<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/bulog-456408046.jpg" alt="Pasokan beras Bulog di Jatim sekitar 300 ribu ton dan itu aman untuk memenuhi permintaan selama Nataru. (Andy Satria/radar surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pasokan beras Bulog di Jatim sekitar 300 ribu ton dan itu aman untuk memenuhi permintaan selama Nataru. (Andy Satria/radar surabaya)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, RI akan melakukan impor beras sebanyak 3 juta ton pada tahun 2024 sebagai langkah untuk mengamankan cadangan beras pemerintah. Berdasarkan sumbernya, sebanyak 1 juta ton merupakan beras India dan 2 juta ton beras berasal dari Thailand.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi mengaku, sebelum mendapat kepastian impor beras. Dirinya khawatir perihal komoditas pangan di tanah air. Terlebih, sejak terjadi super El Nino, produksi beras di RI turun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, kata dia, makin khawatir karena pada tahun 2024 mendatang, stok beras tanah air masih belum bisa kembali normal. Di sisi lain, Jokowi trauma dengan sulitnya mendapatkan beras impor pada tahun 2023, karena sejumlah negara justru menutup keran ekspor, terutama pangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya masih sedikit khawatir terkait komoditas pangan. Karena kemarin, saat super El Nino, produksi beras kita turun sedikit. Di 2024, juga perkiraan kita masih akan belum kembali ke normal. Tetapi kalau kita lihat semua negara sekitar 22 negara melakukan ekspor pangan, ada yang mengerem ekspor pangannya sehingga di 2023 kita kesulitan mencari tambahan untuk tambahan cadangan beras kita," ujar Jokowi dalam acara seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di Hotel St Regis, Jakarta, Jumat (22/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk di 2024, Alhamdulillah kemarin Kepala Bulog dari India sudah menyampaikan kepada saya. Pak, sudah tanda tangan 1 juta ton," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan, sebanyak 2 juta ton beras dari Thailand, diperolehnya setelah bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin dalam acara KTT ASEAN di Tokyo, Jepang, beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat saya KTT ASEAN Jepang di Tokyo saya bertemu dengan Perdana Menteri Srettha Thavisin, saya dengar di sana ada stok. Kemudian saat di holding room, saya menyampaikan keinginan untuk bisa impor dari Thailand. Saya sampaikan Indonesoa butuh 2 juta ton," kata Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beliau (PM Srettha Thavisin), kemudian siangnya telepon dengan timnya di Thailand, disampaikan ke saya sorenya. Presiden Jokowi, 2 juta (beras)Thailand siap untuk mengirim ke Indonesia," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sontak kemudian, kabar impor dari Jokowi ini disambut riuh tepuk tangan oleh peserta seminar. Namun, Jokowi minta seluruh peserta seminar tidak melakukan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini jangan ditepuki, karena impor. Kalau produksi kita sendiri, kita tepuk tangan. Tapi untuk mengamankan cadangan strategis ketahanan pangan kita, itu (impor beras) harus dilakukan. Artinya kita sudah mendapatkan tanda tangan 1 juta dari India, dua juta dari Thailand. Paling tidak rasa aman kita dapat urusan pangan," tandasnya.</div>

Presiden Jokowi mengatakan, RI akan melakukan impor beras sebanyak 3 juta ton pada tahun 2024 untuk mengamankan CBP.

Amankan Cadangan Beras Tahun Depan, Pemerintah Impor 1 Juta Ton dari India dan 2 Juta Ton dari Thailand

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1664526812582.jpg" alt="Ilustrasi beras. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi beras. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar di seluruh pasar dan ritel, tidak hanya Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Ini dilakukan agar harga beras di pasaran menjadi stabil. &ldquo;Saya sudah perintah kepada Kepala Bulog untuk mengoperasi pasar tidak hanya di ritel, tidak hanya di grosir Cipinang, semuanya. Minta berapa pun beri, tapi bayar,&rdquo; kata Jokowi dalam keterangannya kepada awak media usai meninjau Gudang Bulog Purwosari, Jawa Barat, Kamis (14/9). Perintah ini disampaikan, karena harga beras di pasaran masih terpantau mahal. Berdasarkan pantauannya di Pasar Johar, seluruh harga sejumlah komoditas pangan masih dalam kondisi yang stabil, kecuali beras. Harga beras terpantau mengalami kenaikan rata-rata mengalami kenaikan hingga Rp2 ribu per kilogram. Mulanya paling murah Rp 10 ribu, kini melonjak jadi Rp12.5000 per kilogram. &ldquo;Tadi kita cek semuanya baik, hanya satu (yaitu) beras yang belum turun,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sehingga dapat terkendali. Salah satunya dengan menggelontorkan stok beras Bulog ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan dengan diguyurnya beras SPHP ke PIBC dapat mengisi kebutuhan pasar dan menekan laju harga beras yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan. Arief mengatakan hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo agar memasifkan penggelontoran beras di semua lini pasar.&nbsp; "Dengan digelontorkannya beras SPHP ke PIBC ini semakin memperluas jangkauan beras SPHP yang sebelumnya juga sudah kita gelontorkan ke pasar tradisional dan ritel modern." ujar Arief dalam keterangannya saat meninjau operasi pasar beras SPHP bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kompleks PIBC Jakarta, pada Rabu (13/9).&nbsp; "Kurang lebih seminggu ini akan dilepas sekitar 1.000 sampai 3.000 ton, menyusul berikutnya nanti setelah para pedagang di PIBC punya downline detil ke pasar turunan akan terus digelontorkan. Ini sesuai perintah Bapak Presiden agar beras SPHP disalurkan untuk mengisi semua pasar, semua lini diguyur," ujar Arief.&nbsp; Melalui pemenuhan kebutuhan pasokan tersebut, diharapkan stabilitas harga beras medium di pasaran terjaga sehingga membantu masyarakat untuk memperoleh beras dengan harga yang wajar. Dengan begitu, inflasi dapat tetap terkendali dan berada di kisaran angka 3 persen plus minus 1 sesuai target pemerintah. Arief juga meminta semua pihak dapat turut mengawasi penyaluran beras SPHP ini dengan harga eceran yang tertinggi yang telah ditetapkan sebesar Rp 10.900 per Kg.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar di seluruh pasar dan ritel, tidak hanya Pasar Induk BC.

Harga Masih Mahal, Jokowi Minta Bulog Guyur Beras Subsidi ke Seluruh Pasar dan Ritel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keputusan-hapus-gula-dan-minyak-goreng-dari-bpnt-menuai-pertanyaan_m_197452.jpeg" alt="Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi menghapus gula dan minyak goreng dari daftar bantuan pangan non tunai (BPNT). Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani usai menggelar Rakortas dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait di kantornya, Selasa (20/3). Menteri Puan mengatakan, problem gizi menjadi pertimbangan dihapusnya gula dan minyak goreng dari daftar pembelian BPNT. "Jadi beras adalah bahan makanan pokok. Telur juga tentu protein. Rakyat kita paling perlu banyak makan protein," ungkapnya. Keputusan penghapusan gula dan minyak goreng dari BPNT mengundang banyak pertanyaan. Apalagi jika alasannya adalah karena urusan protein. Sebelumnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mencairkan BPNT menjadi beras bersubsidi sebanyak 10 kilogram (kg) dan gula sebanyak 2 kg atau senilai Rp 110.000 per penerima.&nbsp; Bantuan tersebut tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang. Untuk itu, BPNT juga dapat dicairkan melalui Rumah Pangan Kita (RPK) yang dikelola BULOG dan Warung Gotong Royong Elektronik (E-Warong) yang dioperasikan oleh koperasi di bawah koordinasi Kementeriaan Sosial RI. Puan mengatakan saat ini pemerintah memang tengah mengkaji rencana perluasan KPM yang akan mendapat BPNT. Jumlah sebelumnya hanya di 44 kota akan ditambah lagi sebanyak 24 kota. Adapun kriteria penambahan jumlah kota ini akan dilihat berdasarkan kemampuan e-Warong di desa-desa dalam menampung 250 KPM.

Keputusan Hapus Gula dan Minyak Goreng dari BPNT Menuai Pertanyaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/beras-ir-64-produk-giant-supermarket-yang-bikin-heboh-itu-ternyata_m_147048.jpeg" alt="Contoh kemasan beras IR-64 yang dijual oleh Supermarket Giant" width="100%">
<figcaption>Contoh kemasan beras IR-64 yang dijual oleh Supermarket Giant</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jagad media sosial mendadak dihebohkan dengan penjualan produk beras IR-64 yang dikemas oleh Giant Supermarket. Padahal beras itu diketahui adalah beras subsidi pemerintah, lantaran jenisnya IR-64. Di media sosial itu juga terpampang harga beras tersebut dijual Rp 89.990&lrm; dengan takaran 5 kg. Padahal aslinyaberas subsidi itu dijual Rp 45 ribu dengan per kilogram Rp 9000. JawaPos.com mencoba meyambangi salah satu Giant Supermarket yang ada di Mampang Prapatan. Di tempat itu tidak ada beras produksi Giant IR-64.&nbsp; Salah satu karyawan Giant, Nana mengatakan bahwa produk itu sudah tidak ada.&nbsp;"Sudah tidak ada mas ini, yang ada cuma ini beras Pandan Wangi, Rojolele sama beras merah," ujar Nana di Lokasi, Kamis (27/7). Nana mengaku tidak mengetahui mengapa sudah ada jenis beras IR-64 seperti yang ada di media sosial itu. Namun dia membenarkan bahwa beras itu adalah produk Giant. "Kalau beras itu sudah enggak ada saya kurang tahu mas, di gudang juga udah enggak ada," katanya. Sebelumnya, beras jenis IR-64 mendadak heboh&lrm; karena&lrm;&nbsp;Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memimpin langsung pengrebekan beras yang dilakukan oleh PT IBU. Sebanyak 1.161 ton beras telah disita. Pabrik itu diketahui berlokasi di Jalan Rengas KM 60 Kecamatan Kedung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam sidak itu Tito juga didampingi oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Saat ini sebanyak 15 orang telah diamankan oleh Korps Bhayangkara terkait penimbunan beras itu. Diduga modusnya mereka menjual beras jenis IR-64 dengan label Cap Ayam Jago dan Maknyuss dengan harga Rp 20 ribu.&nbsp; Aparat menganggap&nbsp; itu adalah beras medium yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga Rp 9 ribu.

Beras IR-64 Produk Giant Supermarket yang Bikin Heboh itu Ternyata...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/simak-alasan-mentan-tegas-sebut-ir64-beras-subsidi_m_146773.jpeg" alt="Andi Amran Sulaiman" width="100%">
<figcaption>Andi Amran Sulaiman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan jawaban mengapa dirinya kukuh menyebutkan beras IR64 adalah beras subsidi. Menurutnya, sedikitnya ada dua jenis subsidi terkait beras, yaitu subsidi input dan subsidi output. Subsidi output berupa subsidi harga beras atau biasa disebut beras sejahtera (Rastra) untuk rumah tangga sasaran (pra sejahtera) yang besarannya sekitar Rp 19,8 triliun yang pendistribusiannya satu pintu melalui Bulog. Sedangkan subsidi input terkait beras, berupa subsidi benih sekitar Rp 1,3 triliun dan subsidi pupuk Rp 31,2 triliun. Selain subsidi input, pemerintah juga memberikan bantuan pupuk, benih, pestisida, asuransi pertanian, alat mesin pertanian dan jaringan irigasi kepada petani yang besarnya puluhan triliun rupiah. "Beras yang ditemukan di Bekasi berasal dari gabah Varietas Unggul Baru (VUB), di antara varietas IR64 yang turunannya antara lain Ciherang, Mekongga, Situ Bagendit, Cigeulis, Impari, Ciliwung, dan Cibogo. Total VUB yang digunakan petani sekitar 90 persen dari luas panen padi 15,2 juta hektar setahun," kata Amran dalam keterangan tertulis, Rabu (26/7). Setiap akan mengganti varietas baru selalu diistilahkan dengan "IR64" baru. Akibatnya seringkali diistilahkan varietas unggul baru itu adalah sejenis IR. Apapun varietasnya, petani umumnya menyebutnya benih jenis IR. Hampir seluruh beras kelas medium dan premium itu berasal dari gabah varietas Varietas Unggul Baru (VUB) yang diproduksi dan dijual petani kisaran Rp 3.500-4.700 per kilogram gabah. Gabah diolah atau digiling menjadi beras di petani berkisar Rp 6.800-7.000 per kilogram dan petani menjual beras berkisar Rp 7.000 per kilogram, penggilingan/pedagang kecil menjual Rp 7.300 per kilogram ke Bulog. Perusahaan yang diperkirakan membeli gabah atau beras jenis varietas VUB dari petani, penggilingan, pedagang, selanjutnya dengan proses diolah menjadi beras premium dan dijual dalam kemasan 5 atau 10 kilogram ke konsumen seharga Rp 23.000-26.000 per kilogram. "Diperhitungkan terdapat disparitas harga beras premium antara harga di tingkat petani dan konsumen berkisar 300 persen," katanya. Di beberapa supermarket harga beras, cap Ayam Jago jenis pulen wangi super dan pulen wangi Giant Cilandak, Jakarta Selatan masing-masing Rp 25.380 per kilogram dan Rp 21.678 per kilogram. Supermarket Kemayoran, Jakarta Utara Rp 23.180 per kilogram. Kemudian di Malang Town Square, ayam jago beras pulen wangi super mencapai Rp 26.305 per kilogram. Sementara dijumpai perusahaan lain membeli gabah ke petani dengan harga yang relatif sama, diproses menjadi beras medium dan dijual harga normal medium rerata Rp 10.519 per kilogram beras. Diperkirakan disparitas harga beras medium ini di tingkat petani dan konsumen Rp 3.219 per kilogram atau 44 persen. Amran menambahkan nilai ekonomi bisnis beras ini secara nasional Rp 10.519 per kilogram dikali 46,1 juta ton mencapai Rp 484 triliun. Diperhitungkan untuk memproduksi beras tersebut biaya petani Rp 278 triliun dan memperoleh marjin Rp 65,7 triliun. Sedangkan pada sisi hilir, konsumen membeli beras kelas medium rata-rata saat ini Rp 10.519 per kilogram setara Rp 484 triliun. Jika konsumen membeli beras premium maka angkanya jauh lebih tinggi lagi. Sementara pedagang perantara atau middleman setelah dikurangi biaya prosesing, pengemasan, gudang, angkutan dan lainnya diperkirakan memperoleh marjin Rp 133 triliun. Amran melihat kesenjangan profit marjin antara pelaku ini tidak adil, di mana keuntungan produsen petani sebesar Rp 65,7 triliun ini bila dibagi kepada 56,6 juta anggota petani padi (data BPS diolah), maka setiap petani hanya memperoleh marjin Rp 1-2 juta per tahun. Sementara setiap pedagang/middleman secara rata-rata memperoleh Rp 133 triliun dibagi estimasi jumlah pedagang 400 ribu orang, sehingga rata-rata per orang Rp 300an juta per pedagang. "Keuntungan tersebut adalah rata-rata, ada yang mendapat keuntungan sangat besar ada yang mendapat keuntungan sangat kecil, kami ingin membuat petani senang konsumen tersenyum," tegas Amran.

Simak! Alasan Mentan Tegas Sebut IR64 Beras Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/buntut-penggerebekan-beras-subsidi-tata-niaga-pangan-selalu-rugikan-petani_m_146144.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penggerebekan gudang beras subsidi di PT IBU di Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini semakin memperlihatkan kondisi kerugian di tingkat petani dalam tata niaga pangan. Level pedagang (middleman) selalu lebih untung. Sedangkan petani selalu dirugikan. Ketua Umum Masyarakat Agribsinis dan Agroindustri Indonesia (MAI) Fadel Muhammad menilai dalam bisnis pangan, middleman meraup untung di atas normal profit. Untuk sembilan komoditas pangan strategis para pelaku bisa meraup Rp 463 triliun setahun. &ldquo;Ini angka fantastis. Sembilan komoditas pangan itu beras, jagung, bawang merah, cabai, gula, daging sapi, daging ayam, telur, dan minyak sawit. Posisi petani sebagai price-taker memperoleh harga rendah dan profit marjin petani sekitar Rp 105 triliun, sedangkan para pedagang atau middleman memperoleh marjin Rp 463 triliun," paparnya dalam keterangan tertulis Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu (23/7). Middleman telah berperilaku parasit terhadap petani. Di sisi lain middleman juga menghisap konsumen. Konsumen menanggung harga mahal senilai Rp 1.320 triliun. Fadel menjelaskan, dalam tata niaga pangan ini juga terjadi anomali pasar yang telah berlangsung lama. Sebab pada puncak piramida bisnis pangan struktur pasarnya cenderung oligopolistik, meskipun di tingkat petani struktur pasarnya sudah demokratis. Pengusaha pangan besar memanfaatkan kelemahan sistem logistik dan distribusi yang belum efisien dan rantai pasok terlalu panjang. "Struktur pasar dan perilaku pasar belum adil dan seimbang, sehingga terlihat nyata tingginya disparitas harga antara di produsen dan konsumen," jelasnya. Dalam tata niaga beras, menurutnya, untuk memproduksi padi 79,3 juta ton gabah kering giling atau 46,1 juta ton beras setahun diperlukan biaya sekitar Rp 278 triliun. Petani memperoleh marjin Rp 65,7 triliun. Sedangkan pada sisi hilir, konsumen membeli beras kelas medium rerata saat ini Rp 10.582/kg setara Rp 488 triliun, dan bila konsumen membeli beras premium maka angkanya jauh lebih tinggi lagi. "Sementara pedagang perantara atau middleman setelah dikurangi biaya prosesing, pengemasan, gudang, angkutan dan lainnya memperoleh profit marjin Rp 133 triliun," terangnya. Fadel menekankan distribusi profit marjin antar pelaku ini jelas tidak berkeadilan. Pasalnya, keuntungan produsen Rp 65,7 triliun ini jika dibagi kepada 56,6 juta anggota petani dari 14,1 juta rumah tangga petani padi, maka setiap petani hanya memperoleh marjin Rp 1 hingga 2 juta per tahun. Sementara setiap middleman menikmati ratusan juta setahun jauh di atas profit normal, sedangkan konsumen dirugikan menanggung harga tinggi. "Ini tidak adil dan berimbang karena profit petani sangat tipis dari jerih payah di sawah disengat matahari selama 120 hari dari tanam hingga panen padi, belum lagi risiko gagal panen, sementara middleman sebagai avalis meraup untung besar dalam waktu singkat dan minim risiko," tukasnya. Oleh karena itu, Fadel menegaskan agar petani jangan dijadikan sebagai objek dan dikorbankan. &ldquo;Ya, hitung-hitungan solusinya adalah dengan cara menggeser marjin yang dinikmati middleman semula Rp 133,4 triliun menjadi Rp 21,6 triliun, sebagian marjin digeser ke petani padi dan sebagian ke konsumen," tegasnya. Harga beras di petani diangkat menjadi Rp 7.800/kg, sehingga marjin petani semula Rp 65,7 triliun naik menjadi Rp&nbsp; 82,6 triliun. Selanjutnya harga di konsumen semula Rp 10.582/kg dikendalikan dengan kebijakan harga acuan atas Rp 9.000/kg sehingga mereka surplus Rp 90 triliun. Pada kondisi ini middleman masih tetap memperoleh profit normal dan terwujud distribusi marjin yang adil.

Buntut Penggerebekan Beras Subsidi, Tata Niaga Pangan Selalu Rugikan Petani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kapolri-penggerebekan-gudang-beras-di-bekasi-karena-rugikan-negara_m_145697.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terus memberantas kartel pangan. Dini hari tadi, Jumat (21/7), sebuah gudang milik PT IBU berisi 1.161 ton beras subsidi pemerintah yang berlokasi di Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat, digerebek. Modusnya, penimbun meningkatkan kualitas beras subsidi menjadi beras kualitas premium untuk mencari selisih keuntungan. Negara dirugikan dalam kasus ini.&nbsp; Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf yang ikut meninjau lokasi penggerebekan mengungkapkan, mahalnya harga beras yang dijual oknum pemilik gudang tersebut, salah satunya diakibatkan terlalu tingginya disparitas harga di tingkat petani dengan tingkat konsumen. Padahal Menteri Perdagangan sudah mengeluarkan harga eceran tertinggi (HET) beras Rp 9.000 per kilogram. "Artinya apa, di seluruh Indonesia tidak ada lagi harga beras di atas Rp 9.000 per kilogram. Tetapi dengan kasus ini, tidak hanya merugikan petani tapi juga konsumen karena konsumen dipaksa membeli dengan harga yang tidak wajar,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis Kementerian Pertanian, Jumat (21/7).&nbsp; Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, beras tersebut merupakan beras subsidi yang menggunakan anggaran negara. Sehingga Tito menyebut ada kerugian negara dalam penimbunan tersebut. "Sebab, subsidi pemerintah ke bahan-bahan pokok seperti beras sekitar Rp 448 triliun, hampir sepertiga APBN kita. Jika sampai sembako seperti beras yang disubsidi hingga ratusan triliun dipermainkan seperti ini, bukan hanya merugikan masyarakat sebenarnya, juga pemerintah,&rdquo; tukas Tito. Untuk itulah, kata Tito, sesuai dengan gagasan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan juga KPPU untuk menstabilkan harga sembako, pihaknya&nbsp; berkomitmen tetap meningkatkan fungsi dan peran Satgas Pangan hingga ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.  Jenderal bintang empat di kepolisian ini memerintahkan seluruh jajaran melalui video, untuk membentuk Satgas Pangan di 33 tingkat Polda dan hampir 500 tingkat Polres, dan satu satgas pangan di tingkat Mabes.&nbsp; "Hasilnya, sebelum Ramadan hingga saat ini harga sembako relatif stabil. Jadi, uang yang berhasil kami selamatkan hampir Rp 200 triliun, itu hanya sekitar 2 bulan,&rdquo; katanya.

Kapolri: Penggerebekan Gudang Beras di Bekasi Karena Rugikan Negara

beras subsidi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#beras subsidi

Berita Terkini