<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/vanessa-angel-mengeluh-sel-tahanannya-di-rutan-medeng-sempit_m_.jpg" alt="Vanessa Angel mengeluh sel tahanan sementara di Rutan Medaeng terlalu sempit. Sebab, diisi oleh 6 orang, termasuk dirinya." width="100%">
<figcaption>Vanessa Angel mengeluh sel tahanan sementara di Rutan Medaeng terlalu sempit. Sebab, diisi oleh 6 orang, termasuk dirinya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Barat telah melimpahkan berkas kasus kepemilikan narkoba selebriti Vanessa Angel ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. "(Berkasnya) sudah tahap satu," ujar Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Ronaldo Maradona di Jakarta, Kamis (23/4).  Model dan aktris Vanessa Angel menjadi tahanan kota atas kasus kepemilikan psikotropika golongan IV, yakni xanax tanpa resep dokter. Status perempuan yang pernah terjerat kasus prostitusi itu berdasarkan pertimbangan situasi wabah korona (Covid-19) dan usia kehamilannya yang menginjak enam bulan.  Dari hasil pemeriksaan para saksi diketahui resep pil xanax yang dimiliki Vanessa sudah kedaluwarsa sehingga menjadi alasan meningkatkan status selebriti ini menjadi tersangka.  Selama 20 hari, Vanessa wajib lapor ke Polres Metro Jakarta Barat hingga berkas kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Meski Vanessa sedang hamil enam bulan dan berada di situasi pandemi Covid-19, Ronaldo mengatakan, proses hukum terhadap Vanessa tetap berjalan. (*)

Berkas Vanessa Angel Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyidik-lengkapi-berkas-perkara-4-tersangka-kasus-abu-tours_m_227344.jpg" alt="Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani, saat memberikan keterangan terkait perkembangan kasus Abu Tours di Mapolda Sulsel beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani, saat memberikan keterangan terkait perkembangan kasus Abu Tours di Mapolda Sulsel beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan segera menyelesaikan kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang perusahaan Abu Tours. Dalam waktu dekat berkas perkara empat tersangka bakal melimpahkan. Keempat tersangka adalah CEO Abu Tours, Hamzah Mamba, manajer keuangan Kasim Mamba, mantan komisaris utama Khaeruddin dan istreri CEO yang juga mejabat sebagai mantan komisaris perusahaan Nursyariah Mansyur. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani mengungkapkan, saat ini pihaknya tinggal menunggu petunjuk dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Itu setelah pihaknya merampungkan seluruh berkas perkara atau P21. "Kalau sudah ada lampu hijau, petunjuk untuk menyerahkan barang bukti dan tersangka maka kami akan langsung melimpahkan sepenuhnya untuk proses hukum lanjutan kasus ini," ujar Dicky di Makassar, Kamis (12/7). Penetapan tersangka terhadap Nursyariah Mansyur, baru-baru ini, menambah panjang total tersangka yang terlebih dulu ditetapkan oleh tim penyidik sebelumnya. Kasus ini sebelumnya nyaris tak terdengar selama kurang lebih lima bulan. Tepatnya, pasca tim penyidik menyita sejumlah aset baik yang tersebar di berbagai daerah di Sulsel hingga di luar Sulsel. Dicky menjelaskan, proses kasus yang begitu panjang ini, membuat penyidik ekstra berhati-hati dalam melakukan pendalaman. Apa lagi, memeprtimpangkan banyakmya jumlah jamaah serta kerugian yang sama sekali tak bisa dibayangkan. Hal itu menurut Dicky bukanlah suatu kendala, hanya saja menjadi salah satu pertimbangan utama penyidik dalam melakukan pengembangan. "Kasus Abu Tours ini cukup besar, mungkin terbesar dalam sejarah kasus penipuan umrah jamaah yang tersebar di Indonesia. Korbannya luar biasa. Tentu kami harus cermat, teliti betul-betul untuk menghitung aset yang diselewengkan khususnya siapa saja yang terlibat dalam penyalahgunaan keuangan perusahaan tersebut," jelas Dicky. Sambil menunggu hasil koordinasi dengan Kejaksaan, saat ini keempatnya masih mendekam di sel tahanan Polda Sulsel. Sejauh ini, Polda mencatat terdapat 86 ribu lebih korban Abu Tours yang tersebar dari berbagai provinsi. Ditaksir total kerugian jemaah di atas Rp 1,8 triliun.

Penyidik Lengkapi Berkas Perkara 4 Tersangka Kasus Abu Tours

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69434_88706_gatot-brajamusti-jpnn.jpg" alt="Gatot Brajamusti" width="100%">
<figcaption>Gatot Brajamusti</figcaption>
</figure>JawaPos.com &nbsp;MATARAM - Babak baru kasus peredaran &nbsp;narkoba oleh mantan Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) &nbsp;Gatot Bramusti memasuki babak baru.&nbsp; Setelah melalui proses pemenuhan berkas, &nbsp;penuntut umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menyatakan berkas tersangka &nbsp; Gatot Brajanusti dan istrinya Dewi Aminah dalam kasus dugaan peredaran &nbsp;narkotika jenis sabu dinyatakan lengkap atau P21. Berkas ini dinyatakan P21 sejak tanggal 2 Desember 2016 lalu. &nbsp;&quot; Setalah berkas perkara diteliti oleh jaksa peneliti. &nbsp;Berkas kasus Gatot Brajamusti dan istrinya Dewi Aminah sudah lengkap (P21, red),&quot; ujar Kasi Tindak Pidana Umum dan Lainnya (TPUL) Kejati NTB Ginung Pratidina &nbsp;seperti ditulis &nbsp;Radar Lombok (8/12). Tercatat, berkas Gatot tiga kali bolak- balik dari penyidik ke penuntut kejaksaan. Menurut Ginung, setelah berkas dinyatakan lengkap secara formil dan materil, pihaknya tinggal menunggu penyerahan kedua tersangka dan barang buktinya penuntut umum Kejati NTB.&nbsp; Selanjutnya akan dikirim ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram untuk diadili. &nbsp;Begitu dilimpahkan, Gatot dan istrinya akan langsung ditahan. &nbsp; &quot;Setelah dilimpahkan, tentu saja akan ditahan. Di kepolisian (Polda, red) ditahan masa kita tidak nahan. Ya ditahan dong, ini tinggal kita tunggu saja pelimpahannya,&quot; &nbsp;ungkapnya. Gatot dalam kasus peredaran narkoba disangkakan melanggar pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat 1 huruf a UU No 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal 20 tahun hukuman penjara. &nbsp; Sedangkan istrinya Dewi Aminah disangkakan melanggar pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.(gal/nas/JPG)

Akhirnya, Berkas Gatot Brajamusti P21

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66141_85269_gatot-brajamusti-jpnn.jpg" alt="Gatot Brajamusti" width="100%">
<figcaption>Gatot Brajamusti</figcaption>
</figure>JawaPos.com MATARAM&mdash; &nbsp;Penyidik Subdit I Ditresnarkoba Polda NTB melimpahkan kembali berkas mantan ketua Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) Gatot Brajamusti dan istrinya Dewi Aminah dalam kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu ke penuntut umum Kejaksaan Tinggi &nbsp;(Kejati) NTB.&nbsp; Pelimpahan ini setelah sebelumnya dirangkai dengan proses pemberkasan. &quot;Berkasnya sudah kita limpahkan kembali hari Jumat lalu (18/11, red) ke penuntut umum Kejati NTB,&quot; &nbsp;ujar Kasubdit I Ditresnarkoba Polda NTB AKBP Cheppy Ahmad Hidayat seperti ditulis Lombok Pos (Jawa Pos Group), Rabu &nbsp;(23/11). Dalam berkas yang dilimpahkan ini, penyidik &nbsp;sudah memenuhi beberapa petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.&nbsp; Diantaranya, penyidik diminta &nbsp; melengkapi keterangan dua orang saksi yang ikut ditangkap pada saat penggerebekan di hotel Golden Tulip. Keduanya adalah pasangan suami istri Richard Nyoto Kusumo dan istrinya Yuti Yustini.&nbsp; &lsquo;&rsquo;Keduanya kan sebelumnya berada di Jepang. Begitu pulang langsung kita mintai keterangannya dan hasilnya kita tuangkan ke dalam berkas. Proses pemeriksaannya disini (Polda NTB, red),&quot; katanya. Dari hasil keterangan Richard dan istrinya, &nbsp; obat-obatan yang dikonsumsi keduanya adalah obat medis seperti obat jantung, asam urat dan penyubur hormon. Keduanya juga melampirkan hasil laboraorium klinik dari Jepang terkait obat medis tersebut. &lsquo;&nbsp; &quot;Yang diminta oleh penuntut umum kan dari mana obat-obatan itu berasal. Sekarang sudah kita dapatkan hasilnya,&quot; &nbsp;ungkapnya. Setelah dilimpahkan kembali ke kejaksaan, &nbsp;penyidik mengaku cukup optimis berkas itu dinyatakan lengkap (P21) oleh kejaksaan.&nbsp; &quot;Kemarin kan cuma kekurangan keterangan dari dua saksi itu saja. Jadi kita cukup optimis berkasnya segera dinyatakan lengkap. kita tunggu saja kejaksaan yang meneliti berkasnya,&quot; tandasnya. &nbsp; Dalam berkas yang dilimpahkan ke kejaksaan. Gatot disangkakan melanggar pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 114 ayat (2) ini terkait dengan pengedar narkotika.&nbsp; Selain itu, Gatot disangkakan melanggar pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat 1 huruf a UU No 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal 20 tahun hukuman penjara. &nbsp;Sedangkan istrinya Dewi Aminah disangkakan melanggar pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.(gal/nas/JPG)

Berkas Gatot Brajamusti Kembali Dilimpahkan