<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/menag5-1939658841.jpg" alt="Menag Nasaruddin Umar mendapatkan respons positif dari kalangan travel soal usulan haji dan umrah lewat jalur laut. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menag Nasaruddin Umar mendapatkan respons positif dari kalangan travel soal usulan haji dan umrah lewat jalur laut. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Wacana haji maupun umrah lewat jalur laut yang disuarakan Menag Nasaruddin Umar mendapatkan respons positif dari kalangan travel. Diantaranya disampaikan oleh Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) Wawan Suhada. "Pada prinsipnya kami menyikapi usulan jalur laut patut dicoba," katanya saat dihubungi Kamis (10/7). Namun, dia mengatakan pelaksanaan haji maupun umrah lewat jalur laut banyak tantangannya. Pertama adalah durasinya. Perjalanan ke Arab Saudi dengan pesawat jauh lebih cepat dibandingkan dari jalur laut. Kemudian secara biaya, haji lewat jalur udara relatif terjangkau. Wawan mengatakan haji dan umrah lewat jalur laut patut untuk dicoba. Namun tidak boleh dipaksakan. "Artinya sebagai alternatif," katanya. Jadi, masyarakat atau calon jemaah yang menentukan. Apakah mau memilih lewat jalur laut atau udara. Dia juga mengatakan, perjalanan dari Indonesia ke Saudi memakan waktu berhari-hari. Maka harus dipikirkan juga kegiatan selama dalam perjalanan. Misalnya diisi dengan pengajian atau sejenisnya. Menurut Wawan, panjangnya durasi perjalanan laut menuju Saudi akan berdampak dengan biaya selama perjalanan. Jadi, belum bisa dipastikan haji lewat jalur laut bakal lebih murah dibandingkan lewat udara. Ditemui terpisah, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan, bahwa perjalanan umrah dan haji melalui jalur laut ini sebetulnya sudah lama diwacanakan. Namun, sejauh ini masih banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk menjadikan jalur laut ini sebagai salah satu opsi transportasi dalam pelaksanaan haji dan umrah. Sejatinya, pemberangkatan haji dengan menggunakan jalur laut pun bukan hal baru. Menurut Menag, dulu, jamaah haji diangkut dengan menggunakan KM Belle Abeto hingga Gunung Djati. Tapi, saat itu, waktu yang dibutuhkan pun cukup lama. Yakni mencapai tiga hingga empat bulan. Hal ini yang kemudian masih jadi salah satu bahan pertimbangan terkait wacana menghidupkan jalur ini kembali. "Nah, sekarang ini mungkin kapalnya lebih cepat ya. Tapi, kita masih banyak pertimbangan," ungkapnya ditemui usai rapat tingkat menteri (RTM) soal penanganan kekerasan pada perempuan dan anak di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (10/7). Beda dari Indonesia yang masih banyak pertimbangan, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta itu menyebut bahwa negara tetangga seperti Malaysia telah terlebih dahulu mengeksplorasi penggunaan transportasi laut untuk jamaah umrah dan haji ini.&nbsp;Atau, misalnya, negara-negara yang memang secara geografis lebih dekat dengan Saudi. Sehingga, jalur laut merupakan opsi utama yang bisa digunakan. "Misalnya di Mesir, rata-rata jamaah hajinya itu lebih dekat pakai laut ya. Kayak naik feri aja kan. Tapi kita kan jauh ya. Dan nantilah kita lihat penyelenggarannya yang akan datang," paparnya. Disinggung soal efisiensi pembiayaan, Menag mengatakan, hal ini tergantung operator kapalnya nanti. Jika jumlahnya cukup banyak maka harga tentu bisa bersaing. Beda perkara jika pemain tunggal maka bisa dipastikan mahal. Diakuinya, sudah banyak perusahaan yang datang padanya untuk membicarakan terkait pelaksanaan umrah dan haji via laut ini. Mereka sudah mempresentasikan produk yang disiapkan untuk memfasilitasi program tersebut. Namun, menurutnya, mereka kebanyakan belum memiliki kapal. Sehingga kemungkinan akan bekerja sama dengan pihak luar.&nbsp;"Jadi, mungkin jatuhnya mahal. Tapi, ini sekali lagi (masih wacana, red) belum kita bahas ya," ungkapnya. Beda dari haji yang sudah lama absen, untuk umrah, menurut dia masih ada hingga saat ini. Namun, keberangkatan kapal tidak start dari Indonesia. Biasanya, mereka terbang dari Indonesia menuju salah satu titik yang cukup dekat dengan Saudi. Dari situ, mereka akan berganti transportasi laut berupa kapal pesiar untuk kemudian melanjutkankan perjalanannya ke Saudi. "Ada satu dua orang jamaah Indonesia itu, tapi bayarnya saya enggak tahu. Mereka itu minta apakah itu bisa kita lakukan apalagi kapal laut daya tampungnya banyak," katanya. Sebetulnya, fasilitas di Saudi terkait opsi ini pun tersedia sepanjang tahun juga ada. Namun tidak dalam jumlah besar. Kemenag sendiri sudah menyampaikan wacana haji lewat jalur laut tersebut kepada Pemerintah Arab Saudi. Sejauh ini, kemungkinan penggunaan jalur laut untuk perjalanan haji dan umrah masih terus didiskusikan dengan otoritas Kerajaan Saudi. Sebelumnya dalam peluncuran SGIE Report 2024/2025 dan peringatan satu dekade Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) di Bappenas (8/7) Nasaruddin mengatakan bahwa pemerintah tengah menjajaki kemungkinan dibukanya jalur laut sebagai alternatif pelaksanaan ibadah umrah dan haji. Dia menyebut, inisiatif ini sedang didiskusikan dengan otoritas Saudi. "Digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat-pejabat di Saudi Arabia," kata Nasaruddin dalam keterangan resminya. Menurut Nasaruddin, jika infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan sarana transportasi laut telah tersedia, maka penyelenggaraan haji dan umrah lewat laut dapat menjadi pilihan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. "Kalau memang itu persyaratannya terpenuhi, peluangnya sudah dibangun sekarang. Itu terbuka," ucapnya. Ia pun menambahkan, model ini memungkinkan jamaah dari negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia, melakukan perjalanan haji melalui pelabuhan seperti Jeddah. Tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penerbangan. "Bukan hanya negara-negara kawasan yang dekat seperti Mesir, bahkan dari Indonesia dan Asia lainnya bisa mengakses (haji jalur laut)," jelasnya. Nasaruddin menilai inisiatif ini tidak hanya membuka jalur baru bagi masyarakat. Tetapi juga akan memberikan nilai tambah bagi Arab Saudi. Terlebih, pendekatan baru yang diambil Saudi kini lebih terbuka terhadap berbagai inovasi dan investasi strategis. "Saudi Arabia ini sekarang pendekatannya sangat bisnis, dengan konsultan dari Amerika. Ini betul-betul memanfaatkan potensi geografis Saudi Arabia," ujarnya. Nasaruddin juga menyinggung rencana modernisasi fasilitas ibadah di Tanah Suci. Seperti pembangunan Mina menjadi delapan lantai. Tidak ada lagi tenda-tenda di Mina seperti sekarang. Kemudian ada pelebaran area Kabah dan pengurangan bukit di sekitarnya. "Jalan layang juga akan ditambah. Ini membuka kemungkinan baru dalam pelayanan haji," katanya. Nasaruddin berharap dengan sistem baru ini, akses terhadap ibadah haji dan umrah bisa semakin inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik bagi si kaya maupun miskin, di dalam dan luar negeri Saudi.

Wacana pelaksanaan umrah dan haji melalui jalur laut mendapatkan dukungan dari kalangan travel, meski banyak tantangan yang harus dihadapi.

Wacana Umrah-Haji via Laut Dapat Lampu Hijau dari Travel

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/05/antrean-haji-1795448758.jpg" alt="Pengurus Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) diterima Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta (3/7). (Dokumentasi Bersathu)" width="100%">
<figcaption>Pengurus Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) diterima Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta (3/7). (Dokumentasi Bersathu)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Regulator haji dan umrah segera resmi berpindah dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BPH). Momentum pergeseran kewenangan itu, dimanfaatkan sejumlah travel untuk perbaikan layanan umrah ke depan. Khususnya terkait umrah backpacker yang semakin marak dan lewat travel ilegal.&nbsp; Desakan supaya pemerintah menertibkan praktik umrah backpacker itu disampaikan pengurus Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) saat bertemu dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta (3/7). Ketua Umum Bersathu Wawan Suhada mengatakan mereka menaruh harapan besar dengan adanya perpindahan urusan haji dan umrah tersebut.&nbsp; Wawan mengatakan Bersathu berharap BPH dapat menata kembali pelaksanaan Umrah agar dapat lebih baik kedepannya. "Salah satunya mengawasi dan memberantas praktek Umrah Backpacker," katanya. Wawan menjelaskan saat ini umar backpacker semakin marak. Celakanya mereka berangkat tanpa menggunakan travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) berizin sesuai amanat undang-undang. Seperti diketahui promosi umrah backpacker atau mandiri semakin marak. Diantaranya melalui postingan di media sosial. Umrah backpacker menawarkan biaya yang jauh lebih murah. Namun masyarakat harus menjalani seluruh rangkaian umrah sendiri atau mandiri. Padahal umrah berbeda dengan wisata. Karena ada rangkaian ibadah yang harus dijalankan secara tertib sesuai urutannya.&nbsp; Dalam kesempatan itu Bersathu juga berharap Pemerintah dan Komisi VIII DPR dapat segera mengesahkan revisi Undang-Undang 8/2019 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah. Agar dapat dijadikan landasan pelaksanaan haji dan umrah, serta memperkuat posisi BPH sebagai komandonya. Bersathu juga berharap BPH dapat memberikan perhatian dan pengawasan komprehensif pada haji khusus. Mulai dari penataan kembali penentuan user quota haji khusus berbasis sistem. Tujuannya agar lebih sistematis dan dapat diawasi dengan baik oleh BPH.&nbsp; "Bersathu memberikan ide dan gagasan mengenai haji hybrid," katanya. Dengan skema baru itu, memungkinkan perpindahan jemaah haji reguler yang ingin merubah porsi menjadi haji khusus sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Seperti diketahui antrean haji reguler sekarang sudah sampai 30 tahun lebih. Bahkan ada yang sudah 40 tahun. Sementara haji khusus antriannya baru sekitar tujuh tahun.&nbsp; Selain itu Wawan mengatakan ke depan perlu penataan ekosistem pendukung pelaksanaan haji dan umrah. Seperti pengadaan konsumsi haji dan umrah mulai dari bumbu masakan, beras, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Urusan tersebut diharapkan bisa dikelola dengan baik oleh BPH serta melibatkan sektor swasta terkait. (wan)&nbsp;

Bersathu mendesak pemerintah menertibkan praktik umrah backpacker ilegal yang marak, seiring perpindahan kewenangan ke BPH.

Umrah Backpacker Lewat Travel Ilegal Kian Marak, Bersathu Minta Pemerintah Tindak Tegas Menertibkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/24/bersathu-1684006510.jpg" alt="Rapat konsolidasi DPP Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) membahas sejumlah isu umrah dan haji. (dok. Bersathu)" width="100%">
<figcaption>Rapat konsolidasi DPP Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) membahas sejumlah isu umrah dan haji. (dok. Bersathu)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Pengelola atau travel haji dan umrah di Indonesia, menghadapi tantangan kebijakan umrah yang kerap berubah. Menyesuaikan dengan Visi Arab Saudi 2030 yang menargetkan jumlah jemaah umrah sebanyak 30 juta jamaah per tahun. Upaya mengantisipasi kebijakan umrah diantaranya dilakukan oleh asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum DPP Bersathu Wawan Suhada mengatakan, mereka terus melakukan upaya konsolidasi dengan seluruh anggota. Sehingga tidak ada anggota yang ketinggalan informasi terkait kebijakan umrah yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, Arab Saudi kerap mengeluarkan kebijakan baru dan cenderung mendadak soal umrah.&nbsp;"Hari ini, 24 Agustus Alhamdulillah kami di Bersathu melakukan rapat konsolidasi DPP," kata Wawan saat dihubungi Sabtu (24/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengakui aturan terkait penyelenggaraan umrah kerap keluar mendadak. Dia mencontohkan beberapa waktu lalu, Arab Saudi mengeluarkan aturan jamaah umrah wajib suntik vaksin meningitis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Wawan upaya konsolidasi harus terus dilakukan. Supaya semua travel umrah di bawah naungan Bersathu bisa memberikan pelayanan kepada jamaah sebaik-baiknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan target jamaah umrah sebanyak 30 juta orang per tahun, tentu bakal banyak tantangan yang harus dihadapi. Arab Saudi dipastikan akan membuat kebijakan-kebijakan yang menjadikan perjalanan umrah semakin mudah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wawan mengatakan, di dalam forum rapat konsolidasi itu, DPP Bersathu mendapatkan suntikan personel baru. Yaitu bergabungnya Farid Al Jawi sebagai Ketua Harian DPP Bersathu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Farid sebelumnya adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI). "Pengalaman beliau pasti lebih luas dan banyak," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Wawan, dengan bergabungnya Farid Al Jawi, akan membuat struktur organisasi Bersathu semakin kuat. Dia juga akan memberikan kontribusi yang besar kepada organisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengalaman dan ilmu-ilmu positif terkait penyelenggaraan umrah di organisasi sebelumnya, diharapkan bisa dibawa untuk membesarkan Bersathu.&nbsp;"Bersathu harus semakin kuat. Sehingga bisa memperkuat ekosistem haji dan umrah di Indonesia," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu juga bisa berdampak pada peningkatan kualitas layanan kepada jamaah. Baik itu jamaah umrah maupun haji khusus.</div>

Dia mencontohkan beberapa waktu lalu, Arab Saudi mengeluarkan aturan jamaah umrah wajib suntik vaksin meningitis.

Sambut Target Kunjungan 30 Juta Jamaah Umrah per Tahun, Asosiasi Bersathu Dapat Suntikan Pimpinan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/UMRAH-RAMADAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Skema penjualan paket umrah business to customer (B to C) yang digulirkan pemerintah Arab Saudi, dinilai tidak cocok dengan budaya atau kultur Indonesia. Sejumlah penyelenggara perjalanan ibadah Umrah (PPIU) pun kompak menolak skema tersebut.  Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada mengungkapkan bahwa skema B to C dalam penjualan paket ibadah umrah sudah didesain oleh otoritas Saudi. Untuk itu, seluruh travel umrah di Indonesia harus bersiap diri dan dituntut berubah menyesuaikan regulasi di Saudi.  "Tapi kita tidak menyangka, perubahan skema menjadi B to C ini seperti bola liar. Yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah Indonesia sekalipun," tuturnya Kamis (22/9).  Wawan mengatakan semestinya Arab Saudi mempertimbangkan dan menghargai kebijakan penyelenggaraan umrah di tiap-tiap negara. Menurut Wawan dalam penyelenggaraan ibadah umrah ada sejumlah aspek penting yang harus dijalankan. Diantaranya adalah aspek bimbingan ibadah dan perlindungan warga negara.  Dengan adanya skema B to C tersebut, dikhawatirkan aspek bimbingan ibadah tidak bisa dipenuhi. Sebab siapa yang nantinya melakukan bimbingan ibadah, tidak bisa dikontrol oleh pemerintah.  Dia mengatakan, skema B to C dalam penyelenggaraan umrah mungkin bisa cocok diterapkan di negara dengan jamaah umrah kecil. Contohnya Malaysia, Singapura, atau Filipina.  Tetapi untuk Indonesia dengan jumlah jamaah besar dan kondisi kultur, sosial, dan ekonomi beragam, skema B to C tersebut tidak cocok. Wawan mengungkapkan hingga detik ini Kemenag memutuskan yang berhak memberangkatkan jamaah umrah adalah PPIU resmi berizin Kemenag.  Pemberangkatan umrah tidak boleh dilakukan secara perorangan maupun pihak-pihak yang mengaku sebagai PPIU resmi. Dia juga berharap pemerintah segera mengantisipasi disrupsi regulasi umrah oleh pemerintah Saudi tersebut.  Diantaranya melakukan revisi UU penyelenggaraan ibadah umrah dan haji. Sehingga setiap keberangkatan jemaah umrah bisa memenuhi aspek bimbingan, perlindungan, dan lainnya.

Asosiasi Pengusaha Travel Umrah 'Bersathu' Tolak Skema Umrah B to C

Bersathu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bersathu

Berita Terkini

Wacana Umrah-Haji via Laut Dapat Lampu Hijau dari Travel

Umrah Backpacker Lewat Travel Ilegal Kian Marak, Bersathu Minta Pemerintah Tindak Tegas Menertibkan

Sambut Target Kunjungan 30 Juta Jamaah Umrah per Tahun, Asosiasi Bersathu Dapat Suntikan Pimpinan Baru

Asosiasi Pengusaha Travel Umrah 'Bersathu' Tolak Skema Umrah B to C

Download Aplikasi JawaPos.com