<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/1000547533-1-456997081.jpg" alt="Ilustrasi upah pekerja. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi upah pekerja. (Freepik)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pemprov Jawa Timur telah menetapkan besaran Upah Minimum untuk 38 Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025. Sebagaimana SK nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tentang UMK di Jatim Tahun 2025.&nbsp; Dalam SK tersebut, 38 kabupaten/kota di Jatim mengalami kenaikan UMK antara 5-7 persen. Wilayah ring 1 (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan), yang semula diusulkan naik 6,5 persen ditetapkan kenaikannya menjadi 5 persen.&nbsp; Sementara daerah di luar ring 1, kenaikannya bervariasi mulai dari 6,5&ndash;7 persen. Dengan begitu, Kota Surabaya menjadi daerah dengan upah minimum tertinggi, yakni Rp 4.961.753. Naik Rp 236.274 dibandik UMK 2024 yang sebesar Rp 4.725.479. Keputusan penetapan UMK oleh Pj Gubernur Jatim itu mendapat respons positif dari kelompok pekerja atau buruh. Salah satunya dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur. "Kami menerima keputusan Pj Gubernur Jatim. Meski ada perbedaan kenaikan UMK di ring 1 dan di luar ring 1 tersebut, untuk memperkecil disparitas upah minimum di Jawa Timur," ujar Wakil Sekretaris FSPMI Nurudin Hidayat, Kamis (19/12). Berikut daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur 2025 &nbsp;dari yang tertinggi ke terendah. <ol> <li>UMK Kota Surabaya Rp 4.961.753</li> <li>UMK Kabupaten Gresik Rp 4.874.133</li> <li>UMK Kabupaten Sidoarjo Rp 4.870.511</li> <li>UMK Kabupaten Pasuruan Rp 4.866.890</li> <li>UMK Kabupaten Mojokerto Rp 4.856.026</li> <li>UMK Kabupaten Malang Rp 3.553.530</li> <li>UMK Kota Malang Rp 3.507.693</li> <li>UMK Kota Batu Rp 3.360.466</li> <li>UMK Kota Pasuruan Rp 3.358.557</li> <li>UMK Kabupaten Jombang Rp 3.137.004</li> <li>UMK Kabupaten Tuban Rp 3.050.400</li> <li>UMK Kota Mojokerto Rp 3.031.000</li> <li>UMK Kabupaten Lamongan Rp 3.012.164</li> <li>UMK Kabupaten Probolinggo Rp 2.989.407</li> <li>UMK Kota Probolinggo Rp 2.876.657</li> <li>UMK Kabupaten Jember Rp 2.838.642</li> <li>UMK&nbsp; Kabupaten Banyuwangi Rp 2.810.139</li> <li>UMK Kota Kediri Rp 2.572.361</li> <li>UMK Kabupaten Bojonegoro Rp 2.525.132</li> <li>UMK Kabupaten Kediri Rp 2.492.811</li> <li>UMK Kota Blitar Rp 2.481.450</li> <li>UMK Kabupaten Tulungagung Rp 2.470.800</li> <li>UMK Kabupaten Lumajang Rp 2.429.764</li> <li>UMK Kota Madiun Rp 2.422.105</li> <li>UMK Kabupaten Blitar Rp 2.413.974</li> <li>UMK Kabupaten Magetan Rp 2.406.719</li> <li>UMK Kabupaten Sumenep Rp 2.406.551</li> <li>UMK Kabupaten Nganjuk Rp 2.405.255</li> <li>UMK Kabupaten Ponorogo Rp 2.402.959</li> <li>UMK Kabupaten Madiun Rp 2.400.321</li> <li>UMK Kabupaten Ngawi Rp 2.397.928</li> <li>UMK Kabupaten Bangkalan Rp 2.397.550</li> <li>UMK Kabupaten Trenggalek Rp 2.378.784</li> <li>UMK Kabupaten Pamekasan Rp 2.376.614</li> <li>UMK Kabupaten Pacitan Rp 2.364.287</li> <li>UMK Kabupaten Bondowoso Rp 2.347.359</li> <li>UMK Kabupaten Sampang Rp 2.335.661</li> <li>UMK Kabupaten Situbondo Rp 2.335.209</li> </ol> Itulah daftar UMK di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang baru akan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

Pemprov Jawa Timur telah menetapkan besaran Upah Minimum untuk 38 Kabupaten/Kota (UMK) di Jatim untuk tahun 2025.

Resmi! Ini Daftar Besaran UMK untuk 38 Kabupaten/Kota di Jatim Tahun 2025, Surabaya Tidak Jadi Rp 5 Juta   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah resmi menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2025 naik sebesar 6,5 persen. Dengan kenaikan 6,5 persen, simak prediksi besaran UMK di daerah pusat industri di Surabaya, Gresik, Cilegon, dan Karawang. Kenaikan UMK 2025 sebesar 6,5 persen tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025, yang baru diterbitkan Rabu (4/12) kemarin. Dalam aturan itu disebutkan bahwa UMK 2025 paling lambat diumumkan pada tanggal 18 Desember 2024. Adapun kenaikan UMK sebesar 6,5 persen secara resmi berlaku mulai 1 Januari 2025. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian dan konsultasi publik terkait kenaikan upah minimum. Dengan melibatkan perwakilan organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh melalui lembaga kerja sama (LKS) tripartit nasional, juga dewan pengupahan nasional melalui proses meaningful participation. "Rata-rata kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5 persen, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis (5/12). Untuk diketahui, formula penghitungan UMK 2025 menggunakan rumus UMK 2024 ditambah dengan nilai kenaikan UMK 2025 sebesar 6,5 persen. Sebagai contoh, UMK 2024 Kota Bekasi ditetapkan Rp 5.343.430, di mana 6,5 persen dari UMK 2024 adalah sebesar Rp 347.322. Maka jika ditotal UMK 2025 Kota Bekasi jadi sebesar Rp 5.690.752. Begitu pula Kabupaten Sidoarjo, di mana UMK 2024 ditetapkan sebesar Rp 4.638.582. Dengan kenaikan 6,5 persen, maka UMK Kabupaten Sidoarjo akan naik sebesar Rp 301.508 sehingga menjadi Rp 4.940.090. Berikut prediksi besaran UMK di daerah pusat industri di Surabaya, Gresik, Cilegon, dan Karawang. UMK Surabaya 2025 UMK Surabaya 2024 sebesar Rp 4.725.479, di mana 6,5 persen dari UMK 2024 adalah sebesar Rp 307.156. Maka jika ditotal, UMK 2025 Kota Surabaya diprediksi naik menjadi sebesar Rp 5.032.635. UMK Gresik 2025 UMK Gresik 2024 sebesar Rp 4.642.031, di mana 6,5 persen dari UMK 2024 adalah sebesar Rp 301.732. Maka jika ditotal, UMK 2025 Kabupaten Gresik diprediksi naik menjadi sebesar Rp 4.943.763. UMK Cilegon 2025 UMK Cilegon 2024 sebesar Rp 4.815.102, di mana 6,5 persen dari UMK 2024 adalah sebesar Rp 312.981. Maka jika ditotal, UMK 2025 Kota Cilegon diprediksi naik menjadi sebesar Rp 5.128.083. UMK Karawang 2025 UMK Karawang 2024 sebesar Rp 5.257.834, di mana 6,5 persen dari UMK 2024 adalah sebesar Rp 341.759. Maka jika ditotal, UMK 2025 kabupaten Karawang diprediksi naik menjadi sebesar Rp 5.599.593.

Dengan kenaikan upah minimum 6,5 persen, simak prediksi besaran UMK di daerah pusat industri di Surabaya, Gresik, Cilegon, dan Karawang.

Upah Minimum 2025 Resmi Naik 6,5 Persen, Ini Prediksi Besaran UMK Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Cilegon, dan Karawang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa secara resmi mengumumkan penetapan upah minimum di 38 kabupaten/ kota (UMK) wilayah provinsi setempat tahun 2023. Penetapan UMK tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tertanggal 7 Desember 2022.  "Penetapan itu telah mempertimbangkan kondisi riil mulai dari inflasi tahunan bulan November 2022 sebesar 6,62 persen year on year (yoy), pertumbuhan ekonomi tahunan triwulan III-2022 sebesar 5,58 persen (yoy), kenaikan harga bahan bakar minyak, serta kenaikan harga bahan pokok," kata Khofifah dalam keterangan tertulis di Surabaya, Jumat (9/12).  Selain itu, lanjut dia, juga berdasarkan perhitungan formula dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, serta mempedomani Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.  Lima daerah di wilayah yang disebut sebagai Ring I Jatim tercatat UMK paling tinggi, dengan kisaran Rp 4,5 jutaan, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto.  Empat daerah di wilayah yang biasa disebut sebagai Ring II Jatim, UMK-nya di kisaran Rp 3 jutaan, yaitu Kota Malang, Pasuruan, Batu dan Kabupaten Malang.  Sedangkan sebanyak 14 daerah kabupaten/kota tercatat UMK-nya paling rendah di kisaran Rp 2,1 jutaan, yaitu Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Sumenep, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Bondowoso, Magetan, Bangkalan, Ponorogo, Trenggalek, Situbondo, Pamekasan dan Sampang.  Dengan telah ditetapkannya UMK tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta semua pihak untuk menjaga suasana yang kondusif- produktif terutama bagi seluruh pemangku kepentingan di Jatim.  "Keputusan dalam hal kenaikan besaran UMK di Jatim tahun 2023 ini telah mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi pekerja, serta menjaga keberlangsungan investasi dan produktifitas serta kondusifitas ketenagakerjaan. Dengan demikian diharapkan seluruh pemangku kepentingan memperhatikan serta menerapkan ketentuan tersebut dengan seksama," ujar Khofifah.  Gubernur Khofifah mengimbau, kepada perusahaan atau industri agar segera menyesuaikan penetapan gaji para karyawannya per tanggal 1 Januari 2023. Mantan Menteri Sosial itu menegaskan pengawasan skema pembayaran upah karyawan akan diperhatikan secara ketat.  "Ada mekanisme sanksi sesuai dengan perundang-undangan bagi perusahaan yang melanggar," kata Khofifah.  Dengan pengawasan tersebut, Khofifah berharap UMK tahun 2023 menjadi salah satu sumber kesejahteraan para buruh di Jatim.  Berikut adalah rincian data besaran UMK di 38 Kota/Kabupaten Jatim:  1. Kota Surabaya: Rp 4.525.479 2. Kabupaten Gresik: Rp 4.522.030 3. Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.518.581 4. Kabupaten Pasuruan: Rp 4.515.133 5. Kabupaten Mojokerto: Rp 4.504.787 6. Kabupaten Malang: Rp 3.268.275 7. Kota Malang: Rp 3.194.143 8. Kota Pasuruan: Rp 3.038.837 9. Kota Batu: Rp 3.030.367 10. Kabupaten Jombang: Rp 2.854.095 11. Kabupaten Probolinggo: Rp 2.753.265 12. Kabupaten Tuban: Rp 2.739.224 13. Kota Mojokerto: Rp 2.710.452 14. Kabupaten Lamongan: Rp 2.701.977 15. Kota Probolinggo: Rp 2.576.240 16. Kabupaten Jember: Rp 2.555.662 17. Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.528.899 18. Kota Kediri: Rp 2.318.116 19. Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.279.568 20. Kabupaten Kediri: Rp 2.243.422 21. Kota Blitar: Rp 2.239.024 22. Kabupaten Tulungagung: Rp 2.229.358 23. Kabupaten Blitar: Rp 2.215.071 24. Kabupaten Lumajang: Rp 2.200.607 25. Kota Madiun: Rp 2.190.216 26. Kabupaten Sumenep: Rp 2.176.819 27. Kabupaten Nganjuk: Rp 2.167.007 28. Kabupaten Ngawi: Rp 2.158.844 29. Kabupaten Pacitan: Rp 2.157.270 30. Kabupaten Bondowoso: Rp 2.154.504 31. Kabupaten Madiun: Rp 2.154.251 32. Kabupaten Magetan: Rp 2.153.062 33. Kabupaten Bangkalan: Rp 2.152.450 34. Kabupaten Ponorogo: Rp 2.149.709 35. Kabupaten Trenggalek: Rp 2.139.426 36. Kabupaten Situbondo: Rp 2.137.025 37. Kabupaten Pamekasan: Rp 2.133.655 38. Kabupaten Sampang: Rp 2.114.335

Gubernur Jatim Khofifah Umumkan UMK 2023 di 38 Daerah, Ini Besarannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/2018-umk-batam-rp-3523427-mau-kerja-di-mana_m_165666.jpeg" alt="Ilustrasi Upah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah sudah menggodok rencana kenaikan upah minimum provinsi (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/31/165679/ump-naik-saat-ekonomi-muram" target="_blank">UMP</a>) dan upah minimum kabupaten/kota. Angkanya beragam di setiap daerah. Di Kota Batam UMK 2018 angkanya cukup menggembirakan, yakni Rp 3.523.427. Angka itu ditetapkan setelah adanya kesepakatan rapat dewan pengupahan kota yang dihadiri pengusaha dan perwakilan serikat pekerja, "Hasilnya sudah kami sampaikan kepada Wali Kota Batam Muhammad Rudi Kamis (27/10). Apakah sudah diproses atau seperti apa, kami belum terima informasi lagi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti, kemarin (30/10). Menurut mantan kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam itu, penyampaian hasil rapat tersebut diharapkan bisa menjadi pertimbangan untuk mengusulkan UMK Batam kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun untuk ditetapkan. Dia menjelaskan, berdasarkan hasil rapat itu, pada dasarnya semua menyetujui angka tersebut. Namun, mereka mengajukan beberapa usulan dalam pembahasan UMK Batam, antara lain menolak penetapan UMP Batam berdasar PP No 78 Tahun 2015. "Hingga saat ini mereka masih menolak, tapi intinya kemarin kami sudah sepakat dengan angka tersebut. Makanya, langsung kami serahkan kepada pimpinan," ujarnya. "Mereka minta kami (Wali Kota dan Gubernur, Red) untuk memfasilitasi pembentukan asosiasi ini," ujar Rudi. Rudi menambahkan, pembahasan UMK Batam 2018 berjalan lancar. Kenaikan 8,71 persen tersebut membuat UMK Batam naik dari Rp 3.241.125 menjadi Rp 3.523.427 per bulan.&nbsp;

2018, UMK Batam Rp 3.523.427, Mau Kerja di Mana?

besaran umk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#besaran umk

Berita Terkini

Resmi! Ini Daftar Besaran UMK untuk 38 Kabupaten/Kota di Jatim Tahun 2025, Surabaya Tidak Jadi Rp 5 Juta

Upah Minimum 2025 Resmi Naik 6,5 Persen, Ini Prediksi Besaran UMK Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Cilegon, dan Karawang

Gubernur Jatim Khofifah Umumkan UMK 2023 di 38 Daerah, Ini Besarannya

2018, UMK Batam Rp 3.523.427, Mau Kerja di Mana?

Download Aplikasi JawaPos.com