<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/wJ0m3PhMY0MFExF6y99FjtwvLVtOcFOSmtQPmVik-1-921491881.jpg" alt="KRI Belati-622 akan menjadi kapal perang baru TNI AL. Kapal buatan dalam negeri itu bakal memperkuat jajaran Koarmada III di Papua. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KRI Belati-622 akan menjadi kapal perang baru TNI AL. Kapal buatan dalam negeri itu bakal memperkuat jajaran Koarmada III di Papua. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - TNI AL segera menerima kapal perang bernama KRI Belati-622. Kapal buatan dalam negeri itu nantinya akan menggantikan KRI Rencong untuk bertugas di Perairan Papua. Persisnya di bawah Komando Armada (Koarmada) III.&nbsp; Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa hari ini (1/10), kapal yang diproduksi oleh PT Tesco Indomaritim itu baru saja diberi nama. Kapal tersebut menambah deretan Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 meter milik Angkatan Laut. &rdquo;Mudah-mudahan pada akhir Oktober ini bisa selesai dan kemudian nanti akan ditugaskan untuk memperkuat jajaran Koarmada III sebagai Kapal Cepat Rudal,&rdquo; kata Ali kepada awak media di Jakarta. Menurut Ali, KCR 60 meter tersebut dibangun selama 34 bulan atau nyaris 3 tahun. Dalam proses pembangunannya, terlibat tangan-tangan terampil pemuda dan pemudi Indonesia. Anak-anak muda itu bekerja sama dengan beberapa produsen alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Turkiye.&nbsp; &rdquo;Ini kerja sama juga dengan beberapa perusahaan asing, terutama masalah persenjataannya. Persenjataannya kita bersama dengan Aselsan, Roketsan, dan Havelsan dari Turki,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Ali mengakui, TNI AL sengaja menempatkan KRI Belati-622 di bawah jajaran Koarmada III. Tujuannya agar armada baru Angkatan Laut itu semakin kuat. Apalagi Koarmada III bertugas di wilayah timur Indonesia yang membutuhkan pengawasan kuat. &rdquo;Sekarang kami mulai melengkapi Koarmada III dengan kapal-kapal baru. Karena Indonesia bagian timur itu kan armadanya baru, kapal-kapalnya juga tidak sebanyak di dua armada yang ke-1 dan ke-2,&rdquo; terang Ali.&nbsp; Sebagai kapal perang jenis KCR 60 meter, KRI Belati-622 memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bergerak cepat. Sehingga kapal tersebut cocok digunakan untuk melaksanakan patroli perairan. Apalagi sistem senjata yang disematkan pada kapal itu juga cukup mumpuni. &nbsp; &nbsp;

TNI AL resmi memperkenalkan KRI Belati-622, kapal perang buatan dalam negeri untuk memperkuat Koarmada III di Papua.

Kapal Perang Baru TNI AL KRI Belati-622 Segera Melaut, Bakal Bertugas di Perairan Papua Gantikan KRI Rencong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/TvYp9OHj8vvQyBHxc0aGj6ITxPrQu0Aka3KisSqh-1-461328893.jpg" alt="KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengantarkan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita untuk melaksanakan tugas di Mabes TNI. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengantarkan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita untuk melaksanakan tugas di Mabes TNI. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jenderal Tandyo Budi Revita kini sudah resmi bertugas sebagai wakil panglima TNI. Dia menanggalkan jabatan lamanya, wakil kepala staf angkatan darat (wakasad). Hari ini, Selasa (19/8), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengantarkan Jenderal Tandyo ke medan tugas baru.&nbsp; Melalui tradisi pengantaran tugas yang dipimpin langsung oleh Maruli, Tandyo secara resmi meninggalkan Markas Besar TNI AD (Mabesad). Dalam kesempatan tersebut, Tandyo menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran prajurit TNI AD yang telah membantunya bertugas. &rdquo;Saya mohon maaf apabila dalam perbuatan, tutur kata, tingkah laku dan juga belum bisa berkontribusi secara maksimal terhadap TNI Angkatan Darat, dan sekali lagi itu adalah kekurangan saya pribadi. Dan kalau itu adalah sesuatu yang bisa dihasilkan karya Angkatan Darat, itu adalah kerja bersama-sama karena tidak ada suatu produk yang dihasilkan oleh orang-perorang,&rdquo; kata dia saat menyampaikan salam perpisahan. Tandyo menyampaikan, yang paling penting bagi TNI adalah komitmen seluruh prajurit dalam memperkuat sistem pertahanan negara. Hal itu sejalan dengan langkah yang diambil oleh &nbsp;Presiden Prabowo Subianto melalui program pembentukan dan pemekaran satuan TNI.&nbsp; &rdquo;Kita memiliki sishankamrata dengan doktrin turunannya, yaitu sistem pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau strategis yang harus kita bangun bersama. Hal ini telah terbukti, dalam kurun waktu 390 hari masa kepemimpinannya, presiden mampu mewujudkan pembangunan 100 batalyon baru. Inilah implementasi nyata dari sishankamrata,&rdquo; jelasnya. Sebelum meninggalkan Mabesad, Tandyo melakukan penghormatan dan penciuman Panji TNI AD, Kartika Eka Paksi. Prosesi tersebut menjadi simbol pengabdian, loyalitas, serta tekad menjaga kejayaan TNI AD. Tradisi itu sekaligus menegaskan bahwa setiap langkah pengabdian seorang prajurit selalu berpulang pada komitmen untuk menjaga kehormatan dan kejayaan bangsa. &nbsp; &nbsp;

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita kini resmi menjabat sebagai wakil panglima TNI, disertai tradisi pengantaran tugas.

KSAD Maruli Simanjuntak Antarkan Jenderal Tandyo Bertugas di Mabes TNI, Ditunjuk Sebagai Wakil Panglima TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/29/JKT_ROBOT-HUMANOID-POLRI_HANUNG-HAMBARA_28062025-10-3017224836.jpg" alt="Sejumlah personel Polri mempersiapkan robot humanoid dan robot anjing untuk mengikuti gladi kotor HUT Polri di Lapangan Monas, Sabtu (28/06/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah personel Polri mempersiapkan robot humanoid dan robot anjing untuk mengikuti gladi kotor HUT Polri di Lapangan Monas, Sabtu (28/06/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kehadiran robot polisi dalam gladi kotor acara Hari Bhayangkara ke-79 di Monas, Jakarta Pusat (Jakpus) pekan lalu menyedot perhatian masyarakat. Bahkan, Korps Bhayangkara mengumumkan target penggunaan robot polisi pada 2030 untuk berbagai tugas kepolisian melayani masyarakat. <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016205748/12-tanggal-lahir-mengeluarkan-aura-bercahaya-penarik-rezeki-usai-bulan-suro-di-juli-2025">12 Tanggal Lahir Mengeluarkan Aura Bercahaya Penarik Rezeki Usai Bulan Suro di Juli 2025</a></div> Robot-robot yang dimaksud adalah robot humanoid, robot dog, robot tank, ropi, hingga robot agriculture. Tujuan penggunaan robot, kecanggihan hingga sumber anggaran pengadaan robot-robot tersebut menjadi pembahasan. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan kehadiran robot menjadi gambaran modernisasi Polri. Sandi menuturkan kepolisian di negara-negara maju sudah mulai menggunakan robot, bahkan beberapa negara di kawasan ASEAN juga telah bersiap untuk menggunakan robot dalam rangka memaksimalkan kinerja. "Antusias masyarakat terhadap demo robot saat gladi Hari Bhayangkara ke-79 di Monas benar-benar luar ekspektasi kami. Kami sangat berterima kasih khususnya kepada para orang tua yang telah mengajak anak-anak mereka untuk menyaksikan secara langsung robot humanoid, robodog, dan ropi. Dari hari ke hari Monas ramai dengan masyarakat yang mau melihat robot tersebut. Tapi kami tentu pahami betul masyarakat bertanya-tanya untuk apa robot-robot ini?" kata Sandi kepada wartawan, Senin (30/6). Sandi menuturkan Polri berupaya adaptif dengan perkembangan teknologi dengan mengedepankan kemitraan serta kolaborasi bersama seluruh komponen anak bangsa. Di sisi yang lain pengembangan robot juga disebut sejalan dengan penguatan SDM, sains, dan teknologi yang termaktub dalam Asta Cita Presiden. "Tahun 2030 'wajah' kepolisian di sejumlah negara akan diwarnai kehadiran robot-robot yang dinilai efektif untuk tugas kepolisian. Thailand sudah memperkenalkan robot humanoidnya, Dubai sudah men-declare juga soal pemanfaatan robot untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Bahkan Cina sudah uji coba robot polisi untuk patroli. Singapura mengembangkan kecoak cyborg untuk kegiatan SAR (search and rescue)," papar Sandi. Dia menjelaskan dalam rencana strategis Polri tahun 2025 hingga 2045, kehadiran robot-robot tersebut telah dibahas. Bahkan untuk anggaran tahun 2026, Polri telah memasukan pengadaan robodog. "Renstra Polri 2025 sd 2045 tentang penggunaan robot dalam membantu tugas-tugas Polri sudah ada. Tahun 2026 sudah dianggarkan untuk robodog, kegunaan sama dengan K9, untuk mendeteksi bahan-bahan dan benda-benda berbahaya, namun lebih efektif karena tidak perlu kita beri makan setiap hari, tidak perlu proses latihan dengan tenaga pawang, tahan cuaca ekstrem dan sebagainya," terang Sandi. Lebih jauh, Sandi menjelaskan robot humanoid efektif untuk teknologi pemindaian wajah dan pemantauan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Sandi juga menyebutkan bahwa robot tersebut dapat lebih dinamis karena memiliki kemampuan bergerak bebas dan pandangan 360 derajat. "Untuk robot humanoid hampir sama, untuk melakukan scanning, identifikasi biometrik Polri, pengenalan wajah di tempat-tempat keramaian, dan untuk pemantauan pada jalur-jalur rawan pelanggaran lalu lintas. Seperti saya sampaikan, robot tersebut sudah dipakai oleh Kepolisian China untuk membantu patroli kepolisian, Dubai juga sudah menggunakan robot untuk memberikan pelayanan perpanjangan SIM dan lainnya," jelas Sandi. Polri juga berharap robot-robot dapat berfungsi untuk pengawasan dan pemantauan di lokasi berbahaya seperti gedung terbengkalai atau area bencana; penanganan situasi berbahaya termasuk penjinakan bahan peledak dan penyanderaan; pencarian dan penyelamatan korban dalam bencana alam maupun kebakaran. Yang menjadi harapan juga robot-robot dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan tugas-tugas kepolisian dalam rangka harkamtibmas, pelayanan publik maupun penegakkan hukum yang lebih presisi, humanis, transparan dan akuntabel. Sementara itu, Direktur Utama PT SARI Teknologi Yohanes Kurnia Widjaja menambahkan robot-robot karya anak bangsa ini dihadirkan sesuai tantangan tugas Polri. Dia memberi gambaran soal robot K9 dan humanoid.&nbsp;"Kami membangun teknologi ini dengan menyesuaikan kebutuhan unik Polri," ujarnya. Dia memberikan contoh, robot K9 atau i-K9 mampu bertahan selama 8 jam di cuaca ekstrem. Robot tersebut juga terintegrasi dengan AI. "Contoh robot i- K9 kedepannya mampu bertahan 8 jam dalam cuaca ekstrem dan terintegrasi AI behavior analysis," ujarnya. (*)

Polri menargetkan penggunaan robot polisi untuk melayani masyarakat pada tahun 2030, mencakup berbagai jenis robot untuk tugas kepolisian.

Polri Targetkan Robot Polisi akan Bertugas pada 2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/IMG_9026-1-2765651848.jpg" alt="Komandan PMPP TNI Mayjen TNI Taufik Budi Santoso memastikan TNI tetap kirim pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon. (PMPP TNI)" width="100%">
<figcaption>Komandan PMPP TNI Mayjen TNI Taufik Budi Santoso memastikan TNI tetap kirim pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon. (PMPP TNI)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Mayjen TNI Taufik Budi Santoso memastikan, persiapan pergantian Satuan Tugas United Nations Interim Force in Lebanon (Satgas UNIFIL) tetap berjalan seperti biasa. Mereka tidak terpengaruh oleh konflik di wilayah Lebanon Selatan yang masih terjadi. Penjelasan tersebut disampaikan Taufik kepada awak media di Jakarta pada Selasa (26/11). &rdquo;Persiapan pergantian pasukan di Lebanon tetap jalan terus sesuai dengan rencana kita meskipun kita juga harus memonitor perkembangan situasi di Lebanon,&rdquo; terangnya. Meski sudah ada pasukan penjaga perdamaian yang sudah menarik pasukan dari Lebanon, TNI tidak gentar. Taufik menyampaikan bahwa keputusan menarik mundur pasukan penjaga perdamaian harus sesuai dengan mandat United Nations (UN). &rdquo;Ditarik atau tidak kita harus nurut mandat dari UN. Tapi, sejauh ini anak-anak kita (para prajurit TNI) di sana aman,&rdquo; jelasnya. Mereka tetap bertugas seperti biasa dan sebagaimana mestinya.&nbsp; Sebagaimana diketahui, konflik di Lebanon Selatan masih terus terjadi dan memanas. Aksi saling serang antara Israel Defense Force (IDF) dengan Hizbullah membuat daerah perbatasan Lebanon dan Israel itu menjadi medan pertempuran. Argentina menjadi negara pertama yang menarik pasukannya dari wilayah konflik tersebut. Sebelumnya, beberapa prajurit TNI yang bertugas di Lebanon sempat terluka akibat serangan Tank Merkava milik IDF ke Markas UNIFIL. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto saat dikonfirmasi JawaPos.com pada Senin malam (14/10) menyampaikan, pihaknya juga mendapat informasi terkait penerobosan yang dilakukan oleh IDF ke Markas UNIFIL di Lebanon Selatan.&nbsp; Namun dia memastikan seluruh pasukan penjaga perdamaian, termasuk dari TNI, dalam keadaan aman. &rdquo;Kejadian tersebut bukan pada posisi Pasukan Konga. Hal itu sudah dilaporkan kepada Force Commander UNIFIL. Akibat kejadian tersebut seluruh anggota dinyatakan aman,&rdquo; ungkap Hariyanto.&nbsp;

Pergantian Satgas United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) tetap berjalan seperti biasa, tak terpengaruh konflik di Lebanon Selatan.

Situasi Panas Tak Bikin TNI Gentar, Bukannya Tarik Pasukan, Malah Siapkan Pasukan Baru untuk Bertugas di Lebanon Selatan    

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/logo-idi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Yovita Arie Mangesti menilai kode etik dan disiplin belum dianggap sempurna bagi dokter dalam menjalankan prinsip kehati-hatian saat bertugas.  "Sarana etik dan disiplin ini juga belum dianggap sempurna untuk menimbulkan efek jera," kata Yovita, saat menjadi pembicara dalam webinar yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Ahli Hukum Kedokteran dan Kesehatan Indonesia Cabang Jawa Tengah, di Semarang, Minggu ().  Karena itu, kata dia, meski tidak sempurna, hukum menjadi sarana penting untuk melindungi kepentingan masyarakat dan dokter itu sendiri.  Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jawa Tengah dr Djoko Widyarto menyatakan, hasil pemeriksaan disiplin dan etik dokter yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam menangani pasien, bisa menjadi alat bukti dalam proses pidana yang ditangani kepolisian. "Jika melihat Pasal 184 KUHP, berkas pemeriksaan disiplin dan etik bisa digunakan sebagai salah satu alat bukti," katanya pula.  Berkas pemeriksaan tersebut, lanjut dia, termasuk sebagai alat bukti surat yang bisa digunakan kepolisian ketika menangani perkara pidana. Ia menjelaskan pelanggaran disiplin seorang dokter masuk dalam lingkaran pelanggaran etik. "Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka menjadi kewenangan kepolisian dalam menanganinya," kata dia lagi. (*)

Kode Etik dan Disiplin Tak Jamin Dokter Berhati-hati dalam Tugas

bertugas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bertugas

Berita Terkini

Kapal Perang Baru TNI AL KRI Belati-622 Segera Melaut, Bakal Bertugas di Perairan Papua Gantikan KRI Rencong

KSAD Maruli Simanjuntak Antarkan Jenderal Tandyo Bertugas di Mabes TNI, Ditunjuk Sebagai Wakil Panglima TNI

Polri Targetkan Robot Polisi akan Bertugas pada 2030

Situasi Panas Tak Bikin TNI Gentar, Bukannya Tarik Pasukan, Malah Siapkan Pasukan Baru untuk Bertugas di Lebanon Selatan

Kode Etik dan Disiplin Tak Jamin Dokter Berhati-hati dalam Tugas

Download Aplikasi JawaPos.com