<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bestari-barus-maju-kotanya-bahagia-warganya-tidak-tercapai_m_183622.jpeg" alt="Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, menilai rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, merupakan langkah yang tepat dan berani.&nbsp;Menurutnya, bangsa Indonesia perlu menilai Soeharto secara utuh - bukan hanya dari sisi kontroversinya, tapi juga dari kontribusinya yang besar bagi pembangunan nasional. &ldquo;Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus. Ia membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,&rdquo; kata Bestari di Jakarta, Rabu (30/10). Bestari mengkritik sikap sebagian politisi PDIP yang menolak usulan tersebut. Menurutnya, penilaian subjektif satu-dua orang tidak sepatutnya mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan siapa yang layak menerima gelar pahlawan nasional. &ldquo;Pernyataan sikap satu atau dua orang dari PDIP tentu tidak akan mempengaruhi keputusan pemerintah. Saya yakin pemerintah memiliki mekanisme dan pendalaman yang komprehensif. Tim penilai gelar pahlawan sudah meneliti dengan matang, dan siapapun yang akan ditetapkan nantinya pasti telah memenuhi kriteria,&rdquo; tegasnya. Bestari juga menilai, komentar negatif yang disertai kalimat merendahkan terhadap Soeharto menunjukkan pandangan yang tidak objektif terhadap sejarah. &ldquo;Kalimat seperti &lsquo;apa hebatnya Soeharto?&rsquo; itu sangat tidak bijak. Justru kami melihat Soeharto sebagai sosok yang hebat karena berhasil menumpas gerakan 30 September yang menelan banyak korban jiwa dan mengancam keutuhan bangsa. Tanpa langkah tegas itu, mungkin arah sejarah Indonesia akan berbeda,&rdquo; ujarnya. Dia menambahkan, bangsa ini harus belajar menilai masa lalu secara proporsional, bukan dengan dendam politik. &ldquo;Kalau PDIP masih menilai Soeharto dari luka politik 1965 dan Orde Baru, berarti mereka belum siap berdamai dengan sejarah. Reformasi sudah dua dekade lebih berjalan, saatnya kita melihat sejarah dengan kepala dingin,&rdquo; tambahnya. Bestari menutup pernyataannya dengan harapan agar bangsa Indonesia tidak lagi terjebak pada kebencian lama dan tetap waspada terhadap ideologi yang pernah mengancam dasar negara.

Bestari Barus, menilai rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, merupakan langkah yang tepat.

Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Politisi PSI Bestari Barus Singgung PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bestari-barus-semprot-citata-soal-penegakan-tata-ruang-di-jakarta_m_.jpg" alt="Kader Partai Nasdem Bestari Barus. (Dok JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Kader Partai Nasdem Bestari Barus. (Dok JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Politikus Partai Nasdem Bestari Barus meminta Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Suswono, tidak ikut campur urusan partai lain. Sebelumnya Suswono menyinggung masalah etika terkait adanya tujuh politikus partai KIM Plus yang mendukung pasangan Pramono-Rano. &rdquo;Dia kan Cawagub ngapain ngurusin partai lain harus bagaimana,&rdquo; kata Bestari, Jumat (1/11). Menurut Bestari, pernyataan Suswono itu seolah-olah partai KIM Plus harus mengikuti langkah PKS memberikan sanksi kepada politikus yang mendukung pasangan Pramono-Rano. Setiap partai memiliki mekanisme masing-masing dalam menyikapi suatu peristiwa. &rdquo;Saya tersinggung partai saya ikut terseret, partai saya ikut diseret-seret seolah-olah harus mengikuti apa yang dilakukan PKS,&rdquo; kata Bestari Barus. Bestari menyarankan agar Suswono lebih memikirkan pencalonan sebagai Cawagub, ketimbang mengurusi partai lain. Sebaiknya mengurusi materi, jadwal, dan strategi kampanye, agar tidak melakukan blunder atau kesalahan yang dapat mengurangi keterpilihan. &rdquo;You kader PKS urusin aja PKS. You urusin langkah-langkah kampanye, urusan materi kampanye, jadwal, jangan menyampaikan narasi yang menyakiti umat sampai harus mengklarifikasi, sampai harus minta maaf, istigfar. Jangan malah ngurusin partai lain, dia bukan bos di partai lain,&rdquo; tandas Bestari Barus. Adanya politisi KIM yang memberikan dukungan kepada pasangan Pramono-Rano kata Bestari menjadi pertanyaan, apakah Suswono dalam pencalonan menjadi Cawagub DKI melakukan komunikasi yang baik dengan para politikus partai pendukung atau sebaliknya. &rdquo;Suswono yang telah diberikan rekomendasi oleh partai partai seharusnya merangkul banyak pihak untuk memberikan dukungan,&rdquo; ucap Bestari Barus. &rdquo;Barang siapa sudah memberi rekomendasi dirangkul tapi kalau ada yang seperti ini ya jangan langsung reaksioner menegur partai politik. Gak usah panik,&rdquo; ucap Bestari Barus. Bestari menilai, pernyataan Suswono tersebut keluar karena panik. Karena bagaimanapun dukungan tujuh politikus partai KIM akan berpengaruh terhadap dukungan masyarakat. Ditambah lagi Suswono sempat mengeluarkan pernyataan yang kontroversial sehingga harus melakukan klarifikasi. &rdquo;Pasti sangat berpengaruh apalagi sempat salah ngomong, apalagi ramai di medsos sudah pasti, sehingga muncul kepanikan .Tapi harus terkendali, jangan justru membuat statement yang menjadi gaduh,&rdquo; tutur Bestari Barus. Sebelumnya Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menerima silaturahmi tujuh politikus anggota partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Pertemuan itu dilakukan tertutup di kediaman Pramono Anung di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (31/10). Mereka menyatakan dukungan langsung untuk paslon Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Tujuh politikus itu dua orang dari PPP, Partai Nasdem, PSI, PAN, dan dua politikus PKB.&nbsp; Terkait hal tersebut, Suswono menyatakan kekecewaannya. Menurut dia, ketujuh politikus tersebut seharusnya tunduk pada kebijakan partai. Suswono menegaskan, jika politikus PKS yang melakukan itu akan diberikan sanksi tegas karena melanggar etika. &rdquo;Etikanya kalau partai sudah melabuhkan ke pasangan mana, ya seluruh perangkat, apalagi dia anggota dewan,&rdquo; papar Suswono.

Politikus Nasdem minta Cawagub Suswono, tak ikut campur urusan partai lain terkait 7 politikus KIM Plus yang mendukung pasangan lain

Bestari Minta Suswono Tidak Urusi Partai Lain Soal 7 Politisi KIM Dukung Pramono-Rano

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anies-sandi-buat-kebijakan-sesuka-hati-bestari-sarankan-contek-ahok_c_183729.jpeg" alt="Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure><a href="https://jawapos.com/" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://JawaPos.com&amp;source=gmail&amp;ust=1554360311308000&amp;usg=AFQjCNGM-BTcGKFfIRg4ynJVvgjhzIYl8Q">JawaPos.com</a> - Lamanya pembentukan panitia khusus (pansus) di DPRD DKI untuk pemilihan Cawagub DKI, ternyata tidak dipungkiri kalangan dewan. Mereka mengaku saat ini tengah sibuk berkampanye. Hal ini diakui oleh Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. Ia melihat alangkah baiknya bahwa pemilihan pengganti Sandiaga Uno tersebut dilakukan setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Bahkan, Bestari melihat fokus utama rekan-rekannya saat ini tidak pada mencari wakil gubernur pendamping Anies Baswedan. Melainkan lebih kepada berkampanye baik untuk pemenangan calon presiden maupun pemilihan legistalif. "Ya kalau sekarang pansusnya belum diumumkan, baru cuma diwacanakan, setelah itu kan membentuk tata tertib itu juga kan lama ya. Nantilah habis pemilu lah kita juga lagi sibuk pemilu," terang Bestari saat dihubungi, Rabu (3/4). Bestari pun menyatakan bahwa dirinya telah menjadi salah satu yang diutus menjadi anggota pansus oleh partainya. Walau begitu, dirinya akan mengikuti alur yang diberikan dan tidak mau berkomentar banyak sebelum pansus terbentuk secara utuh. "Iya saya masuk jadi anggota pansus. Tapi kumpul saja semua dulu, baru kami bicarakan lagi," tutur Politikus Nasdem tersebut. Untuk diketahui, pembentukan pansus ini sudah berlangsung sejak awal Februari lalu, namun rencana ini tidak berjalan mulus. Sebab, dari sembilan fraksi baru tiga saja yang telah menyerahkan namanya. Saat ini fraksi yang baru mengirimkan nama menjadi anggota Pansus yakni Nasdem diwakili Bestari Barus, Hanura diwakili Muhammad Ongen Sangaji, dan PKS diwakilkan olehAbdurahman Suhaimi. Tersisa enam fraksi yang belum mengirimakan nama.

Sibuk Kampanye, Bestari Sarankan Pemilihan Wagub DKI Setelah Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/anies-keluhkan-tidak-ada-wagub-bestari-orang-sabar-disayang-tuhan_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Proses pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, hingga kini masih menuai tanda&nbsp;tanya. Pasalnya, baik PKS dan Gerindra belum&nbsp;melakukan langkah apa pun&nbsp;untuk&nbsp;kelanjutan&nbsp;proses&nbsp;seleksi. Belum lagi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengeluhkan dirinya kerepotan dalam mengatur jadwal agenda. Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta Bestari Barus meminta agar Anies bersabar. "Ya kan sedang berjalan pansus lagi dibuat sabar aja Pak Gubernur. Sabar, orang sabar disayang Tuhan," ucapnya saat dihubungi, Kamis (28/3). Menurutnya, sudah hal wajar apabila Anies mengeluh namun optimistis bahwa proses pemilihan cawagub DKI akan berjalan cepat. Namun, dia harus melihat realitas bahwa memang proses yang ada memerlukan tahapan panjang. "Gubernur boleh ngomong apa aja tentang optimisme. Cuman hadapilah kenyataan kalau memang membuat mekanisme tata tertib pemilihan, ya memakan waktu. Apalagi sekarang kan lagi pemilu," tuturnya. Bestari bahkan melontarkan pertanyaan menantang, dengan menawarkan diri apabila calon dari PKS maupun Gerindra tidak kompeten dalam proses pemilihan ini. Menurutnya, dirinya lebih mampu dibanding calon lain. "Kalau dari PKS dan Gerindra, saya juga bolehlah jadi wagubnya begitu, saya bersedia. Kalau saya jadi wagub saya akan lebih mampu lah daripada calon-calon yang ada," tandasnya.

Anies Keluhkan Tidak Ada Wagub, Bestari: Orang Sabar Disayang Tuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/anies-putuskan-tarif-mrt-maksimal-rp-14-ribu-bestari-anggap-tidak-sah_m_.jpg" alt="Kereta MRT terparkir di Depo Lebak Bulus" width="100%">
<figcaption>Kereta MRT terparkir di Depo Lebak Bulus</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Keputusan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta yang tiba-tiba berubah dari hasil Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) menuai polemik. Sebab, keputusan diumumkan di luar rapat dan hasil keputusannya pun berbeda. Sebelumnya tarif yang disepakati dalam Rapimgab rata-rata adalah Rp 8.500. Sementara itu, diumumkan kembali tarif MRT dihitung per stasiun yakni RP 10 ribu per 10 kilometer, atau Rp 3.000 untuk tarif terendah dan Rp 14 ribu untuk tarif tertinggi. Ketua fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus pun, menyatakan keberatannya atas perubahan tarif tersebut. Sebab hasil yang diumumkan bukan merupakan kesepakatan bersama. Menurutnya ini adalah kesepakatan dua orang bukan dua lembaga. "Itu saya katakan sesuatu yang tidak benar dan itu tidak dapat dilakukan karena merubah, mengurangi, menambah itu cuma boleh dilakukan lewat rapat yang resmi," tegas Bestari saat dikonfirmasi Rabu (27/3). Apalagi Bestari yang sempat mengajukan tarif sebesar Rp 7.000 untuk MRT Jakarta tersebut, merasa ini adalah tindakan semena-mena. Sebab, kesepakatan yang dilakukan hanya antar dua individu, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edy Marsudi. "Kami dari Fraksi Nasdem tidak pernah memberikan persetujuan atau kewenangan kepada ketua DPRD untuk bersepakat seorang diri dengan gubernur," tegasnya. Maka dari itu, ia melihat bahwa Rapimgab yang digelar pada Senin lalu tidak berdampak apa-apa. Sebab hasil Rapimgab hanya jadi angin lalu saja. Keputusannya pun bisa diputuskan lewat obrolan semata. "Artinya kalau bisa saya katakan perubahan tarif rata-rata dari Rp 8.500 menjadi lebih dari Rp 8.500 adalah tidak sah keputusannya bukan di tangan ketua DPRD dan gubernur harus melalui rapat resmi, kalau nggak ngapain rapat resmi kemarin," pungkasnya.

Anies Putuskan Tarif MRT Maksimal Rp 14 Ribu, Bestari Anggap Tidak Sah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/alasan-lepas-saham-bir-belum-jelas-bestari-ajak-anies-coffee-morning_m_.jpg" alt="Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik pelepasan saham Pemprv DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk masih berlanjut. Bahkan kalangan dewan pun masih belum sepakat untuk melepas saham di perusahaan bir tersebut.&nbsp; Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengaku tidak tahu alasan jelas dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin melepas saham pemprov di pabrik bir itu. Menurutnya&nbsp;belum ada kajian yang pasti soal pelepasan saham. "Saya sampai sekarang belum tahu jelas apa alasannya. Saya minta kepada gubernur, jangan cuma staf tapi ada satu ketika nanti gubernur coffee morning," jelasnya di Gedung DPRD seperti dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL (Jawa Pos Group), Rabu (13/3). Itu sebabnya, Bestari meminta Anies untuk memberikan pemaparan atau kajian secara lengkap terkait rencana pelepasan saham di PT Delta. "Jelas dong. Kan mendirikan dan memberhentikan suatu perusahaan itu harus jelas, harus ada kajian akademiknya. Apa yang menyebabkan itu," jelasnya. Bila sudah ada kajian, pihak DPRD juga lebih cepat memproses antar fraksi. Setelah itu kemudian dapat dinformasikan kepada masyarakat luas. "Jadi terang benderang dulu baru masyarakat kita sampaikan. Baru nanti jauh lebih mudah," tutup Bestari.

Alasan Lepas Saham Bir Belum Jelas, Bestari Ajak Anies Coffee Morning

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bestari-barus-semprot-citata-soal-penegakan-tata-ruang-di-jakarta_m_.jpg" alt="Kader Partai Nasdem Bestari Barus. (Dok JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Kader Partai Nasdem Bestari Barus. (Dok JawaPos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus semprot Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta Benny Agus Chandra. Hal ini karena serapan anggaran yang rendah saat pelaksanaan penyidikan pelanggaran tata ruang senilai Rp 83,4 juta dinilai kurang efektif. Apalagi, di ibu kota banyak sekali bangunan yang melanggar izin. Serapan itu dinilai sangat kurang. Apalagi pada tahun 2018 hanya mencapai 31 persen. Sehingga, dia meminta Dinas Citata untuk lebih keras melakukan penindakan.&nbsp; "Makanya saya kaget hah itu Rp. 80 juta mau ngapain. Jadi di program yang baru saya berharap strict kalo perlu agentnya kita tambah," kata Bestari saat&nbsp; rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta dengan pembahasan serapan anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) tahun 2018, Selasa (19/2). Bestari pun menyinggung soal pembangunan Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat. Dia mempertanyakan apakah pembangunan gedung dengan 10 lantai itu memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Saya tanya sekarang ini (Gedung DPRD DKI) ada IMBnya gak?," tanya Bestari. Bestari juga menilai&nbsp;bangunan di sebelah kanan Pendopo, Balai Kota tidak memiliki IMB.&nbsp;Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI itu meminta agar penindakan tidak hanya dilakukan kepada masyarakat. Tapi juga terhadap gedung-gedung milik pemerintah. Menurutnya masih banyak gedung-gedung pemerintah yang tidak memiliki izin. "Itu sayap kanan yang baru yang disamping pendopo Gubernur itu juga gak ada ijinnya," katanya. Menanggapi Bestari, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Benny Agus Chandra mengakui gedung DPRD DKI belum memiliki IMB. "Setahu saya kayaknya belum pak," ujar Benny. Benny menyatakan akan mengambil langkah jika memang gedung DPRD dan Balai Kota DKI belum memiliki IMB. "Termasuk apakah gedung DPRD atau Balai Kota ada IMB atau nggak. Kalo memang tidak ada bagaimana kita mengadakan IMB. Tetapi diakui dulu," pungkasnya.

Bestari Barus Semprot Citata Soal Penegakan Tata Ruang di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bestari-desak-wali-kota-jaksel-jangan-ngantor-saja_m_.jpg" alt="Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Program Maghrib Mengaji yang tengah berjalan di Jakarta Selatan, nyatanya kurang berefek untuk meminimalisir aksi tawuran. Buktinya, dalam kurun waktu seminggu belakangan, tawuran telah terjadi tiga kali di sekitaran Pasar Rumput. Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus melihat program tersebut belum efektif penerapannya. Sebab, nyatanya tawuran terjadi karena banyaknya warga yang pengangguran dan ekonomi rendah. Bestari pun menyarankan agar Wali Kota Jakarta Selatan Marullah tidak hanya memantau tawuran dari kantor saja, melainkan dapat turun langsung ke lapangan. Sehingga, proses ini mendapat pemecahan masalahnya. "Nggak tepat sasaran (Program Magrib Mengaji). Makanya Wali Kota kalau nggak mampu turun aja. Jangan meremote dari kantor saja, harus turun kelapangan mencari akar masalahnya," tegas Bestari saat dihubungi, Rabu (6/2). Begitupula dengan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakata Abdul Ghoni yang memandang program mengaji ini masih tanggung dan belum maksimal. Sebab, pelaksanaannya baru dilakukan awal-awal. "Iya belum maksimal, kan baru tahun ini dilaksanakan baru awal-awal. Kumpulkan lah dari sisi kanan dan kiri yang bertikai itu, tanya apasih persoalannya. Duduk bareng dan bikin surat perjanjian dari kepolisian bikin jera agar enggak keulang lagi," ungkap Ghoni. Ghoni pun tidak memungkiri tawuran antar warga yang kerap terjadi di Pasar Rumput tersebut dikarenakan masalah 'perut' dan ketimpangan sosial yang tinggi begitupula angka pengangguran. "Orang tawuran itu kan karena perutnya lapar. Kalau perutnya kenyang, nyari duitnya gampang, enggak mungkin terjadi. Pemprov DKI harus mengambil bagian itu penyaluran tenaga kerjanya. Bisa melalui UKM atau apa sajalah" pungkasnya. Untuk diketahui, tiga kali dalam sebulan belakangan terjadi tawuran antara warga yang pertama terjadi pada Sabtu (3/2) yang berimbas pada perusakan halte Transjakarta. Lalu, tawuran kembali terjadi pada Selasa (5/2) sebanyak dua kali sehari yaitu pada sore dan malam hari.

Bestari Desak Wali Kota Jaksel Jangan Ngantor Saja!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/besok-ahok-bebas-bestari-penasaran-gimana-dia-sekarang_m_.jpg" alt="Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Bestari Barus" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Bestari Barus</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Bebasnya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi penantian besar bagi para pendukungnya. Sesuai jadwal Ahok akan bebas dari Rutan Mako Brimob, Depok pada Kamis (24/1) esok. Bahkan, politisi Nasdem Bestari Barus, yang juga merupakan sahabat Ahok pun menantikan kebebasan rekannya itu. Ahok diketahui mendekam di Rutan Mako Brimob karena kasus penistaan agama sejak Mei 2017. "Terakhir komunikasi sudah agak lama juga sih, penasaran bagaimana dia sekarang," ungkapnya kepada JawaPos.com, Rabu (23/1). Walau begitu, Bestari pun mengakui bahwa ia tidak akan menjemput Ahok sebagaimana rekan-rekannya yang lain. Sebab, ia melihat yang akan berada di sekelilingnya saat Ahok bebas adalah keluarganya. "Nggak (ramai) yang jenguk pasti, dia mana suka sih ceremony-ceremony. Paling (keluarga), iya bisa jadi itu saja," jelasnya. Dirinya pun enggan mengomentari terkait mantan istri Ahok,&nbsp;Veronica Tan, apakah juga akan menjemput di Mako Brimob. "(Bu Vero?) saya kira saya nggak akan komentari itu terlalu pribadi ya. Saya kira ada yang jemput pastinya iya, tapi siapa yang jemput ya saya nggak pernah tanya," tandasnya.

Besok Ahok Bebas, Bestari: Penasaran Gimana Dia Sekarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masuk-politik-lagi-bestari-sarankan-ahok-benahi-urusan-pribadi-dulu_m_.jpg" alt="Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.&nbsp;Setelah&nbsp;menjalani masa hukumannya,&nbsp;Ahok dikabarkan&nbsp;akan bebas pada pertengahan Januari 2019. Bahkan rekannya, Djarot Syaiful Hidayat sempat menyatakan Ahok akan bergabung dengan PDIP setelah bebas. Tetapi Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyarankan, agar Ahok menata hidupnya terlebih dahulu sebelum masuk ke dunia politik. "Jadi begini tentu Ahok harus menata dirinya, benahi urusan pribadinya, keluarganya baru terjun lagi ke ranah politik," tutur Bestari saat dihubungi, Kamis (20/12). Bestari melihat pria kelahiran Manggar, Belitung Timur itu dapat menjadi sosok yang berpotensi kembali membangun negeri. Sebab, Ahok sudah berpengalaman menjadi pejabat di legislatif maupun eksekutif. "Ahok tuh pernah bicara kepada saya, setelah bebas dia tak akan lagi masuk ke dunia politik. Jadi ini tidak bisa dipaksa atau dibatasi. Itu pilihan dia. Tapi Ahok boleh lah dia berkarya untuk negeri ini," ungkap Bestari. Ia mengakui sosok Ahok layak untuk masuk ke jajaran kabinet Presiden Joko Widodo apabila kembali menjadi Presiden. Namun, Bestari tidak ingin takabur dan ingin semua terfokus kepada proses dan memantau&nbsp;suksesnya Pilpres 2019. "Masih jauh sekali, karena kampanye pun belum, pemilihan belum, biar Pemilu berlangsung sampai tuntas. Soal kabinet itu pun hak prerogatif Presiden. Sebelum itu, saya ucapkan selamat kepada kawan saya yang akan bebas," pungkasnya.

Masuk Politik Lagi, Bestari Sarankan Ahok Benahi Urusan Pribadi Dulu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bestari barus

Berita Terkini