<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/IMG_8547JPG-1282758611.jpg" alt="Tim verifikasi keanggotaan terkait Pemilihan Raya untuk menetapkan Ketua Umum di Data Center Basecamp DPP PSI, Jakarta, Selasa (17/6/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tim verifikasi keanggotaan terkait Pemilihan Raya untuk menetapkan Ketua Umum di Data Center Basecamp DPP PSI, Jakarta, Selasa (17/6/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Raya Ketua Umum Partai tersebut. Sebanyak 187.306 anggota PSI dinyatakan berhak memberikan suara. &ldquo;Data tersebut yang berhasil kami verifikasi sampai Kamis 10 Juli pukul 00.00 WIB. Jadi ada 187.306 anggota PSI yang berhak untuk memilih Ketua Umum dalam Pemilihan Raya,&rdquo; kata Sekretaris Steering Committee Kongres PSI, Beny Papa, dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7). Menurut Beny, proses verifikasi telah dilakukan oleh Tim Data Centre DPP PSI sejak Mei 2025. Verifikasi dilakukan melalui pengiriman pesan WhatsApp kepada para anggota partai. Namun, tidak semua pesan berhasil dikirimkan. &ldquo;Dalam proses itu tidak semua pesan berhasil terkirim, ada karena nomornya sudah tidak aktif atau karena alasan lain. Beberapa juga menyatakan bukan anggota lagi,&rdquo; jelasnya. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 12-18 Juli 2025. Seluruh anggota yang telah terverifikasi dapat memberikan suaranya melalui situs web resmi PSI di vote.psi.id. &ldquo;Tata cara memilih juga sangat mudah sehingga semua anggota bisa menggunakan haknya dengan baik. Kami mengimbau seluruh anggota yang sudah terverifikasi agar menggunakan hak suaranya sebelum batas waktu 18 Juli pukul 00.00 WIB,&rdquo; tegas Beny. Hasil Pemilihan Raya akan diumumkan dalam gelaran Kongres PSI yang akan digelar pada 19-20 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.

PSI mengumumkan DPT Pemilihan Raya, 187.306 anggota berhak memilih Ketua Umum yang baru pada 12-18 Juli 2025.

PSI Umumkan DPT Pemilihan Raya, Sebanyak 187.306 Orang Kader Berhak Memilih Calon Ketum Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/1000435310-1-3115784447.jpg" alt="Ilustrasi seseorang yang menunjukkan ekspresi tidak sabar atau mengharapkan perlakuan khusus dalam sebuah situasi, mencerminkan rasa berhak. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seseorang yang menunjukkan ekspresi tidak sabar atau mengharapkan perlakuan khusus dalam sebuah situasi, mencerminkan rasa berhak. (Freepik)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Pernahkah Anda bertemu seseorang yang seolah merasa dunia berputar hanya untuk mereka dan segala sesuatu adalah haknya? Terkadang perilaku ini muncul secara halus, namun seringkali terlihat jelas dalam interaksi sehari-hari yang kita alami bersama. Menariknya, individu dengan pola pikir seperti ini kerap menampilkan kebiasaan tertentu yang jarang mereka sadari asalnya. Perilaku tersebut seringkali terbentuk karena mereka belum pernah merasakan perjuangan hidup yang sebenarnya atau kesulitan berarti. Melansir dari Geediting.com&nbsp;Rabu (24/6), ada sepuluh kebiasaan khas yang sering ditunjukkan orang-orang berhak yang belum pernah berjuang sungguh-sungguh. 1. Kurang Memiliki Rasa Empati Satu di antara tanda paling kentara adalah kesulitan mereka untuk memahami perasaan atau penderitaan orang lain di sekitar. Mereka mungkin tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya berada di posisi sulit yang dialami orang lain dalam kehidupan. 2. Berharap Perlakuan Istimewa Mereka seringkali mengharapkan fasilitas atau keistimewaan yang tidak diberikan kepada semua orang dalam berbagai situasi. Individu ini merasa bahwa mereka berhak atas prioritas atau pelayanan khusus tanpa alasan jelas. 3. Enggan Menerima Tanggung Jawab Apabila terjadi kesalahan atau hal buruk, mereka cenderung menyalahkan orang lain atau keadaan di luar kendali mereka. Mereka sangat sulit sekali mengakui bagian peran mereka dalam masalah yang muncul. 4. Merasa Aturan Tidak Berlaku Baginya Mereka seringkali beranggapan bahwa berbagai peraturan umum atau norma sosial tidak berlaku untuk diri pribadi. Individu ini percaya bahwa mereka bisa melanggar batasan tanpa konsekuensi yang harus diterima. 5. Mudah Tersinggung atau Marah Kritik sekecil apapun, bahkan yang bersifat membangun, bisa membuat mereka langsung tersinggung secara berlebihan. Mereka seringkali bereaksi dengan marah atau defensif saat merasa tidak dihormati sedikit saja. 6. Sangat Tidak Sabaran Mereka memiliki toleransi sangat rendah terhadap penantian atau proses yang membutuhkan waktu cukup lama. Individu ini merasa bahwa segala sesuatu harus segera terwujud sesuai keinginan mereka tanpa penundaan. 7. Tak Pernah Mengakui Kesalahan Mengaku salah adalah hal yang sangat sulit bahkan hampir mustahil bagi mereka, meskipun bukti sudah jelas di depan mata. Mereka lebih memilih untuk memutarbalikkan fakta atau mencari pembenaran atas tindakan yang dilakukan. 8. Menghakimi Orang Lain dengan Keras Mereka cenderung memberikan penilaian sangat negatif dan cepat terhadap orang lain berdasarkan standar pribadi yang tinggi. Individu ini seringkali meremehkan perjuangan atau pilihan hidup yang berbeda dari mereka. 9. Selalu Mengeluh Terus-Menerus Meskipun dalam situasi yang sebenarnya baik, mereka selalu menemukan alasan untuk mengeluh atau merasa tidak puas. Mereka cenderung fokus pada kekurangan kecil daripada menghargai hal positif yang ada di hidupnya. 10. Berpikir Hidup Berhutang Sesuatu Padanya Ada keyakinan kuat dalam diri mereka bahwa dunia atau orang lain berhutang kebahagiaan, kesuksesan, atau kemudahan kepadanya. Mereka seringkali merasa bahwa hidup harus memberikan segala yang diinginkan tanpa usaha besar. Memahami kebiasaan-kebiasaan ini dapat membuka wawasan kita tentang pola pikir yang mungkin terbentuk karena kurangnya pengalaman menghadapi kesulitan hidup. Perilaku tersebut seringkali bukan dilandasi niat buruk, melainkan hasil dari kurangnya pemahaman mendalam tentang perjuangan dan empati.

Simak, sepuluh kebiasaan khas yang sering ditunjukkan orang-orang berhak yang belum pernah berjuang sungguh-sungguh.

Inilah 10 Kebiasaan Khas Orang yang Merasa Berhak dan Belum Pernah Berjuang Sungguh-Sungguh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/rumah-subsidi-2121624266.jpg" alt="Ilustrasi perumahan rakyat. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perumahan rakyat. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pajak retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk perumahan rakyat resmi dihapus. Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kaputusan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani tiga menteri hari ini, Senin (25/11). Yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perumaham dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan PBG dan BPHTB telah diatur dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/Kpts/M 2023. Isinya tentang besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah dan batasan luas lantai rumah umum dan rumah swadaya atau bedah rumah. "Dalam Kepmen disebutkan baik rumah tapak maupun rusun tipe 36 masuk kategori rumah MBR. Untuk rumah swadaya yang bangun sendiri tanpa pengembang, bisa juga mendapatkan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG maksimal 48 m2 luasannya," kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/11). Dari sisi penghasilan, lanjut Mendagri, Kepmen tersebut mengatur bahwa MBR diharuskan memiliki pendapatan maksimal Rp 7 juta bagi yang belum menikah dan maksimal Rp 8 juta yang sudah menikah. &ldquo;Khusus di Papua, kategori MBR maksimal pendapatan Rp 7,5 juta yang belum menikah dan yang sudah menikah maksimal Rp 10 juta," urainya. Berikut kriteria masyarakat yang berhak memperoleh penghapusan pajak retribusi PBG dan BPHTB: <ul> <li>Rumah tapak maupun rusun untuk yang dibangun pengembang maksimal tipe 36 atau luas lantai 36m2.</li> <li>Rumah swadaya yang dibangun sendiri tanpa pengembang maksimal luas lantai 48m2 atau tipe 48.</li> <li>Besaran penghasilan masyarakat per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp 7 juta, Rp 8 juta untuk yang sudah menikah, dan Rp 8 juta untuk satu orang peserta Tapera (Berlaku di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTT, NTB).</li> <li>Besaran penghasilan masyarakat paling banyak untuk kategori Tidak kawin sebesar Rp7,5 juta; kategori Kawin sebesar Rp10 juta, dan kategori Satu Orang Untuk Peserta Tapera sebesar Rp10 juta (Berlaku di Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya).</li> </ul>

Kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan PBG dan BPHTB telah diatur dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/Kpts/M 2023.

Simak 4 Kriteria Masyarakat yang Berhak Memperoleh Pajak PBG dan BPHTB Nol Rupiah, Salah Satunya Membeli Rumah Tipe 36

berhak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#berhak

Berita Terkini

PSI Umumkan DPT Pemilihan Raya, Sebanyak 187.306 Orang Kader Berhak Memilih Calon Ketum Baru

Inilah 10 Kebiasaan Khas Orang yang Merasa Berhak dan Belum Pernah Berjuang Sungguh-Sungguh

Simak 4 Kriteria Masyarakat yang Berhak Memperoleh Pajak PBG dan BPHTB Nol Rupiah, Salah Satunya Membeli Rumah Tipe 36

Download Aplikasi JawaPos.com