<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/foto-haji.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji.Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji.Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati biaya perjalanan ibadah haji 2023 sebesar Rp 49,81 juta yang akan dibayarkan oleh jamaah. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah menyepakati biaya haji tersebut.  Pernyataan ini disampaikan Muzani saat menghadiri tasyakuran 15 Tahun Partai Gerindra di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (17/2).  "Ibu Bapak yang terdaftar sebagai calon jemaah haji tahun 2020 bisa berangkat tanpa penambahan biaya. Sementara untuk jamaah haji tahun 2021-2022, untuk bisa berangkat hanya menambah Rp 9 juta. Sementara untuk jamaah haji 2023 sudah mulai diberlakukan ONH sebesar Rp 49 juta," kata Muzani dalam keterangannya.  Muzani mengakui, angka tersebut memang belum ideal. Namun, patut bersyukur biaya perjalanan haji bisa turun dari yang sebelumnya diusulkan Rp 69,19 juta.  "Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk calon jamaah haji kita. Kami ucapkan terimakasih kepada pemerintah, kepada Kementerian Agama dan tentu saja kepada Presiden Jokowi," ucap Sekjen Partai Gerindra ini.  Muzani memandang, banyak rakyat Indonesia sudah mengantre puluhan tahun untuk bisa pergi haji, yang terutama didominasi orang-orang kecil. Mayoritas dari mereka adalah pensiunan, guru honor, petani, nelayan, buruh, para pedagang, dan orang-orang kecil lainnya yang menabung untuk berhaji di usia tua.  Ia menegaskan, Fraksi Partai Gerindra di DPR RI melakukan perundingan dengan Kementerian Agama, sehingga angka kenaikan biaya haji bisa ditekan. Ia menyatakan, Partai Gerindra terus berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.  "Partai politik adalah sebuah intitusi penting dalam pemgambilan keputusan. Partai adalah institusi yang menentukan dalam keputusan-keputusan bernegara," tegas Muzani.  Sebelumnya, Pemerintah dan DPR menyepakati ongkos naik haji (ONH) atau biaya perjalanan haji 2023 sebesar Rp 49,81 juta. Angka ini disepakati dalam rapat dengar pendapat (RDP) Panja Haji Komisi VIII DPR dengan pemerintah yang terdiri dari Kemenag, BPKH, dan pihak-pihak terkait lainnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2).  Jumlah biaya haji itu turun dari usulan awal Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang sebelumnya sebesar Rp 69.193.733.  "Sudah dapat kita simpulkan rapat panja kita ini. Setuju?," kata Ketua Panja Haji Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, sambil mengetukan palu tanda persetujuan.  Biaya haji 2023 sebesar Rp 49,81 juta ini adalah 55,3 persen dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp 90.050.637. Sementara, sebesar 44,7 persen sisanya atau Rp 40.237.937 ditanggung oleh dana nilai manfaat.

Biaya Haji jadi Rp 49 Juta, Muzani Sebut Hasil Perundingan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/JKT2-Bahas-Biaya-Haji-eca3.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang saat rapat kerja dengan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/23). Rapat membahas rincian biaya haji 2023. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang saat rapat kerja dengan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/23). Rapat membahas rincian biaya haji 2023. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Besaran biaya haji 2023 resmi diputuskan tadi malam (15/2). Hasilnya, tidak ada perbedaan dengan keputusan rapat sehari sebelumnya. Pemerintah bersama DPR menyepakati rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp 90.050.637 per jamaah.  Dari jumlah tersebut, beban jamaah atau biaya perjalanan ibadah haji (bipih) dipatok Rp 49.812.700 per jamaah atau 55,3 persen dari BPIH. Jamaah cukup melunasi rata-rata Rp 23,5 juta.  Sebab, mereka sebelumnya sudah menyetor uang pendaftaran haji sebesar Rp 25 juta. Kemudian, ada penggunaan dana virtual account (VA) sebesar Rp 1,3 jutaan per jamaah.  Sisa biaya haji sebesar Rp 40.237.937 diambilkan dari nilai manfaat atau subsidi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Proporsi nilai manfaat itu setara dengan 44,7 persen dari BPIH. Total nilai subsidi yang disiapkan BPKH untuk biaya tidak langsung (indirect cost) adalah Rp 8 triliun.  Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menerangkan, calon jamaah haji (CJH) tahun ini ada tiga kelompok. Pertama, jamaah lunas tunda 2020 sebanyak 84.609 orang. Mereka tidak dibebani biaya pelunasan. Kelompok kedua adalah CJH lunas tunda 2022 sebanyak 9.864 orang. Mereka tetap dikenai biaya pelunasan. Hanya, biaya pelunasannya cukup Rp 9,4 juta saja. Pasalnya, mereka sebelumnya sudah melunasi biaya haji 2022 sekitar Rp 39,8 juta.  Lalu, kelompok ketiga adalah CJH belum melunasi biaya haji sebanyak 106.590 orang dan dikenai ongkos haji penuh. Mereka harus menyiapkan uang pelunasan rata-rata Rp 23,5 juta per orang.  Sebelumnya Kemenag mengusulkan BPIH 98,89 juta per jamaah. Dari jumlah tersebut, komponen bipih diusulkan lebih dari Rp 69 juta. Dengan begitu, CJH harus menyediakan uang pelunasan Rp 44 jutaan.  Marwan mengatakan, usulan Kemenag tersebut memang ideal.  DPR juga menilai proporsi 70:30 persen tersebut memang ideal. Namun belum tepat untuk diterapkan tahun ini. Apalagi, proporsi itu terlalu naik tajam. Sampai akhirnya diputuskan proporsi jamaah 55,3 persen dan nilai manfaat atau subsidi 44,7 persen.  Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, proses pembahasan BPIH sudah mengarah ke arah lebih baik.  Yaqut juga menyambut baik proporsi bipih sudah lebih tinggi dari nilai manfaat. Meski tidak sebesar usulan pemerintah. ”Kenaikan persentase bipih bisa dilakukan secara gradual,” katanya. Menurut dia, skema yang ditetapkan sekarang adalah yang terbaik untuk jamaah.  Yaqut menegaskan, Kemenag menyetujui hasil pembahasan biaya haji tersebut dan akan diteruskan ke presiden untuk dibuatkan Keppres BPIH. Di dalam Keppres BPIH akan diperinci besaran ongkos haji di tiap-tiap embarkasi. Setiap embarkasi mempunyai besaran biaya berbeda-beda.  Sementara itu, Jawa Timur mendapat porsi 34.868 kuota jamaah haji yang bakal berangkat tahun ini. Kuota tersebut merupakan akumulasi. Terbagi atas mereka yang gagal berangkat tahun sebelumnya dan kuota urut pemberangkatan tahun ini.  CJH 2020 sebanyak 15.094 dan CJH 2022 sebanyak 1.904. Ditambah dengan kuota lansia sebanyak 1.758. ”Dan sebanyak 16.112 kuota merupakan porsi tahun ini, urut sesuai porsinya,” ucap Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Jatim Abdul Haris di kantornya kemarin.

Biaya Haji 2023, Calon Jamaah Cukup Lunasi Rp 23,5 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/1676506495381.jpg" alt="Kepala BPKH Fadlul Imansyah saat mengikuti rapat di gedung DPR. (Foto: Humas BPKH)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPKH Fadlul Imansyah saat mengikuti rapat di gedung DPR. (Foto: Humas BPKH)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bersama DPR akhirnya menyepakati biaya haji 2023 sebesar Rp 90 juta per jamaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau tanggungan jamaah Rp 49,8 juta. Sisanya dibayar dari nilai manfaat (NM) Rp 40,2 juta.  Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyambut baik penetapan biaya haji tersebut. Biaya haji tahun ini menjadi sejarah. Pasalnya, proporsi Bipih atau tanggungan jamaah labih besar ketimbang subsidi atau nilai manfaat.  Secara persentase besaran Bipih tahun ini 55,3 persen. Sementara itu persentase nilai manfaat 44,7 persen. Proporsi itu sejalan dengan semangat untuk menjaga keberlanjutan keuangan haji.  "Kami menilai positif atas keputusan yang mempertimbangkan besaran Bipih lebih besar daripada subsidi nilai manfaat," kata Fadlul kepada wartawan usai mengikuti rapat bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di gedung DPR pada Rabu (15/2) tadi malam.  Dia mengatakan, ke depan perlu terus ditemukan formulasi atau titik ideal antara besaran Bipih dengan nilai manfaat. Sebab di dalam alokasi nilai manfaat itu, masih ada milik jamaah tunggu yang patut dijaga keberimbangannya.  Pada masa depan BPKH berharap secara gradual atau bertahap porsi nilai manfaat yang diberikan ke Virtual Account (VA) jamaah tunggu harus lebih besar dari yang digunakan untuk subsidi jamaah berangkat. "Sehingga pada masanya dapat terjadi self financing," jelasnya.  Fadlul juga menyampaikan sejumlah perubahan kebijakan lain juga patut diapresiasi. Di antaranya terkait dengan revisi Peraturan Menteri Agama (PMA) mengenai rasionalisasi besaran setoran awal pendaftaran haji. Saat ini setoran awal biaya haji Rp 25 juta/jamaah. Harapannya ke depan setoran awal dinaikkan, supaya bisa menekan beban saat pelunasan.  Untuk mengurangi beban pelunasan ke depan, juga diusulkan diperbolehkannya cicil setoran lunas. Maksudnya selama masa tunggu, jemaah bisa menyetor atau menabung untuk biaya pelunasan kelak. Tujuannya supaya saat keberangkatan jemaah tidak merasa berat.  Dia menekankan BPKH siap mendukung dan menyukseskan kegiatan penyelenggaraan ibadah Haji 1444 H/2023 M. Sekaligus menghimbau kepada jemaah haji Indonesia yang akan mendapatkan giliran berangkat tahun 2023 segera menyiapkan diri. Termasuk melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan sesuai keputusan dan peraturan undang-undang yang berlaku.  Sebagaimana diketahui dari hasil sidang pemerintah dan DPR Komisi VIII RI menyepakati besaran rata-rata BPIH tahun 1444H/2023 M sebesar Rp 90.050.637 per jamaah untuk jamaah haji reguler. Biaya yang ditanggung jemaah digunakan untuk ongkos penerbangan, biaya hidup (living cost), dan sebagian biaya paket layanan masyair.  Kemudian biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat BPKH digunakan meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Serta komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Secara keseluruhan penggunaan Nilai Manfaat sebesar Rp 8 triliun lebih.  Rapat juga menyepakati jemaah haji lunas tunda tahun 2020 yang akan diberangkatkan pada tahun ini tidak dibebankan tambahan biaya pelunasan. BPKH mendistribusikan Nilai Manfaat sebesar Rp 845 miliar lebih untuk mereka. Kemudian jamaah lunas tunda 2022 yang berjumlah 9.864 orang cukup melunasi Rp 9,4 juta. Lalu jamaah baru yang masuk tahun keberangkatan 2023 melunasi Rp 23,5 juta.  Nilai-nilai pelunasan itu bersifat rata-rata. Karena nanti setiap embarkasi nominalnya berbeda-beda merujuk ketentuan di Keppres soal BPIH.

BPKH Klaim Kejar Formulasi Ideal Untuk Pembiayaan Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-Hendra-Eka-5.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadiri rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/23). Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, Rencana Perjalanan Haji Tahun 2023 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Penyelen" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadiri rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/23). Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, Rencana Perjalanan Haji Tahun 2023 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Penyelen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan Komisi VIII DPR telah sepakat bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M sebesar Rp 90.050.637,26 per jamaah untuk haji reguler.  Angka sebesar itu terdiri atas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jamaah hanya Rp 49.812.700,26 atau 55,3 persen. Sisanya, Rp 40.237.937 atau 44,7 persen bersumber dari penggunaan nilai manfaat.  Menteria Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, kesepakatan otu diperoleh setelah Panitia Kerja (Panja) BPIH melakukan serangkaian diskusi panjang membahas usulan biaya haji pemerintah. Pada 19 Januari 2023, pemerintah mengajukan usulan BPIH sebesar Rp 98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp 69.193.734,00 (70 persen) dan nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175,11 (30 persen).  “Hari ini kita telah menyepakati biaya haji reguler. Rata-rata jamaah akan membayar Rp 49,8 juta dengan penggunaan dana nilai manfaat mencapai Rp 8,090 triliun," kata Yaqut.  “Disepakati juga adanya afirmasi khusus bagi jamaah lunas tunda tahun 2020 dan dibutuhkan tambahan nilai manfaat mencapai Rp 845 miliar. Sehingga, dana nilai manfaat yang dibutuhkan mencapai Rp 8,9 triliun,” sambungnya.  Yaqut menjelaskan, usulan awal pemerintah berangkat dari pentingnya memperhatikan aspek keadilan dan kesinambungan pengelolaan dana haji. Oleh karena itu, besaran penggunaan nilai manfaat yang diusulkan saat itu hanya berkisar 30 persen. Namun, setelah melalui serangkaian pembahasan, muncul sejumlah alternatif.  “Dinamika yang terjadi selama proses pembahasan dengan perbedaan pendapat di antara kita merupakan cerminan dari wujud demokrasi, sekaligus menunjukkan betapa besar keinginan dan harapan kita untuk senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji," jelasnya.  Menag bersyukur sejumlah efisiensi sudah disepakati. Misalnya nilai kurs dolar dan riyal disepakati ada penurunan. Usulan DPR untuk mengurangi layanan katering jamaah dari yang awalnya tiga kali hanya menjadi dua kali makan juga disepakati. Dalam rapat Panja juga disepakati besaran living cost pada angka 750 riyal.  “Dari proses diskusi dan pembahasan itu, jemaah tahun ini akan membayar biaya haji rata-rata Rp 49,8 juta. Untuk yang jamaah lunas tunda tahun 2020 tidak usah menambah biaya pelunasan,” sebutnya.  Kesepakatan itu selanjutnya diusulkan kepada Presiden untuk diterbitkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Terkait penggunaan nilai manfaat, Menag mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk melakukan optimalisasi pengelolaan dana haji pada tahun-tahun mendatang.

Biaya Haji 2023 Yang Ditanggung Jamaah Rp 49,8 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/terowongan-mina.jpg" alt="Ilistrasi. Jemaah haji dari berbagai negara di terowongan Mina. (MEDIA CENTER HAJI)" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi. Jemaah haji dari berbagai negara di terowongan Mina. (MEDIA CENTER HAJI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan DPR menyepakati ongkos naik haji (ONH) atau biaya perjalanan haji 2023 sebesar Rp 49,81 juta. Angka ini disepakati dalam rapat dengar pendapat (RDP) Panja Haji Komisi VIII DPR dengan pemerintah yang terdiri dari Kemenag, BPKH, dan pihak-pihak terkait lainnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2).  Jumlah biaya haji itu turun dari usulan awal Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang sebelumnya sebesar Rp 69.193.733. "Sudah dapat kita simpulkan rapat panja kita ini. Setuju?," kata Ketua Panja Haji Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, sambil mengetukkan palu tanda persetujuan.  Biaya haji 2023 sebesar Rp 49,81 juta ini adalah 55,3 persen dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp 90.050.637. Sementara, sebesar 44,7 persen sisanya atau Rp 40.237.937 ditanggung oleh dana nilai manfaat.  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, turunnya biaya perjalanan haji berkat kerja keras Komisi VIII. Ace menyebut, pihaknya bersama Kemenag telah melakukan efisiensi di beberapa komponen haji, sehingga biaya yang harus ditanggung jamaah bisa turun.  "Menurunnya BPIH dari yang diusulkan Kementerian Agama RI sebesar Rp 98.893.909 dengan beban diberikan kepada jamaah haji sebesar Rp 69.193.733 per jemaah atau 70 persen dan dibayarkan melalui nilai manfaat Rp 29.700.175, berkat kerja keras Komisi VIII DPR RI," ungkap Ace.  Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, formulasi pembayaran haji yang telah disepakati saat ini adalah jamaah 55,3 persen dan 44,7 persen diambil dari nilai manfaat. Nilai manfaat itu, diambil dari dana yang dikelola BPKH. "Nilai manfaat itu diambil dari tahun berjalan dan akumulasi nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji," pungkas Ace. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Pemerintah-DPR Sepakati Biaya Haji 2023, Lebih Murah dari Usulan Menag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/cjh-haji-satu.jpg" alt="UMRAH WAJIB: CJH Indonesia melaksanakan tawaf mengelilingi Kakbah di Masjidilharam, Senin (13/6) dini hari. (MEDIA CENTER HAJI 2022)" width="100%">
<figcaption>UMRAH WAJIB: CJH Indonesia melaksanakan tawaf mengelilingi Kakbah di Masjidilharam, Senin (13/6) dini hari. (MEDIA CENTER HAJI 2022)</figcaption>
</figure><h3>Hari Ini Komisi VIII DPR dan Menag Rumuskan Besaran BPIH 2023</h3> JawaPos.com – Sorotan terkait kenaikan biaya haji membuahkan hasil. Biaya perjalanan ibadah haji (bipih) yang harus ditanggung calon jamaah haji (CJH) akhirnya turun signifikan. Semula, Kemenag mengusulkan bipih Rp 69 jutaan.  Dalam rapat panitia kerja (panja) tadi malam, besaran bipih ditekan sampai Rp 49,8 jutaan.  Pada usulan awal, setiap CJH harus menyiapkan dana sekitar Rp 44 juta untuk pelunasan. Pasalnya, mereka sudah setor Rp 25 juta saat mendaftar haji. Dengan besaran ongkos haji terbaru, jamaah cukup menyiapkan uang pelunasan maksimal Rp 25 juta. Sebab, total ongkos haji yang ditanggung jamaah diusulkan Rp 49,8 juta atau maksimal Rp 50 juta.  Sesuai rencana semula, biaya haji 2023 akan ditetapkan Komisi VIII DPR dan Menag Yaqut Cholil Qoumas tadi malam (14/2). Namun, rapat panja komisi VIII dengan Kemenag, BPKH, dan maskapai ternyata tidak selesai tepat waktu. ”Malam ini (biaya haji) akan disimpulkan di tingkat panja. Kemungkinan disimpulkan besok (hari ini) bersama Menag,” kata anggota Komisi VIII DPR Yandri Susanto tadi malam di kompleks gedung DPR.  Dia menyatakan, pembahasan di tingkat panja berjalan lama karena beberapa sebab. Di antaranya, banyak poin anggaran yang dipersoalkan dan akhirnya dicoret. Politikus PAN itu mengatakan, pembahasan di panja butuh waktu karena banyak perdebatan untuk efisiensi atau penghematan biaya haji.  Soal besaran bipih Rp 49 jutaan, Yandri tidak menampiknya. ”Nanti diumumkan secara resmi. Tapi pasti (bipih) di bawah Rp 50 juta,” ujarnya. Yandri menegaskan, di tingkat panja, persentase bipih ditetapkan sedikit lebih tinggi di atas persentase subsidi atau nilai manfaat. Pertimbangannya adalah menjaga aspek istitha’ah atau kemampuan jamaah menjalankan rukun Islam kelima itu. Selain itu, menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji di BPKH.  Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menegaskan, nominal bipih Rp 49,8 juta itu belum final. Parlemen memberikan waktu satu malam untuk melakukan negosiasi ulang tiga komponen vital biaya haji. Yaitu, ongkos penerbangan, sewa hotel, dan biaya masyair. Dia yakin nominal biaya haji tiga aspek tersebut bisa kembali diturunkan. Dengan begitu, BPIH dan bipih dapat lebih rendah lagi.  ”Penurunan BPIH dan bipih sudah di titik maksimal. Dari (BPIH) usulan pemerintah Rp 98,8 juta, kita sudah bisa dapatkan di angka Rp 90,2 juta,” kata Marwan yang juga wakil ketua Komisi VIII DPR. Termasuk besaran bipih dari usulan awal Rp 69 juta menjadi Rp 49 juta juga masih berupa angka bipih maksimal. Belum angka final.  Secara khusus, Marwan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh calon jamaah haji. ”Kami mohon maaf belum bisa memberikan kepastian biaya haji malam ini,” kata dia. Dia menegaskan butuh waktu lagi karena belum sepakat soal beberapa komponen biaya haji.  Marwan optimistis hari ini sudah ada keputusan. Dia juga menekankan efisiensi biaya haji itu tidak lantas menurunkan kualitas pelayanan haji. Politikus PKB itu mengatakan, hotel tetap berada di titik strategis dan akses yang mudah. Begitu pun layanan katering. Kualitas porsi maupun rasanya tidak boleh diturunkan.  Marwan juga menyampaikan, jamaah berstatus lunas tunda 2020 tidak dibebani biaya pelunasan lagi. Jumlahnya sekitar 84 ribu orang. Ketentuan itu diambil karena ada klausul sebelumnya. Yaitu, CJH lunas tunda yang tidak menarik uang pelunasannya tidak lagi dibebani biaya pelunasan.  Sementara itu, sekitar 9.000 CJH lunas tunda 2022 tetap dibebani biaya pelunasan. Tetapi hanya Rp 7 juta sampai Rp 8 juta. Sisanya diambilkan dari nilai manfaat yang masuk ke rekening akun virtual mereka di BPIH.  Sejumlah Biaya Dicoret  Sepanjang hari kemarin, pembahasan biaya haji didominasi pencoretan poin-poin anggaran yang dinilai tidak efektif alias pemborosan. Beberapa anggaran yang signifikan dan dicoret adalah pemeliharaan kendaraan, peralatan kantor, wisma, gedung, dan bengkel di Arab Saudi senilai Rp 6,8 miliar. Khusus biaya perawatan mobil sempat menjadi pembahasan alot. Sejumlah anggota DPR menilai kendaraan itu adalah aset negara dan biaya perawatannya dibebankan ke APBN.  Namun, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, mobil dan motor itu adalah barang milik haji (BMH), bukan barang milik negara (BMN). Karena itu, biaya perawatan tidak bisa menggunakan APBN. Hilman menyatakan, secara bertahap akan dilakukan pengalihan aset itu dari BMH ke BMN.  Pos anggaran lain yang dicoret adalah biaya kelengkapan konsumsi di Makkah lebih dari Rp 12,3 miliar. Pos anggaran itu dicoret karena urusan konsumsi sudah masuk paket pengadaan katering. Kemudian, biaya pengadaan buku modul moderasi manasik haji senilai Rp 75 juta juga dihapus. Menurut anggota DPR, jamaah cukup dibekali buku manasik yang sudah satu paket dengan pengadaan koper oleh maskapai. Biaya protokol kesehatan yang semula diusulkan Rp 6,7 miliar juga dihapus. Pertimbangannya, saat ini protokol kesehatan kembali normal.  Lalu, biaya gelang haji yang sempat viral belakangan juga dicoret. Kemenag sebelumnya mengusulkan biaya pengadaan dan pendistribusian gelang haji Rp 5,5 miliar. Kemudian, biaya grafir gelang haji dipotong dari usulan Rp 650 jutaan menjadi Rp 312 jutaan.  Yandri mengatakan, memang benar biaya gelang itu dihapus. Tetapi, dia menegaskan bahwa jamaah tetap dibekali gelang haji. Dia mengungkapkan, sebelumnya Kemenag mengusulkan biaya gelang haji seakan-akan semua CJH yang berangkat haji tahun ini belum memiliki gelang haji. ”Padahal, sudah banyak yang memiliki gelang haji,” katanya. Misalnya, jamaah lunas tunda 2020 sudah memiliki gelang haji. Karena itu, pengadaan gelang haji disesuaikan untuk yang belum punya saja.

Biaya Pelunasan Haji Maksimal Rp 25 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/selatan-kedatangan-pertama-Jemaah-Haji-Jawa-Timur-diptawahyu4.jpg" alt="Suasana kedatangan jamaah haji di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos " width="100%">
<figcaption>Suasana kedatangan jamaah haji di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hari ini (13/2) Kementerian Agama kembali menggelar rapat terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 bersama Komisi VIII DPR RI.  Selanjutnya, besok (14/2) besaran biaya haji direncanakan dapat diputuskan.  Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menuturkan, pihaknya bersama pemerintah terus membahas besaran BPIH secara intensif. Rapat koordinasi digelar maraton siang dan malam. ”Senin (hari ini, Red) masih RDP (rapat dengar pendapat). Pada 14 Februari kami putuskan,” ujarnya.  Dalam rapat-rapat, DPR bersama pemerintah mencoba menyisir komponen-komponen pembiayaan haji untuk bisa dilakukan efisiensi. Misalnya, biaya pesawat yang menjadi komponen pembiayaan terbesar perjalanan haji. Tahun ini biaya penerbangan calon jamaah haji (CJH) mengalami kenaikan tajam. Yakni, sekitar Rp 33,9 juta. Naik Rp 4 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp 29,5 juta per jamaah. ”Prinsipnya, kami minta dan memperjuangkan untuk bisa efisiensi,” ungkapnya.  Skenario lain yang muncul adalah pengurangan durasi lama tinggal CJH di Arab Saudi. Menurut dia, akan ada penghematan signifikan ketika masa perjalanan haji dikurangi dari 42 hari menjadi 35 hari. Baik dari segi katering maupun biaya lainnya.  Yang menjadi catatan adalah kesiapan embarkasi. Termasuk soal keselamatan dan kenyamanan jamaah. Sebab, ketika durasi dipotong menjadi 35 hari, jumlah penerbangan CJH ke Saudi harus ditambah. Dari semula tiga kali sehari menjadi lima kali sehari. ”Apakah embarkasi mampu? Kalau pesawat insya Allah mampu, Garuda mampulah,” tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.  Dengan efisiensi tersebut, beban biaya perjalanan ibadah haji (bipih) yang harus dibayar jamaah bisa diturunkan dan menjadi terjangkau. ”Prinsipnya, kita ingin solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Agar hasil manfaat pengelolaan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) bukan hanya untuk yang berangkat tahun ini saja, melainkan juga untuk tahun-tahun selanjutnya,” sambungnya.  Mengenai proporsi pembebanan biaya haji, Ashabul mengaku menawarkan dua skema. Yakni, 50:50 atau 40:60 untuk besaran yang dibayar pemerintah dan jamaah. Seperti diketahui, tahun ini pemerintah mengusulkan skema 70:30. Yaitu, 70 persen biaya ditanggung jamaah dan 30 persen subsidi pemerintah, yang diambil dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH. ”Kita ingin win-win solution, 50:50 atau 40:60. Sementara masih kami bahas,” tegasnya.  Selain BPIH, pemerintah terus melakukan persiapan di sektor lainnya. Salah satunya, petugas haji yang akan mendampingi CJH.  Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief meminta seluruh petugas haji bersikap ramah kepada jamaah, utamanya mereka yang lanjut usia (lansia).  Kemenag tengah menyiapkan standardisasi pelayanan khusus jamaah lansia.  Sebagai informasi, pada musim haji 1444 H/2023 M ini, terdapat kurang lebih 62 ribu jamaah haji lansia yang harus difasilitasi dan dilayani dari aspek ibadah maupun layanan lainnya. ”Karena itu, kami mempersiapkan berbagai hal terkait mitigasi layanan lansia dengan standar, aspek kesehatan, maupun layanan umumnya,” jelasnya.

Muncul Skema Pembiayaan Haji dengan Proporsi 50:50 dan 40:60

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/cjh-dites_pcr.jpg" alt="CEK KELENGKAPAN: Petugas memberiksa dokumen calon jemaah haji kelompok terbang (kloter) 1 di Asrama haji Pondok gede, Jakarta, kemarin (3/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CEK KELENGKAPAN: Petugas memberiksa dokumen calon jemaah haji kelompok terbang (kloter) 1 di Asrama haji Pondok gede, Jakarta, kemarin (3/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah rencana disimulasikan untuk menekan biaya haji. Salah satunya, menghilangkan layanan katering bagi jamaah. Sebagai gantinya, jamaah diberi uang tunai untuk bekal membeli makan sendiri.  Namun, menurut Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro, wacana penghapusan katering jamaah haji akan menimbulkan masalah baru. Yaitu, jamaah kerepotan membeli makanan sendiri sehingga bisa memengaruhi kekhusyukan beribadah. ”Sekarang tinggal dihitung mana yang paling besar risikonya jika memang itu solusi untuk menghemat biaya haji,” kata Ismed Hasan Putro di Jakarta kemarin (11/2).  Dia menuturkan, membeli makanan sendiri bisa semakin merepotkan bagi jamaah lansia. Apalagi apabila memiliki penyakit penyerta sejak dari tanah air. Tahun ini diperkirakan ada 62 ribu jamaah haji lanjut usia.  Untuk itu, dia mengusulkan, apabila layanan katering benar-benar dihentikan, perlu dipilah-pilah lagi. Tidak seluruh jamaah haji membeli makanan sendiri. Tetapi, ada jamaah dengan kriteria tertentu yang mendapatkan paket layanan katering.  Ismed mengatakan, jamaah haji dengan usia di bawah 60 tahun dan tidak ada penyakit yang berat diberi uang pengganti layanan katering. Mereka bisa membeli makanan sendiri.  Untuk diketahui, layanan konsumsi bagi jamaah haji sudah berganti beberapa kali. Sebelumnya, layanan diberikan secara prasmanan di masing-masing hotel. Kemudian, digantikan dengan nasi boks atau kotakan. Awalnya nasi boks diberikan untuk makan siang dan malam. Pada musim haji 2022, jamaah haji Indonesia mendapat jatah makan tiga kali sehari.  Lebih lanjut, Ismed mengatakan, beberapa komponen biaya haji dikabarkan terlalu tinggi. Karena itu, perlu ada pembahasan serius antara pemerintah dan Komisi VIII DPR.  Menurut perhitungannya, biaya haji yang ditanggung jamaah sebaiknya dibatasi maksimal Rp 50 juta. Dengan demikian, jamaah tinggal melunasi sekitar Rp 25 juta. Sebab, saat mendaftar, jamaah menyetor uang muka Rp 25 juta. Sementara itu, usulan dari Kemenag, biaya yang ditanggung jamaah mencapai Rp 69 juta.  Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menilai, biaya haji harus rasional, adil, dan berkelanjutan. Dia mencontohkan biaya layanan masyair di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang naik signifikan hingga tiga kali lipat harus diaudit.

IPHI Sebut Penghapusan Katering Bakal Merepotkan Jamaah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/lima_ribu_jemaah.jpg" alt="SUJUD SYUKUR: Sebanyak 450 jemaah haji asal Tuban, Jawa Timur, tiba di Bandara Juanda kemarin pukul 05.45 WIB. Mereka lalu dibawa ke asrama haji untuk tes PCR. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SUJUD SYUKUR: Sebanyak 450 jemaah haji asal Tuban, Jawa Timur, tiba di Bandara Juanda kemarin pukul 05.45 WIB. Mereka lalu dibawa ke asrama haji untuk tes PCR. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Bisa Menghemat Biaya Konsumsi hingga Rp 322 Miliar</h3> JawaPos.com – Berbagai skenario dirancang untuk mengurangi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 yang naik signifikan. Salah satunya, memperpendek waktu perjalanan haji.  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meng usulkan pengurangan masa perjalanan haji dari 42 men jadi 35 hari. Apabila dipangkas tujuh hari, komponen konsumsi dalam BPIH bisa diefisienkan hingga lebih dari Rp 322 miliar. Besaran tersebut diperoleh dari gambaran kalkulasi untuk satu komponen saja, yakni makan. Biayanya SAR 18 (kurs Rp 4.200) untuk sekali makan.  Karena itu, dia meminta Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan maskapai penerbangan untuk memperjuangkan perubahan kebijakan di Arab Saudi mengenai jadwal pemberangkatanpesawat calon jamaah haji (CJH) Indonesia. Dengan begitu, tidak mengambil hari terlalu panjang dan dalam rentang waktu 30–35 hari. ”Itu baru efisiensi dari sisi konsumsi saja. Belum dari sisi pelayanan, SDM, dan sebagainya,” ujarnya kemarin (4/2).  Menurut Diah, urusan teknis penerbangan yang selama ini dianggap sebagai kendala pengurangan masa perjalanan haji kini sudah bisa diatasi. Bandara Jeddah telah di perluas. Artinya, jumlah penerbangan bisa ditambah. Belum lagi dengan keberadaan Bandara Taif yang juga dapat dimanfaatkan. ”Agar bisa merealisasikan haji 35 hari, dibutuhkan 15 kali pe nerbangan dalam sehari dan Garuda Indonesia siap untuk itu,” ungkap politikus PDIP tersebut. Pemerintah, lanjut dia, harus memperjuangkan rencana itu melalui lobi kepada pihak Saudi.  Dengan pengurangan masa perjalanan haji, Diah memastikan rangkaian ibadah tidak akan terganggu. Termasuk pelaksanaan arbain di Madinah. Saat ini dia bersama rombongan Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Saudi terkait persiapan haji 2023.  Ketua Pelaksana Harian Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) periode 2016–2022 Qasim Sha leh turut mengamini usul an tersebut. Dia me nyebut ibadah haji selama 35 hari sama sekali tidak akan mengganggu rangkaian ibadah. Sebab, inti haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) hanya 6 hari. Kemudian arbain di Madinah hanya 8 hari.  Pengurangan masa haji itu sejatinya pernah di usulkan pihaknya kepada pemerintah. ”Jadi, sangat-sangat tidak mengganggu secara ibadah,” katanya.  Perluasan Bandara Jeddah juga memungkinkan jumlah penerbangan bertambah. ”Paling hanya slot penerbangannya yang perlu di bahas karena itu kewenangan Kerajaan Arab Saudi,” ucapnya.  Pada bagian lain, Konsul Jenderal (Konjen) RI di Jeddah Eko Hartono menegaskan, pihaknya terus berupaya membuka keran ekspor produk Indonesia ke Arab Saudi. Itu menjadi program strategis mengingat jumlah jamaah haji Indonesia adalah yang terbesar di dunia. ”Kami targetkan dalam tiga tahun ke depan, kita bisa penuhi 30 persen kebutuhan makanan dan minuman untuk jamaah haji kita,” ungkapnya.  Menurut Eko, selama ini proporsi produk Indonesia yang dikonsumsi jemaah haji Indonesia masih sangat kecil, yakni baru sekitar 10 persen. Padahal, nilai makanan dan minuman yang dikonsumsi jamaah haji Indonesia mencapai Rp 500 miliar.  Perusahaan penyedia layanan katering dan muasasah di Saudi lebih ba nyak menggunakan produk dari Thailand, Vietnam, Tiongkok, dan lainnya. ”Salah satu upaya yang dilakukan KJRI untuk mencapai target 30 persen adalah menggelar Indonesian Hajj Expo (IHE),” katanya.  IHE diadakan pada 1–2 Februari 2023 di Balai Nusantara, Wisma Konjen RI Jeddah. Kegiatan itu diikuti 21 eksportir Indonesia dan 9 importir produk Indonesia di Saudi. Turut serta pula sekitar 40 perusahaan penyedia layanan katering di Saudi, baik dari Makkah maupun Madinah.

Komisi VIII DPR Usul Masa Perjalanan Haji Dipangkas 7 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/terowongan-mina.jpg" alt="Ilistrasi. Jemaah haji dari berbagai negara di terowongan Mina. (MEDIA CENTER HAJI)" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi. Jemaah haji dari berbagai negara di terowongan Mina. (MEDIA CENTER HAJI)</figcaption>
</figure><h3>Tahun Ini 61 Ribu Jamaah Indonesia Adalah Lansia</h3> JawaPos.com – Komisi VIII DPR RI tengah berada di Arab Saudi untuk mengecek persiapan penyelenggaraan haji tahun ini. Legislator melihat ada peluang untuk menurunkan besaran biaya haji 2023 dari yang telah diusulkan pemerintah.  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengakui bahwa memang ada kenaikan harga sejumlah komponen di Saudi dibandingkan tahun lalu. Karena itu, wajar jika ada kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). ”Tapi, komisi VIII melihat masih ada peluang menurunkan harga dari berbagai varian komponen,” ujarnya kepada koran ini kemarin (1/2).  Komponen tersebut, antara lain, akomodasi dan konsumsi. Bahkan biaya pelayanan untuk prosesi ibadah haji selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (masyair). ”Masyair pun, menurut kami, masih berpeluang dinegosiasi,” katanya.  Menurut dia, ada perubahan paradigma dari pemerintah Saudi yang memandang haji tidak hanya ibadah, tapi juga sarat dengan ekosistem ekonomi. Itu menjadikan haji mulai banyak tambahan biaya.  Kunjungan Komisi VIII DPR di Saudi masih akan berlanjut. Ada beberapa objek sasaran yang harus dipastikan. Misalnya, otoritas bandara di Jeddah dan bandara di Thaif. ”Jadi, bukan hanya kenaikan harga (yang diperhatikan, Red), tapi termasuk dengan mekanisme pengadaan, kebutuhan prioritas, efisiensi, dan lain-lain,” jelasnya.  Terpisah, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito mengatakan, dari 221 ribu orang yang masuk kuota haji 2023, sebanyak 61 ribu orang merupakan lansia. Untuk itu, perlu dilakukan persiapan yang baik sedini mungkin.  Beberapa aspek layanan yang perlu dipersiapkan, antara lain, pemetaan data jamaah haji yang akan berangkat, pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji, kesiapan transportasi udara, asrama haji, hingga bimbingan manasik haji.  Pihaknya meminta semua pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan memastikan kesiapan pelaksanaan haji sesuai tugas dan kewenangannya. ”Mengingat pemberangkatan jamaah haji gelombang pertama dimulai pada 24 Mei 2023,” ujarnya dalam rakor kesiapan haji bersama kementerian/lembaga terkait.  Terkait kesehatan calon jamaah haji, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Liliek Marhaendro Susilo menyatakan telah melakukan sejumlah persiapan. Mulai penyiapan petugas kesehatan haji, penyiapan sarana dan prasarana, hingga pemeriksaan kesehatan jamaah haji oleh puskesmas dan RS kabupaten/kota.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Biaya haji 2023

Berita Terkini