperti transportasi darat dan administrasi. Standardisasi operasional dan komersial merupakan implementasi dari transformasi pelabuhan kelas dunia yang dimulai sejak 2021-2022 paska merger pada tahun lalu," kata Arif Suhartono dalam keterangannya, Jumat (10/6/2022).  Menurut Arif, Pelindo paska merger mencanangkan standarisasi seluruh pelabuhan yang ada di bawah kendalinya secara bertahap. Empat langkah dilakukan PT Pelindo untuk mencapai standarisasi operasional dan komersial, yakni pengembangan kapabilitas organisasi dan manusia, pola bisnis operasi berbasis perencanaan dan control, optimalisasi infrastruktur dan peralatan - termasuk penataan lay out pelabuhan, dan membangun budaya keselamatan melalui peningkatan kesadaran akan keselamatan dan standarisasi protokol keselamatan.  Hasilnya, selama hampir delapan bulan paska merger, ada peningkatan kinerja dan produktivitas di sejumlah pelabuhan. Peningkatan produktivitas bongkar muat diukur dengan parameter boks per kapal per jam (BSH) dan pengurangan port stay atau waktu sandar kapal di pelabuhan yang diukur dengan jumlah hari.  Di Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan, jumlah bongkar muat naik lebih dari dua kali lipat dari 20 boks per kapal per jam menjadi 45 boks per kapal per jam. Kecepatan bongkar muat itu membuat waktu sandar kapal dapat berkurang menjadi setengahnya, dari dua hari menjadi hanya satu hari. Peningkatan kinerja yang sama terjadi di TPK Makassar. Kecepatan bongkar muat dari dari 20 BSH menjadi 42 BSH dan waktu sandar juga bisa berkurang dari 2 hari menjadi 1 hari.  Peningkatan kinerja terbaik ada di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Ambon. Peningkatan jumlah bongkar muat naik hampir tiga kali lipat, dari 12 boks per kapal per jam menjadi 35 boks. Dampaknya, jumlah waktu sandar dapat terpangkas tajam dari tiga hari menjadi satu hari.  Bagi Pelindo, makin pendeknya waktu sandar dan kecepatan bongkar muat membuat biaya operasional makin efisien, dan trafik kapal jadi meningkat. Paling tidak, hal itu sudah tergambar dalam kinerja Triwulan I 2022. Arus kapal, misalnya, mencapai 283 juta GT, satu persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.  Selain itu, arus peti kemas juga naik, yakni dua persen di atas pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Triwulan I 2022, arus peti kemas Pelindo mencapai 4,2 juta TEU’s. Arus barang juga naik lebih tinggi, delapan persen di atas tahun lalu, yakni mencapai 37 juta ton.  Hal itu, juga terlihat dari kenaikan EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) pada Triwulan I 2022 yang naik tujuh persen di atas pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Upayakan Bongkar Muat Makin Cepat, Pelindo Terus Tekan Biaya Logistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ekonom-ini-sindir-agen-travel-yang-promosikan-pariwisata-luar-negeri_m_227088.jpg" alt="Ekonom Faisal Basri" width="100%">
<figcaption>Ekonom Faisal Basri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah harga komoditas yang meningkat salah satunya dipengaruhi ongkos logistik yang masih mahal. Padahal, saat ini pemerintah juga tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur.  "Salah satu persoalan yang kita hadapi adalah persoalan logistik. Bicara logistik itu selalu ada kaitannya dengan infrastruktur. Lalu pembangunan infrastruktur yang masif ini efeknya kemana untuk merespons gejolak-gejolak ini?" kata ekonom senior Faisal Basri secara daring, Kamis (7/4).  Ia menjelaskan bahwa biaya logistik nasional menyumbang 22 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam negeri. Angka tersebut begitu besar yang dapat menyebabkan pembengkakan harga komoditas yang diangkut.  "Nah apakah logistik turun gara-gara dibangun infastruktur, iya sangat tidak (turun). Karena apa? Karena logistik cost itu yang tinggi karena sekitar 70 persen barang-barang di Indonesia diangkut pakai angkutan darat," tutur dia.  Sementara, kata dia, angkutan darat itu 10 kali lebih mahal dibanding angkutan laut. Dirinya pun mempertanyakan proyek yang pernah diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni tol laut untuk efisiensi biaya angkutan logistik.  "Jadi, Pak Jokowi sudah lupa dia pernah mendeklarasikan tol laut, Poros Maritim, dan segala macam, tapi tidak ada yang dilakukan dan salah konsep juga. Tapi itu lah yang terjadi. Jadi jalan tol dikebut, pelabuhan jarang yang diurusi selain Patimban," imbuhnya.  Sementara itu, pelabuhan lainnya seakan tidak dilirik. Artinya, tidak ada pengerukan untuk perluasan pelabuhan, alhasil hanya kapal-kapal kecil yang bisa berlabuh di pelabuhan.  "Kalau hanya kapal-kapal kecil yang bisa sandar maka ongkosnya juga lebih mahal. Jadi infrastruktur tidak nendang," ucapnya.  Faisal pun mengkritik istilah tersebut. "Saya mau mulai dari istilah jangan lah membuat istilah yang menyesatkan. Tol laut kan karena pikirannya darat, pikiran (tol) darat itu di bawa ke laut. Di laut itu, semua jalan tol Pak Jokowi, tidak ada polisi tidur, tidak perlu pakai semen, tidak perlu pakai aspal, semua jalan tol (laut) begitu," tandas dia.

Biaya Logistik Masih Mahal, Faisal Basri Pertanyakan Tol Laut Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/INSA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku usaha logistik berkesempatan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/9). Mereka pun melaporkan berbagai kendala yang dialami di lapangan serta harapan-harapan mereka terkait dukungan pemerintah ke sektor logistik dalam kondisi saat ini. Apalagi, saat ini biaya pengiriman barang ke luar negeri tinggi.  Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan kepada kepala negara. Di antaranya, terkait pengiriman jalur laut yang terkendala ketersediaan kontainer dan kapal.  "Pertama tentu soal kendala itu (kontainer dan kapal, Red). Tapi, penekanan lebih ke space kapal yang saat ini masih sangat terbatas. Untuk kontainer pelan-pelan sudah teratasi," ujar Carmelita kepada Jawa Pos Kamis (9/9).  Menurut dia, saat ini kondisi ketersediaan ruang kapal untuk shipment ke luar negeri terbatas. Hal tersebut disebabkan jumlah angkutan laut yang menurun dibanding kondisi normal.  "Selama pandemi, banyak kapal berkurang karena mereka (pengusaha kapal, Red) banyak menjual kapalnya. Sekarang, mereka sudah dalam proses pembelian kapal-kapal baru, tapi bagaimanapun butuh waktu," tambah Carmelita.  Mengenai keterbatasan kapal, menurut dia, presiden merespons dengan berjanji bahwa pemerintah akan berusaha membantu mencari jalan keluar. Main line operator (MLO) atau operator pelayaran jalur utama juga sedang diarahkan untuk berusaha membantu.  "Tanggapan presiden, pemerintah paham ini (keterbatasan space kapal, Red) adalah sesuatu yang dirasakan di seluruh dunia. Pemerintah ingin kita bisa bersama mencari jalan keluar karena utamanya untuk membantu ekspor UMKM. Sebab, kalau untuk perusahaan besar biasanya pengiriman, pihak pembeli (dari luar negeri, Red) ikut bantu mengurus, beda dengan UMKM," urainya.  Pengusaha juga menyampaikan mengenai PR-PR lain di sektor logistik. Carmelita menyebutkan, INSA menyampaikan mengenai target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) oleh pemerintah.  Menurut dia, target PNBP pada 2022 senilai Rp 6,9 triliun memang turun dibandingkan dengan tahun ini yang mencapai Rp 7,9 triliun. Meski demikian, target tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan pada 2020 yang senilai Rp 6,5 triliun. INSA berharap, target tersebut diperoleh bukan dari kenaikan tarif.  "Kami sampaikan dengan situasi lagi begini, kami harapkan tidak ada kenaikan. Kami meminta pemahaman pemerintah untuk bisa menurunkan atau sekadar menunda pungutan PNBP selama masa pandemi ini," tegas Carmelita.  Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Joko Widodo ingin persoalan biaya logistik yang naik agar dituntaskan. Airlangga menyebutkan, kenaikan biaya logistik itu dipicu oleh jumlah kapal yang berkurang. Kelangkaan kapal tersebut adalah dampak dari pandemi Covid-19.  "Bapak Presiden meminta agar logistik ini dikaji secara mendalam karena kenaikan logistik, termasuk kelangkaan kontainer, merupakan di level global. Itu akibat dari pandemi Covid-19," tutur Airlangga.  Pemerintah meminta bantuan kepada para pengusaha dan pemilik kontainer untuk dapat mengurai persoalan itu.  "Ada usulan agar pemilik kontainer ini untuk dikumpulkan dan diminta bantuan," katanya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#biaya logistik

Berita Terkini

Indonesia Berpotensi Alami Kenaikan Harga BBM, Biaya Logistik, dan Rupiah Melemah atas Ketegangan Amerika-Iran