<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ferdy-Sambo-Vonis-Mati-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga</figcaption>
</figure> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1qu" class="ii gt"> <div id=":1qt" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima dokumen putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) untuk terdakwa Ferdy Sambo dan lain-lain. Dalam putusan kasasi ini, 4 terdakwa diketahui mendapat pengurangan hukum signifikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Petikan putusan kasasi atas nama terdakwa Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf dan Rizky Rizal telah resmi diterima oleh kepaniteraan pidana PN Jaksel pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023," kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto dalam keterangan tertulis, Senin (14/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, putusan kasasi ini selanjutnya akan diberikan kepada para pihak terkait. Sehingga para pihak bisa memutuskan untuk melakukan langkah hukum lanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/012658907/aldo-sapulette-akui-banyak-belajar-dari-junior-roberts-dan-pevita-pearce">Aldo Sapulette Akui Banyak Belajar dari Junior Roberts dan Pevita Pearce</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya petikan putusan tersebut akan disampaikan pada pihak kejaksaan dan pihak para terdakwa," jelas Djuyamto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MA telah selesai menggelar sidang kasasi terhadap Ferdy&nbsp;Sambo&nbsp;dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.&nbsp; Hasilnya, Hakim MA memutuskan mengabulkan kasasi Ferdy&nbsp;Sambo. Sehingga hukuman&nbsp;Sambo&nbsp;diubah menjadi pidana seumur hidup tidak lagi pidana mati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tolak kasasi penuntut umum dan tidak dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melekukan pembunuhan berencana secara bersama-sama melakukan tindakan yang menyebabkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya ygan dilakukan bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan, P2, P3 disenting opinion (DO), " kata Kabiro Hukum dan Humas MA Sobandi kepada wartawan, Selasa (8/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012658873/ihsg-awal-pekan-melemah-ikuti-bursa-kawasan-dan-global">IHSG Awal Pekan Melemah Ikuti Bursa Kawasan dan Global</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada hari yang sama, Putri Candrawathi juga mendapat pengurangan hukuman dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. "Amar putusan kasasi, tolak kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun," kata Sobandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Begitu pula dengan Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf dikurangi masing-masing 5 tahun. Ricky menjadi 8 tahun penjara dan Kuat menjadi 10 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang kasasi ini dilaksanakan oleh 5 hakim MA. Mereka yakni Suhadi sebagai Ketua Majelis. Sedangkan empat anggota terdiri dari Suharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima dokumen putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) untuk terdakwa Ferdy Sambo dan lain-lain.

PN Jaksel Terima Petikan Putusan Kasasi Ferdy Sambo dkk, Segera Diserahkan ke Jaksa dan Terdakwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/richard-eliezer-sidang-kode-etik.jpg" alt="SANKSI RINGAN PEMBUNUH YOSUA: Bharada Richard Eliezer (tengah) berjalan meninggalkan ruangan setelah menjalani sidang kode etik di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, kemarin (22/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SANKSI RINGAN PEMBUNUH YOSUA: Bharada Richard Eliezer (tengah) berjalan meninggalkan ruangan setelah menjalani sidang kode etik di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, kemarin (22/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada Eliezer untuk menjalani masa penahanan selama satu tahun enam bulan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba Cabang Jakarta Pusat, Senin siang. Eksekusi tersebut, sebagai tindak lanjut terhadap putusan majelis hakim atas vonis yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).  Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarief Sulaiman Nahdi, mengatakan Bharada Eliezer akan dipindahkan dari Rutan Bareskrim Polri ke Lapas Salemba Cabang Jakarta Pusat siang ini pukul 13.00 WIB.  “Untuk pelaksanaan eksekusi Eliezer akan dipindahkan ke Lapas Jakarta Pusat (Salemba), pelaksanaan hari ini Senin 27 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB,” kata Syarief dikutip dari Antara.  Syarief menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), terkait proses eksekusi Bharada Eliezer, hal ini karena status Eliezer sebagai justice collaborator.  Pelaksanaan eksekusi hukuman pidana di Lapas dilakukan guna menjamin hak-hak Bharada Eliezer yang sekarang berstatus terpidana.  “Pelaksanaan eksekusi ini guna menjamin hak-hak terpidana dapat digunakan seluruhnya,” ujarnya.  Dalam proses pemindahan tempat penahanan Bharada Richard Eliezer, nantinya dari Rutan Bareskrim ke Lapas Jakarta Pusat, kata Syarief, juga akan mendapat pengawalan ketat dari pihaknya dan juga dari LPSK.  “Ada (pengawalan), termasuk dari LPSK,” katanya.  Terpisah, Humas Ditjen PAS Rika Apriliani mengatakan pihaknya menunggu koordinasi lanjutan dari Kejaksaan dan LPSK, terkait penempatan Bharada Eliezer di Lapas Jakarta Pusat.  Rika mengatakan pihaknya memastikan bakal memenuhi segala persyaratan sesuai permintaan yang disampaikan oleh Kejaksaan dan LPSK terkait penempatan Richard Eliezer di lapas.  “Penempatan Eliezer juga dipastikan akan mempertimbangkan faktor keamanan, pembinaan dan juga pemenuhan hak dasar maupun hak syarat bagi Eliezer dan pihaknya Eliezer juga,” kata Rika.  Dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Rabu (15/2), majelis hakim yang diketuai Wahyu Imam Santoso, menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana satu tahun enam bulan.  Hakim menyatakan bahwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bharada Eliezer Dieksekusi ke Lapas Salemba Siang Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/richard-eliezer-sidang-kode-etik.jpg" alt="SANKSI RINGAN PEMBUNUH YOSUA: Bharada Richard Eliezer (tengah) berjalan meninggalkan ruangan setelah menjalani sidang kode etik di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, kemarin (22/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SANKSI RINGAN PEMBUNUH YOSUA: Bharada Richard Eliezer (tengah) berjalan meninggalkan ruangan setelah menjalani sidang kode etik di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, kemarin (22/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengkritik keras diterima kembali Bharada Eliezer ke institusi Polri. Bambang menyebut, kembalinya Bharada Richard Eliezer ke institusi Polri karena masa hukumannya kurang dari lima tahun, tidak ada dasar hukumnya.  Pernyataan Bambang ini, menanggapi pernyataan mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol. (Purn) Ito Sumardi yang menyebut Eliezer bisa kembali ke Polri sesuai dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022, apabila ancaman hukumannya di bawah lima tahun, atau vonis tiga, maka tidak bisa di-PTDH.  "Alasan Bharada E hanya mendapat hukuman satu tahun enam bulan itu bisa kembali aktif itu tak ada dasar hukumnya," kata Bambang di Jakarta, dikutip dari Antara Minggu (26/2).  Bambang menjelaskan, rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) untuk personel yang melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman lebih empat tahun dan divonis lebih tiga tahun yang sudah berketetapan itu, hanya ada di Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.  Perkap 14/2011 sudah tak berlaku sejak diterbitkannya Perpol 7/2022. Di dalam perpol tersebut tidak ada yang menyebut secara eksplisit seorang personel kepolisian hanya bisa direkomendasikan PTDH bagi yang melakukan pelanggaran pidana dengan ancaman hukuman lebih empat tahun lebih dan divonis inkracht.  "Pak Ito Sumardi mungkin belum baca peraturannya," kata Bambang.  Bambang justru mempertanyakan peraturan mana yang digunakan oleh Polri sebagai dasar mengembalikan Bharada Eliezer sebagai personel Polri aktif, padahal Eliezer mendapat ancaman hukuman lebih dari empat tahun.  Yang ada, hanya pertimbangan dari Komisi Kode Etik Polri (KKEP), yang Bambang sendiri tidak tahu dasar hukum mana yang dijadikan pertimbangan.  "Pasal mana dari Perpol 7/2022 yang menjadi dasar peraturan agar personel pelanggar pidana bisa aktif kembali jadi anggota Polri ?" kata Bambang menanyakan.  Menurut Bambang, jika dasar aturan yang dipakai Polri adalah Perkap Nomor 14/2011 yang sudah tidak berlaku sejak keluarnya Perpol Nomor 7/2022, semua terpidana obstruction of justice (OOJ) bisa masuk menjadi polisi lagi sama seperti Bharada Eliezer.  Bambang mengingatkan, bahwa Perkap 14 Tahun 2011 sudah tidak berlaku lagi sejak diganti dengan Perpol Nomor 7 tahun 2022.  Dalam Perpol Nomor 7/2022 pada Pasal 113.  Lanjut pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku: a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608); dan  b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 920), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  "Sidang KKEP pasti akan menggunakan dasar itu. Perlu diingatkan Perkap 14/2011 sudah enggak berlaku," kata Bambang.  Bharada Richard Eliezer menjalani sidang pelanggaran etik terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Rabu (22/2). Ia dijatuhi sanksi demosi selama satu tahun dengan penempatan tugas di Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri.  Polri memilih mempertahankan Eliezer tetap sebagai personel Polri dengan berbagai pertimbangan, di antaranya, statusnya sebagai justice collaborator, adanya permintaan maaf Eliezer kepada orang tua Brigadir J, belum pernah dihukum sebelumnya, penembakan yang dilakukan atas perintah atasan yang jenjang kepangkatannya lebih tinggi.  Kemudian, peran Eliezer sebagai JC mau bekerja sama dan memberikan keterangan dengan jujur sehingga kasus pembunuhan Brigadir J dapat terungkap.

Kembalinya Bharada Eliezer ke Polri Dinilai Tidak Ada Dasar Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/richard-eliezer-sidang-kode-etik.jpg" alt="SANKSI RINGAN PEMBUNUH YOSUA: Bharada Richard Eliezer (tengah) berjalan meninggalkan ruangan setelah menjalani sidang kode etik di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, kemarin (22/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SANKSI RINGAN PEMBUNUH YOSUA: Bharada Richard Eliezer (tengah) berjalan meninggalkan ruangan setelah menjalani sidang kode etik di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, kemarin (22/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum segera mengeksekusi terdakwa Richard Eliezer, usai divonis 1 tahun dan 6 bulan pidana penjara oleh majelis hakim PN Jakarta Selatan. Eksekusi terschaebut dilakukan, menyusul kasusnya sudah berkuatan hukum tetap (inkracht), karena tidak ada upaya hukum lagi yang dilakukan jaksa atas putusan yang dijatuhkan hakim dalam kasus pembunuhan berencana tersebut.  "Untuk dieksekusi sedang dipersiapkan dalam waktu dekat," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarief Sulaiman Nahdi, dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara Rabu (23/2).  Syarief mengatakan persiapan yang dilakukan lembaganya, di antaranya kelengkapan administrasi terkait tempat penahanan, serta putusan hakim sebagai kelengkapan berkas dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan.  "Sedang menyiapkan administrasinya, termasuk putusan hakimnya," katanya.  Selain itu, kata Syarief, pihaknya juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk proses ekseskusi Bharada Eliezer, mengingat statusnya sebagai justice collaborator (JC).  "Juga koordinasi dengan LPSK karena Eliezer ditetapkan oleh hakim sebagai JC," katanya.  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan kepada Richard Eliezer pada sidang putusan yang dibacakan Rabu, 14 Februari 2023. Keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah setelah pihak terdakwa dan jaksa penuntut umum menyatakan menerima vonis majelis hakim.  Eliezer juga telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Rabu (22/2) dan dinyatakan bersalah melanggar etik. Sidang KKEP menyatakan perbuatan Eliezer sebagai perbuatan tercela karena menembak rekan kerjanya menggunakan senjata api dinas Polri yang tidak sesuai dengan ketentuan.  Bharada Eliezer dijatuhi sanksi meminta maaf kepada Komisi Sidang Etik dan pimpinan Polri, serta sanksi administrasi berupa demosi selama satu tahun. Putusan tersebut ditetapkan setelah keputusan ditandatangani dan sanksi dijalankan usai Eliezer menjalani hukuman pidananya.  Sekembalinya ke Polri, Bharada Eliezer tidak bertugas di Brimob, tetapi dimutasi ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri sebagai bentuk sanksi demosi yang diterimanya.

Bharada Eliezer Segera Dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan Bharada Richard Eliezer akan tetap berada di bawah perlindungan mereka hingga enam bulan ke depan. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyusul potensi ancaman yang bisa dialami Richard ketika menjalani masa penahanan pasca putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.  Edwin mengatakan, Richard sudah mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan LPSK. Permohonan itu pun sudah dikabulkan. Karena itu, sampai saat ini status Richard masih terlindung LPSK.  ”Richard dilindungi LPSK sejak 5 Agustus 2022 dan sudah habis masa enam bulan pertamanya pada Februari ini,” kata Edwin dalam keterangan persnya kemarin (18/2).  Edwin menjelaskan, perlindungan yang diberikan LPSK kepada Richard, antara lain, perlindungan fisik. Petugas LPSK, kata Edwin, bakal berada di dekat Richard selama di tahanan. LPSK juga memastikan hak-hak Richard sebagai justice collaborator (JC) dapat terpenuhi selama masa pemidanaan nanti. Salah satunya, hak mendapatkan remisi hingga cuti menjelang bebas (CMB).  LPSK membuka pintu lebar bagi Richard untuk bergabung bersama LPSK setelah selesai menjalani masa pemidanaan. Dengan catatan, Richard mendapat izin dari Kapolri. Untuk tugasnya, Edwin menyebut sejauh ini sudah banyak anggota Polri yang bertugas di LPSK. Baik dalam tugas pengamanan maupun pengawalan. ”Richard bisa melakukan perlindungan pengamanan terhadap saksi terlindung LPSK,” tuturnya.  Edwin menegaskan hal tersebut sebatas alternatif agar Richard tetap berada di bawah perlindungan LPSK kendati sudah selesai menjalani masa pemidanaan. ”Sepenuhnya kewenangan dan otoritas Kapolri. Penugasan semua polisi di LPSK berdasar surat tugas dari Kapolri,” katanya.  Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menambahkan, potensi ancaman untuk Richard masih besar. Itu mengingat keterangan yang disampaikan Richard di persidangan membuat mantan Kadivpropam Polri Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati oleh hakim PN Jaksel. ”Namanya potensi kan belum terlihat,” paparnya.  Sebagaimana diketahui, Richard dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan oleh hakim PN Jaksel pada Rabu (15/2) lalu. Vonis tersebut jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu, hakim memvonis Sambo dengan hukuman mati atau di atas tuntutan JPU.

Jika Diizinkan Kapolri, LPSK Bakal Rekrut Bharada Eliezer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SIDANG-PLEDOI-ELIEZER_MIFTAHUL-HAYAT-8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), PILNET, dan ELSAM mengirimkan amicus curiae kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka meminta agar Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E dihukum paling rendah dibanding para terdakwa lainnya.  ICJR menilai, dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, penting untuk dipastikan bahwa Bharada E layak mendapat penghargaan karena menjadi justice collaborator. Sehingga, tidak membuat takut para saksi lainnya untuk bekerja sama.  ICJR menilai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak konsisten dengan tetap memberikan tuntutan kepada Richard yang cukup tinggi dan lebih tinggi dari pelaku lain. Padahal Richard sudah diperlakukan sebagai JC.  "Pada Senin, 30 Januari 2023 ICJR mengirimkan amicus curiae (sahabat pengadilan) untuk Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang penyidangkan perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) dengan Nomor Register Perkara 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL," kata Direktur ICJR Erasmus Napitupulu dalam keterangan tertulis, Senin (30/1).  "Kami memandang bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh penjatuhan pidana untuk Bharada E yang berstatus sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama atau Justice Collaborator (JC). Berdasarkan kedudukannya tersebut, Bharada E berhak untuk dijatuhi pidana yang paling ringan diantara semua pelaku sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan soal penanganan JC," imbuhnya.  Dalam kasus ini, Bharada E telah memenuhi kualifikasi sebagai JC yang dimaksud dalam UU 31/2014 tentang Perlidungan Saksi dan Korban, SEMA 4/2011, dan Peraturan Bersama 5 Lembaga Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi JC. Bharada E memberikan keterangan penting terkait skenario rekayasa kasus, perbuatan menghalang-halangi proses penegakan hukum (obstruction of justice), yang kemudian dapat terungkap peran pelaku di atasnya yakni Ferdy Sambo dan peran pelaku lainnya.  Keterangannya juga memperkuat adanya skenario yang kemudian diakui oleh Sambo sebagai aktor intelektual dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kedudukan Bharada E sebagai JC kemudian juga dinyatakan dalam surat tuntutan yang dibacakan pada 18 Januari 2023 oleh penuntut umum dan Surat Rekomendasi LPSK yang ditujukan kepada majelis hakim maupun penuntut umum.  Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudihuang Lumiu dengan hukuman penjara 12 tahun. Richard dianggap bersalah terlibat dalam kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, dan berperan sebagai eksekutor.  Hal-hal yang memberatkan yakni terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sementara hal-hal yang meringankan, terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini.  Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban.

Rekomendasikan Richard Dihukum Paling Ringan, ICJR Kirim Amicus Curiae

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10495_28108_Maneger-Nasution.jpg" alt="Maneger Nasution" width="100%">
<figcaption>Maneger Nasution</figcaption>
</figure>PRIHATIN sekali. Selevel xxx... gak ngerti JC (justice collaborator). Gak bisa bedakan dengan WB (Whistleblower). Gak paham UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedih. Parah negeri ini". (pesan WA salah satu kawan saya mantan Kabareskrim Mabes Polri (21/1/2023).  Demikian beberapa ekspresi keprihatinan publik soal tuntutan 12 tahun penjara jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) yang disebut menembak Brigadir Josua (Brigadir J) atas perintah Ferdy Sambo (FS) yang saat itu masih menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Selain Bharada E, tiga terdakwa lainnya: Putri Candrawathi (PC), Ricky Rizal (RR), dan Kuat Ma'ruf (KM) dituntut lebih ringan, delapan tahun penjara. Sedangkan FS dituntut hukuman penjara seumur hidup.  Peristiwa pembunuhan (skenario awal: "tembak-menembak") disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri FS, PC, yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang pada 7 Juli 2022. FS kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J yang melibatkan Bharada E, RR, dan KM. Hingga akhirnya, Brigadir J tewas dieksekusi di rumah dinas FS di Komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022.  Keprihatinan publik tersebut bukan tanpa sebab. Bharada E merupakan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC) dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang telah direkomendasikan secara resmi oleh lembaga negara yang berwenang menurut UU, LPSK. Lalu, apa itu JC? <h3>Mengenal JC</h3> JC pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekira 1970-an. Dimasukkannya doktrin tentang JC sebagai norma hukum di Amerika Serikat dengan alasan perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah omerta sumpah tutup mulut. Oleh karena itu, bagi mafia yang mau memberikan informasi, diberikanlah fasilitas JC berupa perlindungan hukum. Kemudian terminologi JC berkembang selanjutnya di beberapa negara, seperti di Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989).  Dalam perkembangannya, pada konvensi Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption–UNCAC ), dilakukan kerjasama internasional sebagai ikhtiar untuk menekan angka korupsi secara global. Dengan adanya kerjasama internasional untuk menghapuskan korupsi di dunia, maka nilai-nilai pemberantasan korupsi didorong untuk disepakati oleh banyak negara.  Salah satu hal yang diatur dalam konvensi UNCAC, pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan  (3) adalah penanganan kasus khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ingin bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Kerjasama tersebut ditujukan untuk mengusut pelaku lain pada kasus yang melibatkan si pelaku. Kemudian kerjasama antara pelaku dengan penegak hukum dikenal dengan istilah JC. Konvensi UNCAC telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003 (Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). <h3>Pengaturan JC dalam Hukum Nasional</h3> Dalam sistem hukum nasional, JC diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 31 tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.  Dalam realitasnya, regulasi tersebut masih belum memberikan pengaturan yang proporsional. Akibatnya, keberadaan JC bisa direspona` secara berbeda oleh penegak hukum. Misalnya, pada kasus rekomendasi LPSK terhadap Bharada E sebagai JC yang disebut menembak Brigadir J atas perintah FS, JPU belum sepenuhnya mengakomodir rekomendasi LPSK dalam tuntutannya terhadap Bharada E sebagai JC.  SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Wistleblowers) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Kelahiran SEMA itu diperuntukkan kepada hakim sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana kepada JC dengan beberapa kriteria: 1) Yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut; dan 2) JPU telah menjelaskan dalam tuntutannya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud.  Dalam konteks di atas, hakim yang memeriksa perkara diminta untuk menjatuhkan putusan: 1) Pidana percobaan bersyarat dan atau; 2) Pidana penjara yang paling ringan dengan mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat.  Meskipun dalam SEMA sudah diatur dan sudah dijadikan panduan bagi hakim-hakim di lingkungan peradilan di Indonesia, namun SEMA tersebut belum mengikat Penyidik maupun Jaksa. SEMA di atas hanyalah aturan internal di lingkungan peradilan, sehingga tidak memiliki otoritas yang kuat dalam memastikan bahwa JC mendapatkan perlakuan khusus.  Selain SEMA, ada juga Peraturan Bersama Nomor 11 Tahun 2011, yang mana peraturan tersebut dinilai sebagai terobosan hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum. Namun dalam pelaksanaannya tetap ditemukan kendala. Kendala utama yang ditemukan adalah penanganan khusus bagi JC. Perwujudan dari penanganan khusus bagi JC juga yang tidak jelas (clear), seperti terlihat pada Pasal 6 ayat (3). Lembaga penegak hukum lebih cenderung menggunakan KUHAP dari pada Peraturan Bersama, sehingga hak-hak JC, dalam praktiknya tidak mendapatkan penanganan khusus.  Atas kerumitan norma yang ada tentang JC, maka UU Nomor 13 Tahun 2006 direvisi dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada Pasal 10. Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2014 disebutkan, (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik, dan (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan atau Pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.  Kemudian dalam Pasal 10A disebut, 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan, dan 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: (1) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapaidana yang diungkap tindak pidananya; (2) Pemisahan pemeriksaan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau (3) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Dan, (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud paad ayat (1) berupa: (1) Keringanan penjatuhan pidana; atau (2) Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unndangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.  Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntututannya kepada hakim. Dan, untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.  Dalam penjelasan Pasal 10A ayat (3) huruf a ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "keringanan penjatuhan pidana" mencakup pidana percobaan, atau pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.  Meskipun norma JC telah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014, namun masih saja ditemukan problem dalam pelaksanaannya. Salah satu problem adalah soal pengajuan permohonan JC ke LPSK. Padahal sudah jelas, satu-satunya lembaga negara yang punya mandat UU soal JC adalah LPSK. Namun mungkin karena kurang literasi atau egosektoral, masih sering terjadi salah paham atau pahamnya salah soal JC. Misalnya, jika tersangka ditahan oleh KPK, apakah permohonan sebagai JC diajukan ke KPK atau LPSK atau kepada keduanya?  Dalam praktik, ada tiga perlakuan atas problem di atas. Pertama, permohonan sebagai JC diajukan kepada KPK. Kedua, untuk mendapatkan penanganan khusus, sangat tergantung dari instansi yang menangani tersangka/terdakwa, dan penilaian apakah yang bersangkutan bisa dikategorikan sebagai JC atau tidak, keputusannya ditentukan oleh instansi yang bersangkutan.  Dengan demikian, penilaian akan ketentuan JC menjadi sangat subjektif. Dan, LPSK sering dipertanyakan kewenangannya dalam merekomendasikan seseorang layak tidaknya menjadi JC. Surat rekomendasi LPSK terhadap JPU belum pasti dimasukkan dalam tuntutan sebagai yang meringankan seorang JC. Ketiga, penghargaan untuk mendapatkan keringanan hukuman sifatnya tidak mengikat hakim. Surat rekomendasi LPSK kepada pengadilan belum tentu bisa dijadikan dasar untuk meringankan hukuman seorang JC. Demikian juga dengan rekomendasi LPSK untuk mendapatkan remisi tambahan, pembebasan bersyarat kepada JC tidak serta merta menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya.  Oleh sebab itu, sepanjang norma tentang JC tidak melekat dalam revisi KUHAP, maka masih akan ditemukan kendala prosedural formal. KUHAP merupakan norma hukum pidana formil, yang meletakan dasar-dasar yang kokoh dalam criminal justice system (CJS). LPSK harus ditempatkan dalam CJS tersebut, sehingga keberadaan LPSK bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi bersama lembaga-lembaga penegak hukum (LPH) yang ada. Positioning LPSK tidak berbeda dengan LPH, sama-sama memiliki kewenangan. Dengan demikian rekomendasi yang diterbitkan oleh LPSK hanya memiliki satu opsi: "harus dipatuhi". Tidak seperti sekarang, dua opsi: “boleh dipatuhi” atau “boleh tidak dipatuhi”.  Ujian Kejujuran  Masih terbayang betapa ruang sidang PN Jaksel bergemuruh teriakan ketika JPU menuntut 12 tahun penjara terhadap Bharada E. Teriakan juga riuh terdengar saat JPU menunut tiga terdakwa lainnya: Ricky Rizal (RR), Kuat Maruf (KM), dan terutama Putri Candrawathi (PC) yang dituntut lebih ringan, delapan tahun penjara.  Hal tersebut tentunya bukan tanpa sebab. Publik tahu dan meyakini Bharada E merupakan JC dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Sebagai JC, sejatinya Bharada E yang telah membongkar perkara kematian Brigadir J mendapatkan penghargaan.  Bila orang yang menjadi JC tidak mendapat penghargaan semestinya, dikhawatirkan di kemudian hari orang enggan menjadi JC. Ini lonceng kematian bagi pembangunan hukum pidana modern. Padahal peran JC sangat penting untuk mengungkap tuntas suatu perkara demi terangnya peristiwa.  LPSK, sebagai Lembaga Negara yang berwenang merekomendasikan JC terhadap Bharada E, menyampaikan kekecewaan karena rekomendasinya dinilai dikesampingkan oleh JPU. Padahal LPSK sudah mengingatkan bahwa Bharada E sebagai JC sudah menunjukkan komitmennya dan konsistensinya mengungkap kejahatan ini secara terang-benderang.  Publik meminta Jaksa Agung merevisi tuntutan 12 tahun penjara terhadap Bharada E. Revisi itu bisa dilakukan bila Jaksa Agung peka dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat.  Sekedar menyebut contoh teladan dalam konteks ini adalah kasus di Kerawang pada 2021. Tuntutan pernah direvisi oleh JPU dalam persidangan. Kasus tersebut adalah kasus ibu rumah tangga, Valencya atau Nengsy Lim asal Karawang, Jawa Barat. Awalnya, JPU menuntut Valencya dengan satu tahun penjara atas perbuatannya mengomeli suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk. Namun kemudian dengan kepekaan mendengar keadilan publik, JPU merevisi tuntutan tersebut dan mengganti tuntutan dengan tuntutan bebas.  JPU sejatinya dalam memberikan tuntutan, bukan hanya merasa serba bisa karena punya kewenangan jaksa. Tapi juga bisa merasa rasa keadilan korban dan publik agar tuntutan tidak mencederai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.  Penutup  Pentingnya perlindungan khusus, perlakuan khusus, dan pemberian penghargaan bagi seorang JC, menjadi hal yang sangat penting untuk dapat membuat sebuah peristiwa pidana yang awalnya gelap gulita menjadi terang menderang.  Namun untuk mewujudkan misi suci keadilan yaitu membuat terangnya peristiwa dan penyelesaian tindak pidana secara berkeadilan, regulasi yang ada saat ini dinilai belum mendukung.  Demikian juga dengan keberadaan LPSK yang diberikan mandat oleh UU soal JC harus diperkuat. Faktor hulunya, KUHAP harus mamasukkan norma yang tegas dan jelas mengenai hal ihwal JC. Mandat LPSK dalam memberikan status dan perlindungan bagi JC harus diperkuat. LPSK juga harus dimandatkan sebagai bagian dari criminal justice system. Dengan kelengkapan instrumen hukum maka keberadaan JC dapat mengungkap berbagai kasus pidana menjadi lebih terang.  Kasus Bharada E menjadi ujian kejujuran peradaban hukum Indonesia. Dengan kualitas ilmu hukum, ketajaman nurani, dan kekuatan spritual dari Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani kasus Bharada E, kita boleh tetap menghadirkan keyakinan dan optimisme: Yang Mulia Majelis Hakim akan memutus yang berkeadilan bagi korban/keluarga korba, Bharada E, dan keadilan publik. Bagi LPSK, Bharada E berhak mendapat keringanan hukuman. Opsinya hanya tiga: pidana percobaan, atau pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Apakah Indonesia kita berhasil memenangkan kejujuran? Jawabannya: kita tunggu dan do'akan kebijakan yang Mulia Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut. Wallahu A'lam.  Manager Nasution (Waki Ketua LPSK)

Memenangkan Kejujuran, Menggembirakan Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ELIZER-JADI-SAKSI-RR-DAN-KUAT_MIFTAHUL-HAYAT-8.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat Kuwat Ma" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat Kuwat Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengacara Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E (RE), Ronny Talapessy mempertanyakan tindakan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang merevisi berita acara pemeriksaan (BAP) terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Revisi tersebut berkaitan dengan kesaksian mereka yang melihat Ferdy Sambo memakai sarung tangan hitam saat tiba di rumah dinas Duren Tiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022, diubah menjadi tidak melihat.  "Ini menjadi kecurigaan kami yang awalnya mereka sampaikan bahwa mereka melihat sarung tangan, tetapi pada 18 Agustus, mereka mencabut keterangan dan menyampaikan tidak melihat sarung tangan," kata Ronny di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (5/12).  Ronny mengatakan, perihal perubahan ini akan ditanyakan langsung kepada Ricky dan Ma'ruf yang hari ini akan menjadi saksi untuk Richard. Tim kuasa hukum juga membawa sample masker dan sarung tangan, mirip yang dipakai oleh Sambo.  "Jadi, nanti kita akan sampaikan kepada saksi yang dihadirkan pada Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf," jelasnya.  Diketahui, mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Dia bersama istrinya Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.  Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.  "Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain," terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).  Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky, dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. Mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider.

Ricky-Kuat Ubah BAP terkait Sarung Tangan Sambo, Pengacara RE Curiga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Richard-Elizer-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, Richard Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (21/11/2022). Sidang lanjutan tersebut kembali dengan agenda pemeriksaan 11 saksi ya" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, Richard Eliezer menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (21/11/2022). Sidang lanjutan tersebut kembali dengan agenda pemeriksaan 11 saksi ya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putri Candrawati diduga sudah mengetahui rencana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J oleh suaminya, Ferdy Sambo. Putri diduga sempat ikut membahas detail pembunuhan dengan suaminya.  Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E mengatakan, usai pulang dari Magelang, Jawa Tengah, dirinya diminta menghadap Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Awalnya, Richard hanya berdua dengan Sambo. Lalu tak lama datang Putri ikut duduk di samping suaminya.  Sambo kemudian menjelaskan perintah penembakan kepada Richard. Di sela-sela percakapan itu, Richard melihat Putri sempat berbisik dengan Sambo.  "Ibu sempat ngobrol-ngobrol, bahasanya karena ibu suaranya pelan yang mulia saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang mulia," kata Richard dalam persidangan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (30/11).  "Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV Duren Tiga yang mulia. Yang kedua tentang sarung tangan," imbuhnya.  Richard memang tak mendengar secara jelas percakapan Sambo dan Putri. Namun, Richard memastikan pembicaraan tersebut terkait sarung tangan.  "Saya tidak bisa mendengar secara ini (jelas) yang mulia, tapi kaya 'iya nanti pakai sarung tangan'," kata Richard.  Diketahui, mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Dia bersama istrinya Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.  Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.  "Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain," terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).  Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky, dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. Mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider.

Eliezer Sebut PC Ingatkan Sambo soal CCTV dan Sarung Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Kuat-Maruf-dan-Ricky-Rizal-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Terdakwa Kuat Ma" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Kuat Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan digelar kembali hari ini, Senin (21/11) di PN Jaksel. Sebanyak 10 polisi akan memberikan kesaksian.  Sidang akan beragendakan pemeriksaan saksi dengan terdakwa Richard Eliezer alias Bharada Eliezer, Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf.  Kuasa Hukum Kuat Ma’ruf, Irwan Irawan mengatakan dalam persidangan hari Senin besok pihaknya akan menghadirkan 10 saksi.  “(Saksi yang bakal dihadirkan) dari pihak kepolisian, saksi yang juga di kasus obstruction of justice kasus kematian Brigadir J,” kata Irwan Irawan, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Senin (21/11).  Irwan menyebutkan, beberapa saksi yang dihadirkan pihaknya adalah Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit, dan mantan Kanit I Satreskrim Polres Jaksel Rifaizal Samual.  Berikut 10 saksi yang bakal dihadirkan dalam persidangan dengan terdakwa Kuat Ma’ruf, Bripka Ricky Rizal, dan Bharada Eliezer :  1. Dhanu Fajar Subekti  2. Ridwan R Soplanit  3. Rifaizal Samual  4. Martin Gabe Sahata  5. Sulap Abo  6. Arsyah Daiva Gunawan  7. Reinhard Reagend Mandey  8. Susanto Haris  9. Teddy Rohendi  10. Endra Budi Argana.

Ini Agenda Sidang Pembunuhan Brigadir Yosua Hari Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bharada eliezer

Berita Terkini