<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/LANINA-927447638.jpg" alt="Terjadinya fenomena alam La Nina yang mencapai puncak nya sekitar bulan Juli sampai September 2024.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Terjadinya fenomena alam La Nina yang mencapai puncak nya sekitar bulan Juli sampai September 2024.(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memimpin rapat koordinasi jelang pergantian tahun pada Selasa (31/12). Dalam kesempatan tersebut, dia mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi dampak La Nina yang berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015477777/ruben-amorim-berbicara-kepada-joshua-zirkzee-setelah-digantikan-lebih-cepat-sang-pemain-sempat-menangis">Ruben Amorim Berbicara Kepada Joshua Zirkzee Setelah Digantikan Lebih Cepat, Sang Pemain Sempat Menangis</a> Karena itu, Budi Gunawan meminta seluruh jajaran TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan jajarannya untuk bersiap diri mengantisipasi dampak La Nina. Dia menyatakan bahwa hal itu merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan&nbsp; perayaan tahun baru berjalan aman, lancar, dan kondusif. Budi Gunawan ingin seluruh layanan pemerintah tetap hidup dan berjalan optimal. Termasuk diantaranya layanan komunikasi. &ldquo;Kami akan mengintegrasikan laporan harian dari Situation Room di Polkam dan BNPB untuk memastikan langkah antisipasi bencana berjalan selaras dan efektif,&rdquo; ungkap pejabat yang biasa dipanggil BG tersebut.&nbsp; Selain itu, BG turut menyoroti pentingnya pengelolaan arus balik liburan tahun baru yang diperkirakan akan dimulai besok. Seluruh jajaran Polri, TNI, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta otoritas bandara dan pelabuhan diminta memastikan kelancaran arus balik. Pengalaman kemacetan total yang pernah terjadi di Puncak, Bogor, Jawa Barat harus menjadi pelajaran. BG tidak ingin peristiwa serupa terulang kembali. Untuk mendukung kelancaran pengamanan arus balik liburan, BG kembali mengingatkan pentingnya peran ujung tombak pengamanan, termasuk TNI, Polri, BNPT, dan komunitas intelijen. Dia menyatakan bahwa koordinasi, pengecekan, dan tindakan cepat terhadap laporan yang mencurigakan harus menjadi prioritas untuk menghindari kecolongan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015477778/orang-yang-berpenampilan-biasa-biasa-saja-tetapi-dianggap-sangat-menarik-biasanya-menunjukkan-7-perilaku-ini-menurut-psikologi">Orang yang Berpenampilan Biasa-biasa saja Tetapi Dianggap Sangat Menarik Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku ini Menurut Psikologi</a> &ldquo;Semoga kita semua dapat melewati pergantian tahun ini dengan aman, lancar, dan penuh keberkahan,&rdquo; kata mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.&nbsp;

BG mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi dampak La Nina yang berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi.

Menko Polkam Ingatkan Masyarakat Waspada Dampak La Nina Pada Malam Pergantian Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/BG-Rusia-Indonesia2-3124130148.jpeg" alt="Menko Polkam Budi Gunawan dalam acara National Day Rusia di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. (Dok. Kemenko Polkam)" width="100%">
<figcaption>Menko Polkam Budi Gunawan dalam acara National Day Rusia di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. (Dok. Kemenko Polkam)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan turut buka suara atas keributan dan perkelahian massal di Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Dia memastikan bahwa proses hukum terhadap 33 prajurit Batalyon Artileri Medan 2/Kilap Sumagan dilakukan secara transparan.&nbsp; Keterangan tersebut disampaikan oleh Budi Gunawan kepada awak media di Jakarta pada Senin (11/11). Menurut pejabat yang akrab dipanggil BG tersebut, proses hukum sudah berjalan. Kodam I/Bukit Barisan mengerahkan Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan untuk memeriksa para prajurit yang diduga terlibat dalam keributan dan perkelahian massal itu.&nbsp; &rdquo;Proses hukum saat ini sedang berjalan. Ada beberapa oknum anggota Yon Armed (Batalyon Armed 2/Kilap Sumagan) yang diproses. Dan keterangan dari pangdam I /Bukit Barisan bahwa prosesnya akan digelar secara transparan sehingga publik bisa mengawal dan mengikuti perkembangan kasusnya,&rdquo; kata dia.&nbsp; Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menyatakan bahwa semua pihak yang terbukti bersalah bakal diberi sanksi tegas. &rdquo;Dan akan dijamin dan dipastikan bahwa para pelakunya yang terbukti bersalah akan ditindak dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,&rdquo; ucap pejabat yang juga purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir jenderal tersebut.&nbsp; Lebih lanjut, BG menyampaikan, kondisi dan situasi di Kecamatan Sibiru-Biru saat ini sudah kondusif. &rdquo;Situasi saat ini sudah kondusif, ada pun latar belakang yang menjadi penyebab (keributan dan perkelahian) ini masih dalam penyelidikan dari pihak Pomdam I/Bukit Barisan dan kepolisian setempat,&rdquo; terang dia. Dalam keributan itu seorang warga meninggal dunia dan korban lainnya luka-luka.

BG memastikan bahwa proses hukum terhadap 33 prajurit Batalyon Artileri Medan 2/Kilap Sumagan dilakukan secara transparan.

Menko Polkam Budi Gunawan Pastikan Proses Hukum 33 Prajurit TNI di Deli Serdang Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/04/budi-gunawan-2658400880.jpg" alt="Menko Polkam Budi Gunawan menjelaskan pembentukan tujuh desk di bawah Kemenko Polkam pada Senin (4/11). (Humas Kemenko Polkam)" width="100%">
<figcaption>Menko Polkam Budi Gunawan menjelaskan pembentukan tujuh desk di bawah Kemenko Polkam pada Senin (4/11). (Humas Kemenko Polkam)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta para kepala daerah untuk berhati-hati dalam menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi Gunawan meminta para kepala daerah untuk tidak terjebak pada kebijakan yang populis.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015285855/donald-trump-menang-pilpres-as-gapki-sebut-bisa-berdampak-positif-bagi-ekspor-sawit-indonesia">Donald Trump Menang Pilpres AS, Gapki Sebut Bisa Berdampak Positif Bagi Ekspor Sawit Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan-kebijakan yang populis," kata Budi Gunawan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang karib disapa BG itu menyatakan, UMP yang terlalu tinggi dan tidak rasional bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, UMP yang tinggi juga akan menurunkan angka rekrutmen tenaga kerja baru serta mendorong pekerja beralih ke sektor informal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015285847/flavio-silva-kemungkinan-kembali-jadi-winger-saat-persebaya-melawan-persija">Flavio Silva Kemungkinan Kembali Jadi Winger saat Persebaya Melawan Persija</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, kondisi itu menjadi celah bagi perusahaan untuk merekrut pekerja dengan upah yang di bawah UMP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan," cetus BG.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015285843/penelitian-mengungkap-6-manfaat-air-beras-untuk-kecantikan-kulit-dan-rambut-bisa-mencerahkan">Penelitian Mengungkap 6 Manfaat Air Beras untuk Kecantikan Kulit dan Rambut, Bisa Mencerahkan?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain soal UMP, BG juga mengingatkan para kepala daerah untuk bisa menjaga keamanan yang kondusif selama masa Pilkada 2024. Ia meminta setiap kepala daerah melakukan perencanaan dengan detail dan sebaik baiknya menggunakan kontigensi plan untuk mengantisipasi setiap risiko yang berpotensi muncul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan sampai kita terdadak atau panik oleh perkembangan situasi di luar kendali kita," pungkasnya.</div>

Budi Gunawan meminta para kepala daerah untuk berhati-hati dalam menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota 2025

Menko Polkam Budi Gunawan Minta Kepala Daerah Hati-hati Tetapkan UMP 2025 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/IMG_20241022_143246-2349054960.jpg" alt="Menko Polkam Budi Gunawan saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024) (ANTARA/Walda Marison)" width="100%">
<figcaption>Menko Polkam Budi Gunawan saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024) (ANTARA/Walda Marison)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 pada Kamis (7/11). Dalam kesempatan tersebut, Budi Gunawan menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan untuk menunjang program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015285048/hana-bank-gandeng-korea-tourism-organization-dorong-kunjungan-ke-korea-selatan">Hana Bank Gandeng Korea Tourism Organization Dorong Kunjungan ke Korea Selatan</a> Pejabat yang akrab dipanggil BG itu menyampaikan, butuh kerja sama berbagai pihak untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan terjaga dengan baik. &rdquo;Menjaga stabilitas itu membutuhkan kerja sama di antara kita semua. Tidak akan mungkin kita mampu menangani stabilitas ini hanya dengan satu institusi saja,&rdquo; ungkap BG. Karena itu, mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut mengatakan, stabilitas politik dan keamanan menjadi tanggung jawab semua pihak. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. &rdquo;Kita semua yang hadir di sini memiliki tanggung jawab yang sama, tanggung jawab yang besar untuk memastikan stabilitas di wilayahnya masing-masing tetap terjaga,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, BG menyatakan bahwa stabilitas politik dan keamanan juga menjadi penting untuk memastikan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Yakni delapan Asta Cita, 17 program prioritas, serta delapan program quick wins. &rdquo;Terutama program-program makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, dan pemberantasan korupsi,&rdquo; kata dia. Sebagai pimpinan di daerah masing-masing, BG menyatakan bahwa peran para kepala daerah dalam menyukseskan program-program tersebut sangat dibutuhkan. Untuk itu, semua pihak harus bahu-membahu bekerja sama menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah masing-masing.

Budi Gunawan menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan untuk menunjang program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis

Menko Polkam Budi Gunawan Tekankan Pentingnya Stabilitas Politik dan Keamanan untuk Sukseskan Program Prioritas Presiden Prabowo

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/BG-Rusia-Indonesia2-3124130148.jpeg" alt="Menko Polkam Budi Gunawan dalam acara National Day Rusia di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. (Dok. Kemenko Polkam)" width="100%">
<figcaption>Menko Polkam Budi Gunawan dalam acara National Day Rusia di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. (Dok. Kemenko Polkam)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan hadir dalam perayaan National Day Rusia di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Berdasar keterangan resmi Kemenko Polkam pada Selasa siang (5/11), pejabat yang akrab dipanggil BG itu hadir sebagai tamu kehormatan yang mewakili Pemerintah Indonesia.&nbsp; Melalui sambutannya, BG menyampaikan selamat kepada pemerintah dan rakyat Rusia. Selain itu, dia juga mengungkapkan sejarah panjang persahabatan antara Indonesia dengan Rusia. Dia memastikan, kedua negara menghormati hubungan baik yang sudah terbangun sejak lama. Apalagi tahun depan Indonesia dan Rusia menyambut 75 tahun hubungan diplomatik.&nbsp; Dalam kesempatan itu, BG turut menyinggung soal kemitraan strategis antara Indonesia dengan Rusia di berbagai bidang. &rdquo;Kita terus membuat progress dalam perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia, yang akan membawa lebih banyak peluang bisnis,&rdquo; ujar BG.&nbsp; Purnawirawan Polri yang sebelumnya bertugas sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu pun mengaku sangat optimis terhadap peluang peningkatan kerja sama ekonomi di antara kedua negara. Dia percaya peningkatan kerja sama tersebut akan saling menguntungkan Indonesia maupun Rusia. Kehadirannya dalam agenda National Day Rusia mencerminkan komitmen Indonesia.&nbsp; Selain itu, BG juga menyambut baik penerbangan langsung dari Moskow ke Denpasar yang baru saja dibuka. Dia yakin rute penerbangan tersebut akan mendukung sektor pariwisata dan pertukaran budaya antara kedua negara. Lebih dari itu, rute penerbangan baru dari Moskow ke Denpasar dipercaya bakal memperkuat hubungan antarwarga yang sudah terjalin erat.

Menko Polkam Budi Gunawan hadir dalam perayaan National Day Rusia yang dihelat di Hotel Mulia Senayan, Jakarta.

Hadiri National Day Rusia, Menko Polkam Budi Gunawan Singgung Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Ekonomi Eurasia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/ca62cbee-d26d-4204-ba28-6b277d392779-2054699069.jpg" alt="Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan dalam sertijab di Kantor Kemenko Polkam. (Kemenko Polkam)" width="100%">
<figcaption>Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan dalam sertijab di Kantor Kemenko Polkam. (Kemenko Polkam)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyerahkan jabatannya kepada Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan pada Selasa (22/10). Kini Budi Gunawan secara resmi menduduki jabatan menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/015225813/tom-holland-bersama-zendaya-dikonfirmasi-membintangi-spider-man-4-dan-telah-membaca-naskahnya">Tom Holland Bersama Zendaya Dikonfirmasi Membintangi Spider-Man 4 dan Telah Membaca Naskahnya</a> Usai serah terima jabatan dengan Hadi, Budi Gunawan menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Menkopolkam Lodewijk F. Paulus akan menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. &rdquo;Semoga kami berdua mampu mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya,&rdquo; ungkap dia. Pejabat yang biasa dipanggil BG itu mengungkapkan, salah satu hal pertama yang bakal dia lakukan sebagai menko polkam adalah memastikan terciptanya stabilitas keamanan. Khususnya stabilitas keamanan di bidang politik dan keamanan. Menurut dia itu sangat penting bila merujuk situasi geopolitik dunia.&nbsp; &rdquo;Artinya saat ini kondisi memang tidak menentu. Nah oleh karenanya tentu akan memengaruhi rantai pasok dunia, termasuk juga Indonesia. Yaitu di bidang pangan, energi, dan logistik. Itu menjadi prioritas kita,&rdquo; ucap BG. Kedua, lanjut BG, dirinya sebagai menko polkam akan menyelaraskan seluruh program yang ada di kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Polkam. &rdquo;Agar selaras dan mendukung visi, misi, dan program prioritas pemerintahan Pak Prabowo Subianto kedepan. Agar target-target yang telah ditentukan itu tercapai,&rdquo; terang dia.&nbsp;

Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyerahkan jabatannya kepada Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan pada Selasa (22/10).

Dua Prioritas BG Usai Terima Jabatan Menko Polkam dari Hadi Tjahjanto

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/DPR-Gelar-Rapat-Bersama-TNI-Polri-Bahas-Pengamanan-Pelantikan-Presiden-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kiri) saat rapat koordinasi dengan TNI dan Polri terkait pengamanan jelang pelantikan presiden di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (15/10/2019). TNI dan Polri telah menyiapkan 30 ribu personel gab" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kiri) saat rapat koordinasi dengan TNI dan Polri terkait pengamanan jelang pelantikan presiden di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (15/10/2019). TNI dan Polri telah menyiapkan 30 ribu personel gab</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan alias BG dikabarkan hadir mengikuti acara pembekalan calon menteri, calon wakil menteri dan calon kepala badan dan lembaga kabinet Prabowo-Gibran di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10). BG hadir sekitar pukul 07.38 WIB bersama rombongannya dan langsung masuk ke kediaman Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BG termasuk tokoh yang tidak dipanggil Prabowo di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin-Selasa (14-15 Oktober 2024). Pemanggilan tersebut terkait dengan tokoh-tokoh yang bakal menjadi menteri, wamen, kepala badan dan lembaga kabinet Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BG tidak lagi menjabat sebagai Kepala BIN setelah akan digantikan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BG juga merupakan tokoh yang sangat dekat PDIP, bahkan dianggap keluarga oleh PDIP. Kehadiran BG bisa menjadi sinyal kuat PDIP bergabung kabinet Prabowo-Gibran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain BG, terdapat 58 tokoh lainnya yang juga hadir pada pembekalan calon menteri, calon wakil menteri dan calon kepala badan dan lembaga kabinet di Hambalang. Pembekalan akan disampaikan oleh Prabowo dan Gibran yang telah hadir di lokasi.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang sesuai data 59 orang," kata Komandan Detasemen Pengawalan Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Letkol Inf. G. Borlak di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Borlak tak mengungkap daftar tamu yang suhadir tersebut. Dia juga tak mengetahui lebih jauh tamu yang sudah dan belum hadir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami belum tahu karena kami di sini gak megang data yang masuk di atas. Mereka yang di dalem kali ya," ujar Borlak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka yang datang di antaranya Sekjen Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso,&nbsp;Yusril Ihza Mahendra, Nusron Wahid, Budi Santoso, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Raja Juli Antoni, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Agus Subiyanto, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Koordinator Bidang Prekonomian Airlangga Hartarto, aktivis HAM ⁠Natalius Pigai, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

BG termasuk tokoh yang tidak dipanggil Prabowo di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin-Selasa (14-15 Oktober 2024).

Budi Gunawan Dikabarkan Ikut Pembekalan Calon Menteri dan Wamen Kabinet Prabowo-Gibran di Hambalang 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pensiun-dari-polisi-begini-aktivitas-terbaru-bg_m_181117.jpeg" alt="Budi Gunawan saat dilantik jadi Kepala BIN oleh Presiden Jokowi." width="100%">
<figcaption>Budi Gunawan saat dilantik jadi Kepala BIN oleh Presiden Jokowi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa hari setelah tidak aktif lagi menjadi personel Polri, Budi Gunawan masih menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Di samping itu, mantan iakapolri itu kini memiliki kegiatan sosial yang memberikan dampak terhadap dakwah Islam, yakni sebagai Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP-DMI).  Kegiatan pria yang biasa disapa BG itu dimulai setelah dia resmi dilantik sebagai pengurus PP DMI periode 2017-2022 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (12/1).  Dia menuturkan dalam menjalankan tugasnya di DMI akan mengoptimalkan lagi tugas dan mengoptimlkan fungsi masjid sebagai pusat dakwah pengembangan masyarakat dan persatuan umat. "Karena masjid juga menjadi salah satu tempat untuk mencerdaskan dan membangun ekonomi umat," katanya kepada wartawan, Jumat (12/1).  Pensiunan Polri bintang empat ini berahrap DMI tetap pada jalurnya dan tidak dimanfaatkan sebagai alat politik. Lebih dari itu, DMI harus bisa menyatukan umat dan mengembangkan ekonomi kesejahteraan umat.  "Kami harapkan Dewan Masjid Indonesia menjadi pemersatu umat dan tujuan utama adalah mensejahterakan umat," ujarnya.  Kemunculan nama BG belakangan semakin sering, meski dia tidak lagi pejabat penting di Polri. Terbaru Polmark Reseach Center melansir hasil survei terbarunya terkait Pilpres 2019.  Dari survei yang dilakukan itu disebutkan, Pasangan Jokowi-BG mencapai 65 persen pemilih mengungguli pasangan Jokowi-Muhaimin Iskandar (64 persen), Jokowi-Chairul Tanjung (64,6 persen), Jokowi-Agus Harimurti Yudhoyono (63,5 persen), Jokowi-Gatot Nurmantyo (63,1 persen).

Pensiun Dari Polisi, Begini Aktivitas Terbaru BG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/bg-kapolri-kapolda-sumut-dan-gubernur-papua-bertemu-nih-kata-polri_m_157688.jpeg" alt="Brigjen Rikwanto" width="100%">
<figcaption>Brigjen Rikwanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belakangan ini viral foto pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpaw. Banyak yang menilai foto itu kental dengan muatan politis dan syarat kepentingan. Padahal, saat ini Gubernur Papua Lukas Enembe diduga terlibat kasus dugaan korupsi APBD tahun 2013-2016, salah satunya dana anggaran pendidikan beasiswa. Dia juga sempat menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri. Pertemuan itu sendiri telah dibenarkan Mabes Polri. Namun pertemuan itu bukanlah seperti yang dipikirkan banyak orang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Rikwanto mengatakan, pertemuan itu hanya sebatas membahas prihal keamanan wilayah Papua menjelang penyelenggaran Pilkada 2018 mendatang. Jenderal bintang satu ini juga menampik bila pertemuan itu isinya membahas dukungan terhadap Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 serta penandatangan 16 poin komitmen dengan Lukas Enembe selaku Gubenur Papua. &ldquo;Pertemuan itu terkait akan diselenggarakan Pilkada serentak pada 2018, Polri dan BIN memandang perlu dilakukan konsilidasi terutama menyangkut dengan aspek keamanan,&rdquo; kata Rikwanto ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (17/9). Menurut dia, berdasarkan catatan ada beberapa konflik horizontal yang terjadi di Papua akibat dampak dari Pilkada 2017 seperti di Lany Jaya, Intan Jaya dan Puncak Jaya. "Pertemuan antara Kapolri, Kapala BIN, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Irjen Paulus Waterpauw, selaku putra daerah Papua adalah untuk mencari solusi terkait pencegahan, penanganan dan antisipasi konflik horizontal," terang dia. Sementara informasi yang beredar bila pertemuan tertutup itu digelar di kediaman Kepala BIN, Jenderal Budi Gunawan (BG), di Jakarta Selatan. Foto-foto dari pertemuan mereka juga sudah beredar. Kabarnya, awal pertemuan berlangsung pada Selasa (5/9) itu bersifat biasa hanya membahas berbagai isu nasional. Tapi ternyata ada agenda lebih jauh dari itu. Kepala BIN, Budi Gunawan, disebut meminta Lukas menandatangani sebuah kertas berisi 16 poin komitmen. Mulai dari kesetiaan pada NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dan sampai pada komitmen "mengamankan" Joko Widodo dan PDI Perjuangan di Pemilu Serentak tahun 2019. (elf)

BG, Kapolri, Kapolda Sumut dan Gubernur Papua Bertemu, Nih Kata Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/bg-hti-itu-bukan-ormas-islam-tapi-gerakan-politik_m_129742.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dipersoalkannya keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah seakan mendapat sokongan dari Badan Intelijen Negara (BIN). Dari pantauan intelijen tersebut, diketahui HTI bukanlah organisasi dakwah, tapi gerakan politik. Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan menyebutkan, ormas Islam tersebut jelas mau mengubah sistem negara menjadi khilafah. "HTI adalah gerakan transnasional yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi sistem Khilafah," tegasnya melalui pesan singkat yang diterima JawaPos.com, Sabtu (13/5). Dia pun menilai HTI bukanlah gerakan dakwah seperti ormas Islam kebanyakan. "Tapi gerakan politik," sebut pria yang biasa disapa BG itu. Pada kenyataannya, kata dia, HTI dilarang di banyak negara. Baik negara-negara demokrasi, negara Islam, maupun negara yang berpenduduk mayoritas muslim. "Antara lain Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Perancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia, Pakistan," beber mantan wakapolri itu. Oleh karena itu, BG berpendapat bahwa pembubaran HTI dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan atas dasar kepentingan nasional. Yakni, karena eksistensi HTI tidak berlandasan dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. "Negara dapat membubarkan HTI demi menjaga keutuhan bangsa dan NKRI," pungkas BG. (dna/JPG)

BG: HTI Itu Bukan Ormas Islam, Tapi Gerakan Politik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bg

Berita Terkini