<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/02/gubernur-jawa-barat-dedi-mulyadi-hanung-hambarajawa-pos-pWb94.webp" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tegaskan warga Depok dan Bekasi tak perlu bawa BPKB saat bayar pajak tahunan. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM menegaskan warga Depok dan Bekasi kini tak perlu lagi membawa BPKB saat membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Kebijakan ini berlaku bagi masyarakat di wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, sebagai upaya mempermudah pelayanan di Samsat.
&ldquo;Terutama bagi warga Jawa Barat yang berada di wilayah Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, yang selama ini kalau bayar pajak kendaraan bermotor harus bawa BPKB, saya katakan mulai hari ini tidak usah lagi membawa BPKB asli maupun fotokopi, dan bisa langsung dilakukan pelayanan," ujarnya di Instagram, Selasa (3/3).
Dedi menambahkan, kemudahan ini diharapkan bisa mempercepat proses administrasi sekaligus mendorong masyarakat lebih taat membayar pajak.
Dengan aturan baru tersebut, wajib pajak cukup membawa dokumen yang dipersyaratkan tanpa perlu menyertakan BPKB, baik asli maupun salinan.
Selain itu, KDM juga mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan digital melalui aplikasi SIGNAL Samsat Digital Nasional (Samsat Digital Nasional).
&ldquo;Terima kasih ya pada seluruh wargi Jabar yang terus rajin membayar pajaknya dan mengalami peningkatan pendapatan di Provinsi Jawa Barat,&rdquo; ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan kepatuhan pajak berdampak langsung pada pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, berkomitmen mengembalikan hasil pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan infrastruktur jalan.
&ldquo;Dan kami berkomitmen, uang pajak kendaraan bermotornya kembali untuk pembangunan jalan di wilayah Provinsi Jawa Barat: Jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab Gubernur. Jalan kabupaten dan kota yang menjadi tanggung jawab Bupati dan Walikota. Jalan desa yang menjadi tanggung jawab Kepala Desa,&rdquo; pungkas KDM.
&nbsp;

 Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tegaskan warga Depok dan Bekasi tak perlu bawa BPKB saat bayar pajak tahunan. 

KDM: Bayar Pajak Tahunan Warga Depok dan Bekasi Tak Perlu Bawa BPKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/ini-macam-macam-tarif-untuk-nopol-cantik_m_100944.jpeg" alt="NAIK 300 PERSEN: Warga antre memperpanjang masa berlaku STNK di Ditlantas Polda Metro Jaya, Kamis (5/1)." width="100%">
<figcaption>NAIK 300 PERSEN: Warga antre memperpanjang masa berlaku STNK di Ditlantas Polda Metro Jaya, Kamis (5/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan&nbsp;Pemerintah No 60/2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengatur soal tarif nomor kendaraan cantik. Dalam PP tersebut diatur tarif nomor kendaraan cantik di kisaran Rp 5 juta hingga Rp 20 juta. Hal itu membuat pemilik nomor kendaraan cantik harus membayar tarif mahal lima tahun sekali.&nbsp;  Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divhumas Mabes Polri Kombespol Martinus Sitompul menuturkan, dengan pengaturan nomor kendaraan cantik itu, setiap lima tahun pemilik nomor cantik memang harus membayar sesuai tarif. "Sesuai PP 60/2016," ungkapnya.  Tarif paling mahal dikenakan pada nomor kendaraan cantik yang tidak memiliki huruf di belakang angka. Tarifnya mencapai Rp 20 juta. Yang paling murah adalah nomor kendaraan cantik yang ada huruf di belakang angka. "Yang paling murah itu Rp 5 juta per lima tahun," tuturnya.  Kebijakan tersebut dipastikan bisa meningkatkan pendapatan negara. Kendati begitu, Polri tidak akan menetapkan target penerimaan negara untuk nomor kendaraan cantik. "Beda ini dengan penerimaan negara lainnya. Yang pasti bisa menekan kemungkinan pungli yang dilakukan oknum," ujarnya.  Sementara itu, tarif yang cukup mahal untuk nomor kendaraan cantik membuat masyarakat pikir-pikir jika ingin berganti nomor kendaraan. Misalnya, M. Syarif Salim, pemilik nomor kendaraan cantik B 515 LIM. Syarif menuturkan, untuk nomor kendaraannya itu, dirinya membayar Rp 7,5 juta setiap lima tahun. "Kalau bagi saya, tarif itu terlalu mahal untuk sekadar nomor cantik," paparnya.  Karena itu, dia menimbang kemungkinan beralih ke nomor kendaraan biasa. "Setahu saya, memang bisa ganti nomor kendaraan. Karena itu, rencananya mau ganti nomor biasa saja," tuturnya.&nbsp;  Dia mengatakan sebenarnya tidak masalah bila pemerintah ingin memperoleh sumber pendapatan baru dari nomor kendaraan cantik. ''Namun, sebaiknya bukan hanya soal peraturannya. Sistemnya juga harus dibuat untuk mendampingi itu," ungkapnya. Dengan begitu, nomor-nomor kendaraan cantik tersebut tidak lagi dijual dalam ruang-ruang gelap. "Kalau tidak mengetahui ke mana mengurus nomor kendaraan cantik ya susah dan akhirnya ada potensi untuk pungli," ungkapnya. (idr/c7/oki)&nbsp;

Ini Macam-macam Tarif untuk Nopol Cantik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/biaya-stnk-dan-bpkb-naik-lipat-tiga-92-persen-masuk-polri_m_100895.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB tidak datang begitu saja. Semuanya telah melalui proses dan pembahasan yang panjang. Pemerintah pun menekankan bahwa sebagian setoran STNK dan BPKB yang masuk dalam pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan kembali ke masyarakat.&nbsp;  Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, 92 persen setoran tersebut bakal masuk ke Polri untuk digunakan dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. "Pertimbangan penyesuaian tarif PNBP di kepolisian ini utamanya untuk peningkatan pelayanan. Sebab, PNBP yang jadi pemasukan kepolisian itu 92 persen digunakan untuk pelayanan di Polri. Jadi, ini kembali ke masyarakat, tidak digunakan untuk yang lain," paparnya.  Sementara itu, sisanya yang 8 persen masuk ke APBN. Askolani menyatakan, setoran tersebut nanti digabung dengan anggaran belanja lainnya. "Jadi, bisa untuk pendidikan, dana kesehatan, dan juga yang lain," lanjutnya. Soal tujuan kenaikan tarif setoran PNBP di kepolisian, Askolani menyebutkan beberapa hal. Antara lain perlu adanya peningkatan fitur keamanan dan material STNK sebagai dokumen berharga pada layanan samsat tiap daerah hingga seluruh Indonesia.&nbsp;  Kemudian, juga diperlukan dukungan anggaran untuk meningkatkan pelayanan STNK di samsat. Ketiga, terkait meningkatnya biaya perawatan peralatan samsat dan dukungan biaya jaringan agar dapat online semua polres serta polda seluruh Indonesia ke Korlantas Polri (NTMC Polri).  "Berikutnya, perlu adanya modernisasi peralatan komputerisasi samsat seluruh Indonesia untuk mewujudkan standar pe&Acirc;&shy;layanan. Kelima, perlu dukungan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kantor samsat seluruh Indonesia agar berstandar nasional," bebernya.  Mengenai pertimbangan kenaikan setoran tarif STNK dan BPKB tersebut, jelas Askolani, itu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa selama ini pungutan di Polri tidak memiliki dasar hukum. "BPK selama ini dalam mengaudit juga masih menemukan kelemahan, penetapan pemungutan tidak ada dasar hukumnya. Kedua, kalau kita memungut tidak sesuai tarifnya itu juga jadi temuan BPK," beber dia.  Selain itu, lanjut Askolani, belum ada penyesuaian biaya administrasi untuk pengurusan BPKB, SNTK, dan sebagainya di samsat sejak 2010. Padahal, biaya bahan baku setiap tahun selalu naik. Namun, dia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor. "Biaya BPKB itu lima tahun sekali, bukan setahun sekali. Jadi bukan (kenaikan) biaya yang berlaku setiap tahun. Penyesuaian tarif ini bisa dibandingkan dengan biaya publik yang makin meningkat," imbuhnya.  Soal penentuan kenaikan tarif STNK dan BPKB, terang Askolani, usul awal berasal dari Polri. Secara tersirat, usul kenaikan tarif yang diajukan Polri lebih tinggi daripada yang telah disepakati pemerintah. Dalam pembahasan di Kemenko Polhukam, disetujui adanya penurunan tarif STNK dan BPKB yang diusulkan Polri. "Usul dari Polri karena semua tarif PNBP itu dari K/L. Sebenarnya kalau dari pembahasan di Kemenko Polhukam, pas pembahasan itu banyak (usulan tarif, Red) yang diturunkan," ungkapnya.  Askolani mengakui, pembahasan kenaikan tarif STNK dan BPKB memakan waktu cukup lama dibanding biasanya. "Pada umumnya itu cuma 3-4 bulan, tapi ini sampai 15 bulan prosesnya," tambah dia.  Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menerangkan, kesalahan pemerintah dalam hal ini adalah buruknya sosialisasi kepada masyarakat. Padahal, kebijakan baru tersebut dinilai tak seburuk yang dikira. "Ini kan bukan beban yang ditanggung masyarakat setiap bulan atau tahun. Melainkan biaya yang ditambahkan jika orang ingin membeli atau memindahkan wilayah kendaraan mereka," jelasnya.  Apalagi, lanjut Agus, kenaikan itu dibarengi janji untuk pemutakhiran sistem layanan kepolisian. Mulai pengurusan berkas STNK online hingga tilang online. Hal tersebut tentu berkaitan dengan keinginan lama masyarakat untuk menghapus praktik calo dan pungli di Indonesia. "Daripada uang itu masuk calo, lebih baik masuk ke dana peningkatan layanan Polri. Kalau ternyata tidak meningkat, baru nanti dipertanyakan lagi," tuturnya.  Di sisi lain, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi tidak setuju dengan keputusan tersebut. Menurut dia, alasan menteri keuangan dalam menaikkan tarif pembuatan STNK dan BPKB karena inflasi kurang tepat. Sebab, STNK dan BPKB bukan produk jasa komersial, melainkan pelayanan publik yang harus disediakan birokrasi.&nbsp;   "Alasan inflasi akan tepat jika produk tersebut adalah produk ekonomi komersial yang berbasis cost production dan benefit. Atau setidaknya produk yang dikelola BUMN." Namun, jika memang ada kenaikan, harus ada jaminan untuk meningkatkan pelayanan. (ken/bil/wan/c9/oki)&nbsp;

Biaya STNK dan BPKB Naik Lipat Tiga, 92 Persen Masuk Polri

biaya bpkb

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#biaya bpkb

Berita Terkini

KDM: Bayar Pajak Tahunan Warga Depok dan Bekasi Tak Perlu Bawa BPKB

Ini Macam-macam Tarif untuk Nopol Cantik

Biaya STNK dan BPKB Naik Lipat Tiga, 92 Persen Masuk Polri

Download Aplikasi JawaPos.com