<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Kasus pembunuhan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J belum berakhir. Orang tua Brigadir J, Samuel Hutabarat dan Rosti Simanjuntak, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Mereka menuntut ganti rugi Rp 7,5 miliar kepada beberapa pihak yang mengakibatkan nyawa sang putra melayang.</p> <p>Mereka yang digugat, antara lain, Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma&rsquo;ruf, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.</p> <p>Sidang sedianya diadakan perdana kemarin (27/2) di PN Jakarta Selatan. Namun, lantaran para pihak tergugat tidak hadir, jadwal sidang digeser pada 19 Maret mendatang.</p> <p>Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, membeberkan bahwa ada beberapa sebab tuntutan itu diajukan. Yang utama terkait dengan status Brigadir J sebagai ASN Polri. Jika tidak terjadi insiden tersebut, Brigadir J punya waktu bekerja hingga 30 tahun atau hingga pensiun pada usia 58 tahun. Kondisi ini menjadi kerugian materiil bagi klien dan keluarga yang ditinggalkan. Mengingat, Brigadir J juga belum menikah. &rdquo;Ini yang pertama,&rdquo; katanya di PN Jakarta Selatan.</p> <p>Kedua, soal uang Rp 200 juta milik Brigadir J yang tersimpan di bank. Uang itu, kata Kamaruddin, telah dicuri Ricky Rizal atas perintah istri Sambo, Putri Candrawathi. Uang diambil Ricky pada 11 Juli 2022. Sementara, Brigadir J tewas di rumah Duren Tiga pada 8 Juli 2022. Hingga kini, uang tabungan tersebut tak jelas rimbanya.</p> <p>Ketiga, soal pin emas hadiah dari Kapolri kepada Brigadir J lantaran dia memiliki kinerja yang baik selama bertugas di Polri. Keberadaan pin emas seberat 10 gram tersebut hingga kemarin juga tidak jelas. Ada pula tiga gawai, laptop, serta pakaian dinas yang kini tak kembali ke keluarga Brigadir J.</p> <p>Selain menuntut ganti rugi, pihak keluarga berharap lokasi pembunuhan di Jalan Duren Tiga dijadikan museum. Tuntutan itu digulirkan sebagai wujud peristiwa memilukan dan mencoreng Korps Bhayangkara Indonesia serta diharapkan tidak terulang lagi pada masa depan. <strong>(elo/c14/oni)</strong></p>

Orang tua Brigadir J, Samuel Hutabarat dan Rosti Simanjuntak, mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan. Mereka menggugat Ferdy Sambo.

Tidak Hanya Ferdy Sambo, Keluarga Brigadir J Juga Tuntut Kapolri dan Bharada E

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Richard-Eliezer-Di-Tuntut-12-Tahun-Penjara-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer alias Bharada E tiba untuk menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Jaksa penuntut umum menuntut Richard Eliezer dengan hukuman" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer alias Bharada E tiba untuk menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Jaksa penuntut umum menuntut Richard Eliezer dengan hukuman</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Eksekutor pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Bharada Richard Eliezer alias Bharad E telah bebas bersyarat. Richard sebelumnya menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta.</p> <p>Richard oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan divonis 1,5 tahun penjara. Richard telah bebas bersyarat sejak 4 Agustus 2023.</p> <p>"Betul, per tanggal 4 Agustus kemarin Eliezer sudah menjalani program cuti bersyarat," kata Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Rika Apriyanti dikonfirmasi, Selasa (8/8).</p> <p>Richard Eliezer, lanjut Rika, kini tidak lagi berstatus narapidana. Namun, Richard kini menjadi klien pemasyatakatan.</p> <p>"Telah berubah statusnya dari narapidana menjadi klien Pemasyarakatan," ucap Rika.</p> <p>Cuti bersyarat yang diterima Richard Eliezer merupakan proses pembinaan di luar Lapas, bagi narapidana yang dipidana paling lama 1 tahun 3 bulan, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 masa pidana.</p> <p>Dalam kasusnya, Bharada Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Richard divonis satu tahun dan enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Februari 2023 lalu.</p> <p>&ldquo;Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,&rdquo; ucap Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso di Ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji PN Jaksel, Rabu (15/8).</p> <p>Vonis 1,5 tahun penjara itu dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Bharada E sebelum putusan pengadilan. Selain itu, status Justice Collaborator (JC) yang diajukan Richard Elizer juga diterima atau dikabulkan.</p> <p>Majelis Hakim berpandangan meski Richard bukan pelaku utama, dia juga dianggap telah membuat kasus pembunuhan terhadap Brigadir J menjadi terang benderang dengan kejujurannya.</p> <p>Vonis terhadap Richard sangat ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Richard dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa menyimpulkan Bharada E telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat ke-1 KUHP.</p>

Eksekutor pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Bharada Richard Eliezer alias Bharad E telah bebas bersyarat.

Bharada Richard Eliezer Bebas Bersyarat Sejak 4 Agustus 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Richard-Eliezer-Di-Tuntut-12-Tahun-Penjara-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer alias Bharada E tiba untuk menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Jaksa penuntut umum menuntut Richard Eliezer dengan hukuman" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer alias Bharada E tiba untuk menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Jaksa penuntut umum menuntut Richard Eliezer dengan hukuman</figcaption>
</figure> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1762953396998610567" data-legacy-message-id="187744c627ab9e87"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":196" class="ii gt"> <div id=":197" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta enggan menanggapi memori banding yang disampaikan terdakwa Ferdy Sambo terkait rendahnya vonis Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E yakni 1 tahun dan 6 bulan. Padahal tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 12 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berkaitan dengan disparitas pemidanaan di mana saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu divonis jauh lebih rendah 1 tahun 6 bulan padahal diancam pasal penyertaan sebagai eksekutor penembakan bahwa tentang hal ini Pengadilan Tinggi DKI tidak berwenang memberikan ulasan," kata Hakim Ketua Singgih Budi Prakoso dalam persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hakim tidak memberikan ulasan atas poin tersebut karena vonis Richard tidak dilanjutkan ke tahap banding. Sehingga, Pengadilan Tinggi tidak mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis tersebut kepada Richard.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01482259/banding-ditolak-pengadilan-tinggi-ferdy-sambo-tetap-divonis-mati">Banding Ditolak Pengadilan Tinggi, Ferdy Sambo Tetap Divonis Mati</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Juga tidak diajukan upaya hukum banding, sehingga diketahui apa yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama," kata Hakim Singgih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan oleh terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dengan begitu, putusan Pengadilan Tinggi menguatkan vonis pidana mati dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memori banding dari penasihat hukum Ferdy Sambo harus dikesampingan. Putusan terdakwa Ferdy Sambo telah dipertimbangkan benar secara hukum untuk itu dapat dikuatkan," kata Hakim Ketua Singgih Budi Prakoso dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Jakarta, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01482277/memori-banding-ferdy-sambo-sebut-jaksa-diskriminatif-atas-vonis-rendah-bharada-e">Memori Banding Ferdy Sambo Sebut Jaksa Diskriminatif Atas Vonis Rendah Bharada E</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah benar. Sehingga penjatuhan pidana mati terhadap Sambo dikuatkan pada tingkat banding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat dan benar secara hukum," ucap Hakim Singgih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, kesatu menerima permohonan banding terdakwa Ferdy Sambo dan Penuntut Umum. Kedua menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tertanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan," tutupnya.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gA gt acV"> <div class="gB xu"> <div class="ip iq"> <div id=":195"> <table class="cf wS"> <tbody> <tr> <td class="amr">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div>

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta enggan menanggapi memori banding terdakwa Ferdy Sambo terkait rendahnya vonis Bharada E.

Hakim Pengadilan Tinggi Ogah Komentari Vonis Rendah Richard Eliezer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Richard-Eliezer-Di-Tuntut-12-Tahun-Penjara-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer alias Bharada E tiba untuk menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Jaksa penuntut umum menuntut Richard Eliezer dengan hukuman" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer alias Bharada E tiba untuk menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Jaksa penuntut umum menuntut Richard Eliezer dengan hukuman</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Terdakwa Ferdy Sambo menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah bersikap diskriminatif dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Sebab, JPU tidak mengajukan banding atas vonis rendah yang diberikan kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu menjadi poin memori banding Sambo yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya bersikap diskriminatif dengan menggunakan kewenangannya di mana terhadap seluruh terdakwa banding telah mengajukan banding, sedangkan untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang putusannya di bawah tuntutan pidana yaitu 12 tahun dijatuhi hukuman 1 tahun dan 6 bulan tidak melakukan upaya hukum terhadap terdakwa tersebut," kata Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta saat membacakan memori banding Ferdy Sambo dalam persidangan, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01482275/32-titik-putar-balik-atau-u-turn-di-jakarta-bakal-ditutup">32 Titik Putar Balik atau U-Turn di Jakarta Bakal Ditutup</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, poin lainnya yang diajukan oleh Sambo yakni dari awal dia tidak berniat menembak Yosua. Melainkan hanya ingin mengkonfirmasi keberanan peristiwa pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemohon banding tidak memiliki niat menembak Nofriansyah Yosua Hutabarat hanya mengklarifikasi," ucah Hakim Pengadilan Tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan oleh terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dengan begitu, putusan Pengadilan Tinggi menguatkan vonis pidana mati dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01482271/kasus-jenderal-bandar-sabu-jaksa-tolak-pleidoi-akbp-dody-prawiranegara">Kasus Jenderal Bandar Sabu, Jaksa Tolak Pleidoi AKBP Dody Prawiranegara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memori banding dari penasihat hukum Ferdy Sambo harus dikesampingan. Putusan terdakwa Ferdy Sambo telah dipertimbangkan benar secara hukum untuk itu dapat dikuatkan," kata Hakim Ketua Singgih Budi Prakoso dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Jakarta, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah benar. Sehingga penjatuhan pidana mati terhadap Sambo dikuatkan pada tingkat banding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat dan benar secara hukum," ucap Hakim Singgih.</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Terdakwa Ferdy Sambo menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah bersikap diskriminatif dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir J.

Memori Banding Ferdy Sambo Sebut Jaksa Diskriminatif Atas Vonis Rendah Bharada E

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/20230412_102624-2379296675.jpg" alt="Pengacara Ricky Rizal, Erman Umar, berharap kliennya mendapat keringanan hukuman dalam putusan banding atas vonis terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat." width="100%">
<figcaption>Pengacara Ricky Rizal, Erman Umar, berharap kliennya mendapat keringanan hukuman dalam putusan banding atas vonis terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengacara Ricky Rizal, Erman Umar, berharap kliennya mendapat keringanan hukuman dalam putusan banding atas vonis terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.<br /> <br />"Bisa saja hakim berbeda pandangannya sama kita, saya berharap Ricky Rizal dapat keringanan hukuman. Setidak-tidaknya sama dengan (Richard) Eliezer," kata Erman Umar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/4).<br /> <br />Erman Umar menyebut Ricky Rizal tidak ikut berbuat dan sudah menolak terkait dengan skenario pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Oleh karena itu, Ricky Rizal berhak mendapat keringanan hukuman oleh majelis hakim.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01433926/ricky-rizal-segera-jalani-sidang-vonis-tim-pengacara-yakin-bisa-bebas">Ricky Rizal Segera Jalani Sidang Vonis, Tim Pengacara Yakin Bisa Bebas</a></strong><br /> <br />"Dia (Ricky Rizal) sudah menolak (skenario pembunuhan), kok. Pasal 340 juncto Pasal 55 KUHP itu harus dia punya niat, ikut juga berbuat. Dia (Ricky Rizal) kan enggak ikut berbuat," kata Erman.<br /> <br />Erman optimistis Ricky Rizal mendapat keringanan hukuman. Menurut dia, hakim harus membebaskan kliennya itu atau setidaknya menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan hingga 2 tahun penjara.<br /> <br />Selain itu, Erman Umar juga menyebut bahwa Ricky Rizal masih berhak atas posisinya sebagai anggota kepolisian layaknya Richard Eliezer.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01432403/ricky-rizal-mengaku-tak-tahu-brigadir-yosua-ancam-putri-candrawathi">Ricky Rizal Mengaku Tak Tahu Brigadir Yosua Ancam Putri Candrawathi</a></strong><br /> <br />"Kalau dihayati betul, saya yakin majelis harus membebaskan Rizal. Setidak-tidaknya saudara Ricky Rizal masih berhak pengharapan dapat duduk sebagai anggota kepolisian. Minimal 2 tahun atau 1,5 tahun (penjara) kayak Eliezer," ujarnya.<br /> <br />Erman Umar hadir di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/4) pagi, dalam sidang putusan hasil banding atas vonis terhadap empat terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J. Kehadirannya ini merupakan tanggung jawab sosial atas inisiatif sendiri untuk memastikan hasil putusan majelis hakim.<br /> <br />"Kalau saya sudah dapat (hasil putusan) dari awal, 'kan ancar-ancar saya, perjuangan saya ke depan 'kan saya bisa ngumpulin bahan yang lebih banyak, lebih akurat," katanya.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01482108/pelaku-penipuan-tempel-qris-telah-beraksi-di-38-titik-raup-lebih-dari-rp-13-juta">Pelaku Penipuan Tempel QRIS Telah Beraksi di 38 Titik, Raup Lebih dari Rp 13 Juta</a></strong><br /> <br />Diberitakan sebelumnya bahwa Ricky Rizal divonis hukuman penjara selama 13 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (14/2). Ricky Rizal lantas mengajukan banding atas vonis tersebut.</p> <p>Ricky Rizal mengajukan banding pada Kamis (16/2) bersamaan dengan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Sedangkan terdakwa Kuat Maruf lebih dahulu mengajukan banding pada Rabu (15/2).</p>

Pengacara Ricky Rizal, Erman Umar, berharap kliennya mendapat keringanan hukuman dalam putusan banding.

Pengacara Berharap Ricky Rizal Dapat Keringanan Hukuman dalam Putusan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/dedi-prasetyo-di-polda-jatim-antara.jpeg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (20/10/2022). (ANTARA/Willy Irawan)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (20/10/2022). (ANTARA/Willy Irawan)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan Polri tetap memberikan perlindungan kepada Bharada Richard Eliezer yang saat ini ditahan di rumah tahanan (Rutan) Bareskrim Polri cabang Salemba.<br /> <br /> "Dari penyidikan awal, penuntutan sampai dengan persidangan, sudah diamankan oleh Polri. Sampai saat ini kondisi kesehatan Eliezer sangat baik," kata Dedi dihubungi di Jakarta, Sabtu (11/3).<br /> <br /> Hal itu disampaikan Dedi saat dimintai keterangan usai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencabut perlindungan kepada Richard Eliezer. LPSK telah melakukan serah terima Richard Eliezer kepada pihak Rutan Bareskrim Polri cabang Salemba.<br /> <br /> Juru Bicara LPSK Rully Novian mengatakan serah terima itu merupakan prosedur administrasi yang menjadi tindak lanjut dari pelaksanaan keputusan penghentian perlindungan bagi Richard.<br /> <br /> Saat serah terima dilakukan, Richard dalam keadaan sehat, setelah sebelumnya mendapatkan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter dari LPSK dan Dokkes Polri. Serah terima itu kemudian tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Terlindung (RE) yang ditandatangani dari pihak LPSK dan Rutan Bareskrim Polri.<br /> <br /> "Penghentian perlindungan diikuti dengan penarikan pengamanan terhadap RE. Selanjutnya keamanan RE menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak Lapas Salemba," jelas Rully.<br /> <br /> Sebelumnya, LPSK secara resmi telah memutuskan untuk menghentikan perlindungan terhadap RE. Hal itu terjadi setelah ada komunikasi pihak lain tanpa seizin dan tidak berdasar persetujuan LPSK, sehingga mengakibatkan pelanggaran Pasal 30 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berbeda dengan LPSK, Polri Tetap Beri Perlindungan ke Richard Eliezer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Richard-Eliezer-Miftahul-Hayat-3-1.jpg" alt="Terdakwa pembubuhan terhadap Brigadir J, Richard Eliezer atau Bharada E bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negri Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022). Sidang tersebut menghadirkan saksi ahli Ahli hukum pidana Albert Aries dari kuasa hukum Richa" width="100%">
<figcaption>Terdakwa pembubuhan terhadap Brigadir J, Richard Eliezer atau Bharada E bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negri Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022). Sidang tersebut menghadirkan saksi ahli Ahli hukum pidana Albert Aries dari kuasa hukum Richa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Tim kuasa hukum Bharada Richard Eliezer alias Bharada E, Ronny Talapesy membantah kliennya melanggar perjanjian perlindungan, sebagaimana diungkapkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini menyusul dicabutnya perlindungan terhadap Richard Eliezer setelah diwawancarai oleg stasiun televisi swasta.<br /> <br /> "Tidak benar apa yang dikatakan LPSK bahwa Eliezer melanggar perjanjian, poin tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka pada pihak manapun tanpa sepengetahuan atau persetujuan LPSK," kata Ronny di Jakarta, Jumat (10/3).<br /> <br /> Ronny mengungkapkan, sebelum Eliezer diwawancarai oleh satsiun televisi swasta, sudah mengirimkan surat ke LPSK. Sebab, Eliezer berstatus justice collaboratore (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.<br /> <br /> "Sebelum diadakan wawnacara H-1 sudah dikirimkan surat untuk medaapatkan perizinan kepada pihak yang berwenang, termasuk LPSK yang mendapatkan tembusan," ungkap Ronny.<br /> <br /> Ronny menyebut, pihaknya sudah mengklarikasi terhadap stasiun televisi swasta itu sebelum mewawancarai kliennya. Bahkan, Ronny mengaku menelepon secara langsung salah satu Wakil Ketua LPSK sebelum diwawancara televisi.<br /> <br /> "Dalam hal ini saya sebagai penasihat hukum, saya melakukan konfirmasi langsung kepada para pihak tersebut dan juga kepada para pihak yang berwenang dan juga kepada LPSK," tegas Ronny.<br /> <br /> Sebelumnya, LPSK resmi mencabut perlindungan terhadap Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, selaku eksekutor pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Pencabutan perlindungan ini dilakukan, setelah Richard Eliezer melakukan wawancara khusus dengan salah satu stasiun televisi swasta.<br /> <br /> "Secara resmi, LPSK sudah menyerahkan penghentian perlindungan kepada yang bersangkutan," ungkap Tenaga Ahli Perlindungan LPSK, Syahrial M Wiryawan dalam konferensi pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Jumat (10/9).<br /> <br /> Syahrial menjelaskan, LPSK sebelumnya telah memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer dalam statusnya sebagai saksi pelaku atau justice collaborator dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J, sejak 15 Aguatus 2022. Hal ini didasari dengan penandatanganan perjanjian perlindungan nomor 649/1.51HSPP/LPSK/08/2022.<br /> <br /> "Perjanjian tersebut berlaku hingga 15 Februari 2023. Selanjutnya telah dilakukan perpanjangan perlindungan pada 16 Februari 2023, dengan perjanjian perlindungan nomor perjanjian 129/1.5HSPP/LPSK/02/2023 yang sejatinya akan berlaku hingga 16 Agustus 2023," ungkap Syahrial.<br /> <br /> Menurut Syharial, Bharada E sejak awal mendapatkan lima bentuk program perlindungan berupa perlindungan fisik yang melekat termasuk dalam rumah tahanan, pemenuhan hak prosedural, pemenuhan hak saksi pelaku atau justice collaborator, perlindungan hukum dan bantuan psikososial.<br /> <br /> "Jadi program perlindungan itu telah dilaksanakan sesuai ketentuan UU tentang perlindungan saksi dan korban, serta SOP yang berlaku di LPSK," papar Syahrial.<br /> <br /> Namun, LPSK menyayangkan terjadinya komunikasi antara Bharada E dengan pihak lain dalam bebentuk wawancara pada salah satu program televisi. Sangat disayangkan, wawancara itu tanpa koordinasi dari LPSK.<br /> <br /> "Tanpa persetujuan LPSK, maka hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 30 ayat 2 huruf C UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah di tandatangani oleh saudara Richard Eliezer," ujar Syahrial.<br /> <br /> Oleh karena itu, LPSK sudah menyampaikan surat keberatan atas wawancara eksklusif yang dilakukan salah satu stasiun televisi swasta kepada Richard Eliezer. Bahkan, LPSK meminta stasiun televisi swasta itu tidak menayangkan hasil wawancara tersebut. Namun, justru surat keberatan itu tidak diindahkan dan hasil wawancara tetap dipublikasi.<br /> <br /> "Namun dalam kenyataannya, wawancara terhadap saudara Richard Eliezer tetap ditayangkan pada Kamis malam pukul 20.30 WIB. Atas hal tersebut, maka LPSK telah melaksanakan sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dengan keputusan menghentikan perlindungan kepada saudara Richard Eliezer," pungkas Syahrial.

Pengacara Richard Eliezer Bantah Langgar Perjanjian Perlindungan LPSK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyayangkan adanya wawancara khusus salah satu stasiun televisi swasta, dengan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E. Sebab, wawancara khusus tersebut berpotensi menimbulkan ancaman kepada eksekutor pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J tersebut.<br /> <br /> LPSK sebelumnya telah memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer dalam statusnya sebagai saksi pelaku atau <em>justice collaborator</em> dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J sejak 15 Agustus 2022. Hal ini didasari dengan penandatanganan perjanjian perlindungan nomor 649/1.51HSPP/LPSK/08/2022.<br /> <br /> "Salah satu poin yang tegas dalam perjanjian itu bahwa saudara RE wajib mengikuti tata cara perlindungan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan risiko, bahaya terhadap dirinya, tidak berhubungan, tidak berkomentar secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan LPSK," kata Tenaga Ahli LPSK Rully Novian dalam konferensi pers di kantor LPSK, Jakarta, Jumat (10/3).<br /> <br /> Rully mengungkapkan, LPSK tidak diberitahu terkait adanya wawancara khusus Richard Eliezer dengan stasiun televisi terkait. Karena itu, LPSK tidak memberikan surat persetujuan wawancara tersebut.<br /> <br /> "Kalau persetujuan yang dimaksud adalah permintaan dari pihak yang mewawancarai kepada LPSK atas persetujuan pelaksanaan wawancara tersebut, itu tidak terjadi," ungkap Rully.<br /> <br /> Sementara itu, Tenaga Ahli Perlindungan LPSK Syahrial M Wiryawan mengungkapkan, Bharada E sejak awal mendapatkan lima bentuk program perlindungan berupa perlindungan fisik yang melekat termasuk dalam rumah tahanan, pemenuhan hak prosedural, pemenuhan hak saksi pelaku atau justice collaborator, perlindungan hukum dan bantuan psikososial.<br /> <br /> "Jadi program perlindungan itu telah dilaksanakan sesuai ketentuan UU tentang perlindungan saksi dan korban, serta SOP yang berlaku di LPSK," ungkap Syahrial.<br /> <br /> Namun, LPSK menyayangkan terjadinya komunikasi antara Bharada E dengan pihak lain dalam bebentuk wawancara pada salah satu program televisi. Sangat disayangkan, wawancara itu dilakukan tanpa koordinasi dari LPSK.<br /> <br /> "Tanpa persetujuan LPSK, maka hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 30 ayat 2 huruf C UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah di tandatangani oleh saudara Richard Eliezer," ujar Syahrial.<br /> <br /> Oleh karena itu, LPSK sudah menyampaikan surat keberatan atas wawancara eksklusif yang dilakukan salah satu stasiun televisi swasta kepada Richard Eliezer. Bahkan, LPSK meminta stasiun televisi swasta itu tidak menayangkan hasil wawancara tersebut. Namun, justru surat keberatan itu tidak diindahkan dan hasil wawancara tetap dipublikasi.<br /> <br /> "Namun dalam kenyataannya, wawancara terhadap saudara Richard Eliezer tetap ditayangkan pada Kamis malam pukul 20.30 WIB. Atas hal tersebut, maka LPSK telah melaksanakan sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dengan keputusan menghentikan perlindungan kepada saudara Richard Eliezer," pungkas Syahrial.

LPSK: Wawancara Bharada E dengan Stasiun TV Bisa Timbulkan Ancaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Kepala Bagian (Kabag) Tahti Rorenmin Bareskrim Polri Kombes Pol. Gatot Agus Budi Utomo mengatakan tidak ada sel khusus untuk Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu selama menjalani masa penahanan sebagai warga binaan yang dititipkan di Rutan Bareskrim Polri, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /> <br /> "Betul RE ditempatkan di Rutan Bareskrim Polri di sel biasa sama dengan tahanan lainnya," kata Gatot dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (28/2).<br /> <br /> Gatot menyebut, tidak ada sel khusus di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta. Sel yang ditempati oleh Richard Eliezer selama menjalani pemidanaan berdasarkan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama satu tahun enam bulan dipotong masa tahanan, sama seperti sel tahanan lainnya.<br /> <br /> "Kamarnya (sel) sama saja tidak ada sel khusus atau perlakuan khusus," ucapnya.<br /> <br /> Bharada Richard Eliezer resmi menjalani masa pemidanaan setelah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin (27/2) untuk menjalani vonis satu tahun enam bulan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba sebagai warga binaan.<br /> <br /> Namun, atas rekomendasi LPSK, penahanan Bharada Richard Eliezer dititipkan di Rutan Bareskrim Polri atas pertimbangan keamanan, keselamatan dan pembinaan.<br /> <br /> Gatot kembali menegaskan, Rutan Bareskrim Polri tidak mempunyai sel khusus. Sama setiap sel atau kamar yang ditempati oleh tahanan, termasuk Bharada Richard Eliezer, hanya saya selama penahanannya ada penambahan pengamanan dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK).<br /> <br /> "Kamarnya sama saja tidak ada sel khusus atau perlakuan khusus. Hanya RE ada perkuatan pengamanan dari LPSK," tutur Gatot.<br /> <br /> Setelah dieksekusi ke Lapas Kelas IIA Salemba pada Senin siang. Malam harinya, Bharada Richard Eliezer dititipkan ke Rutan Bareskrim Polri.<br /> <br /> Dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Rabu (15/2), majelis hakim yang diketuai Wahyu Imam Santoso menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana satu tahun enam bulan, dipotong masa selama tahanan.<br /> <br /> Hakim menyatakan bahwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Diketahui bahwa Richard Eliezer mulai ditahan sejak berstatus tersangka pada awal Agustus 2022.

Tidak Ada Sel Khusus untuk Eliezer di Rutan Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/richard-eliezer-sidang-kode-etik.jpg" alt="SANKSI RINGAN PEMBUNUH YOSUA: Bharada Richard Eliezer (tengah) berjalan meninggalkan ruangan setelah menjalani sidang kode etik di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, kemarin (22/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SANKSI RINGAN PEMBUNUH YOSUA: Bharada Richard Eliezer (tengah) berjalan meninggalkan ruangan setelah menjalani sidang kode etik di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, kemarin (22/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menyiapkan kamar khusus bagi Bharada Richard Eliezer Pudingan Lumiu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat.<br /> <br /> "Ada kamar khusus untuk Bharada Eliezer. Nanti dilihat bagaimana rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta Ibnu Chuldun di Rutan Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin (27/2).<br /> <br /> Hal itu, kata dia, mengingat Bharada Eliezer merupakan "justice collaborator" yang patut mendapatkan perlindungan dari LPSK. Menurut dia, untuk "justice collaborator" dan patut dilindungi, biasanya Kanwil Kemenkumham DKI mendapatkan surat dari LPSK.<br /> <br /> "Ketika kami terima surat dari LPSK, kami akan ambil langkah-langkah dan biasanya itu bukan hanya lapas dan kanwil saja tapi nantinya juga ada pendampingan dari LPSK," ujarnya.<br /> <br /> Petugas LPSK akan melihat kondisi kamarnya dan itu merupakan prosedur tetap (protap) yang dilakukan LPSK. "Selama ini kita sudah bekerjasama baik dengan LPSK," kata Ibnu. Namun, dia menegaskan, petugas LPSK tidak melekat dan  selalu mendampingi Bharada Eliezer di Lapas karena hal itu merupakan tanggung jawab petugas lapas.<br /> <br /> "Kalau LPSK mau datang, mungkin cuma awasi saja atau kunjungan saja. Tapi menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab dari petugas Lapas Salemba untuk menjaga warga binaan, termasuk Bharada Eliezer," tuturnya.<br /> <br /> Sebelum ditempatkan di kamar khusus, Bharada Eliezer akan menempati blok masa pengenalan lingkungan lapas. Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu resmi dipindahkan dari Rutan Bareskrim Mabes Polri menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba Jakarta Pusat, Senin siang.<br /> <br /> Pemindahan Bharada Eliezer dalam rangka menjalani eksekusi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan.<br /> <br /> Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari) Syarief Sulaeman Nahdi mengawal langsung proses eksekusi Bhadara Eliezer dari Rutan Bareskrim menuju Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Eliezer dibawa menggunakan mobil tahanan Kejari Jakarta Selatan yang diiring dengan mobil LPSK di belakangnya. "Sudah dipindahkan tadi pukul 14.00 WIB," kata Syarief.<br /> <br /> Sebelumnya, Syarief mengatakan proses eksekusi dilaksanakan terhitung mulai hari ini (Senin) untuk menjamin hak-hak Eliezer sebagai terpidana. “Pelaksanaan eksekusi ini untuk menjamin hak-hak terpidana agar dapat digunakan seluruhnya,” ujarnya.<br /> <br /> Eksekusi ini dilakukan setelah putusan terhadap Eliezer dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap setelah Kejaksaan Agung dan pengacara Eliezer menyatakan menerima. Dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Rabu (15/2), majelis hakim yang diketuai Wahyu Imam Santoso menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana satu tahun enam bulan.<br /> <br /> Hakim menyatakan bahwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. <strong>(*)</strong>

Eliezer akan Ditempatkan di Kamar Khusus di Lapas Salemba

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bharada e

Berita Terkini