<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-tuntas-cbc-curiga-kasus-blbi-digoreng-lagi_m_226305.jpg" alt="Founder Bumi Global Karbon (BGK), Foundation, Achmad Deni Daruri menilai, dari seluruh bank nasional, kinerja BTN dalam menjalankan transformasi berkelanjutan paling unggul." width="100%">
<figcaption>Founder Bumi Global Karbon (BGK), Foundation, Achmad Deni Daruri menilai, dari seluruh bank nasional, kinerja BTN dalam menjalankan transformasi berkelanjutan paling unggul.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Founder Bumi Global Karbon (BGK), Foundation, Achmad Deni Daruri menilai, dari seluruh bank nasional, kinerja BTN dalam menjalankan transformasi berkelanjutan paling unggul. "Kami apresiasi kinerja BTN terkait transparansi pengungkapan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG)," kata Deni Jakarta, Senin (18/12). Berdasarkan penilaian BGK Foundation terhadap tingkat pengungkapan ESG 2022, kata dia, Bank BTN meraih nilai rata-rata 86,76 persen pada 2022. Berhak mendapatkan predikat Leadership AA. Di mana, rata-rata ESG BTN, naik 13,76 persen ketimbang 2021. Atau naik dari 73 persen menjadi 86,76 persen. Dalam hal ini, BTN mengungguli pencapaian kenaikan rata-rata ESG bank-bank besar, seperti BRI (naik 0,96 persen), Bank Mandiri (turun 5,22 persen), CIMB Niaga (naik 12,38 persen), BNI (turun 6,17 persen), dan BCA (naik 7,52 persen). "Pencapaian predikat Leadership AA dari BTN ini, mencerminkan kontribusi positif mereka terhadap pembangunan berkelanjutan. BGK Foundation mengakui bahwa Bank BTN bukan hanya sekadar mematuhi regulasi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang proaktif dalam menerapkan standar tinggi dalam pengungkapan ESG," ungkapnya. Apresiasi ini, kata Deni, diharapkan bisa memberikan dorongan kepada BTN untuk terus menjadi pionir dalam praktik bisnis berkelanjutan di industri perbankan. Asal tahu saja, BGK Foundation merupakan lembaga independen yang terdaftar sebagai anggota Global Reporting Initiative (GRI), dan supporting member dari Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). BGK Foundation juga berfokus menganalisis dan memberikan penilaian terhadap perusahaan yang mengungkapkan transparansi ESG melalui laporan keberlanjutan. Analisis laporan keberlanjutan ini, bertujuan untuk menentukan tingkat transparansi ESG dengan menggunakan faktor-faktor ESG yang dianggap relevan oleh BGK Foundation. Capaian ini, kata Deni, diharapkan menjadi teladan bagi perusahaan lain yang ingin mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam operasional perseroan. "Apresiasi BGK Foundation bukan hanya sekadar pengakuan, melainkan juga pendorong semangat bagi BTN untuk terus berinovasi, meningkatkan praktik bisnis berkelanjutan, dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan," pungkasnya.

Capaian ini, diharapkan menjadi teladan bagi perusahaan lain yang ingin mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam perusahaan.

Kinerja BTN Cerminkan Kontribusi Positif Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/bursa-karbon-indonesia-400688168-2869147322.jpg" alt="Ilustrasi Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pendiri Bumi Global Karbon (BGK) Foundation Achmad Deni Daruri mengatakan, interpol sudah memperingatkan adanya auditor pihak ketiga untuk perdagangan karbon kelas tinggi yang sangat rentan terhadap suap atau kolusi. Tujuannya manipulasi hasil sehingga money laundering subur terjadi. Mereka dipekerjakan oleh skema seperti Mekanisme Pembangunan Bersih Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memverifikasi proyek karbon. &rdquo;Pencuci uang dapat menggunakan kombinasi dana yang diperoleh secara legal dan ilegal untuk membeli turbin dan panel tenaga surya di negara berkembang yang pengawasan dan peraturannya lemah,&rdquo; papar Deni. Menurut Deni, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepatutnya belajar dari kasus-kasus money laundering di perdagangan karbon di dunia maupun lokal. &nbsp;Di antaranya, PT Carbon Capital Indonesia (CCI), yang diduga melakukan pencucian uang Rp 1,3 triliun melalui skema perdagangan karbon. Deni menjelaskan, PT CCI membeli hak emisi karbon dari perusahaan-perusahaan kehutanan dengan harga murah, kemudian menjualnya dengan harga tinggi kepada perusahaan-perusahaan asing, terutama dari Eropa. &rdquo;Selisih harga tersebut diduga masuk ke rekening-rekening pribadi petinggi PT CCI, serta rekening-rekening offshore di Singapura dan Hongkong,&rdquo; ungkap Deni.&nbsp; Selain itu, lanjut dia, dugaan kasus PT Rimba Makmur Utama (RMU), yang mengklaim memiliki proyek pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Kalimantan Tengah. &rdquo;Proyek ini diduga melibatkan pemalsuan dokumen, penipuan, dan penggelapan dana dari investor asing,&rdquo; kata Deni. Berdasar laporan Global Witness, organisasi non-pemerintah yang mengawasi perdagangan sumber daya alam, PT RMU menerima lebih dari US$ 65 juta dari perusahaan-perusahaan di Singapura, Hongkong, dan Dubai, tanpa memberikan bukti bahwa proyeknya benar-benar menghasilkan pengurangan emisi. &nbsp;Selain itu, PT RMU juga diduga melakukan praktik monopoli dan korupsi dalam proses perizinan proyek.&nbsp;&nbsp; &rdquo;Ada juga dugaan kasus korupsi lain dalam proyek pengelolaan hutan gambut di Kalimantan Tengah, yang melibatkan sejumlah pejabat dan pengusaha. Proyek tersebut, diduga menggunakan skema bursa karbon untuk menyalurkan uang hasil korupsi sebesar Rp 1,9 triliun, dengan mengklaim bahwa proyek tersebut dapat mengurangi emisi karbon sebesar 2,6 juta ton per tahun,&rdquo; papar Achmad Deni Daruri.&nbsp; Deni menambahkan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bursa Karbon, seharusnya memberikan pedoman yang jelas dan tegas mengenai pencegahan dan penindakan money laundering dalam transaksi karbon. Namun, aturan tersebut masih sangat lemah dan tidak memadai. &rdquo;Beberapa kelemahan yang dapat ditemukan, antara lain tidak ada definisi yang eksplisit tentang money laundering dalam konteks bursa karbon, sehingga menyulitkan identifikasi dan pelaporan kasus-kasus yang terjadi. Juga tidak ada kewajiban bagi penyelenggara bursa karbon untuk melakukan due diligence terhadap para pelaku pasar, baik pembeli maupun penjual kredit karbon, untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas ilegal atau mencurigakan,&rdquo; tutur Achmad Deni Daruri.

BGK Foundation sebutinterpol sudah memperingatkan adanya auditor pihak ketiga untuk perdagangan karbon kelas tinggi yang sangat rentan suap

Founder BGK Ingatkan Auditor Nakal Cari Cuan di Bursa Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/deni-daruri-ekonom.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cadangan batu bara di Tiongkok, diperkirakan hanya cukup untuk 35 tahun. Wajarlah bila negara tirai bambu itu tergolong rakus dalam mengimpor batu bara, khususnya dari Indonesia. Cadangan batu baranya mencapai 149,8 miliar ton yang merupakan nomor empat terbesar di dunia.  "Diperlukan upaya khusus agar usaha batu bara di Indonesia bersifat going concern, terus dipertahankan. Hati-hati dengan permintaan batu bara Tiongkok," kata Founder Bumi Global Karbon (BGK) Foundation, Achmad Deni Daruri dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (20/2).  Deni juga mengatakan, Indonesia perlu cermat dalam mengekspor batu bara. Khususnya, menghadapi derasnya permintaan dari Tiongkok.  Deni mengatakan, cadangan batu bara di negara itu diperkirakan mencapai 149,8 miliar ton. Nomor empat terbesar di dunia. Tiongkok memiliki cadangan batu bara terbukti yang setara dengan 34,7 kali konsumsi tahunan. Berarti batu bara di Tiongkok hanya cukup sekitar 35 tahun (pada tingkat konsumsi saat ini dan tidak termasuk cadangan yang belum terbukti).  Sedangkan Indonesia, kata Deni, cadangan batu baranya mencapai 24.910 juta ton (MMst). Atau nomor 11 di dunia, menyumbang 2 persen dari total cadangan batu bara dunia yang diperkirakan 1.139.471 juta ton (MMst).  "Indonesia memiliki cadangan terbukti setara dengan 242,7 kali konsumsi tahunannya. Artinya, batu bara bisa untuk 243 tahun di Indonesia. Pada tingkat konsumsi saat ini, dan tidak termasuk cadangan yang belum terbukti," terang Deni.  Berdasarkan data tersebut, lanjut Deni, wajar bila Tiongkok tergolong rakus untuk impor batu bara asal Indonesia. Agar cadangan batu baranya bisa diperpanjang lebih dari 35 tahun. Sementara itu, negara dengan cadangan batu bara paling besar di dunia yakni Amerika Serikat (AS), sebanyak 22,3 persen cadangan dunia.  "Di pihak lain, Tiongkok merupakan negara yang paling rakus dalam mengkonsumsi batu bara dunia, setelah itu diikuti India," tuturnya.  Dari mana Tiongkok mengimpor batu bara? Deni menyebut Indonesia. Lebih dari 62 persen impor batu bara Tiongkok berasal dari Indonesia. Sedangkan 17 persen lainnya berasal dari Rusia. Sisanya berasal dari berbagai negara, termasuk Australia dan Amerika Serikat.  Sepanjang Januari hingga November 2022, Tiongkok mengimpor 262,41 juta ton batu bara. Turun 10 persen dindingkan periode sama di 2021. Kebutuhan batu bara naik lantaran Pemerintah setempat gencar membangun pembangkit listrik tenaga batu bara untuk memastikan ketersediaan listrik saat musim dingin.  "Otomatis, Tiongkok membakar lebih banyak batu bara ketimbang negara-negara lain di dunia. Dampaknya, negara ini menyumbang emisi gas rumah kaca terkait batu bara, hampir 6 persen pada 2022," ungkap Deni.  Sedangkan pada 2020, lanjut Deni, Tiongkok mengekspor sekitar 436 ton batu bara, senilai jutaan dolar. Saat ini, jumlah pembangkit listrik batu bara di terbanyak di dunia, mencapai 1.110 pembangkit. Disusul India dengan 285 pembangkit. Emisi dari pembangkit listrik batu bara di China, menyuburkan Samudra Pasifik Utara dengan nutrisi logam penting bagi kehidupan laut.  Pada 21 September 2021, Presiden Tiongkok, Xi Jinping mengatakan, kepada Majelis Umum PBB, akan meningkatkan dukungan untuk program energi hijau dan rendah karbon di negara berkembang. China juga berjanji tidak membangun pembangkit listrik batu bara baru di luar negeri.  "Tiongkok berinvestasi dalam memperbaiki pembangkit listrik batu bara agar lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan listrik saat beban puncak," kata Zhou Xizhou, seorang analis energi Tiongkok yang sekarang berada di S &amp; P Global.  Sedangkan Yu Aiqun, peneliti Global Energy Monitor, menerangkan bahwa batu bara adalah sumber energi yang murah, kecuali biaya sosial dan lingkungannya. Tiongkok berencana untuk meningkatkan produksi batu bara hingga 2025 untuk menghindari terulangnya kekurangan listrik pada 2022.

BGK Ungkap Penyebab 62 Persen Batu Bara Indonesia Ada di Tiongkok