<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/JKT_PEREKAMAN-PASPOR-CALON-JAMAAH-HAJI_HANUNG-HAMBARA_15102025-7-1144625422.jpg" alt="Sejumlah calon jamaah haji mengantri perekaman paspor untuk musim Haji 2026 di lingkungan Ponpes Daarul Hikmah Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (15/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah calon jamaah haji mengantri perekaman paspor untuk musim Haji 2026 di lingkungan Ponpes Daarul Hikmah Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (15/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah melalui Kementerian Agama RI resmi menetapkan penurunan biaya haji untuk keberangkatan 2026. Kebijakan itu membuat porsi biaya yang ditanggung jemaah lebih ringan sehingga mendorong meningkatnya rencana ibadah masyarakat. Momentum tersebut sekaligus membuka peluang pertumbuhan bagi perbankan syariah, termasuk Bank Mega Syariah. Hingga Oktober 2025, Tabungan Haji Bank Mega Syariah mencatat kinerja solid dengan volume mencapai sekitar Rp324,2 miliar atau naik sekitar 9 persen (year to date). Jumlah nasabah juga tumbuh sekitar 6 persen dibanding akhir 2024. Pertumbuhan merata di sejumlah wilayah, terutama Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Saat ini Tabungan Haji menyumbang lebih dari 20 persen terhadap total tabungan Bank Mega Syariah. Sales &amp; Distribution Division Head Bank Mega Syariah Dila Karnela Peter mengatakan momentum penurunan biaya haji menjadi peluang memperkuat penetrasi pasar. &ldquo;Tabungan Haji terus kami kembangkan baik dari sisi fitur maupun aksesibilitas. Kami optimistis trennya akan terus tumbuh positif seiring dengan biaya haji yang semakin terjangkau dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk merencanakan ibadah sejak dini,&rdquo; ujarnya di Jakarta (1/12). Bank Mega Syariah juga menghadirkan perlindungan asuransi jiwa MALIKA (Mega Amanah Perlindungan Keluarga) bagi seluruh nasabah Tabungan Haji. Untuk transaksi di Tanah Suci, perseroan menyediakan Syariah Card dengan kemudahan pembayaran dan penawaran sesuai kebutuhan jemaah. Ke depan, Bank Mega Syariah menargetkan perluasan ekosistem haji dan umrah lewat kolaborasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji (PPIU/PIHK), fintech syariah, lembaga pendidikan, hingga penyedia layanan halal. Kanal digital untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) turut diperkuat. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penurunan biaya haji sebagai langkah positif memperluas akses masyarakat terhadap rukun Islam kelima. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut kebijakan tersebut memperkuat kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan serta partisipasi masyarakat melalui produk Tabungan Haji. HajiBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/016775900/catat-waktunya-pelunasan-biaya-haji-dibuka-mulai-pertengahan-november">Catat Waktunya! Pelunasan Biaya Haji Dibuka Mulai Pertengahan November</a> Berdasarkan UU No. 34/2014, dana haji harus dikelola oleh bank syariah. OJK memastikan pengawasan ketat melalui koordinasi dengan BPKH dan Kementerian Agama. &ldquo;Tentunya berlaku juga pada produk-produk tabungan haji pada perbankan syariah. POJK tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dan layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas,&rdquo; jelas Dian. (*)

Penurunan biaya haji 2026 dongkrak minat masyarakat menabung. Tabungan Haji Bank Mega Syariah naik 9 persen per Oktober 2025

Biaya Haji Resmi Turun, Picu Kenaikan Tabungan Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/MImoXVvWEfFDBXQ0v6LDdEQSVBYOQ0djCZRwYjes-2540750662.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR, Selasa (4/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR, Selasa (4/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp 87,4 juta dan biaya yang dibayarkan oleh jamaah turun menjadi Rp 54,1 juta. Menurutnya, penurunan biaya haji merupakan bukti bahwa pengelolaan setiap rupiah dana haji dilakukan dengan prinsip keadilan. &ldquo;Agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,&rdquo; kata Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR, Selasa (4/11). DPR RI dan Pemerintah resmi menetapkan BPIH tahun 2026 sebesar Rp 87.409.366 per jemaah. BPIH tahun 2026 turun Rp 2 juta dibandingkan 2025 yang sebesar Rp 89,41 juta per anggota jamaah. Sementara ongkos yang dibayar langsung oleh jemaah atau biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) juga turun Rp 1,23 juta, dari Rp 55,43 juta pada 2025 menjadi Rp 54,19 juta pada 2026. Kemudian, sisanya senilai Rp 33.215.000 ditanggung dari nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Puan menekankan, DPR RI memiliki komitmen untuk terus mengawal pelaksanaan ibadah haji agar berjalan transparan, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh calon jemaah. &ldquo;Penetapan BPIH Tahun 2026 ini diharapkan menjadi wujud keseimbangan antara peningkatan kualitas layanan dan kemampuan finansial jemaah haji Indonesia,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI memastikan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 H/2026 M tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan bagi jamaah. &ldquo;Biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung langsung rata-rata per jemaah Rp 54,19 juta atau 62 persen dari keseluruhan BPIH. Biaya ini dialokasikan untuk penerbangan, sebagian akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta biaya hidup,&rdquo; ucap Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10). Marwan menegaskan, penurunan biaya tersebut tidak berarti pengurangan kualitas layanan. Masa tinggal jamaah di Arab Saudi rata-rata 41 hari. Selama di Tanah Suci, jamaah akan mendapatkan 27 kali makan di Madinah, 84 kali di Mekkah, serta 15 kali di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Sementara untuk akomodasi, jarak pemondokan di Mekkah ditetapkan paling jauh 4,5 kilometer dari Masjidil Haram, sedangkan di Madinah maksimal 1 kilometer dari Masjid Nabawi. Pesawat yang digunakan pun wajib berusia maksimal 15 tahun dan memenuhi standar keamanan internasional. &ldquo;Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa pelayanan tetap terbaik bagi jemaah. Baik pemondokan, konsumsi, maupun transportasi, semua dikunci dengan kualitas terbaik,&rdquo; pungkasnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan penurunan biaya haji 2026 sebagai bukti keadilan pengelolaan anggaran.

Ketua DPR Tegaskan Penurunan Biaya Haji 2026 Bukti Pengelolaan Anggaran dengan Prinsip Keadilan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/M5vx4WSBeeIBxaXMiuk5dgsXgUrKQ12KQBXE17If-1-533347040.jpg" alt="Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau lokasi yang akan dibangun Kampung Haji Indonesia di Kota Makkah (20/10). (Humas Kemenhaj)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau lokasi yang akan dibangun Kampung Haji Indonesia di Kota Makkah (20/10). (Humas Kemenhaj)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyambut baik penetapan biaya haji 2026 yang mengalami penurunan. Tahapan selanjutnya adalah pelunasan ongkos haji. Rencananya pelunasan biaya haji dimulai pertengahan bulan ini. Seperti diketahui biaya haji 2026 ditetapkan di Jakarta (29/10). Rerata total biaya haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Rp 87,4 juta. Turun Rp 2 Jutaan dari BPIH 2025 sebesar Rp 89,4 jutaan. Kemudian untuk Bipih atau biaya yang ditanggung jemaah, ditetapkan Rp 54.193.807 per jemaah. Turun Rp 1.237.944 dari Bipih 2025 yang ditetapkan Rp 55.431.751 per jemaah. Selanjutnya nilai manfaat (NM) untuk subsidi biaya haji tahun ini Rp 33.215.559 per jemaah (38 persen dari BPIH). Lebih kecil Rp 765.949 dari NM haji 2025 yang disahkan Rp 33.978.508 per jemaah. Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf menjelaskan bahwa mereka siap mengeksekusi penyaluran dana tersebut setelah proses penetapan selesai. Besaran BPIH 2026 yang sudah disepakati ini selanjutnya akan diajukan secara resmi oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) kepada BPKH.&nbsp; Sesuai ketentuan, transfer Pengeluaran Keuangan Haji dalam rangka pembayaran BPIH 2026 akan dilakukan oleh BPKH ke rekening satuan kerja (satker) penyelenggara ibadah haji yang ditetapkan oleh Kemenhaj sesuai ketentuan perundang-undangan. BPKH menilai efisiensi dan rasionalisasi biaya sangat krusial untuk menjaga dua prinsip utama dalam keuangan haji. Yaitu prinsip keadilan dan keberlanjutan. Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyatakan penurunan biaya haji 2026 itu, merupakan kabar gembira bagi calon jemaah haji Indonesia. "Penurunan biaya ini adalah hasil kerja keras dan efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah dan DPR dalam meninjau berbagai komponen biaya," kata Fadlul. Dia mengatakan BPKH menilai bahwa besaran BPIH yang telah disepakati ini mencerminkan keseimbangan. Yaitu keseimbangan antara kemampuan jemaah dan pengelolaan nilai manfaat dana haji yang optimal. "BPKH berkomitmen penuh untuk mendukung keputusan (biaya haji 2026) ini," tandas Fadlul.&nbsp; Mereka siap menyalurkan Nilai Manfaat dari hasil investasi dana haji untuk menopang total biaya haji. BPKH pastikan ketersediaan dana untuk Nilai Manfaat tersebut aman dan siap digunakan. Bagi BPKH, penurunan biaya haji itu tidak hanya meringankan beban jemaah yang berangkat tahun 2026. Tetapi juga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan keuangan haji.&nbsp; "Dengan efisiensi, penggunaan Nilai Manfaat dapat lebih terukur. Sehingga hak-hak jemaah haji yang masih dalam antrean (waiting list) dapat tetap terjamin di masa depan," tambahnya. Sebagai lembaga pengelola keuangan haji, BPKH menyatakan dukungan penuh dan kesiapan untuk melaksanakan ketetapan biaya haji 2026. Mereka berkomitmen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan nilai manfaat dana haji. Serta menyediakan dukungan pendanaan yang tepat waktu bagi operasional penyelenggaraan ibadah haji.&nbsp; Fadlul juga memastikan bahwa keputusan ini mendukung kelancaran serta kualitas layanan kepada jemaah di Tanah Suci. "Kami siap bersinergi penuh dengan Kementerian Haji dan Umrah serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Untuk terselenggaranya ibadah haji yang aman, lancar, dan maslahat bagi umat," tandasnya. Sementara itu rencana dimulainya masa pelunasan biaya haji disampaikan oleh juru bicara Kemenhaj Ichsan Marsha. "Insyaallah dibuka mulai pertengahan November," katanya. Sebelumnya akan diumumkan nama-nama calon jemaah yang berhak melunasi biaya haji. Ichsan mengatakan karena waktu pelunasan sudah semakin dekat maka jemaah bisa mulai persiapan. Selain persiapan kesehatan, juga persiapan uang pelunasan. Nantinya pemerintah akan menetapkan besaran Bipih masing-masing Embarkasi. Nominal itu dikurangi uang muka setoran awal dan nominal tabungan virtual account hasil pembagian deviden pengelolaan dana haji. "Kaitan dengan imbauan buat jemaah untuk mempersiapkan Fisik dan mental," katanya. Karena penekanan penyelenggaraan haji tahun ini salah satunya fokus pada istitoah kesehatan. Dia mengatakan penyelengara haji dari pusat sampai daerah diminta untuk ikut &nbsp;sosialisasi dan pengetatan manasik kesehatan bagi CJH yang akan berangkat. (*)

Pelunasan biaya haji 2026 dimulai pertengahan November, dengan penurunan biaya sebesar Rp 2 juta dari tahun sebelumnya.

Catat Waktunya! Pelunasan Biaya Haji Dibuka Mulai Pertengahan November

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/Screenshot_2025-10-30-17-11-04-459_comandroidchrome-edit-699418120.jpg" alt="Wamenhaj Dahnil Azhar Simanjuntak mengikuti rapat penetapan biaya haji di DPR. (Kmenhaj)" width="100%">
<figcaption>Wamenhaj Dahnil Azhar Simanjuntak mengikuti rapat penetapan biaya haji di DPR. (Kmenhaj)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Dua tahun berturut-turut biaya haji mengalami penurunan. Pada musim 2025 lalu, biaya haji yang jadi tanggungan jemaah turun sekitar Rp 600 ribu. Untuk musim haji 2026, biaya haji yang jadi tanggungan jemaah kembali turun Rp 1,2 juta. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penurunan biaya haji itu sudah jadi komitmen dari Presiden Prabowo Subianto. "Tugas berat dalam menurunkan biaya haji ini," katanya. Dahnil melanjutkan bahwa setelah penurunan biaya haji itu, tantangan selanjutnya adalah merealisasikan penyelenggaraan yang transparan dan pelayanan bagi jemaah. Dia menekankan Kemenhaj ingin mewujudkan pembiayaan haji yang bersih dari praktik korupsi. Kemudian, layanan haji tetap berkualitas meskipun biayanya dipangkas. Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku pemegang dana haji siap mendistribusikan uang haji ke Satuan Kerja terkait. Sehingga bisa segera digunakan untuk membayar seluruh komponen layanan haji di Saudi maupun di tanah air. Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyatakan bahwa keputusan biaya haji 2026 itu merupakan kabar gembira bagi calon jemaah haji Indonesia. "Penurunan biaya ini adalah hasil kerja keras dan efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah dan DPR dalam meninjau berbagai komponen biaya," kata Fadlul. Dia mengatakan BPKH menilai bahwa besaran BPIH yang telah disepakati ini mencerminkan keseimbangan. Yaitu keseimbangan antara kemampuan jemaah dengan pengelolaan nilai manfaat dana haji yang optimal. "BPKH berkomitmen penuh untuk mendukung keputusan (biaya haji 2026) ini," tandas Fadlul. Mereka siap menyalurkan Nilai Manfaat dari hasil investasi dana haji untuk menopang total biaya haji. BPKH pastikan ketersediaan dana untuk Nilai Manfaat tersebut aman dan siap digunakan. Bagi BPKH, penurunan biaya haji itu tidak hanya meringankan beban jemaah yang berangkat tahun 2026. Tetapi juga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan keuangan haji. "Dengan efisiensi, penggunaan Nilai Manfaat dapat lebih terukur. Sehingga hak-hak jemaah haji yang masih dalam antrean (waiting list) dapat tetap terjamin di masa depan," tambah Fadlul. Sebagai lembaga pengelola keuangan haji, BPKH menyatakan dukungan penuh dan kesiapan untuk melaksanakan ketetapan biaya haji 2026. Mereka berkomitmen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan nilai manfaat dana haji. Serta menyediakan dukungan pendanaan yang tepat waktu bagi operasional penyelenggaraan ibadah haji. Fadlul juga memastikan bahwa keputusan ini mendukung kelancaran serta kualitas layanan kepada jemaah di Tanah Suci. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/016767572/dpr-jamin-penurunan-biaya-haji-2026-diikuti-dengan-peningkatan-kualitas-pelayanan-jamaah">DPR Jamin Penurunan Biaya Haji 2026 Diikuti dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Jamaah</a> "Kami siap bersinergi penuh dengan Kementerian Haji dan Umrah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, demi terselenggaranya ibadah haji yang aman, lancar, dan maslahat bagi umat," tandasnya. (*)

Kementerian Haji dan Umrah telah menurunkan biaya haji untuk 2026 sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan maksimal

Biaya Haji Turun: Kemenhaj Nyatakan Pelayanan Tetap Berkualitas meski Biaya Dipangkas!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/6125012248071095273-1725731280-4076871819.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji Indonesia berumrah sebelum berhaji. Saudi mengeluarkan aturan terbaru terkait kesehatan jamaah haji untuk 2026. (Media Center Haji 2025)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji Indonesia berumrah sebelum berhaji. Saudi mengeluarkan aturan terbaru terkait kesehatan jamaah haji untuk 2026. (Media Center Haji 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi VIII DPR RI memastikan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan bagi jemaah. DPR bersama pemerintah menyepakati rata-rata BPIH sebesar Rp 87,4 juta per jamaah, dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung langsung oleh jamaah sebesar Rp 54,19 juta. &ldquo;Biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung langsung rata-rata per jemaah Rp 54,19 juta atau 62 persen dari keseluruhan BPIH. Biaya ini dialokasikan untuk penerbangan, sebagian akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta biaya hidup,&rdquo; kata Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10). Marwan menegaskan, penurunan biaya tersebut tidak berarti pengurangan kualitas layanan. Masa tinggal jamaah di Arab Saudi rata-rata 41 hari. Selama di Tanah Suci, jamaah akan mendapatkan 27 kali makan di Madinah, 84 kali di Mekkah, serta 15 kali di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Sementara untuk akomodasi, jarak pemondokan di Mekkah ditetapkan paling jauh 4,5 kilometer dari Masjidil Haram, sedangkan di Madinah maksimal 1 kilometer dari Masjid Nabawi. Pesawat yang digunakan pun wajib berusia maksimal 15 tahun dan memenuhi standar keamanan internasional. Marwan juga menegaskan, layanan tenda di Mina harus nyaman dan profesional, tanpa adanya penempatan jamaah di kawasan Mina Jadid. Ia pun menekankan, setiap jamaah akan menerima biaya hidup sebesar 750 riyal Arab Saudi atau sekitar Rp 3,3 juta. &ldquo;Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa pelayanan tetap terbaik bagi jemaah. Baik pemondokan, konsumsi, maupun transportasi, semua dikunci dengan kualitas terbaik,&rdquo; ujar Marwan. Selain menetapkan biaya, rapat Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah juga menyepakati kuota haji Indonesia tahun 2026 sebanyak 221.000 jamaah, sesuai data Nusuk Mashar Kementerian Haji Arab Saudi. Dari jumlah itu, 203.320 jamaah (92 persen) dialokasikan untuk haji reguler dan 17.680 jemaah (8 persen) untuk haji khusus. Kuota reguler mencakup 685 pembimbing KBIHU, 1.050 petugas haji daerah (PHD), serta 201.585 jemaah reguler murni. &ldquo;Komposisi ini menjadikan jemaah haji Indonesia daftar tunggunya seluruhnya sama menjadi 26 tahun,&rdquo; jelas Marwan. Hal ini turut mendapatkan respons positif dari pengusaha travel haji dan umrah. Ketua DPP BERSATHU, Farid Al Jawi, menilai keputusan DPR RI bersama Pemerintah untuk menurunkan biaya haji 2026 patut diapresiasi, karena menunjukkan keberpihakan nyata kepada umat. &ldquo;Kami mengapresiasi langkah DPR, khususnya Komisi VIII, yang berhasil memperjuangkan agar biaya haji tahun 2026 bisa turun. Ini bentuk kepedulian terhadap rakyat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih,&rdquo; tutur Farid. Menurutnya, penetapan biaya per jamaah sebesar Rp 54,19 juta dinilai menunjukkan bahwa proses pembahasan BPIH dilakukan secara serius dan berpihak kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam setiap komponen biaya, agar penurunan tersebut berdampak nyata bagi calon jemaah. &ldquo;Komponen biaya harus terus didetailkan mulai dari penerbangan, pemondokan, hingga masa&rsquo;ir seperti Arafah, Mina, dan Musdalifah. Efisiensi di sektor-sektor itu bisa memberi ruang lebih besar untuk penurunan biaya,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Farid menegaskan peran DPR sangat krusial dalam memastikan kebijakan biaya haji berpihak pada masyarakat. Ia menilai keberanian dalam mengkritisi dan mendorong efisiensi menjadi faktor utama di balik turunnya biaya tahun ini. &ldquo;Tanpa keberanian dan ketegasan mereka dalam pembahasan, mungkin biaya haji tidak akan turun. Komisi VIII benar-benar menunjukkan komitmen kuat untuk membela kepentingan umat,&rdquo; tegas Farid. Meski begitu, Farid mengingatkan penurunan biaya haji tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan peningkatan mutu layanan bagi jemaah. &ldquo;Kita tentu berharap biayanya turun, tapi pelayanan meningkat. Itu yang paling penting. Kami percaya DPR dan pemerintah akan terus menjaga keseimbangan ini,&rdquo; pungkasnya.

Komisi VIII DPR RI memastikan penurunan biaya haji tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan bagi jemaah.

Biaya Haji 2026 Turun Rp 2 Juta, Komisi VIII DPR Pastikan Tak Akan Korbankan Kualitas Pelayanan

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemenag-bikin-inisiasi-baru-pelunasan-bpih-tidak-perlu-ke-bank_m_.jpg" alt="Ilustrasi haji.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi haji.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pembahasan biaya haji 2026 berlangsung kilat. Diawali dengan usulan pemerintah pada Senin (27/10), lalu disahkan bersama dengan Komisi VIII DPR pada Rabu (29/10). Biaya haji riil atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) turun Rp 2 juta lebih dibanding haji 2025. Rincian penetapan biaya haji itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. "Besaran BPIH 2026 ada penurunan sebesar Rp 2 Jutaan dibandingkan haji 2025," kata politisi PKB itu. Marwan menceritakan semula Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengusulkan BPIH 2026 sebesar Rp 88,4 jutaan per jemaah. "Setelah melalui rapat-rapat, kami putuskan BIPH 2026 sebesar Rp 87,4 jutaan per jemaah," jelas dia. Dia menegaskan penurunan biaya haji tidak berpengaruh pada kualitas layanan. Untuk diketahui BPIH adalah total biaya haji atau biaya haji riil. Sedangkan biaya haji yang jadi tanggungan jemaah disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Selisih antara BPIH dan Bipih, disubsidi atau dibayar dari nilai manfaat (NM) pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dia lantas merinci komposisi biaya haji 2027. Marwan mengatakan rata-rata BPIH 2026 ditetapkan Rp 87.409.365 per jemaah. Atau turun Rp 2.000.894 dari BPIH 2025 yang ditetapkan Rp 89.410.259 per jemaah. Kemudian untuk Bipih atau biaya yang ditanggung jemaah, untuk haji 2026 ditetapkan Rp 54.193.807 per jemaah. Turun Rp 1.237.944 dari Bipih 2025 yang ditetapkan Rp 55.431.751 per jemaah. "Pelunasan biaya haji dikurangi setoran awal (Rp 25 juta) dan nilai manfaat di virtual rekening masing-masing jemaah," jelas Marwan. Berikutnya Marwan mengatakan nilai manfaat (NM) yang digunakan untuk subsidi biaya haji tahun ini Rp 33.215.559 per jemaah. Lebih kecil Rp 765.949 dari NM haji 2025 yang disahkan sebesar Rp 33.978.508 per jemaah. Dengan data tersebut, biaya haji benar-benar mengalami penurunan. Mulai dari BPIH, Bipih, sampai nilai manfaat yang digunakan untuk subsidi biaya haji 2026 mengalami penurunan. Biaya haji yang ditanggung jemaah tidak turun karena subsidi dinaikkan. Dengan subsidi biaya haji yang berkurang, maka hasil pengelolaan dana haji yang dibagikan ke jemaah tunggu lebih besar dibandingkan sebelumnya. </div>

Biaya haji riil atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) turun Rp 2 juta lebih dibanding haji 2025.

Resmi Disahkan, Biaya Haji 2026 Turun Rp 2 Jutaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/WhatsApp-Image-2025-01-08-at-123544-PM-135934116.jpeg" alt="Sekjen DPP PKB M. Hasanuddin Wahid. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP PKB M. Hasanuddin Wahid. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M. Hasanuddin Wahid&nbsp;merasa senang dan berbahagia dengan diturunkannya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025. Kebijakan ini secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat. "Ya saya kira masyarakat Indonesia senang biaya haji tahun ini turun. Dalam hal ini pemerintah saya lihat komitmen dan telah sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat," kata Cak Udin, sapaan akrabnya di Jakarta, Rabu (8/1). Kendati demikian, Anggota DPR RI asal Dapil Malang Raya ini berpesan kepada pemerintah agar turunnya biaya haji 2025 tidak membuat layanan haji ikut menurun. Kualitas pelayanan harus lebih baik dibanding tahun sebelumnya. "Biaya haji turun it's oke, tapi kualitas pelayanan nggak boleh ikutan turun. Saya dan Fraksi PKB di DPR pasti akan mengawal pelaksanaan haji nanti, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat," kata dia. Lebih lanjut Cak Udin mengingatkan pemerintah untuk menjadikan sengkarut pelayanan haji tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi serius demi meningkatkan pelayanan haji tahun ini dan masa mendatang. "Di masa haji sebelumnya kita melihat banyak problem, mulai dari pemondokan yang terlalu penuh, MCK minim, sampai masalah kuota tambahan. Belum lagi masalah transportasi yang sering telat. Nah saya berharap betul problem itu menjadi bahan evaluasi serius pemerintah agar tidak lagi terulang," tukas Cak Udin. Sebelumnya, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. Kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).&nbsp; Rapat kerja ini menyepakati besaran BPIH untuk setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67.&nbsp; "Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp 89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp 93.410.286,00,&rdquo; ujar Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin (6/1).

PKB berpesan kepada pemerintah agar turunnya biaya haji 2025 tidak membuat layanan haji ikut menurun.

Biaya Haji 2025 Turun, Sekjen PKB: Kualitas Pelayanan Tak Boleh Menurun

Biaya Haji Turun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Biaya Haji Turun

Berita Terkini