<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/GsyjXNJd73qEwZqYUoGCvYs1LY9vP868seRLBeaq-1-2163383761.jpg" alt="Lisa Mariana bersama penasihat hukumnya memberikan keterangan usai diperiksa sebagai tersanngka di Gedung Bareskrim Polri pada Jumat malam (24/10/2025). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Lisa Mariana bersama penasihat hukumnya memberikan keterangan usai diperiksa sebagai tersanngka di Gedung Bareskrim Polri pada Jumat malam (24/10/2025). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bareskrim Polri menyatakan bahwa berkas perkara pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dengan tersangka Lisa Mariana sudah lengkap. Saat ini berkas perkara tersebut sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Penyidik tengah menunggu respon dari jaksa penuntut umum (JPU) atas pelimpahan berkas tersebut.&nbsp; Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan &nbsp;bahwa JPU yang ditunjuk untuk menelaah berkas perkara tersebut adalah jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar). Sehingga nantinya persidangan Lisa Mariana juga akan ditentukan oleh pengadilan di Jabar.&nbsp; &rdquo;Khusus kasus yang di Bareskrim, dalam hal ini penyidik telah melengkapi berkas perkara, kemudian sudah melimpahkan berkas perkara tahap satu. Sehingga nanti kita menunggu petunjuk dari jaksa penuntut umum. Di mana jaksa penuntut umum yang ditunjuk adalah di wilayah Kejati Jawa Barat,&rdquo; ungkap dia kepada awak media pada Rabu (19/11).&nbsp; Jenderal bintang satu Polri itu menyampaikan bahwa kelengkapan berkas kasus tersebut terdiri atas syarat-syarat formil dan materil. Dia memastikan seluruhnya sudah terpenuhi. Namun demikian, koordinasi dalam criminal justice system tetap dilakukan. Tujuannya untuk meyakinkan perkara tersebut bisa dibawa ke persidangan. &rdquo;Tentu kami akan komunikasi dan koordinasi terus secara intens dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan per tanggal 13 November yang lalu ini sudah dikirimkan pada tahap satu,&rdquo; terang Trunoyudo.&nbsp; Selain kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil yang ditangani oleh Bareskrim Polri. Lisa Mariana juga terjerat dalam kasus lain di Polda Jabar. Berkaitan dengan kasus tersebut, Trunoyudo menyerahkan secara penuh kepada Polda Jabar. Termasuk perkembangan kasus itu sejauh ini.&nbsp; Lisa Mariana dilaporkan oleh Ridwan Kamil ke Bareskrim Polri lantaran mengunggah berbagai konten di media sosial. Dalam konten itu, Lisa Mariana menuding Ridwan Kamil sebagai ayah kandung dari putrinya yang berinisial CA. Berdasar hasil tes DNA, CA bukan anak biologis Ridwan Kamil. Sehingga penyidik menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Bareskrim telah melimpahkan berkas perkara pencemaran nama baik Ridwan Kamil kepada Kejaksaan. Hal ini usaiLisa Mariana jadi tersangka.

Berkas Perkara Kasus Lisa Mariana Sudah Lengkap, Bareskrim Limpahkan ke Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/IMG_8661-2893707126.jpg" alt="Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat Kombespol Surawan. (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat Kombespol Surawan. (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) serahkan berkas perkara kasus pelecehan seksual dokter Priguna Anugerah Pratama ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar pada Selasa (10/6). Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat Kombespol Surawan mengatakan, berkas perkara telah lengkap dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti lebih lanjut. &rdquo;Jadi untuk hari ini (10/6), penyidik sudah melimpahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyidikan kemarin sudah kita lengkapi semua, kita menunggu dari jaksa,&rdquo; kata Surawan seperti dilansir dari Antara di Bandung, Selasa (10/6). Surawan menjelaskan, telah menyelesaikan pemeriksaan psikologis terhadap tersangka, yang merupakan dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tersangka memiliki penyimpangan perilaku seksual. &rdquo;Ada keterangan dari ahli psikologi bahwa tersangka mengalami semacam kelainan fantasi seksual, dengan ketertarikan pada orang-orang yang tidak berdaya,&rdquo; ujar Surawan. Selain itu, penyidik mengungkap bahwa tersangka memperoleh obat bius dari rumah sakit dengan menulis resep sendiri, yang kemudian digunakan untuk membuat korban tidak sadarkan diri sebelum melancarkan aksinya. &rdquo;Dia menyalahi SOP karena membuat resep sendiri untuk mendapatkan obat tersebut. Dosisnya pun dia ukur sendiri,&rdquo; ungkap Surawan. Surawan menegaskan, tidak ada pengurangan masa penahanan terhadap tersangka. Bahkan, kasus tersebut berpotensi dikenakan pemberatan hukuman sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). &rdquo;Ada pemberatan pemerkosaan dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya itu di Undang-Undang TPKS, coba cek pasal pastinya berapa,&rdquo; terang Surawan. Dia menyebut hingga saat ini, jumlah korban yang melapor sebanyak tiga orang. Pihak kepolisian masih menunggu petunjuk dari kejaksaan untuk proses pelimpahan tahap selanjutnya. &rdquo;Masih tiga korban, tidak ada tambahan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada petunjuk dari JPU,&rdquo; tutur Surawan.

Polda Jabar serahkan berkas perkara kasus pelecehan seksual dokter Priguna Anugerah Pratama ke Kejati Jabar pada Selasa (10/6)

Polda Jabar Serahkan Berkas Kasus Dokter Priguna ke Kejati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/Tumpukan-Uang5-342245230.jpeg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Saling kirim berkas perkara terjadi dalam penanganan kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Bareskrim Polri untuk diperbaiki. Mereka mendorong para penyidik tersebut turut mengusut dugaan korupsi dalam kasus itu. Sehingga yang ditangani bukan hanya dugaan pemalsuan sertifikat.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) memang sudah mengembalikan berkas perkara kasus tersebut. Sejumlah petunjuk juga sudah disertakan dalam pengembalian berkas perkara pagar laut yang berada di wilayah Desa Kohod tersebut.&nbsp; &rdquo;Sebagaimana kami sudah sampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengembalikan berkas perkara itu ke penyedik untuk dilakukan penyidikan terhadap perkara itu dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi. Jadi, sekarang kewenangannya ada di penyidik. Bagaimana perkembangannya saya kira bisa ditanyakan ke penyidik,&rdquo; terang dia saat ditanyai oleh awak media pada Senin (21/4).&nbsp; Harli menegaskan, JPU sudah bekerja sesuai dengan aturan KUHAP. Mereka mengembalikan berkas perkara itu karena melihat masih ada yang kurang. Tidak hanya itu, JPU juga menyertakan petunjuk agar penyidik dapat melengkapi berkas perkara tersebut. Sehingga proses hukumnya bisa berlanjut sampai meja persidangan.&nbsp; &rdquo;Jadi, dengan petunjuk untuk dilengkapi saya kira itu dulu yang harus dipenuhi. Apakah petunjuk itu sudah dipenuhi atau belum oleh penyelidik nantinya. Kalau selama ini, perkara ini disidik dengan tindak pidana umum, maka dengan petunjuk ini, supaya dipersilahkan disidik dengan tindak pidana korupsi. Jadi saya kira tidak ada yang perlu diperdebatkan di situ,&rdquo; bebernya.&nbsp; Dengan petunjuk tersebut, Kejagung mendorong agar penyidik Bareskrim Polri juga mendalami dugaan tindak pidana korupsi pada kasus yang sempat membuat masyarakat geger itu. Mereka berharap, berkas perkara yang diserahkan pada kesempatan berikutnya tidak hanya menyangkut tindak pidana umum dalam bentuk pemalsuan dokumen.&nbsp; &rdquo;Karena beban pembuktian itu ada pada penuntut umum. Beban pembuktiannya ada pada penuntut umum. Jadi, kalau dikembalikan lagi dengan itu ya penuntut umum sudah berpendapat. Supaya itu disidik dengan tipikor. Itu dulu yang harus dilaksanakan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kejagung mengembalikan berkas perkara kasus pagar laut di Tangerang untuk penyidikan dugaan korupsi.

Kembalikan Berkas Perkara Pagar Laut Tangerang kepada Bareskrim, Kejagung Dorong Polri Terapkan Pasal Tindak Pidana Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/IMG-20250312-WA0101-3485154906.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar. (Fath Putra Mulya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar. (Fath Putra Mulya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung mengembalikan berkas perkara kasus pemalsuan sertifikat pagar laut dengan terdakwa Kepala Desa Kohod Arsin. Pengembalian berkas perkara kepada penyidik Dittipidum Bareskrim itu disertai petunjuk untuk menindaklanjuti ke ranah tindak pidana korupsi.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa Kejaksaan Agung melalui Jampidum telah mengembalikan berkas perkara atas nama tersangka inisial ARS dan kawan-kawan kepada Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. &nbsp;"Pengembalian berkas ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (2), (3) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP guna dilengkapi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari," jelasnya.&nbsp; Adapun berkas perkara yang dikembalikan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau penggunaannya dalam proses penerbitan sertifikat hak milik (SHM) di atas wilayah perairan laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang.&nbsp; "Dugaan ini mencuat karena sertifikat tersebut diduga digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dalam proyek pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland," paparnya.&nbsp; Menurutnya, analisis Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap adanya indikasi kuat bahwa penerbitan SHM, SHGB, serta izin PKK-PR darat dilakukan secara melawan hukum. Dugaan tersebut meliputi pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Serta adanya indikasi penerimaan gratifikasi atau suap oleh para tersangka, termasuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kohod. "Selain itu, ditemukan potensi kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara sebagai akibat dari penguasaan wilayah laut secara ilegal," jelasnya.&nbsp; Dugaan gratifikasi dan korupsi juga termasuk dalam penerbitan izin dan sertifikat tanpa izin reklamasi maupun izin PKK-PR Laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.&nbsp; "Berdasarkan hasil analisis hukum, Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk agar penyidikan perkara ini ditindaklanjuti ke ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur UU Tipikor," tegasnya.&nbsp; Untuk itu, lanjutnya, koordinasi lebih lanjut dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.&nbsp; "Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap proses hukum berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel. Seluruh langkah hukum yang diambil senantiasa berpedoman pada asas kepastian dan keadilan hukum," paparnya. &nbsp;

Jampidum Kejagung mengembalikan berkas perkara kasus pemalsuan sertifikat pagar laut dengan terdakwa Kepala Desa Kohod Arsin.

Kembalikan Berkas Perkara Kepala Desa Kohod, Kejagung Berikan Petunjuk Tindaklanjuti ke Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/JKT_-Pemeriksaan-Lanjutan-Hasto-Kristiyanto_SALMAN-TOYIBI-7JPG-2607832724.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap Hasto Kristiyanto bersiap untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap Hasto Kristiyanto bersiap untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. KPK mempercepat penyelesaian perkara terhadap Hasto untuk diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari ini Kamis, tgl 6 Maret 2025, telah dilaksanakan kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum untuk perkara tersangka HK," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis (6/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berkas perkara yang diserahkan itu akan dianalisa. Selanjutnya jika sudah lengkap atau P21 akan segera dilimpahkan ke persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/015729474/orang-yang-masa-kecilnya-tak-punya-tempat-bersandar-biasanya-memiliki-7-masalah-ini-saat-mereka-dewasa">Orang yang Masa Kecilnya Tak Punya Tempat Bersandar Biasanya Memiliki 7 Masalah Ini saat Mereka Dewasa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, pengacara Hasto, Ronny Talapessy mengaku bahwa pihaknya menerima informasi bahwa berkas perkara Hasto dikebut oleh KPK.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mendapat pesan WhatsApp kemarin bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyantohari ini kamis pukul 10.00 akan dilakukan tahap II penyerahan bukti dan tersangka," ungkap Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP PDIP itu menyatakan, pihaknya sudah memasukan surat untuk saksi yang meringankan di tingkat penyidikan kepada Hasto Kristiyanto. Adapun, tiga ahli meringankan diserahkan kepada KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini untuk memenuhi hak klien kami sesuai pasal 65 KUHAP dan asas praduga tak bersalah," tegas Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/015729725/investasikan-dana-usd-300-juta-perusahaan-infrastruktur-dan-layanan-digital-sm-gaet-kira-korea-bangun-data-center">Investasikan Dana USD 300 Juta, Perusahaan Infrastruktur dan Layanan Digital SM+ Gaet KIRA Korea Bangun Data Center</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, ketidakhadiran KPK dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mempercepat penyelesaian perkara terhadap Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kecurigaan kami semakin nyata bahwa ketidakhadiran KPK pada sidang praperadilan tanggal (3/3/2025) adalah untuk mempercepat berkas tanpa mengindahkan dan patuh terhadap KUHAP, UU KPK serta prinsip-prinsip penghormatan terhadap HAM dan hak-hak hukum Mas Hasto yang dilindungi oleh UU," pungkasnya.</div> </div>

KPK melimpahkan berkas perkara tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hasto Kristiyanto ke Jaksa, PDIP Sampaikan Protes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/15/Tiga-Tersangka3-3374100276.jpg" alt="ILUSTRASI: Tersangka kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area Km 45 Jalan Tol Tangerang-Merak di Markas Puspomal, Kelapa Gading, Jakut, Rabu (15/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Tersangka kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area Km 45 Jalan Tol Tangerang-Merak di Markas Puspomal, Kelapa Gading, Jakut, Rabu (15/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memberi atensi terhadap penanganan kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang. Atas atensi tersebut, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal)&nbsp;menggelar proses hukum secara maraton. Tidak sampai dua minggu pasca peristiwa penembakan, berkas perkara berikut barang bukti dan tersangka kasus tersebut tuntas.&nbsp; Hal itu disampaikan Komandan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista di sela pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (15/1). &rdquo;Ini menjadi atensi bapak KSAL, kasus yang begitu besar. Puspomal menyelesaikan cukup singkat menurut saya. Tidak ada satu bulan,&rdquo; terangnya. Perwira tinggi bintang dua TNI AL itu menyatakan bahwa komitmen AL tidak berubah. Yakni menuntaskan kasus tersebut secepat mungkin dengan tetap menekankan transparansi dan keterbukaan. &rdquo;Atensi pimpinan TNI Angkatan Laut untuk segera selesaikan kasus ini dengan secepat-cepatnya dan transparan,&rdquo; kata dia.&nbsp; Dalam pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka, Puspomal menghadirkan ketiga tersangka berlatar belakang prajurit TNI AL. Yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA. Mereka dijerat dengan beberapa pasal. Termasuk diantaranya pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana yang dijeratkan kepada Sertu RH dan KLK BA.&nbsp; Usai menerima berkas perkara, barang bukti, dan tersangka, Oditur Militer II-07 Jakarta bakal langsung meneliti kelengkapan seluruh berkas perkara yang sudah dilimpahkan oleh Puspomal. Mereka menargetkan proses tersebut selesai dalam dua pekan. &rdquo;Kami sudah menghitung. Kira-kira dua minggu. Nanti akan kami teliti dua minggu,&rdquo; kata Kepala Oditur Militer II-07 Jakarta Kolonel Kum Riswandono Hariyadi. Riswandono juga memastikan bahwa sidang kasus tersebut akan dilakukan secara terbuka. Masyarakat, media massa, dan semua pihak yang ingin mengikuti dan mengawal kasus tersebut dipersilakan datang langsung ke pengadilan. &rdquo;Jadi nanti persidangan bersifat terbuka. Peradilan militer sama dengan peradilan umum atau peradilan lainnya. Bersifat terbuka, tidak tertutup,&rdquo; tegasnya.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memberi atensi  pada penanganan kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang.

KSAL Beri Atensi Penanganan Kasus Penembakan Bos Rental Mobil di Tangerang, Berkas Perkara Selesai Tak Sampai Dua Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/IMG_20241001_192328-2849987679.jpg" alt="Berkas dan tersangka atas nama Marisa Putri, mahasiswi yang menabrak IRT hingga tewas usai konsumsi narkoba dilimpahkan ke Kejari Pekanbaru. (Annisa Firdausi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Berkas dan tersangka atas nama Marisa Putri, mahasiswi yang menabrak IRT hingga tewas usai konsumsi narkoba dilimpahkan ke Kejari Pekanbaru. (Annisa Firdausi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Provinsi Riau, menyatakan, berkas perkara seorang mahasiswi atas nama Marisa Putri yang menabrak seorang ibu rumah tangga (IRT) hingga tewas beberapa waktu lalu telah lengkap. Sehingga, dia bisa segera disidangkan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pekanbaru yang akan menuntut kasus tersebut Senator Boris Panjaitan mengatakan, sebelumnya berkas kasus tersebut sempat dikembalikan ke penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Sebab, dinyatakan belum lengkap. Saat ini berkas beserta tersangka sudah dilakukan tahap II. &rdquo;Proses tahap II dilaksanakan setelah adanya surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara atas nama Marisa Putri dari penuntut umum kepada penyidik pada 25 September,&rdquo; kata Senator Boris Panjaitan seperti dilansir dari Antara. Tahap II dilakukan usai JPU melakukan penelitian dan menilai perkara sudah lengkap secara formil maupun materil dengan didukung alat bukti yang cukup. Senator Boris Panjaitan menjelaskan, Marisa Putri disangkakan atas pasal 311 ayat 5 jo pasal 310 ayat 4 dan pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selama proses penuntutan terhadap Marisa Putri tetap dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan kelas II A Pekanbaru. Kejaksaan akan menyiapkan berkas dan diserahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. &rdquo;Untuk selanjutnya agar diperiksa serta diputus oleh hakim demi kepastian hukum bagi keluarga korban,&rdquo; lanjut Senator Boris Panjaitan. Sebelumnya, Marisa Putri ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak seorang IRT hingga tewas usai berpesta narkotika dan obat-obatan terlarang dengan sejumlah teman, Sabtu (3/8) dini hari. Di bawah pengaruh alkohol dan narkoba, dia nekat mengendarai mobil. Akibatnya, Marisa menabrak Renti Marningsih, 46, yang sedang mengendarai motor di Jalan Tuanku Tambusai, Sabtu (3/8) sekitar pukul 05.45 WIB. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dan terancam hukuman 12 tahun penjara.

Marisa Putri yang menabrak ibu rumah tangga hingga tewas beberapa waktu lalu telah lengkap bisa segera disidangkan

Marisa Putri, Mahasiswi Pekanbaru, Tabrak IRT hingga Tewas Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/01/24_perkara-1057072686.jpg" alt="ILUSTRASI. (BUDIONO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (BUDIONO/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Oleh WENDOKO --- &rdquo;Saudara Saksi, sebagai karyawan di Perusahaan P, apakah Saudara tahu hubungan Tuan T dengan Perusahaan P?&rdquo; &rdquo;Tahu, Pak Hakim. Perusahaan P adalah penyewa, sedangkan Tuan T adalah pemilik bangunan dua lantai di Distrik D yang disewa Perusahaan P.&rdquo; &ldquo;JADI Perusahaan P adalah penyewa dan Tuan T adalah pemilik yang menyewakan?&rdquo; &rdquo;Saya, Pak Hakim.&rdquo; &rdquo;Sepengetahuan Saudara, untuk apa Perusahaan P menyewa bangunan milik Tuan T ini?&rdquo; &rdquo;Untuk perluasan restoran di Distrik D, sebagai bisnis Perusahaan P di Distrik D, Pak Hakim.&rdquo; &rdquo;Begitu? Lalu sepengetahuan Saudara, apakah sewa-menyewa ini dibuat tertulis, semacam perjanjian, surat kontrak, atau yang lain?&rdquo; &rdquo;Saya, Pak Hakim.&rdquo; &rdquo;Yang mana&hellip;? Dibuat atau tidak dibuat tertulis?&rdquo; &rdquo;Dibuat tertulis, Pak Hakim!&rdquo; Hakim ketua memandang berkas perkara di hadapannya. Sidang di siang bolong ini sudah molor setengah jam dari agenda. Di barisan tengah tempat duduk di ruang sidang itu tampak segelintir orang, yang dari penampilannya pasti tak ada hubungan dengan perkara ini. Mereka adalah laki-laki dan perempuan paro baya, lalu beberapa perempuan muda. Mungkin mereka adalah saksi-saksi, atau penggugat dan keluarga yang mengantar untuk sidang berikutnya, dan mereka duduk di sana karena sidang ini terbuka untuk umum. Hakim ketua berpikir, masih ada satu sidang lagi, sementara dia punya urusan mendadak dan saksi di depannya cenderung bertele-tele dan menjengkelkan. Belum lama istrinya menelepon. Karena tak diangkat, istrinya meninggalkan pesan bahwa anak mereka yang masih mahasiswa tahun pertama diringkus polisi gara-gara berdemo di depan Istana Presiden. &rdquo;Menurut Saudara, apakah kedua pihak telah memperoleh hak dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, surat kontrak, atau yang lainnya itu?&rdquo; &rdquo;&hellip;Saya tidak tahu.&rdquo; &rdquo;Tidak tahu&hellip; Baik. Saudara Saksi, bangunan dua lantai di Distrik D yang disewa Perusahaan P ini lalu rusak akibat penjarahan. Betul begitu?&rdquo; &rdquo;Saya, Pak Hakim!&rdquo; &rdquo;Kapan itu terjadi?&rdquo; &rdquo;Kira-kira setahun lalu.&rdquo; &rdquo;Jadi pada Januari setahun yang lalu?&rdquo; &rdquo;Saya, Pak Hakim.&rdquo; &rdquo;Siapa yang menjarah?&rdquo; &rdquo;Massa tak dikenal.&rdquo; &rdquo;&hellip;Saudara Saksi, apakah Saudara tahu kondisi bangunan di Distrik D ini sebelum penjarahan?&rdquo; &rdquo;Saya, Pak Hakim.&rdquo; &rdquo;Nah, kalau begitu, bagaimana kondisinya dibanding setelah penjarahan?&rdquo; &rdquo;Rusak parah, Pak!&rdquo; &rdquo;Iya&hellip; Tapi seperti apa rusaknya?&rdquo; &rdquo;Semua pintu kaca dan jendela pecah. Semua barang milik Perusahaan P dijarah atau dirusak. Bahkan kabel dan pipa yang ditanam dan keramik lantai juga ikut dicongkel&hellip;&rdquo; &rdquo;Sebentar, Saudara Saksi. Bangunan di Distrik D ini dijarah atau dirusak?&rdquo; &rdquo;Mula-mula dijarah, tapi disertai perusakan, Pak Hakim. Tiba-tiba massa tak dikenal itu muncul. Mereka menjarah bangunan-bangunan di Distrik D, tak terkecuali bangunan dua lantai yang disewa Perusahaan P ini. Pintu-pintu kaca dan jendela dipecahkan. Barang-barang di dalam dijarah, seperti meja-kursi, mesin cash register, komputer, dan lain-lain. Barang-barang yang besar dan berat diangkut ke luar, lalu dibakar&hellip; Padahal semua keributan ini hanya karena orang-orang yang marah, setelah anak gembong narkoba itu ditangkap dan menunggu ekstradisi&hellip;&rdquo; &rdquo;Sebentar, Saudara Saksi! Dari mana Saudara tahu penjarahan atau perusakan itu gara-gara anak gembong narkoba yang ditangkap dan menunggu ekstradisi&hellip;?&rdquo; &rdquo;Dari info yang saya dengar.&rdquo; &rdquo;Itu hanya isu! Saya minta, dalam sidang ini, Saudara hanya menyampaikan fakta-fakta. Bukan isu!&rdquo; &rdquo;Saya, Pak Hakim.&rdquo; &rdquo;Silakan dilanjutkan!&rdquo; &rdquo;Setelah massa tak dikenal itu pergi, datang rombongan pemulung. Mereka ini yang mencongkel keramik lantai, kabel listrik, dan pipa-pipa. Mereka ini yang membongkar lampu-lampu, kerangka plafon dan penyekat dinding, lalu kusen pintu&hellip;&rdquo; &rdquo;Waktu itu, apa ada karyawan Perusahaan P di dalam bangunan?&rdquo; &rdquo;Tidak ada, Pak Hakim. Hari itu restoran tutup karena kerusuhan dan penjarahan sehari sebelumnya. Karena jalan-jalan diblokade dan ada penembakan di bandar udara.&rdquo; &rdquo;Hari itu, apakah ada aparat keamanan berjaga-jaga di lokasi?&rdquo; &rdquo;Tidak ada, Pak Hakim.&rdquo; &rdquo;&hellip;Saudara Saksi, setelah penjarahan dan perusakan itu, apa ada upaya dari Perusahaan P untuk memperbaiki?&rdquo; &rdquo;Saya, Pak Hakim.&rdquo; &rdquo;Jadi diperbaiki?&rdquo; &rdquo;Saya, Pak Hakim!&rdquo; &rdquo;Nah, coba jelaskan dalam sidang ini, apa saja yang diperbaiki?&rdquo; &rdquo;&hellip;Pertama-tama, puing-puing bekas perusakan dibersihkan. Lalu pintu kaca dan jendela-jendela diganti. Keramik lantai dipasang kembali. Lampu-lampu dan instalasi listrik juga dipasang kembali. Dinding-dinding yang rusak diperbaiki, lalu dicat&hellip; Seperti itu, Pak Hakim.&rdquo; &rdquo;Setelah diperbaiki, menurut Saudara, apakah bangunan di Distrik D ini layak digunakan kembali?&rdquo; &rdquo;Saya, Pak Hakim.&rdquo; &rdquo;Yang mana&hellip;?! Saudara Saksi, dari tadi Saudara menjawab, &rsquo;Saya, Pak Hakim! Saya, Pak Hakim!&rsquo; Yang mana ini&hellip;?! Layak atau tidak layak digunakan kembali?&rdquo; &rdquo;Layak, Pak Hakim!&rdquo; &rdquo;Kalau layak, kenapa Perusahaan P tidak menggunakan kembali?&rdquo; &rdquo;&hellip;Saya tidak tahu.&rdquo; &rdquo;Sebagai karyawan di Perusahaan P, Saudara tidak tahu kenapa Perusahaan P tidak menggunakan lagi bangunan di Distrik D ini?&rdquo; &rdquo;Perusahaan P sudah kehilangan segalanya&hellip;&rdquo; &rdquo;Saudara Saksi! Saya bertanya kenapa Perusahaan P tidak menggunakan lagi bangunan di Distrik D ini, meskipun masih layak?!&rdquo; &rdquo;Karena Perusahaan P tak punya modal&hellip;&rdquo; Advokat pembela, yang duduk di samping kanan, mengangkat tangannya. &rdquo;Mohon izin, Yang Mulia! Akibat tindak penjarahan dan perusakan itu, Perusahaan P kehilangan aset dan tak bisa investasi lagi untuk melanjutkan usahanya.&rdquo; &rdquo;&hellip;Begitu? Karena itu Perusahaan P ingin mengembalikan bangunan ini lebih awal pada Tuan T. Betul begitu, Saudara Saksi?&rdquo; &rdquo;Saya, Pak Hakim.&rdquo; &rdquo;Sepengetahuan Saudara, sampai kapan perjanjian sewa-menyewa antara Perusahaan P dengan Tuan T atas bangunan di Distrik D ini?&rdquo; &rdquo;Sampai tahun depan, Pak Hakim.&rdquo; &rdquo;Saudara Saksi&hellip; Apakah sekarang bangunan ini dijaga?&rdquo; &rdquo;Tidak, Pak Hakim.&rdquo; &rdquo;Tidak dijaga&hellip;? Saudara Pembela, bagaimana ini?! Saksi mengatakan tidak dijaga, tapi dalam sidang sebelumnya Saudara bersikeras bangunan ini dijaga!&rdquo; Advokat pembela memandang cepat ke arah saksi. Lalu, seolah tak mengindahkan aturan untuk selalu berbicara lewat hakim, tiba-tiba dia bertanya: &rdquo;Saudara Saksi, setelah diperbaiki, apakah bangunan di Distrik D ini lalu dijaga?&rdquo; &rdquo;Oh! Ya, dijaga&hellip;&rdquo; Hakim ketua mengetukkan palu dengan tak sabar. &rdquo;Saudara Saksi! Saudara jangan memberi pernyataan yang simpang siur! Sidang bisa menggugat Saudara telah memberi kesaksian yang menyesatkan! Saya bertanya sekali lagi, dijaga atau tidak dijaga?!&rdquo; &rdquo;Sekarang tidak dijaga, Pak Hakim. Tapi waktu selesai diperbaiki sampai Tuan T menolak pengembalian, bangunan ini pernah dijaga.&rdquo; &rdquo;Ngomong kok mencla-mencle&hellip; Jadi Perusahaan P pernah mencoba mengembalikan bangunan ini pada Tuan T?&rdquo; &rdquo;Saya, Pak Hakim.&rdquo; &rdquo;Tapi tidak diterima?&rdquo; &rdquo;Saya, Pak Hakim.&rdquo; &rdquo;Alasannya?&rdquo; &rdquo;Tuan T menolak karena, setelah diperbaiki, bangunan di Distrik D ini dianggap tidak sesuai kondisi sebelum disewakan. Tuan T menginginkan, jika mau dikembalikan, kondisi bangunan harus sama seperti waktu serah terima dulu. Sebagai contoh, dulu ada pintu lipat di depan bangunan, sebelum rusak dan diganti dengan pintu dan jendela kaca. Dulu ada sekat-sekat ruangan berikut pintu-pintu di lantai dua. Tuan T menuntut, jika mau dikembalikan, pintu lipat dan sekat-sekat ruangan itu mesti dipasang kembali. Jika tidak, Perusahaan P harus membayar sejumlah uang pada Tuan T&hellip;&rdquo; &rdquo;Karena itu Perusahaan P menolak?&rdquo; &rdquo;Perusahaan P menolak karena tuntutan harus sesuai kondisi sebelum disewakan itu tidak dibicarakan sebelum perbaikan. Jika hal itu disampaikan sebelumnya, kan bisa didiskusikan atau mungkin dikondisikan waktu perbaikan. Selain itu, Perusahaan P menolak karena dalam surat perjanjian tidak ada klausul bahwa pengembalian bangunan harus sama seperti waktu serah terima&hellip;&rdquo; &rdquo;Begitu? &hellip;Saudara Saksi, apakah Saudara tahu isi surat perjanjian antara Perusahaan P dengan Tuan T?&rdquo; &rdquo;Saya, Pak Hakim.&rdquo; &rdquo;Di situ dinyatakan bahwa Perusahaan P selaku penyewa dan Tuan T selaku pemilik harus mengasuransikan barang miliknya pada perusahaan asuransi tertentu terhadap sebab-sebab seperti bencana alam, huru-hara, kebakaran, dan sebab-sebab lain di luar kuasa para pihak. &hellip;Apakah Perusahaan P sudah mengasuransikan barang miliknya, sesuai isi perjanjian itu?&rdquo; &rdquo;Sudah, Pak Hakim!&rdquo; &rdquo;Sudah? Sudah diasuransikan&hellip;? Saudara Pembela, kenapa dalam sidang sebelumnya Saudara mengatakan Perusahaan P tidak mengasuransikan barang miliknya? Bagaimana ini?!&rdquo; Advokat pembela tampak gelagapan. &rdquo;&hellip;Saya tidak tahu.&rdquo; &rdquo;Tidak tahu? Bagaimana bisa tidak tahu?! Seharusnya Saudara lebih tahu! Saudara Saksi&hellip; apa betul Perusahaan P sudah mengasuransikan barang miliknya?!&rdquo; &rdquo;&hellip;Betul, Pak Hakim.&rdquo; &rdquo;Dari mana Saudara tahu kalau sudah diasuransikan?&rdquo; &rdquo;Dari info yang saya dengar.&rdquo; &rdquo;Dari info yang Saudara dengar? Jadi info itu bisa betul, bisa juga salah&hellip; Begitu? Saudara Penuntut, apakah Tuan T juga mengasuransikan barang miliknya, sesuai isi perjanjian itu?&rdquo; Advokat penuntut menggelengkan kepala. &rdquo;Tidak, Yang Mulia.&rdquo; &rdquo;Tidak? Kenapa tidak diasuransikan?! Coba kalau sama-sama mengasuransikan, kan tidak perlu datang kemari!&rdquo; Sepuluh hari kemudian, telepon di meja kerjaku berdering. &rdquo;Selamat sore, Pak Andres Chaves! Ini dari kantor advokat&hellip; Betul, Pak! Saya Cesar Alvarez. Saya ingin mengabarkan bahwa kesimpulan dari kedua advokat, maksudnya saya dan advokat Tuan T, sudah disampaikan Selasa lalu. Hasil sidang akan dibacakan Selasa depan&hellip; Pak, saya mau mengabarkan bahwa kita menang. Saya bisa memastikan kita menang, Pak! Seperti yang pernah saya sampaikan pada direktur Bapak, Tuan Gerardo Antuna, aduan pihak penuntut itu lemah. Bagaimanapun perusahaan Bapak tak bisa dituntut untuk mengembalikan kondisi bangunan di Distrik D seperti waktu serah terima, karena surat perjanjian tidak dibuat dengan melibatkan pejabat akta alias di bawah tangan. Perusahaan Bapak juga tak bisa dituntut telah melakukan pembiaran, karena apa yang terjadi setahun lalu adalah kondisi di luar dugaan, di mana negara tidak hadir untuk melindungi warganya&hellip; Bahkan saya menduga Tuan T punya maksud buruk, karena dia meminta tebusan uang setelah perusahaan Bapak menolak tuntutannya. Menurut saya, itu tidak sepantasnya! Apalagi perusahaan Bapak sudah menunjukkan iktikad baik, dengan memperbaiki bangunan itu dan tak menagih kembali uang sewa yang sudah dilunasi sampai tahun depan. Karena itu saya bilang pada direktur Bapak, orang macam Tuan T harus dilawan dan kita mesti menang, agar orang-orang lain tak melakukan hal yang sama&hellip; Oh ya, meskipun saya bisa memastikan bahwa kita menang, tetap ada dana taktis yang harus disiapkan sebelum Selasa depan. Kuitansinya sudah saya berikan pada direktur Bapak. Ini dana taktis untuk memperlancar, Pak&hellip; Soal sidang kemarin, saya memang tak bisa datang. Jadi diwakilkan pada partner saya. Tapi kalau saya bisa datang, kita malah kalah&hellip; Betul, Pak! Kalau saya bisa datang, kita malah kalah! Saya banyak mendengar dari partner saya. Terus terang, saya tidak senang Bapak ditekan seperti itu. Kalau waktu itu saya yang datang, pasti saya lawan! Akan saya permalukan hakim itu di depan banyak orang. Tapi&hellip; yaahh, inilah hukum di negara kita! &hellip;Dana taktis itu bisa diambil besok, Pak?&rdquo; (*) --- WENDOKO, Menulis puisi dan cerita. Buku cerpennya Gerimis di Kuta terbit pada 2018.

Hakim ketua memandang berkas perkara di hadapannya. Sidang di siang bolong ini sudah molor setengah jam dari agenda.

Perkara No 6.1/Pdt.G/2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/1000031052-2123737297.jpg" alt="Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri di Kota Tanjungpinang. (Ogen/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri di Kota Tanjungpinang. (Ogen/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) menyatakan berkas perkara dugaan pemalsuan surat tanah yang menjerat mantan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Hasan masih belum lengkap. &rdquo;Berdasar penelitian jaksa, berkas perkara belum lengkap, masih ada kekurangan syarat formil dan materiil,&rdquo; kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri Yusnar Yusuf seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Yusnar menyebut, berkas perkara tersebut masih di tangan penyidik Satreskrim Polres Bintan. Penyidik kepolisian masih melakukan penyidikan tambahan untuk memenuhi petunjuk jaksa. &rdquo;Sampai saat ini penyidik masih berupaya melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa,&rdquo; sebut Yusnar Yusuf. Sementara, Kasi Humas Polres Bintan Iptu Missyamsu Alson mengatakan, Penyidik Satreskrim Polres Bintan tengah melengkapi berkas perkara kasus dugaan pemalsuan surat tanah yang melibatkan tiga orang tersangka. Yakni Hasan, M. Ridwan, dan Budiman. Alson memastikan, saat ini perkara dugaan pemalsuan lahan seluas 2,6 hektare milik PT Expasindo Raya, itu masih terus berlanjut. Penyidik tengah melengkapi berkas perkara tersangka M. Ridwan dan Budiman setelah dikembalikan sebanyak lima kali oleh jaksa. Demikian pula berkas perkara milik tersangka Hasan yang sudah dua kali dikembalikan jaksa. &rdquo;Untuk para tersangka juga masih dikenakan wajib lapor ke Polres Bintan,&rdquo; jelas Alson. Sementara itu, Kuasa Hukum mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang Hendy Davitra meminta penyidik Satreskrim Polres Bintan transparan terhadap hambatan berkas perkara kliennya sesuai petunjuk jaksa. Sebab, sampai saat ini belum ada kepastian hukum padahal masa penahanan Hasan dan dua tersangka lain sudah habis dan harus dibebaskan demi hukum.&nbsp; &rdquo;Prinsipnya sebagai tersangka, klien kami menjadi objek pemeriksaan, artinya apa yang menjadi sangkaan dan pembuktian itu ranahnya penyidik. Pertanyaannya, dalam konteks penyidikan yang sekian lama ini hingga habisnya masa penahanan, belum terjawab kepastian hukum para tersangka,&rdquo; tutur Hendy Davitra. Sebagai warga negara, lanjut dia, negara wajib melindungi kepastian hukum dan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tersebut.&nbsp;Hal itu mengingat dampak dari penyidikan perkara cukup merugikan para tersangka.&nbsp; &rdquo;Mulai dari penetapan tersangka yang mengakibatkan harus diberhentikan sebagai Pj Wali Kota Tanjungpinang.&nbsp; Belum lagi menjalani penahanan,&rdquo; terang Hendy Davitra. Dia menilai sudah cukup waktu yang diberikan undang-undang untuk proses penyidikan perkara tersebut, tapi tak kunjung ada kepastian hukum dalam kelengkapan berkas perkara. Hendy mengakui tidak bisa mencampuri apalagi mengintervensi proses yang dilakukan penyidik. Kecuali transparan ke publik terhadap hambatan yang dihadapi dalam melengkapi berkas perkara.

Kejati Kepri menyatakan berkas perkara dugaan pemalsuan surat tanah yang menjerat mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang masih belum lengkap

Kejati Sebut Berkas Perkara Mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan Belum Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-Kombes-Ade-Ary-Syam-Indradi-Dery-Ridwansah-2JPG-2884460405.jpg" alt="Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polda Metro Jaya tengah menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Penanganan berjalan lama karena laporan kepada Gilbert diterima Polri di berbagai daerah. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya sedang berkoordinasi dengan kepolisian di beberapa daerah untuk menarik berkas perkara Gilbert. Sehingga proses penanganan perkara akan terpusat di Polda Metro Jaya. &rdquo;Pendeta G (Gilbret) itu masih dilakukan pengumpulan karena ada beberapa laporan di daerah di berbagai daerah ada di Sumsel dan Sulsel,&rdquo; ujar Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (3/7). Ade Ary mengatakan, laporan polisi (LP) akan dikumpulkan menjadi satu kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Dengan begitu penanganan perkara lebih mudah. &rdquo;Itu berkas dilimpahkan ke sini Polda Metro Jaya ada juga yang berkas diterima laporan di Sulsel itu proses pelimpahan ke Polda Metro Jaya,&rdquo; jelas Ade Ary Syam Indradi. Sebelumnya, video berisi pernyataan Pendeta Gilbert Lumoindong yang menyinggung terkait ibadah sholat dan zakat di dalam agama Islam viral di media sosial sejak beberapa waktu belakangan. Video itu pun menuai pro dan kontra di masyarakat lantaran pernyataannya dianggap tidak tepat mencampuri atau mengomentari agama yang bukan agamanya. Atas pro kontra yang terjadi, Pendeta Gilbert Lumoindong akhirnya buka suara dan meminta maaf. Dia menegaskan sama sekali tidak ada maksud untuk mencampuri atau memberikan penilaian pada agama yang bukan agamanya. &rdquo;Pertama-tama, dengan segala kerendahan hati saya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Saya tidak ada niat untuk mengolok-olok apalagi menghina. Sama sekali tidak ada,&rdquo; kata Pendeta Gilbert Lumoindong di bilangan Jakarta Selatan, Senin (16/4). Dia pun memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang menyinggung soal sholat dan zakat. Dia menegaskan pernyataannya itu bukan ditujukan untuk publik luas. Pernyataannya itu hanya untuk internal di kalangan jemaatnya saja. Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan kepada Gilbert. Kini penyidik tengah melakukan pendalaman. &rdquo;Kalau (kasus) Pendeta Gilbert nanti kita masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi dulu, maupun alat bukti yang lain. Setelah rangkaian itu baru kita mungkin mengarah ke sana,&rdquo; kata Wira.

Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan kepolisian di beberapa daerah untuk menarik berkas perkara Pendeta Gilbert sehingga terpusat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#berkas perkara

Berita Terkini