<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/New-Project-64-3312019002.jpg" alt="Surat instruksi pam swakarsa yang beredar di media sosial. (Platform X)" width="100%">
<figcaption>Surat instruksi pam swakarsa yang beredar di media sosial. (Platform X)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Instruksi Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) di Seluruh Indonesia beredar luas. Dalam surat dengan kop Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPI, instruksi itu disebut berasal dari Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen Jimmy Ramoz Manalu. Mabes TNI pun buka suara soal beredarnya surat tersebut.&nbsp; Kapuspen TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah membenarkan isi surat terkait pam swaskarsa itu. Namun, dia menegaskan bahwa hal tersebut bukan perintah. Sifatnya hanya imbauan atau ajakan. Sebab, pam swakarsa sudah terbukti efektif meredam gejolak yang terjadi di beberapa daerah.&nbsp; &rdquo;Bukan perintah, sifatnya imbauan atau ajakan, karena terbukti efektif di beberapa daerah,&rdquo; kata dia saat dikonfirmasi oleh awak media pada Selasa (2/9). Jenderal bintang satu TNI dengan latar belakang Korps Marinir tersebut menyatakan, ajakan untuk turut serta dalam pengamanan lingkungan yang disampaikan oleh aster panglima TNI bertujuan membantu pengamanan wilayah. &nbsp; &rdquo;Imbauan atau ajakan TNI untuk ikut serta dalam pengamanan lingkungan sekitar, itu benar. TNI melalui aster panglima TNI mengajak organisasi kemasyarakatan, termasuk Generasi Muda FKPPI, untuk ambil bagian dalam Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) dan berperan aktif membantu pengamanan wilayah,&rdquo; terang dia.&nbsp; Freddy menyatakan bahwa instansinya mendorong partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk turut serta menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing. Khususnya melalui kegiatan positif seperti memberikan imbauan, mendukung ketertiban, melaksanakan patroli dan ronda, serta memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat. &rdquo;Kami menekankan bahwa bentuk keterlibatan tersebut bukan pengganti peran aparat keamanan, melainkan sinergi dan kolaborasi demi menciptakan suasana aman dan harmonis,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Freddy menyampaikan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan elemen masyarakat selalu berada dalam koordinasi TNI, Polri, dan aparat terkait lainnya. Sehingga tetap sesuai koridor hukum dan menjaga semangat persatuan bangsa. Selain pam swakarsa, saat ini TNI terlibat dalam patroli skala besar yang dilaksanakan bersama Polri.&nbsp;

Mabes TNI menegaskan instruksi Pam Swakarsa bukan perintah, melainkan ajakan untuk pengamanan lingkungan.

Beredar Luas Instruksi Pam Swakarsa di Seluruh Indonesia, Begini Penjelasan Mabes TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/FIsHgwnSQR4XPNaBQRtgsw6C9oPS5vdaK7ScJRRe-484178868.jpg" alt="Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita saat rapat Kerja Komisi I DPR pada Senin (1/9/2025). Ia menegaskan bahwa tidak ada darurat militer. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita saat rapat Kerja Komisi I DPR pada Senin (1/9/2025). Ia menegaskan bahwa tidak ada darurat militer. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kekhawatiran masyarakat atas beredarnya isu pemberlakuan darurat militer dijawab secara tegas oleh TNI. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar.&nbsp; Hal itu disampaikan Tandyo Usai mewakili panglima TNI jenderal Agus Subiyanto dalam Rapat Kerja Komisi I DPR pada Senin (1/9). Kepada awak media, Tandyo menyatakan bahwa TNI taat pada konstitusi. Selama ini, TNI tidak pernah keluar dari koridor konstitusi.&nbsp; Perbantuan yang dilakukan oleh TNI kepada Polri atas dasar aturan yang jelas, perintah dari presiden, serta permintaan dari institusi kepolisian.&nbsp; &rdquo;Kalau ada anggapan seperti itu (darurat militer), tentunya itu sangat salah. Jauh dari apa yang kami lakukan. Kami taat konstitusi, kami memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan institusi itu sendiri,&rdquo; kata Tandyo menegaskan.&nbsp; Jenderal bintang empat TNI AD itu menyatakan bahwa pada 30 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto memanggil Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.&nbsp; Presiden memerintahkan TNI dan Polri bersama-sama menangani persoalan kamtibmas yang muncul.&nbsp; &rdquo;Jadi, tidak ada kami mau ambil alih, tidak ada. Karena itu, disampaikan bahwa yang didepannya Polri dulu, Polri kemudian ada kondisi seperti ini, barulah kami jadi satu dengan Polri. Tidak ada keinginan kami untuk mengambil,&rdquo; ucap Tandyo.&nbsp; Dia menyatakan bahwa selama berkarir di TNI, dirinya sudah mengalami berbagai era. Termasuk reformasi yang terjadi pada 1998. Menurut dia, saat ini adalah masa terbaik. Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, dan Mabes Angkatan benar-benar solid. Tandyo merasakan soliditas itu sangat kuat.&nbsp; &rdquo;Selama era reformasi dari tahun 1998 sampai dengan 2025 ini, saya mengalami semuanya dan inilah era yang menurut saya Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Angkatan itu dalam satu komando, bagaimana antara masing-masing matra dengan Mabes Angkatan dan Mabes TNI dan Kemhan itu satu suara, satu irama dan ini merupakan modal kuat,&rdquo; ucap dia.&nbsp; Tandyo pun menegaskan kembali bahwa dalam urusan-urusan perbantuan, TNI hanya akan bergerak bila diminta. Jika ada perintah atau ada permohonan perbantuan, TNI bergerak. TNI tidak pernah keluar dari aturan dan konstitusi yang mengatur prajurit.&nbsp; Sebelumnya, isu darurat militer ramai dibicarakan di media sosial, khususnya X (dulu Twitter). Bahkan, isu tersebut sempat menjadi trending nomor satu di X pada Minggu (31/8). Hal itu menyusul meningkatnya ketegangan politik dan demonstrasi besar di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Jakarta terkait ketidakpuasan rakyat pada DPR.&nbsp; Ditambah lagi adanya pemanggilan Kapolri bersama Panglima TNI ke Istana. kekhawatiran akan pemberlakuan darurat militer pun bermunculan.

TNI menegaskan bahwa isu pemberlakuan darurat militer tidak benar, komitmen untuk taat pada konstitusi tetap dijaga.

Bantah Isu Pemberlakuan Darurat Militer, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita: Itu Sangat Salah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/sRjZ7ieGBPVkF2IagBzsNDUQeVJqQWt5gXD45J1o-1-730787933.jpg" alt="Tampilan uang baru pecahan Rp 80 ribu yang diisukan bakal diluncurkan BI di peringatan 80 tahun Inodnesia Merdeka. BI menyatakan informasi tersebut hoaks. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tampilan uang baru pecahan Rp 80 ribu yang diisukan bakal diluncurkan BI di peringatan 80 tahun Inodnesia Merdeka. BI menyatakan informasi tersebut hoaks. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memastikan bahwa uang rupiah Edisi 80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang beredar di media sosial adalah berita bohong alias hoaks. Banyak akun media sosial menyebutkan uang pecahan 80 ribu akan diluncurkan BI pada 17 Agustus mendatang. Melalui video pendek, diperlihatkan uang pecahan 80 ribu berbentuk kertas tersebut dicetak dengan warna dominan abu-abu. Bahkan, terdapat logo HUT ke-80 RI yang disematkan di dalam pecahan uangnya. Selain itu, tampak juga peta Indonesia lengkap dengan bendera merah putih dan potret Presiden pertama RI, Soekarno. "Uang pecahan 80 ribu yang akan dilaunching pas hari kemerdekaan Indonesia rek. Gimana menurutmu rek?" bunyi keterangan dalam unggahan video di akun Instagram @beritakita_id, dikutip Selasa (29/7). Lantas, apakah benar BI akan meluncurkan uang rupiah edisi 80 tahun pada 17 Agustus mendatang? <h2>Bank Indonesia Bantah Luncurkan Uang Baru</h2> Melalui akun Instagram resmi @bank_indonesia, BI memastikan bahwa informasi peluncuran uang rupiah Edisi 80 Tahun Kemerdekaan RI adalah hoaks. Pasalnya, belum ada rencana dari bank sentral Indonesia untuk meluncurkan uang pecahan baru. "Waspada Hoaks!!! #SobatRupiah, belakangan ini beredar video yang menampilkan narasi uang Rupiah edisi 80 Tahun Kemerdekaan RI dengan gambar Ir. Soekarno, bendera Merah Putih, peta Indonesia, Garuda Pancasila, serta tulisan dan angka 80 NKRI. Faktanya, informasi tersebut tidak benar!," bunyi pengumuman BI dalam akun Instagram resmi. Pihaknya meminta seluruh masyarakat untuk waspada. Pasalnya, hingga saat ini Bank Indonesia tidak menerbitkan uang rupiah Peringatan Kemerdekaan (UPK) terbaru. "Terakhir, UPK diterbitkan Bank Indonesia pada Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan RI di tahun 2020," tegas BI. Lebih lanjut, pihaknya meminta masyarakat untuk selalu rutin mengecek dan melakukan validasi informasi melalui kanal resmi Bank Indonesia. Jika menemukan informasi yang keliru, jangan ragu untuk menghubungi contact center BI di nomor telepon 131 atau WhatsApp 081131131131 untuk layanan pengaduan dan informasi sesuai fakta.

Bank Indonesia menegaskan bahwa informasi tentang uang rupiah edisi 80 tahun kemerdekaan adalah hoaks, tidak ada rencana peluncuran uang bar

Beredar Isu Peluncuran Uang Baru Pecahan Rp 80 Ribu untuk Edisi 80 Tahun Kemerdekaan RI, Bank Indonesia: Hoaks!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/WhatsApp-Image-2025-03-10-at-150717-1699366876.jpeg" alt="Presiden Prabowo memanggil dua menteri CEO GoTo Patrick Walujo di Kompleks Istana Negara hari ini Senin (10/3). (FERLYNDA PUTRI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo memanggil dua menteri CEO GoTo Patrick Walujo di Kompleks Istana Negara hari ini Senin (10/3). (FERLYNDA PUTRI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai beberapa petinggi GoTo mengundurkan diri, hal tersebut mempertegas isu bahwa PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) sedang tidak sehat. Ditambah lagi, sejak IPO, saham GoTo memang tidak pernah berhasil memikat investor. Kini muncul rumor bahwa Grab, berencana untuk mengakuisisi GoTo. Menanggapi hal tersebut, Ekonom Senior Segara Research Institute, Piter Abdullah menjelaskan, pemerintah Indonesia diminta terus mengawasi dan bersikap cermat terkait wacana penggabungan usaha atau merger dua raksasa digital di Indonesia, yakni Grab dan GoTo yang membawahi Gojek. Piter menyebut, peran otoritas negara dalam hal ini sangat krusial, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kementerian ini harus secara intensif mengawasi potensi dampak merger terhadap perlindungan data pengguna, serta dampaknya bagi konsumen dan UMKM. &ldquo;Pemerintah dari Komdigi harus melihat dari sisi data, penguasaan informasi teknologi data. Kalau dimiliki asing, harus jadi perhatian Komdigi. Kemudian juga terkait perlindungan konsumen dan UMKM di masing-masing sektor kementerian,&rdquo; kata Piter di Jakarta, Jumat (9/5). Tak hanya itu, Piter juga menyoroti aspek nasionalisme dalam wacana merger tersebut. Menurut dia, status kepemilikan asing Grab bisa berdampak terhadap banyak hal, dibandingkan dengan GoTo yang notabene diketahui sebagai perusahaan lokal yang didirikan oleh anak bangsa. Piter mengingatkan bahwa sektor digital bukan sekadar bisnis, namun juga menyangkut penguasaan atas data masyarakat dan keamanan strategis negara. &ldquo;Siapa yang akan mengakuisisi? Kalau seandainya Grab, tentu harus dipertimbangkan dan melihat sisi nasionalisme. GoTo ini kan karya anak bangsa, jadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Jangan sampai diakuisisi Grab yang notabene dari asing,&rdquo; katanya. Menurut dia, ini adalah teknologi yang menggunakan data, rangkaiannya jadi banyak. Jika yang menguasai jadi asing maka jadi penting terkait keamanan data. Piter juga menambahkan bahwa tidak ada urgensi dan kebutuhan dari masing-masing aplikator untuk melakukan akuisisi/merger.&nbsp;&ldquo;Kalau saya melihatnya ini nggak ada urgensi dari keduanya untuk merger,&rdquo; ucap Piter. Dia juga menekankan bahwa baik GoTo maupun Grab, sebenarnya telah memiliki ekosistem bisnis digital yang serupa. Sehingga potensi merger lebih didorong oleh ambisi menguasai pangsa pasar. &ldquo;Ekosistem mereka ini kan sama, jadi sepertinya kepentingannya hanya untuk market share dan menguasai market share," tegas Piter. Sebelumnya santer diberitakan Reuters bahwa rencana merger kedua raksasa teknologi digital itu semakin menjadi kenyataan. Menurut sumber Reuters, Grab dikabarkan mencari pinjaman US$ 2 miliar (Rp 33,16 triliun) untuk membiayai rencana akuisisi GoTo.&nbsp; Pihak Goto dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengiyakan adanya informasi penawaran yang masuk, tapi hingga saat ini belum ada keputusan. "Adalah kewajiban Direksi untuk menjajaki secara menyeluruh dan mengevaluasi dengan cermat serta penuh kehati-hatian berbagai penawaran tersebut. Dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, karyawan dan seluruh pemangku kepentingan kunci," kata manajemen GoTo, Kamis (8/5).

Pemerintah diminta awasi potensi merger Grab dan GoTo, dampaknya bagi konsumen dan UMKM, serta aspek nasionalisme.

Beredar Rumor Merger GoTo dan Grab, Ekonom Ingatkan Potensi Ini Bisa Muncul Bila Mereka Bergabung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/Screenshot_20250310_161746_X-1-1551863966.jpg" alt="Tangkapan layar video viral truk kereta tabrak truk pupuk di perlintasan tanpa palang pintu di Kediri, Jawa Timur, Senin (10/3). (Platform X)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video viral truk kereta tabrak truk pupuk di perlintasan tanpa palang pintu di Kediri, Jawa Timur, Senin (10/3). (Platform X)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Viral di media sosial (medsos), sebuah video memperlihatkan detik-detik kejadian kecelakaan truk yang melibatkan kereta api. Penyebabnya adalah truk melintas sembarangan di perlintasan tanpa palang pintu di PJL 268 KM 175+4 lintas antara Stasiun Kras&ndash;Ngadiluwih (Kediri) pada Senin (10/3) siang. Kamera CCTV dari sekitar rumah warga yang dekat dengan perlintasan tersebut memperlihatkan truk Mitsubishi Canter berwarna kuning itu langsung kena tebas KA Kartanegara yang sedang melaju kencang. Dari rekaman CCTV yang beredar luas di media sosial memperlihatkan truk asal melaju tanpa melihat situasi sekitar. Padahal, dari arah sebelah kiri dari arah truk melaju, sedang melintas kencang KA Kartanegara. Tampak truk bermuatan pupuk itu menerobos perlintasan tanpa penjagaan itu. Seketika KA Kertanegara melintas dengan kecepatan tinggi dan langsung menempel truk bermuatan pupuk itu. Sejurus kemudian, warga sekitar perlintasan kereta langsung berhamburan keluar rumah. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Sebab truk nahas tersebut sudah kadung tertabrak dan terseret KA Kartanegara. Seperti diberitakan sebelumnya, insiden kecelakaan terjadi antara Kereta Api Kertanegara dengan truk bermuatan pupuk di perlintasan tanpa palang pintu KM 175+4 antara Stasiun Kras-Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Kereta api tersebut merupakan kereta api jurusan Malang&ndash;Purwokerto. Berangkat dari Stasiun Malang, Senin (10/3) pukul 08.25 WIB. Kereta api Kartanegara kemudian mengalami kecelakaan di Kediri sekitar pukul 11.00 WIB. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Rokhmad Makin Zainul menyesalkan kejadian tertempernya kereta api dengan truk bermuatan pupuk tersebut. Kejadian itu tidak hanya menyebabkan sarana dan kendala gangguan operasional perjalanan kereta api, tetapi juga menyebabkan awak kereta api mengalami luka. "KAI Daop 7 Madiun sangat menyayangkan adanya insiden KA Kertanegara (KA 167) relasi dari Stasiun Malang-Purwokerto yang tertemper truk. Tidak hanya kerusakan pada sarana dan kendala gangguan operasional perjalanan KA akibat insiden tersebut namun yang disayangkan menyebabkan awak KA Kertanegara tersebut mengalami luka-luka,&rdquo; kata Rokhmad. Pihaknya juga terus mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat melewati perlintasan sebidang. Dia menduga, kurangnya disiplin berlalu lintas di perlintasan sebidang, mengakibatkan masih muncul kejadian temperan KA di perlintasan sebidang.

Viral di media sosial (medsos), sebuah video memperlihatkan detik-detik kejadian kecelakaan truk yang melibatkan kereta api di Kediri, Jatim

Ngeri! Viral di Media Sosial, Beredar Video Detik-detik Kereta Api Tabrak Truk Pupuk di Kediri, Langsung Berantakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/25/Mazda-CX-90-1-2186893027.jpg" alt="Tampilan Mazda CX-90. (topgear.com.ph)" width="100%">
<figcaption>Tampilan Mazda CX-90. (topgear.com.ph)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hari Rabu (22/1), Mazda menambah satu lagi model SUV untuk pasar Indonesia, yaitu CX-80. Mobil berperawakan bongsor tersebut melengkapi jajaran SUV Mazda di tanah air yang sebelumnya telah beranggotakan CX-3, CX-5, CX-8, CX-9, CX-30, dan CX-60. Melihat dimensi bodi, CX-9 dan CX-80 menjadi yang paling bongsor dibandingkan model-model SUV Mazda lainnya. CX-9 memiliki panjang lima meter lebih, tepatnya 5,075 meter dengan lebar 1,969 meter, tinggi 1,747 meter, dan jarak antar sumbu roda 2,93 meter. Sedangkan CX-80 panjangnya 4,99 meter, lebar 1,89 meter, tinggi 1,713 meter, dan jarak antar sumbu roda 3,12 meter. Namun di jajaran SUV Mazda secara global yang beredar saat ini, CX-9 dan CX-80 bukanlah yang terbesar. Masih ada yang lebih besar lagi, yaitu CX-90. Panjangnya tembus 5,1 meter, lebar 1,994 meter, tinggi 1,745 meter, dan jarak antar sumbu roda 3,119 meter. Menjadikan CX-90 sebagai SUV Mazda terbesar yang diproduksi saat ini. Sama seperti CX-80, CX-90 juga berkonfigurasi jok tiga baris. Namun CX-90 memiliki versi yang berkonfigurasi jok dua baris saja, yaitu CX-70. Mesinnya sama seperti CX-80, terdapat tiga pilihan. Ketiganya adalah bensin 3.300cc turbo enam silinder dengan mild hybrid (teknologi hybrid ringan), 2.500cc empat silinder PHEV, dan diesel 3.300cc turbo enam silinder mild hybrid. Sebagai informasi, CX-60, CX-70, CX-80, dan CX-90 dibuat dari platform yang sama. Paling dekat, CX-90 telah beredar di pasar Filipina. Di negara yang terletak di utara Indonesia itu, CX-90 bahkan telah diluncurkan sejak September 2023. Berdasarkan laman resmi Mazda Filipina, terdapat dua tipe yang dipasarkan, yaitu Turbo dan Turbo Exclusive. Keduanya sama-sama ditenagai mesin bensin 3.300cc turbo enam silinder mild hybrid. Baterainya berkapasitas 0,33 kWh. Mesin bakarnya menghasilkan tenaga 280 Daya Kuda (DK) dengan torsi 450 Nm, sedangkan tambahan tenaga dari motor listrik 16 DK dan torsi 153 Nm. Seperangkat fitur keselamatan aktif i-Activsense Driver Assist Technology sudah menjadi standar di kedua tipe. Antara lain terdiri dari Blind Spot Monitoring with Vehicle Exit Warning, High Beam Control, dan Forward Obstruction Warning. Tipe Turbo dibanderol dengan harga 3,68 juta Peso (Rp 1,02 miliar) dan 3,78 juta Peso (Rp 1,048 miliar) untuk yang Turbo Exclusive. Dengan CX-80 yang telah meluncur di Indonesia, tidak menutup kemungkinan cepat atau lambat CX-90 akan segera menyusul untuk membuat jajaran SUV Mazda di tanah air menjadi lengkap.

Di jajaran SUV Mazda secara global yang beredar saat ini, CX-9 dan CX-80 bukan yang terbesar. Masih ada yang lebih besar lagi, yaitu CX-90.

SUV Mazda Model CX-90 Belum Juga Masuk ke Indonesia, Padahal di Filipina Sudah Beredar Sejak Tahun 2023

Beredar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Beredar