<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/Screenshot_2025-10-08-15-56-22-975_comandroidchrome-edit-6772744.jpg" alt="Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa jurnalis boleh berobat di RSPPN Panglima Besar Soedirman secara gratis meski tanpa BPJS. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa jurnalis boleh berobat di RSPPN Panglima Besar Soedirman secara gratis meski tanpa BPJS. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman diproyeksikan untuk menjadi rumah sakit kelas internasional. Tidak hanya untuk prajurit TNI dan keluarga, rumah sakit tersebut bisa diandalkan oleh masyarakat umum. Bahkan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa jurnalis bebas berobat di RSPPN meski tanpa menggunakan BPJS.&nbsp; &rdquo;Saya dapat (bocoran) dari Kepala Badan Pengerahan Perawatan, bahwa semua awak media, berobat di sini gratis. Di luar BPJS, tanpa BPJS juga gratis. Terhitung mulai tanggal 5 Oktober,&rdquo; ungkap Sjafrie saat menyampaikan keterangan kepada awak media di RSPPN Panglima Besar Soedirman.&nbsp; Berdasar informasi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) syarat para jurnalis mendapat pelayanan kesehatan di RSPPN Panglima Besar Soedirman sangat sederhana. Hanya kartu pers yang masih aktif dan KTP. Hanya dengan syarat tersebut, para jurnalis bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit itu secara cuma-cuma. Selain pelayanan kesehatan gratis di RSPPN Panglima Besar Soedirman, dalam kesempatan yang sama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa sampai saat ini program pemeriksaan kesehatan gratis juga masih berlaku. Menurut dia, program tersebut sangat penting untuk mencegah masyarakat terkena penyakit-penyakit kronis. &rdquo;Karena hampir semua penyakit kanker, stroke, jantung, itu gak ujug-ujug sakit. Itu ada ciri-cirinya, 5 tahun sebelumnya, 4 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, biasanya paling gampang darah tinggi, gula darah tinggi, atau kolesterol. Orang Indonesia itu didiemin,&rdquo; kata dia.&nbsp; Karena itu, tidak sedikit yang mulai berobat setelah terkena penyakit-penyakit tersebut. Berdasar data, menkes menyatakan bahwa sampai saat ini sudah ada 40 juta masyarakat yang mendaftar pemeriksaan kesehatan gratis. Dari angka itu, 36 juta di antaranya sudah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Sehingga mereka kini mendapat data riwayat kesehatan serta kondisi kesehatan terkini.&nbsp; &rdquo;Jadi, para wartawan, jangan lupa cek kesehatan gratis, ini hadiah dari Bapak Presiden Prabowo untuk setiap tahun, sehingga kalau bisa sehat terus, tidak pernah sakit, tidak pernah masuk rumah sakit,&rdquo; ujarnya. (*) &nbsp; &nbsp;

RSPPN Panglima Besar Soedirman akan memberikan layanan kesehatan gratis untuk jurnalis, mulai 5 Oktober 2023, tanpa BPJS.

Menhan Sjafrie Bebaskan Jurnalis Berobat di RSPPN Panglima Besar Soedirman, Gratis Meski Tanpa BPJS

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/22/blob_4655_0-3602064241.jpg" alt="rmada ambulans yang disediakan untuk program 1 kelurahan satu ambulans. (Dok Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>rmada ambulans yang disediakan untuk program 1 kelurahan satu ambulans. (Dok Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyediakan pelayanan satu kelurahan satu ambulans, untuk melayani antar-jemput pasien berobat gratis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Layanan ini akan membuat masyarakat lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di faskes kota Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendukung program ini, Pemkot Surabaya memberikan dana operasional sebesar Rp 500 ribu per bulan bagi para penanggung jawab ambulans swadaya "1 Kelurahan 1 Ambulans".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dana senilai Rp500 ribu untuk pengelolanya ambulans swadaya, bukan untuk pribadi. Ini untuk membantu biaya operasional," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin, Senin (22/7) seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan puluhan ambulans dalam program ini merupakan milik yayasan dan lembaga di eksternal Pemkot. Itu semua didaftarkan kelurahan kepada kecamatan lalu datanya diserahkan kepada Pemkot.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejauh ini sudah ada 96 unit ambulans swadaya yang disiagakan untuk program tersebut agar bisa mengantar dan menjemput warga yang membutuhkan pengobatan di faskes.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014890806/wali-kota-surabaya-eri-cahyadi-resmikan-program-tiap-kelurahan-punya-ambulans">Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Resmikan Program Tiap Kelurahan Punya Ambulans</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemkot beranggapan bahwa dana operasional dibutuhkan karena ambulans ini akan digunakan sampai puluhan kali untuk kebutuhan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berkewajiban membantu meringankan beban operasional, karena ambulans itu bisa 10 sampai 20 kali jalan memenuhi permintaan warga. Dananya bisa untuk beli bahan bakar atau perawatan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data pemkot, total sudah ada 208 ambulans melalui program "1 Ambulans 1 Kelurahan" yang telah diresmikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika dirinci, jumlah ambulans tersebut terdiri dari 96 unit ambulans swadaya, 15 unit milik Dinsos, dan 97 unit lainnya milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya. Selain itu, pemkot juga menyiagakan 51 unit ambulans jenazah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan 208 ambulans ini akan melayani 153 wilayah kelurahan yang ada di wilayah setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap Program 'Satu Kelurahan Satu&nbsp; Ambulans' dapat secara cepat memberi pertolongan terhadap warga yang mengalami sakit atau kejadian gawat darurat," kata Eri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mekanisme penggunaan ambulans ini, masyarakat bisa terlebih dahulu menghubungi Command Center 112.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, wali kota yang akrab disapa Cak Eri ini juga menyatakan bahwa fasilitas ambulans tersebut juga untuk mendukung program pemkot lainnya yaitu 'RW 1 Nakes 1' (R1N1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program R1N1 memang sebatas layanan pengecekan kesehatan. Namun jika warga yang melakukan pengecekan ternyata terdeteksi menderita penyakit kronis, maka ia akan dirujuk ke puskesmas hingga rumah sakit di Surabaya.</div> <div dir="auto"> ***</div>

Pemkot Surabaya menyediakan pelayanan satu kelurahan satu ambulans, untuk melayani antar-jemput pasien berobat gratis.

Pemkot Surabaya Kucurkan Dana Operasional bagi Penanggung Jawab Program Ambulans Swadaya di 153 Kelurahan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/12/WhatsApp-Image-2024-06-12-at-081452-1582233579.jpg" alt="RSUD Soewandhie Surabaya." width="100%">
<figcaption>RSUD Soewandhie Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 500 miliar per tahun untuk program berobat gratis bagi seluruh warga ber-KTP Surabaya. Hal itu merupakan komitmen pemkot dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Surabaya melalui program universal health coverage (UHC). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, program pelayanan kesehatan gratis bagi warga ber-KTP dan KK Surabaya itu sudah berjalan sejak April 2021. &rdquo;Jadi mulai April 2021 seluruh warga KTP Surabaya di manapun rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah kota, cukup dengan KTP sudah bisa dilayani kesehatannya,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014751068/curanmor-resahkan-warga-wali-kota-surabaya-eri-cahyadi-bahas-penanganan-bersama-forkopimda-dan-rtrw">Curanmor Resahkan Warga, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Bahas Penanganan Bersama Forkopimda dan RT/RW</a> Wali Kota Eri berharap, program UHC dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Surabaya. Selain itu, memastikan warga Surabaya mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. &rdquo;Jadi jangan ragu untuk berobat jika sakit, karena Pemkot Surabaya hadir untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi warga,&rdquo; ujar Eri. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina menjelaskan, dengan program UHC, seluruh warga Kota Surabaya dapat memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan adil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014750992/kadin-surabaya-soroti-implementasi-sertifikasi-halal-belum-maksimal">Kadin Surabaya Soroti Implementasi Sertifikasi Halal Belum Maksimal</a> Nanik menjelaskan, skema pendaftaran program UHC, dilakukan Pemkot Surabaya ke BPJS Kesehatan. Sumber dana program, berasal dari APBD Surabaya, DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), Pajak Rokok, dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kesehatan. &rdquo;Dengan warga Kota Surabaya ter-cover dalam program UHC, akan mempermudah akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan status kesehatan,&rdquo; ujar Nanik Sukristina. Menurut dia, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 500 miliar per tahun agar warga bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis. Besaran anggaran tersebut, mencukupi kebutuhan pembiayaan premi kepesertaan BPJS bagi seluruh warga Surabaya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014750788/indonesia-impor-sampah-australia-hingga-jepang-mahasiswa-3-universitas-dari-surabaya-gelar-aksi-teatrikal">Indonesia Impor Sampah Australia hingga Jepang, Mahasiswa 3 Universitas dari Surabaya Gelar Aksi Teatrikal</a> &rdquo;Untuk anggaran UHC 2024, Rp 527,980 miliar. Sedangkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 1.234.187 jiwa,&rdquo; ungkap Nanik Sukristina. Selain itu, Nanik menambahkan, program UHC mencakup semua fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yakni, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yakni Puskesmas dan Klinik Pratama. Kemudian fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (KRTL), yang terdiri atas rumah sakit dan klinik utama. &rdquo;Layanan kesehatan pada program UHC sesuai dengan program layanan di BPJS Kesehatan,&rdquo; jelas Nanik. Sekarang ini, ada total 226 Fasyankes di Surabaya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam program UHC. Ratusan Fasyankes tersebut, terdiri atas 45 rumah sakit, 14 klinik utama, 104 klinik pratama, 63 puskesmas. Nanik menerangkan, pemkot juga melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas program UHC. Hal itu dilakukan melalui rekonsiliasi data antara Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), dengan BPJS Kesehatan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014750540/pemkot-surabaya-verifikasi-ulang-61750-kk-terancam-diblokir">Pemkot Surabaya Verifikasi Ulang 61.750 KK Terancam Diblokir</a> Selain monitoring, Nanik menyebut, pemkot juga melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan hanya warga ber-KTP dan domisili Surabaya yang mendapatkan manfaat program UHC. &rdquo;Kita lakukan pengecekan status kependudukan melalui DWH (Data Warehouse) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan status domisili warga,&rdquo; kata Nanik Sukristina. Menurut dia, warga yang tidak mampu dapat dioptimalkan masuk sebagai peserta PBI Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan bagi warga yang mampu, dapat mendaftar sebagai peserta BPJS mandiri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014748672/korsleting-listrik-nenek-asal-surabaya-jadi-korban-kebakaran">Korsleting Listrik, Nenek Asal Surabaya Jadi Korban Kebakaran</a> &rdquo;Bagi warga pekerja dapat didaftarkan pemberi kerja,&rdquo; ucap Nanik Sukristina.

Pemkot Surabaya gelontorkan anggaran lebih dari Rp 500 miliar per tahun untuk program berobat gratis bagi seluruh warga ber-KTP Surabaya

Butuh Rp 500 Miliar Per Tahun untuk Program Berobat Gratis di Surabaya

berobat gratis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#berobat gratis

Berita Terkini

Menhan Sjafrie Bebaskan Jurnalis Berobat di RSPPN Panglima Besar Soedirman, Gratis Meski Tanpa BPJS

Pemkot Surabaya Kucurkan Dana Operasional bagi Penanggung Jawab Program Ambulans Swadaya di 153 Kelurahan

Butuh Rp 500 Miliar Per Tahun untuk Program Berobat Gratis di Surabaya

Download Aplikasi JawaPos.com