<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/Screenshot_20251116_131852_Instagram-2-3452104825.jpg" alt="Deni Apriadi Rahman, 23,&nbsp;MUA pria berjilbab di Lombok membantah pakai mukena ke mushola, menyebut itu fitnah. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Deni Apriadi Rahman, 23,&nbsp;MUA pria berjilbab di Lombok membantah pakai mukena ke mushola, menyebut itu fitnah. (Instagram)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang MUA pria berjilbab di Lombok, Deni Apriadi Rahman, 23, akhirnya angkat bicara setelah dituduh melakukan penodaan agama lantaran disebut memakai mukena untuk masuk mushola. Sambil menangis, ia tegas membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah yang sangat melukai dirinya dan keluarga. Dalam penjelasannya, ia mengaku beberapa hari terakhir menghadapi ujian berat setelah sebuah akun media sosial mengunggah fotonya disertai narasi yang menurutnya tidak benar dan sarat fitnah. Unggahan itu kemudian menyebar luas di Facebook, Instagram, hingga TikTok. Ia menegaskan tidak mengenal pemilik akun tersebut dan tidak pernah memberikan izin penggunaan fotonya. Ia mengatakan banyak narasi yang beredar tidak sesuai kenyataan, termasuk tuduhan bahwa ia masuk mushola memakai mukena dan beribadah di waktu yang tidak semestinya dengan sengaja agar berada di tengah wanita. &ldquo;Saya menghormati rumah ibadah, menghormati tata cara ibadah, dan memahami adab dalam agama,&rdquo; ujarnya sambil menangis di unggahan yang beredar di media sosial, dikutip Minggu (16/11). Terkait penampilannya yang mengenakan jilbab, pria yang akrab disapa Dea Lipa tersebut menjelaskan bahwa jilbab baginya adalah simbol kecantikan, kelembutan, dan kehormatan perempuan Muslim yang ia kagumi sejak lama. Ia menolak anggapan bahwa menggunakan pakaian tersebut untuk menipu atau melecehkan siapa pun. Baginya, itu bentuk ekspresi diri sekaligus cara melindungi diri dari pelecehan. Dea Lipa juga membantah tuduhan lain, termasuk isu bahwa dirinya pernah menjalin hubungan dengan pria hingga fitnah bahwa ia mengidap HIV. &ldquo;Saya baru saja melakukan tes HIV dan hasilnya negatif,&rdquo; tegasnya. Sejak unggahan itu viral, ia mengaku berada dalam tekanan sangat berat. Ribuan komentar berisi hinaan, ancaman, dan teror masuk melalui pesan langsung, membuatnya terpukul secara mental dan fisik. Ia mengaku beberapa kali kehilangan kendali akibat tekanan tersebut.

Seorang MUA pria berjilbab di Lombok, Deni Apriadi Rahman, angkat bicara setelah dituduh melakukan penodaan agama.

MUA Pria Berjilbab Viral di Lombok Menangis, Bantah Gunakan Mukena ke Mushola: Itu Fitnah!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/bpip-istana-1303883863.jpeg" alt="Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah menuai banyak kritik dan protes, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akhirnya merevisi kebijakannya terkait anggota Paskibraka berjilbab. Mereka diperbolehkan tetap menggunakan jilbab atau sejenisnya pada upacara kenegaraan. Sebelumnya, pada Rabu (14/8), Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut aturan mencopot jilbab hanya pada dua momen. Yaitu, saat pengukuhan dan upacara kenegaraan 17 Agustus. Namun, kemarin (15/8) Yudian mengeluarkan pernyataan baru. Intinya, personel Paskibraka putri boleh menggunakan jilbab saat upacara kenegaraan 17 Agustus. &rdquo;Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan kepala sekretariat presiden selaku penanggung jawab pelaksanaan upacara HUT Ke-79 RI yang disampaikan pada 14 Agustus di Jakarta,&rdquo; kata Yudian dalam keterangan tertulisnya. Kepala sekretariat presiden memberikan arahan bahwa Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya pada 17 Agustus di IKN. Sementara itu, meski sudah ada revisi aturan, Yudian tetap menjadi sorotan. Kemarin puluhan organisasi masyarakat Islam berkumpul di kantor MUI pusat. Mereka berkumpul untuk menentukan sikap terhadap polemik kewajiban melepaskan jilbab bagi Paskibraka. Pertemuan itu menghasilkan lima poin yang dibacakan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis. Di antaranya, mereka meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kepala BPIP Yudian. &rdquo;Kami minta (presiden) mengganti kepala BPIP atau mencabut mandat kepala BPIP,&rdquo; katanya. Menurut Cholil, yang dilakukan petinggi BPIP merupakan kesalahan fatal. Dia mengatakan, di dalam aturan yang lebih tinggi dan diteken presiden, Paskibraka putri tidak dilarang menggunakan jilbab. Tetapi, aturan di BPIP justru melarang penggunaan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan. Poin berikutnya adalah meminta BPIP melakukan pembersihan internal. Yakni, terhadap pihak-pihak yang cenderung tidak tepat dalam memaknai Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika. Sebab, menurut dia, BPIP adalah lembaga yang menjadi garda terdepan mengawal ideologi Pancasila dengan sempurna. Cholil juga tidak sepakat dengan penyebutan bahwa pencopotan jilbab oleh Paskibraka putri itu dilakukan secara sukarela. Di satu sisi, dikatakan sukarela. Tetapi, di sisi lain, personel Paskibraka diminta tanda tangan di atas meterai. &rdquo;Mana ada sukarela, tetapi diminta tanda tangan bermeterai. Ini adalah relasi kuasa,&rdquo; ujarnya. Dia meyakini, jika tidak meneken pernyataan tersebut, Paskibraka tidak akan lolos seleksi. Kalau lolos, mereka ditempatkan sebagai cadangan. Sorotan juga disuarakan mantan Ketua Umum PBNU sekaligus anggota Dewan Pengarah BPIP Said Aqil Siroj. Meskipun sebagai dewan pengarah, dia menyatakan tidak diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan teknis mengenai seragam Paskibraka itu. Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu&rsquo;ti ikut merespons pelarangan jilbab untuk anggota Paskibraka putri. Guru besar pendidikan agama Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu menegaskan, pelarangan tersebut merupakan tindakan diskriminatif. &rdquo;Yang bertentangan dengan Pancasila, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia,&rdquo; tegasnya. (wan/lum/c19/fal)

Setelah menuai banyak kritik dan protes, BPIP akhirnya merevisi kebijakannya terkait anggota Paskibraka berjilbab.

Paskibraka Putri Tetap Bisa Berjilbab saat Upacara Kenegaraan, MUI Minta Presiden Copot Kepala BPIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/JILBAB-3736707139.jpg" alt="ILUSTRASI: Wanita memakai jilbab (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Wanita memakai jilbab (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dokter spesialis Dermatologi, Venereologi, dan Estetika, dr. Mohammad Yoga Adi Waskito, Sp.D.V.E membagikan kiat kepada wanita yang berjilbab agar bisa terhindar dari kebotakan yang disebabkan oleh kerontokan rambut atau yang dikenal dengan istilah Frictional Alopecia. Dilansir dari Antara, kiat pertama yang perlu dilakukan oleh pengguna jilbab agar terhindar dari kebotakan adalah dengan tidak terlalu kencang saat mengikat rambut atau memasang ciput, sehingga rambut tidak mudah rontok. &ldquo;Nah ini, tidak boleh terlalu ketat ya pasang ciputnya atau mengikat rambutnya. Karena adanya tarikan yang terus menerus itu tanpa disadari membuat rambut cepat rontok dan akhirnya lambat laun menarik garis rambut yang normal ke belakang dan akhirnya menyebabkan kebotakan,&rdquo; terang Yoga. Secara medis, alopecia frictional terjadi karena seorang individu mengalami kerontokan akibat kebiasaan menggosok rambut, folikel, maupun folikel rambut di sekitar kulit kepala. Oleh sebab itu, wanita tidak disarankan untuk mengikat rambutnya terlalu kencang, termasuk untuk pengguna jilbab saat memasang ciputnya. Selain itu, Yoga menyarankan agar pengguna jilbab bisa memilih bahan kain yang memiliki pori-pori besar, sehingga ketika dipasang kulit kepala tetap mendapatkan asupan udara untuk menjaga kesehatannya. Yoga menilai bahwa pemilihan bahan kain jilbab dengan pori-pori kecil dapat berpotensi membuat kulit kepala dan rambut lebih cepat berminyak serta lepek yang juga menjadi penyebab dari mudahnya rambut rontok. &ldquo;Rambut itu tetap perlu adanya ventilasi, sehingga untuk yang berhijab pilihlah bahan yang pori-porinya besar dan adem seperti katun sehingga kulit kepalanya masih bisa 'bernafas',&rdquo; katanya. Tidak lupa juga para pengguna jilbab diminta untuk mengistirahatkan kulit kepala serta rambutnya dari jilbab apabila sedang beristirahat atau sedang sendirian. Hal itu dibutuhkan agar rambut tidak terlalu mendapatkan banyak tekanan dari benda luar yang juga menjadi penyebab kerontokan sehingga berujung pada kebotakan. Sebagai tambahan, ketika membersihkan rambut menggunakan sampo dan mengeringkannya, upayakan tidak terlalu banyak menggosok rambut dan cukup memijat bagian kulit kepala agar bersih. &ldquo;Ketika mengeringkan rambut, ada baiknya jangan digosok dengan handuk karena itu membuat rambut mudah patah dan tentu rontok. Untuk menjaga rambut tetap sehat baiknya cukup ditepuk-tepuk saja menggunakan handuk,&rdquo; pungkasnya.

Dokter spesialis Dermatologi, Venereologi, dan Estetika membagikan kiat kepada wanita yang berjilbab agar bisa terhindar dari kebotakan.

Rambut Rontok saat Berhijab? Dokter Bagikan Kiat Agar Terhindar dari Kebotakan

berjilbab

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#berjilbab

Berita Terkini

MUA Pria Berjilbab Viral di Lombok Menangis, Bantah Gunakan Mukena ke Mushola: Itu Fitnah!

Paskibraka Putri Tetap Bisa Berjilbab saat Upacara Kenegaraan, MUI Minta Presiden Copot Kepala BPIP

Rambut Rontok saat Berhijab? Dokter Bagikan Kiat Agar Terhindar dari Kebotakan

Download Aplikasi JawaPos.com