<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/19/perry-warjiyo-19-feb-755552085.jpg" alt="Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75 persen. (tangkapan layar)" width="100%">
<figcaption>Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75 persen. (tangkapan layar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 4,75 persen usai menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Rabu-Kamis, 18-19 Februari 2025. Selain suku bunga acuan, Bank Indonesia juga tetap mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50 persen. "Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75&nbsp;persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers secara daring, Kamis (19/2). Perry mengungkapkan, keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Utamanya di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini dengan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut. "Sejalan dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5&plusmn;1 persen dan upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ungkapnya. Lebih lanjut, Perry juga menyampaikan bahwa kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth) melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil. Khususnya, kata dia, sektor-sektor prioritas Pemerintah, serta mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. "Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sinergi dalam perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran," tukasnya.

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75 persen.

BI Tahan Suku Bunga 4,75 Persen pada Februari 2026, Ketidakpastian Global jadi Pertimbangan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/JKT_SEREMONIAL-PEMBUKAAN-ISEF_HANUNG-HAMBARA_08102025-1102573971.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan sambutannya saat pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di JIExpo, Jakarta, Rabu (08/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan sambutannya saat pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di JIExpo, Jakarta, Rabu (08/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 4,75 persen pada Januari 2026. Keputusan ini sebagaimana telah diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang telah digelar selama dua hari, terhitung Senin-Selasa, 20-21 Januari 2026. "Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75 persen. Suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75 persen dan suku bunga landing facolity tetap sebesar 5,50 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers secara daring, Rabu (21/1). Dia menjelaskan, keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini. Meliputi, upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026 sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi. "Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini," jelasnya. Dia mengungkapkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) akan tetap dilakukan untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah. Di sisi lain, kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur sistem industri pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran. "Sedangkan arah kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk tetap mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya. Adapun kebijakan itu, diantaranya meliputi penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. Lalu, penguatan efektivitas pelonggaran kebijakan makroprudensial dalam mendorong kredit/pembiayaan dan penurunan suku bunga perbankan. Hingga perluasan kerja sama internasional di kawasan kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal. "Serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas yang bekerja sama dengan instansi terkait," tukasnya.

BI pertahankan suku bunga acuan 4,75 persen per Januari 2026. Kebijakan ini dukung stabilisasi nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga Acuan 4,75 Persen per Januari 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/Screenshot-2025-08-23-223859-2713063253.png" alt="Generasi milenial sudah harus serius memikirkan dana pensiun (Marta Branco/Pexels)" width="100%">
<figcaption>Generasi milenial sudah harus serius memikirkan dana pensiun (Marta Branco/Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan industri dana pensiun nasional tetap berada di jalur pertumbuhan positif meski menghadapi tantangan penurunan suku bunga dan dinamika pasar keuangan. OJK memproyeksikan pertumbuhan industri dana pensiun, baik program wajib maupun sukarela, masih akan berada di level dua digit (double digit) pada 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan, berdasarkan data per Oktober 2025, penempatan dana pensiun pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tercatat sebesar Rp 4,09 triliun atau sekitar 1,06 persen dari total investasi. Angka ini menurun dibandingkan akhir 2024 seiring berkurangnya penerbitan SRBI sepanjang 2025.&nbsp; Kendati demikian, SRBI masih dinilai menarik sebagai instrumen jangka pendek dengan risiko rendah dan imbal hasil yang kompetitif. "Tetapi, alokasi investasi dana pensiun tetap perlu disesuaikan dengan profil liabilitas atau liability driven investment," kata Ogi, kemarin. OJK memproyeksikan pertumbuhan industri dana pensiun baik dari program pensiun wajib dan sukarela akan double digit. Dana pensiun masih akan menghadapi tantangan pada tahun 2026 di dalam pengelolaan portofolio investasi. Namun, Ogi mengingatkan, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) berpotensi menekan imbal hasil investasi dana pensiun. Sejak September 2024, BI-Rate telah turun sebesar 150 bps, yaitu 25 bps pada September 2024 dan 125 bps selama tahun 2025 menjadi 4,75 persen hingga November 2025, yang merupakan level terendah sejak tahun 2022. "Penurunan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) akan berdampak pada potensi penurunan tingkat imbal hasil investasi yang akan diperoleh dana pensiun," ujarnya. Tak hanya itu, strategi alokasi aset yang optimal juga menjadi tantangan bagi dana pensiun di tengah pergerakan pasar keuangan yang sangat dinamis. Pertumbuhan jumlah peserta juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang harus melahirkan inovasi produk sehingga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan pengembangan digitalisasi dalam rangka efektivitas pengelolaan dana pensiun. Dari sisi instrumen berisiko, investasi dana pensiun di saham per Oktober 2025 mencapai Rp 24,66 triliun atau 6,37 persen dari total investasi. Sementara itu, penempatan pada instrumen asuransi tercatat sebesar Rp 134,42 triliun atau sekitar 18 persen dari total investasi. Ogi menilai, membaiknya kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan mendorong kepercayaan investor, termasuk asuransi dan dana pensiun, untuk meningkatkan eksposur di pasar saham. Meski begitu, prinsip kehati-hatian dan kesesuaian dengan profil risiko serta liabilitas tetap harus menjadi rujukan utama. Kinerja investasi dana pensiun juga menunjukkan perbaikan. Tren return on investment (ROI) tahunan per Oktober 2025 tercatat sebesar 7,03 persen atau naik 1,45 persen secara tahunan (YoY). OJK pun mendorong pengelola dana pensiun mengoptimalkan strategi alokasi aset, serta mengajak DPLK meningkatkan edukasi peserta agar pemilihan instrumen investasi selaras dengan profil risiko dan liabilitas, sehingga kinerja investasi dapat lebih optimal dan berkelanjutan. OJK mendorong perluasan kepesertaan dan dana pensiun, khususnya dari kalangan pekerja informal. Ogi menegaskan, upaya ini tidak hanya dilakukan melalui pengembangan produk, tetapi juga lewat penguatan regulasi, digitalisasi layanan, dan kolaborasi lintas sektor. "Kami mendorong DPLK untuk memperkuat digitalisasi layanan, agar produk dana pensiun semakin mudah diakses oleh peserta dan calon peserta, termasuk melalui aplikasi digital. OJK juga mendorong kolaborasi dengan sektor jasa keuangan lain, seperti perbankan, pasar modal, dan fintech, agar produk dana pensiun dapat terintegrasi dengan ekosistem layanan keuangan yang telah ada," tambahnya. OJK juga mendorong industri untuk menjangkau komunitas dan ekosistem pekerja informal, serta memperkuat kegiatan literasi dan edukasi keuangan. Salah satu langkahnya adalah peluncuran inisiatif Bulan Pensiun Nasional yang akan dimulai pada 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program dana pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan memproyeksikan pertumbuhan industri dana pensiun di level dua digit pada 2026 meski ada tantangan.

Dana Pensiun Tetap Tumbuh di Tengah Tekanan Suku Bunga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/BI-7-2108231004.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 4,75 persen usai menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Selasa-Rabu, 18-19 November 2025. Selain suku bunga acuan, Bank Indonesia juga tetap mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50 persen.&nbsp; Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan jangka pendek pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menarik aliran masuk investasi portofolio asing dari dampak meningkatnya ketidakpastian global. "Dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate," kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers secara daring, Rabu (19/11).&nbsp; Perry menyampaikan, ruang penurunan suku bunga akan terus dicermati lebih lanjut dengan prakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5&plusmn;1 persen, serta perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.&nbsp; Dia pun mengatakan bahwa pelonggaran kebijakan makroprudensial diperkuat dengan meningkatkan efektivitas implementasi pemberian likuiditas kepada perbankan dalam mempercepat penurunan suku bunga dan kenaikan pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor riil khususnya sektor-sektor prioritas pemerintah.&nbsp; "Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran," tukasnya.&nbsp; Sebelumnya, sejumlah analis memperkirakan bank sentral masih akan menahan suku bunga acuan BI-rate di level 4,75 persen, termasuk dari kalangan ekonom Permata Bank. Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat BI lebih aman mempertahankan sikap kebijakan yang berhati-hati.&nbsp; "Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga kebijakan, BI-rate, tetap di level 4,75 persen pada RDG November 2025, mempertimbangkan ketidakpastian global yang masih tinggi yang terus memperkuat lingkungan risiko yang tinggi," kata Josua Pardede dalam analisisnya, Rabu (19/11). &nbsp; Pemangkasan suku bunga The Fed pada Desember 2025. Kondisi ini menambah alasan BI untuk tidak terburu-buru melonggarkan kebijakan moneter dalam jangka pendek. Di sisi lain, Josua sendiri tetap melihat peluang ruang pelonggaran ke depan. Menurutnya, pemotongan suku bunga sebesar 25bps pada Desember 2025 tetap menjadi pertimbangan. &nbsp; "Menjelang ke depan, kami masih melihat ruang untuk pelonggaran lebih lanjut. Meskipun hal ini akan bergantung pada data inflasi domestik, stabilitas Rupiah, aliran portofolio, dan sikap kebijakan The Fed terkait jalur suku bunga FFR di masa depan," bebernya.

Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 4,75 persen untuk stabilisasi ekonomi dan menarik investasi.

BI Tahan Suku Bunga 4,75 Persen di November 2025, Fokus Stabilkan Rupiah dan Tarik Investasi Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/BI-5-870973712.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) semakin mengerucut menjelang Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2025. Sejumlah analis memperkirakan bank sentral masih akan menahan suku bunga acuan BI-rate di level 4,75 persen. Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat BI lebih aman mempertahankan sikap kebijakan yang berhati-hati.&nbsp; &ldquo;Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga kebijakan, BI-rate, tetap di level 4,75 persen pada RDG November 2025, mempertimbangkan ketidakpastian global yang masih tinggi yang terus memperkuat lingkungan risiko yang tinggi,&rdquo; kata Josua Pardede dalam analisisnya, Rabu (19/11).&nbsp; Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa saat ini pelaku pasar juga masih wait and see menghadapi peluang pemangkasan suku bunga The Fed pada Desember 2025. Kondisi ini menambah alasan BI untuk tidak terburu-buru melonggarkan kebijakan moneter dalam jangka pendek.&nbsp; Di sisi lain, Josua sendiri tetap melihat peluang ruang pelonggaran ke depan. Menurutnya, pemotongan suku bunga sebesar 25bps pada Desember 2025 tetap menjadi pertimbangan.&nbsp; "Menjelang ke depan, kami masih melihat ruang untuk pelonggaran lebih lanjut. Meskipun hal ini akan bergantung pada data inflasi domestik, stabilitas Rupiah, aliran portofolio, dan sikap kebijakan The Fed terkait jalur suku bunga FFR di masa depan," bebernya.&nbsp; Meski peluang penurunan suku bunga terbuka, Josua mengingatkan bahwa ruang tersebut tidak terlalu luas, terutama memasuki 2026. Ia memproyeksikan total ruang pelonggaran sekitar 50 basis poin, sebab kata dia, kebijakan pro-pertumbuhan berpotensi memperlebar defisit ganda, sehingga BI harus tetap menjaga kehati-hatian.&nbsp; &ldquo;Pada 2026, kami tetap melihat ruang untuk pemotongan suku bunga tambahan, meskipun lebih terbatas dibandingkan 2025,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Dari sisi eksternal, ia menyoroti risiko inflasi Amerika Serikat yang dapat meningkat akibat tarif baru imbas tensi dagang global. Terlebih dampaknya terhadap ekonomi AS belum sepenuhnya terealisasi, bahkan hal itu pun menunjukkan bahwa The Fed tidak mungkin mengejar siklus pelonggaran agresif.&nbsp; "Untuk mempertahankan selisih suku bunga positif, ruang gerak BI untuk memangkas suku bunga akan terbatas, terutama setelah pelonggaran agresif yang dilakukan tahun ini dibandingkan dengan The Fed," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga kebijakan, BI-rate, tetap di level 4,75 persen pada RDG November 2025.

Prospeksi Suku Bunga BI Ke Depan: Antara Pelonggaran dan Kehati-hatian Pasar

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/BANK-INDONESIA-LOGO-1371098826.jpg" alt="Ilustrasi Bank Indonesia (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bank Indonesia (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 4,75 persen usai menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Selasa-Rabu, 21-22 Oktober 2025.&nbsp; "RDG Bank Indonesia pada 21-22 Oktober 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75 persen," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam konferensi pers secara daring, Rabu (22/10).&nbsp; Tak hanya itu, Perry juga memastikan bahwa hasil RDG telah menahan suku bunga &nbsp;Deposit Facility &nbsp;sebesar 3,75 persen dan suku bunga &nbsp;Lending Facility &nbsp;sebesar 5,50 persen. Ia membeberkan, keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang tetap rendah dalam target 2,5&plusmn;1 persen.&nbsp; Selain itu, BI Rate yang ditahan sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah penguatan global yang masih tinggi, serta sinergi untuk ikut memperkuat pertumbuhan ekonomi.&nbsp; "Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati efektivitas transmisi kebijakan moneter longgar yang telah ditempuh, prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta stabilitas nilai tukar Rupiah dalam memanfaatkan penurunan suku bunga BI-Rate," jelas Perry.&nbsp; Selanjutnya, Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan makroprudensial untuk semakin mendorong penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas, dan peningkatan pertumbuhan kredit/pembiayaan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.&nbsp; Bahkan, kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur sistem industri pembayaran, dan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.&nbsp; "Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tutupnya.&nbsp; Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksi BI Rate akan dipangkas sebesar 25 bps menjadi 4,50 persen dari sebelumnya 4,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Oktober 2025 yang akan digelar hari ini, Rabu (22/10). &nbsp; "Kami memproyeksikan RDG BI bulan ini cenderung mempertimbangkan untuk kembali memangkas BI Rate sebesar 25 bps ke 4,50%," kata Josua Pardede dalam analisisnya.&nbsp; "Meskipun ruang untuk jeda masih terbuka bila tekanan pasar keuangan kembali meningkat menjelang keputusan The Fed," tambahnya.

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 4,75 persen usai menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG).

Bank Indonesia Pertahankan BI Rate 4,75 Persen, Stabilitas Ekonomi Jadi Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/AZK_5163-copy-1-4113224142.jpg" alt="PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) kembali mencatatkan pencapaian positif di industri asuransi dengan meraih 2 penghargaan bergengsi sebagai Best Insurance. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) kembali mencatatkan pencapaian positif di industri asuransi dengan meraih 2 penghargaan bergengsi sebagai Best Insurance. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pendapatan investasi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) atau Tugu Insurance diproyeksikan melonjak seiring dengan keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebanyak lima kali pada tahun ini. Analis Panin Sekuritas Sarkia Adelia mengatakan, era suku bunga rendah menjadi katalis positif untuk harga aset investasi pendapatan tetap seperti obligasi. "Salah satu dampak rate cut adalah harga obligasi naik. Apresiasi harga ini nantinya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan asuransi yang banyak mengelola dana dalam portofolio obligasi," kata Sarkia, dikutip dari Antara, Sabtu (27/9). Dalam konteks ini, TUGU mengelola investasi dengan nilai total sebesar Rp 11,4 triliun per Juni 2025. Sebanyak 57,3 persen dari investasi tersebut atau setara Rp 6,5 triliun ditempatkan dalam instrumen pendapatan tetap. "Dengan suku bunga yang diturunkan, ini akan menjadi tambahan katalis positif untuk kinerja investasi TUGU mengingat mayoritas asetnya ditempatkan di obligasi," tambahnya. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian TUGU semester I tahun 2025, total hasil investasi mencapai Rp 316,7 miliar atau mengalami kenaikan 22,9 persen secara year-on-year (yoy). Dari total pendapatan investasi tersebut, kontribusi dari pendapatan obligasi mencapai Rp 219,4 miliar atau setara dengan 69,3 persen. Pos ini juga mengalami pertumbuhan yang signifikan mencapai 41,3 persen yoy. Menurut Sarkia, era suku bunga rendah menjadi momentum bagi perusahaan asuransi untuk meramu portofolio investasi dalam rangka untuk meningkatkan imbal hasil (yield) investasi. Menurut dia, peningkatan 1 persen yield dari investasi TUGU akan menghasilkan tambahan pendapatan investasi sebesar Rp 114 miliar. Hal ini akan mendongkrak profitabilitas perusahaan. "Dengan kombinasi prudent underwriting, optimalisasi portofolio investasi serta efisiensi operasional, profitabilitas TUGU akan semakin solid," tuturnya.

Era suku bunga rendah menjadi katalis positif untuk harga aset investasi pendapatan tetap seperti obligasi.

BI Rate Turun, jadi Katalis Positif untuk Harga Aset Investasi Pendapatan Tetap 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/BVQ4fIxPAI4pIdmL9zVL3gYl8LLGOheNKXyt4MGW-1083399183.jpg" alt="Chief Economist Permata Bank Josua Pardede. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Chief Economist Permata Bank Josua Pardede. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sepanjang 2025, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) telah dipangkas sebesar 125 basis poin (bps). Dengan mempertimbangkan masih terbukanya ruang pelonggaran, serta kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di bawah potensinya. Dari sisi domestik, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menjelaskan, alasan utama pelonggaran karena inflasi yang rendah dan tetap terjaga dalam sasaran 2,5 plus-minus 1 persen. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) berada di 2,31 persen dan inflasi inti 2,17 persen. Proyeksi inflasi tetap dalam target baik untuk tahun ini maupun tahun depan. Stabilitas rupiah juga relatif terjaga, didukung oleh cadangan devisa (cadev) yang besar dan kebijakan stabilisasi yang aktif. "Dengan pondasi ini, pemangkasan suku bunga berulang lebih aman dilakukan dibandingkan bila inflasi tinggi atau rupiah dalam tekanan," kata Josua kepada Jawa Pos, Kamis (18/9). Namun demikian, permintaan domestik belum sepenuhnya pulih. Keyakinan konsumen kelas menengah ke bawah melemah, pembukaan lapangan kerja masih terbatas, dan banyak pelaku usaha yang masih bersikap wait and see. Kredit perbankan juga belum tumbuh sesuai harapan. Bahkan, dana kredit yang telah disetujui tetapi belum dicairkan (undisbursed loan) masih cukup tinggi. "Ini menandakan bahwa kendala bukan pada ketersediaan pembiayaan, melainkan pada tingginya biaya dana (cost of fund) dan rendahnya minat investasi," ungkapnya. Dalam kondisi seperti ini, lanjut Josua, penurunan suku bunga menjadi langkah yang tepat untuk menurunkan biaya dana. Serta menggerakkan kembali penyaluran kredit dan pembiayaan. Penurunan suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps bertujuan mempercepat transmisi penurunan suku bunga ke sektor perbankan. BI juga mencatat bahwa penurunan suku bunga perbankan masih terlalu lambat. Suku bunga deposito 1 bulan baru turun sekitar 16 bps dan suku bunga kredit hanya turun 7 bps. Meskipun suku bunga kebijakan sudah turun cukup dalam dan imbal hasil surat berharga negara (SBN) serta suku bunga pasar uang juga menurun signifikan. Dengan menurunkan batas bawah suku bunga melalui Deposit Facility, insentif bank untuk memberikan bunga simpanan tinggi akan berkurang. Praktik pemberian bunga spesial untuk deposan besar pun akan menyempit. Sehingga biaya dana bank bisa turun lebih cepat. "Ini juga didukung oleh pelonggaran likuiditas melalui penurunan posisi instrumen moneter dan pembelian SBN secara terukur, agar bank tetap memiliki cukup likuiditas saat menurunkan bunga," terang alumnus University of Amsterdam itu. Meski demikian, Josua menilai kehati-hatian tetap dibutuhkan karena terdapat tiga potensi risiko. Pertama, tekanan harga pangan baik akibat gangguan pasokan maupun peningkatan permintaan bisa mengurangi ruang pelonggaran. Kedua, dorongan fiskal yang pro-pertumbuhan, termasuk penempatan dana pemerintah di bank untuk memperkuat likuiditas, bisa menambah tekanan harga jika tidak dibarengi peningkatan pasokan barang dan jasa.&nbsp;"Meski dampaknya terhadap inflasi masih diperkirakan terbatas, namun tetap nyata," ucapnya. Ketiga, ketidakpastian regulasi sektor keuangan juga dapat memengaruhi persepsi pasar dan arus modal. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat bukanlah pelonggaran yang agresif. Melainkan penyesuaian bertahap dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar dan dinamika inflasi aktual. Dengan demikian, Josua memandang penurunan BI rate adalah keputusan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Langkah ini akan membantu menurunkan biaya dana, mempercepat penurunan suku bunga kredit, serta mendorong pemulihan konsumsi dan investasi. Kedepan, konsistensi BI dalam menjaga stabilitas rupiah, kelanjutan kebijakan operasi moneter yang pro-pasar, dan sinergi yang kuat dengan kebijakan fiskal menjadi kunci. "Agar manfaat pemangkasan suku bunga ini benar-benar mengalir ke sektor usaha dan rumah tangga. Tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi yang telah dibangun," tandasnya. Pertumbuhan kredit perbankan perlu terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia (BI) memastikan ketahanan perbankan tetap kuat dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kredit perbankan pada Agustus 2025 belum kuat. Meskipun meningkat dari Juli 2025 sebesar 7,03 persen Year-on-Year (YoY) menjadi 7,56 persen YoY pada Agustus 2025. "Dari sisi permintaan, belum kuatnya perkembangan kredit dipengaruhi oleh sikap menunggu pelaku usaha (wait and see), suku bunga kredit yang masih tinggi, dan lebih besarnya pemanfaatan dana internal untuk pembiayaan usahanya," katanya dalam paparan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (17/9). Perkembangan ini mengakibatkan fasilitas pinjaman yang belum dicairkan masih cukup besar. Terlihat dari rasio undisbursed loan mencapai Rp 2.372,11 triliun atau 22,71 persen dari plafon kredit yang tersedia. Rasio undisbursed loan terbesar terutama pada sektor industri, pertambangan, jasa dunia usaha, dan perdagangan dengan jenis kredit modal kerja. Dari sisi penawaran, kenaikan kredit didukung oleh longgarnya likuiditas perbankan. Tercermin dari tingginya Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,25 persen pada Agustus 2025. Sejalan dengan ekspansi likuiditas moneter dan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) BI. "Namun demikian, tingginya suku bunga kredit masih menjadi salah satu faktor penahan peningkatan kredit/pembiayaan lebih lanjut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ungkap Perry. Dia mendorong bank untuk menyalurkan kredit/pembiayaan. Secara keseluruhan, BI memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 berada di kisaran 8-11 persen. BI juga mencatat permodalan terjaga pada level tinggi, likuiditas perbankan tetap memadai, dan risiko kredit rendah. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal alias Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan pada Juli 2025 tetap tinggi sebesar 25,88 persen. Sehingga masih mampu untuk menyerap risiko. Rasio kredit bermasalah alias non-performing loan (NPL) perbankan terjaga rendah sebesar 2,28 persen (bruto) dan 0,86 persen (neto) pada Juli 2025. "Hasil stress test Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga," kata Perry.

Dengan pondasi ini, pemangkasan suku bunga berulang lebih aman dilakukan dibandingkan bila inflasi tinggi atau rupiah dalam tekanan.

Pemangkasan BI Rate Harus Mengalir ke Sektor Usaha dan Rumah Tangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/4DjvDwGn48eS7TWx43WCJmEj8L94Rao7W58z2ktL-2693298794.jpg" alt="Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) sudah lima kali memangkas suku bunga acuannya tahun ini. Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro memandang, keputusan ini positif bagi pasar. Tetap akomodatif sejalan dengan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.&nbsp; "Positif buat market karena inflasi juga relatif stabil. Sejalan juga dengan langkah fiskal yang ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," kata Asmo kepada Jawa Pos, Rabu (17/9).&nbsp; Menurunkan BI rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 4,75 persen mencerminkan kebijakan bank sentral yang akomodatif. Suku bunga Lending Facility (LF) juga diturunkan 25 bps menjadi 5,50 persen. Sementara itu, suku bunga Deposit Facility (DF) dipotong lebih dalam sebanyak 50 bps menjadi 3,75 persen.&nbsp; "Untuk memperkuat penyaluran pelonggaran likuiditas ke sektor perbankan dan ekonomi riil," ujar alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1995 itu. BI menilai bahwa suku bunga kredit perbankan saat ini masih tergolong tinggi. Belum menunjukkan penurunan yang sejalan dengan penurunan BI rate. Oleh karena itu, diperlukan percepatan penurunan suku bunga kredit bank guna mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. "Mesti didorong juga dengan perbaikan di sisi demand. Artinya ekonomi mesti baik, ekspansi belanja mesti real," terang Asmo. &nbsp; Penurunan BI Rate pada 2025: <ol> <li>15 Januari 2025 turun 25 bps jadi 5,75 persen</li> <li>21 Mei 2025 turun 25 bps jadi 5,5 persen</li> <li>16 Juli 2025 turun 25 bps jadi 5,25 persen</li> <li>20 Agustus 2025 turun 25 bps jadi 5 persen</li> <li>17 September 2025 turun 25 bps jadi 4,75 persen</li> </ol>

Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuannya sebanyak lima kali tahun ini, menciptakan sentimen positif di pasar.

Sepanjang 2025 BI Sudah 5 Kali Turunkan Suku Bunga, Ekonom Bank Mandiri: Positif Buat Market

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/Screenshot_2024-05-21-22-21-45-490_comgoogleandroidgm-edit-2530315446.jpg" alt="Ilustrasi gedung Bank Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung Bank Indonesia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bauran kebijakan Bank Indonesia (BI) terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga acuan bank sentral (BI rate). Selain itu, juga ekspansi likuiditas dan stabilisasi nilai tukar rupiah. BI-Rate telah turun sebesar 125 basis points (bps) sejak September 2024 menjadi 5 persen. Teranyar, BI memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 4,75 persen dalam rapat dewan gubernur (RDG), Rabu (17/9). Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat. Dengan intervensi di pasar off-shore melalui NDF dan intervensi di pasar domestik melalui pasar spot, DNDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder. BI juga melakukan ekspansi likuiditas melalui penurunan posisi instrumen moneter sekuritas rupiah BI (SRBI) dari Rp 916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp 716,62 triliun pada 15 September 2025. Selain itu, BI juga membeli surat berharga negara (SBN) sebagai bentuk sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Hingga 16 September 2025 telah menyerap SBN mencapai Rp 217,10 triliun. Termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp 160,07 triliun. "Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter. Kebijakan moneter juga didukung oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry. Hingga pekan pertama September 2025, total insentif KLM mencapai Rp 384 triliun. Dengan rincian, penyaluran kepada kelompok bank badan usaha milik negara (BUMN) dan bank umum swasta nasional (BUSN) masing-masing sebesar Rp 170 triliun. Kemudian bank pembangunan daerah (BPD) sebanyak Rp 38,5 triliun dan kantor cabang bank asing (KCBA) Rp 5,7 triliun. Menurut Perry, penurunan suku bunga pasar uang dan imbal hasil SBN perlu diikuti dengan penurunan suku bunga oleh perbankan. Di pasar uang, suku bunga INDONIA terus menurun sebanyak 144 bps dari 6,03 persen di awal 2025 menjadi 4,59 persen pada 16 September 2025. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun. Masing-masing sebesar 210 bps, 213 bps, dan 219 bps sejak awal 2025 menjadi 5,06 persen; 5,07 persen; dan 5,08 persen pada 12 September 2025. Imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun juga turun 185 bps dari 6,96 persen pada awal 2025 menjadi 5,11 persen pada 16 September 2025. Sementara untuk tenor 10 tahun terkoreksi 94 bps dari tingkat tertinggi 7,26 persen pada pertengahan Januari 2025 menjadi 6,32 persen. "Namun, penurunan suku bunga perbankan masih berjalan lambat dan karenanya perlu dipercepat," ujar alumnus Iowa State University itu. Dibandingkan dengan penurunan BI-Rate sebesar 125 bps, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun 16 bps dari 4,81 persen pada awal 2025 menjadi 4,65 persen pada Agustus 2025. Terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 25 persen dari total dana pihak ketiga (DPK) bank. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu 7 bps dari 9,20 persen di awal 2025 menjadi sebesar 9,13 persen per Agustus 2025. "Bank Indonesia memandang suku bunga deposito dan kredit perbankan perlu segera turun sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan sebagai bagian upaya bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," beber Perry.&nbsp;

Penurunan suku bunga pasar uang dan imbal hasil SBN perlu diikuti dengan penurunan suku bunga oleh perbankan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bi rate

Berita Terkini

BI Tahan Suku Bunga 4,75 Persen pada Februari 2026, Ketidakpastian Global jadi Pertimbangan