<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ahmad-riza-patria.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, pihaknya masih melakukan proses penyelidikan terkait kerumunan saat perayaan Imlek 2021 di Pantjoran Pantai Indah Kapuk, Golf Island Pantai Maju, Jakarta Utara.  ”Terkait kerumunan yang terjadi kemarin saat Imlek, ini masih diproses. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana,” kata Riza seperti dilansir dari Antara di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/2) malam.  Jika nanti terbukti ada pelanggaran, Riza menyatakan, tak segan untuk memberikan sanksi berdasar tingkat kesalahannya. Bahkan, sanksi juga akan dijatuhkan pada pejabat berwenang setempat.  ”Tentu, kalau nanti ditemukan ada pelanggaran, ada sanksi yang diberikan. Siapapun yang terlibat di sana, akan dilihat sejauh mana keterlibatannya. Tentu sanksi disesuaikan dengan pelanggaran atau kesalahan,” ujar Riza.  Sebelumnya, kerumunan massa saat pertunjukan barongsai dalam rangka perayaan Imlek 2021 terekam dalam sebuah video. Di video tersebut, terlihat warga berkerumun di lokasi, meskipun mereka sudah memakai masker.  Aparat kepolisian telah menetapkan satu orang tersangka imbas peristiwa itu.  Satpol PP juga telah menyegel panggung yang dijadikan tempat atraksi barongsai. Namun demikian, hingga kini tidak ada sanksi denda administratif yang dijatuhkan.  ”Enggak ada sanksi. Tempatnya saja yang kita tidak diperbolehkan lagi untuk beraktivitas. Kalau di dalam ketentuan Pergub 3 itu yang dikenakan adalah penutupan tempatnya,” kata Kasatpol PP DKI Arifin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pAXIMRK7kwc

Wagub DKI Sebut Kasus Kerumunan ketika Imlek Masih Diproses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-16-at-17.39.43.jpg" alt="Sekretaris Kabupaten Jember Mirfano. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kabupaten Jember Mirfano. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Jember masih belum memberi sanksi kepada tiga camat yang terbukti melanggar netralitas ASN dalam pilkada sesuai dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tiga camat yang direkomendasikan mendapat sanksi dari KASN yakni Camat Tanggul, Camat Pakusari, dan Camat Sumberjambe. Mereka terbukti melanggar netralitas ASN dengan mendukung calon bupati petahana.  ”Hari ini (16/11) saya masih melakukan pemanggilan kedua terhadap Camat Sumberjambe Rusdiyanto yang terbukti melanggar netralitas ASN,” kata Sekretaris Kabupaten Jember Mirfano seperti dilansir dari Antara di Jember, Senin (16/11). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2020/bkd-jatim-sebut-gubernur-telah-tindak-lanjuti-rekomendasi-kasn/">BKD Jatim Sebut Gubernur Telah Tindak Lanjuti Rekomendasi KASN</a></li> </ul> Sedangkan pemanggilan kedua untuk Camat Pakusari Fauzi dijadwalkan pada Selasa (17/11) yang diperiksa langsung oleh Sekkab Jember Mirfano sebagai atasan langsung. ”Kami sudah melakukan pemanggilan pertama kepada tiga orang camat, namun hanya dihadiri dua camat yakni Camat Pakusari dan Camat Sumberjambe, sedangkan Camat Tanggul M. Ghozali, tidak hadir,” tutur Mirfano.  Pemanggilan kedua untuk Camat Tanggul M. Ghozali tetap akan dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mangkir pada pemanggilan tahap pertama. ”Saya coba akan memanggil Camat Tanggul lagi dan kapasitas saya sebagai atasan langsung terkait dengan rekomendasi sanksi yang diberikan KASN itu,” ujar Mirfano.  Dia menjelaskan, pemanggilan yang dilakukan terhadap tiga orang ASN yang terbukti melanggar netralitas dalam pilkada merupakan standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilakukan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. ”Sesuai dengan rekomendasi KASN, tiga camat tersebut akan dikenai sanksi disiplin sedang. Namun, prosesnya kami melakukan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010,” ucap Mirfano.  Setelah dilakukan pemanggilan kedua terhadap tiga ASN itu, Mirfano berencana melapor ke Plt Bupati Jember A. Muqit Arief untuk persetujuan penjatuhan sanksi kepada tiga camat sesuai dengan rekomendasi KASN. ”Sanksi akan diberikan kepada tiga ASN yang melanggar netralitas dalam pilkada itu. Kami akan patuh menjalankan rekomendasi KASN,” papar Mirfano.  Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jember Thobrony Pusaka mengatakan, pihaknya menerima tembusan surat elektronik dari KASN pada 23 Oktober yang menyebutkan ketiga ASN tersebut direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi disiplin sedang. ”Kami mengingatkan kepada Plt Bupati Jember, apakah rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti atau belum. Kalau belum, segera ditindaklanjuti karena ada batas waktu 14 hari sejak surat diterima pejabat pembina kepegawaian,” ujar Thobrony Pusaka.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=hxX2Rb3ZK-g

Pemkab Jember Belum Beri Sanksi Tiga Camat Langgar Netralitas ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/febri-Kabag-Humas-pemkot-Surabaya-1-1.jpg" alt="Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga M Afghani Wardhana terkait pelanggaran netralitas ASN yang dilakukannya pada Pilkada 2020 di luar Surabaya.  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara seperti dilansir dari Antara di Surabaya mengatakan, sanksi yang diberikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) M. Afghani Wardhana sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tertanggal 15 April.  ”Terkait hal itu, wali Kota Surabaya sudah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi sesuai dengan rekomendasi dari KASN,” kata Febriadhitya.  Menurut dia, pengaturan tentang netralitas ASN sudah diatur dengan sangat jelas, tegas, dan terperinci. Hal itu diatur dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, hingga PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.  ”Setiap ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres. ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” ujar Febriadhitya Prajatara.  Kepala Dispora Surabaya M Afghani Wardhana membenarkan bahwa sanksi yang dia terima itu terkait pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan pada Pilkada 2020 di luar Kota Surabaya. Tepatnya di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Atas pelanggaran tersebut, Afghani mengaku, sudah diberi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yakni Wali Kota Surabaya.  ”Saya sudah diberikan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Ibu Wali Kota Surabaya sesuai dengan rekomendasi KASN," kata Aghani.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-yYhMwWliYo

Pemkot Surabaya Beri Sanksi Kepala Dispora Terkait Pilkada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201019-WA0167-1.jpg" alt="Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah. Nur Imansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah. Nur Imansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah telah menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan memberikan sanksi berupa pernyataan terbuka dan penundaan kenaikan gaji berkala terhadap sejumlah ASN yang diduga terlibat dalam Pilkada Serentak 2020.  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muhammad Nasir seperti dilansir dari Antara di Mataram mengatakan, Pemprov NTB berkomitmen tinggi mewujudkan integritas dan netralitas ASN dalam setiap perhelatan Pilkada. Komitmen tersebut, ditunjukkan dengan respons cepat Gubernur NTB menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait adanya dugaan keterlibatan sejumlah ASN dalam Pilkada 2020.  Berdasar rekomendasi KASN, terdapat 10 ASN lingkup Pemprov NTB yang diduga terlibat dalam politik praktis. Gubernur selaku PPK diminta memberikan pembinaan dan sanksi tegas, mulai dari hukuman disiplin hingga sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka.  ”Seluruh rekomendasi KASN telah ditindaklanjuti jauh hari sebelum terbitnya surat Mendagri. Itu sudah dijawab semuanya. Hanya mungkin Kemendagri belum sesuaikan dengan apa yang sudah kami tindak lanjuti,” ujar Nasir.  Nasir menyatakan, rekomendasi KASN tersebut sudah diterima sekitar 11 hari lalu dan itu sudah ditindaklanjuti semua. Bahkan surat Mendagri yang dimaksud hingga sekarang secara fisik belum diterima.  ”Suratnya hingga saat ini belum kami terima. Tetapi kami memastikan bahwa ASN lingkup Pemprov NTB berusaha kami jamin netralitasnya," terang Nasir.  Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik I Gede Putu Aryadi menjelaskan, surat dari Menteri Dalam Negeri kepada beberapa kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) lebih bersifat mengingatkan. Khususnya kepada kepala daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi KASN tersebut.  ”Karena kita di NTB telah merespons cepat rekomendasi KASN tersebut, sudah tidak ada persoalan lagi,” terang I Gede Putu Aryadi.  Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy menambahkan, berkaitan dengan surat dari Kemendagri agar kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi KASN soal ASN yang melanggar netralitas di Pilkada 2020, Gubernur NTB Zulkieflimansyah telah menindaklanjuti semua rekomendasi tersebut. Sejumlah ASN yang melanggar netralitas Pilkada 2020 diberikan sanksi berupa pernyataan terbuka dan penundaan gaji berkala.  ”ASN Pemprov NTB yang direkomendasikan KASN yang melanggar netralitas dalam Pilkada 2020 telah ditindaklanjuti semuanya. Jenis sanksi yang berikan berupa pernyataan terbuka dan penundaan gaji berkala. Gubernur sudah tegas soal itu,” ucap Najamuddin Amy.  Namun demikian, yang perlu diluruskan kata Najamuddin, munculnya surat dari Kemendagri itu bukan pelanggaran pilkada. Hal itu merupakan teguran administratif terkait ASN yang dinilai tak netral di dalam Pilkada. Kepala daerah, salah satunya Gubernur NTB selaku PPK diminta Kemendagri untuk memberikan sanksi kepada ASN.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=VkowurFWN9o&ab_channel=jawapostvofficial

Gubernur NTB Berikan Sanksi Penundaan Gaji Terhadap ASN Tak Netral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PSX_20201011_204519-1.jpg" alt="Suasana karaoke di tempat hiburan malam Kafe MAXI, Tulungagung, Minggu (11/10) dini hari. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Suasana karaoke di tempat hiburan malam Kafe MAXI, Tulungagung, Minggu (11/10) dini hari. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Manajemen Cafe and Karaoke MAXI yang kedapatan beroperasi saat larangan aktivitas segala tempat hiburan di Tulungagung, Jawa Timur, diberi sanksi oleh Satpol PP.  Kabid Penegakkan Perda dan Perbup Satpol PP Tulungagung Artista Nindya Putra menyatakan, manajemen MAXI telah dikenai denda Rp 500 ribu karena melanggar Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang tempat usaha yang dianggap lalai. ”Denda ini sudah dibayarkan. Karena pelanggaran ini disimpulkan tidak komersial, kami jerat ada tiga pasal,” kata Artista Nindya Putra seperti dilansir dari Antara di Tulungagung.  Selain Perbup Nomor 57/2020, dasar pengenaan sanksi administratif yang kedua adalah Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Jam Malam. Saat digerebek polisi dan satpol, karaoke beroperasi di atas pukul 23.00 WIB, batas waktu jam malam yang ditentukan Bupati Tulungagung. Sedangkan jeratan ketiga adalah Surat Edaran Sekda Tulungagung tentang penutupan tempat hiburan malam selama pandemi Covid-19. ”Dalam Surat Edaran Sekda Tahun 2020 itu diatur semua tempat hiburan seperti kafe, karaoke, spa, dan panti pijat itu kan masih tutup tidak boleh buka. Jadi kami anggap juga terjerat di situ, meski mereka berdalih tidak komersial,” paparnya.  Oleh karena itu, selain dikenai sanksi Rp 500 ribu, manajemen Kafe MAXI maupun tamu dan pemandu lagu yang diperiksa juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Khusus untuk manajemen kafe MAXI, jika kembali melanggar ketentuan daerah terkait jam malam dan aturan menyangkut penutupan tempat hiburan karena alasan protokol kesehatan selama pandemi, sanksi maksimal sampai ke pencabutan izin dan/atau penutupan tempat usaha.  Sebelum disanksi Satpol PP, empat anggota tim manajemen MAXI berikut dua tamu pria dan dua pemandu lagu sempat diperiksa Satreskrim Polres Tulungagung. Hal itu terkait aktivitas tempat hiburan malam di MAXI yang masih buka atau beroperasi secara sembunyi-sembunyi, meski sudah ada larangan beroperasi di masa pandemi Covid-19.  Menurut Artista, polisi melepas delapan saksi yang sempat diangkut ke mapolres dengan dalih tidak ditemukan unsur pidana. Kasus pelanggaran perda tempat hiburan malam dan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan kemudian dilepas. Salah satu kafe karaoke terlama di Kota Tulungagung itu kemudian dilimpahkan ke Satpol PP karena dianggap lebih berwenang menangani kasus pelanggaran perda berikut segala turunannya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AjHDhBsBimM&ab_channel=jawapostvofficial

Manajemen Kafe MAXI Pelanggar Covid-19 Diberi Sanksi Ringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Screenshot_2020-05-25-14-43-08-735_com.miui_.gallery-01.jpg" alt="Cuplikan video oknum polisi tak bermasker marahi polisi yang berjaga di Pos PSBB Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Senin (25/5). Antara" width="100%">
<figcaption>Cuplikan video oknum polisi tak bermasker marahi polisi yang berjaga di Pos PSBB Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Senin (25/5). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejadian tidak patut dicontoh dilakukan oknum polisi berpangkat bripka berinisial HI. Oknum tersebut marah-marah dan melontarkan kata-kata kasar saat ditegur petugas kepolisian lantaran tidak menggunakan masker pada Senin (25/5) sekitar pukul 07.05 WIB. Bripka HI kala itu melewati Pos Pam Alun-Alun Ciparay, Bandung, Jawa Barat, menggunakan kendaraan roda empat. Pelanggaran oknum polisi tersebut sempat beredar di media sosial.  Terkait dengan viralnya video oknum anggota Polri yang marah-marah usai ditegur petugas, Polda Jawa Barat memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. Bripka HI yang merupakan anggota Satlantas Polrestabes Bandung kemudian diperiksa Propam Polrestabes Bandung pada Senin (25/5) siang sekitar pukul 12.30 WIB.  ”Terhadap yang bersangkutan, Bripka HI, langsung kami lakukan pemeriksaan oleh Propam Polrestabes Bandung,” kata Kabidhumas Polda Jabar Kombespol Erlangga.  Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi, lanjut Erlangga, memberikan sanksi tegas kepada Bripka HI yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19. HI juga dinilai telah melakukan perbuatan kurang menyenangkan kepada petugas dengan melontarkan kata-kata kasar. Sanksi yang diberikan berupa pemberhentian dari posisinya sebagai anggota Lantas Polresta Bandung dan dipindahkan menjadi anggota Yanma Polda Jawa Barat dalam rangka pemeriksaan.  ”Atas kejadian yang dilakukan oknum Polri Bripka HI, Polda Jabar menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena oknum anggota Polri tersebut tidak memberikan contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat dan diharapkan kejadian tersebut tidak terjadi lagi,” kata Erlangga.  Kapolda Jawa Barat tidak bisa memberikan toleransi atas pelanggaran yang dilakukan Bripka HI. Berdasar Keputusan Kapolda Jabar Nomor : KEP/ 681/ V / 2020 tanggal 25 Mei 2020, yang bersangkutan telah dimutasi dari Satlantas Polrestabes Bandung ke Yanma Polda Jawa Barat dalam rangka pemeriksaan Propam. ”Bapak Kapolda Jawa Barat menaruh perhatian khusus terhadap perilaku oknum anggota Polrestabes Bandung Bripka HI dengan tidak memberikan toleransi,” ujar Erlangga.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=S-T0bqDSBHg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=KHIORLDIxHo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3OLkPVyQ0tU

Kapolda Jabar Langsung Mutasi Oknum Polisi yang Marah saat Ditegur

beri sanksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#beri sanksi