<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/polri-beberkan-pelanggaran-yang-dilakukan-pt-ibu_m_148284.jpeg" alt="Kabaga Penum Humas Polri Kombes Martinus Sitompul" width="100%">
<figcaption>Kabaga Penum Humas Polri Kombes Martinus Sitompul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menetapkan Trisnawan Widodo, Direktur Utama (Dirut) PT Indo Beras Unggul (IBU), Bareskrim Polri membeberkan pelanggaran dari perusahaan kemasan beras tersebut. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menyebut, PT IBU telah melakukan tiga bentuk pelanggaran sekaligus. Pertama, PT IBU melakukan kecurangan kepada konsumen karena mencantumkan label kemasan yang tak sesuai. "Dicantumkan angka kecukupan gizi (AKG) yang seharusnya ditampilkan adalah komposisi dari beras. Namun yang ditampilkan AKG merupakan sebuah makanan olahan, bukan bahan baku," papar dia di Divisi humas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (2/8). Dia mencontohkan, bila ada satu produk mencantumkan AKG, maka isinya adalah sebuah kebutuhan apabila dikonsumsi maka akan menghasilkan karbohidrat, protein dan lemal. "Tetapi di beras itu (PT IBU tidak, karena bukan bahan olahan tapi bahan mentah," sambung dia. Pelanggaran kedua, beras yang ada di kemasan Ayam Jago dan Maknyuss tidak mencantumkan kualitas mutu. "Kualitas harus jelas bahwa kualitas mutu berapa, karena SNI (standar nasional Indonesia)," tambahnya. Begitu juga dengan kemasan beras keluaran PT IBU. Kata Martinus, setelah dilakukan pengecekan dengan sertifikat SNI ternyata mutunya sangat rendah. "Tapi setelah diperiksa laboratorium, bukan merupakan mutu satu, mutu dua, tapi di bawahnya," sambung dia. Ketiga, soal kemasan PT IBU. Kemasan yang beredar seharusnya sesuai di mana beras itu diproduksi. "Tapi ternyata tidak, ini tentu menyulitkan pengawasan jumlah produksi, didistribusikan dan dikonsumsi. Tentu pengawasan stakeholder tidak bisa optimal karena PT yang dicantumkan tidak sesuai di mana dia diproduksi," lanjut dia. Dengan begitu, kecurangan telah dilakukan PT IBU. Atas kecurangan itu, Trisnawan Widodo adalah orang yang paling bertanggunjawab. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam pasal 141 juncto Pasal 89 UU nomor 18/1992 tentang pangan dan melanggar Pasal 8 huruf e UU nomor 8/1999 tentang perlindungan konsumen dan Pasal 382 bis KUHP tentang Perbuatan Curang.

Polri Beberkan Pelanggaran yang Dilakukan PT IBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/alasan-polri-tetapkan-dirut-pt-ibu-jadi-tersangka-beras-maknyuss_m_148219.jpeg" alt="Kabag Penum Divis Humas Polri Kombes Martinus Sitompul." width="100%">
<figcaption>Kabag Penum Divis Humas Polri Kombes Martinus Sitompul.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penetapan TW, Dirut PT Indo Beras Unggul (IBU) sebagai tersangka dalam kasus kecurangan pangan oleh Bareskrim Polri bukan tidak beralasan. Dia dianggap sebagai sosok yang paling bertanggungjawab atas kecurangan pangan. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombespol Martinus Sitompul menyebut, pada Selasa (1/8) ada 15 orang yang diperiksa. Dari pemeriksaan itu dilanjutkan dengan menggelar perkara. "Dan hari ini kami akan gelar konpers setelah kita menetapkan satu tersangka yang atas nama TW menjabat direktur di PT IBU," kata dia ketika dikonfirmasi, Rabu (2/8). Dikatakan Martinus, TW dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas dugaan pidana. "Dia dianggap memiliki tanggungjawab terhadap praktik-praktik kecurangan dan kemudian pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang pangan yang beberapa hari sebelumnya sudah dilakukan penggerebekan di salah satu lokasi," papar dia. Martinus juga membenarkan bila TW adalah direktur utama PT IBU. "Iya benar, yang bersangkutan adalah direktur utama di PT IBU," tambah dia. Dengan status baru itu, kini TW langsung menjalani penahanan. Untuk lebih jelasnya peran TW, menurut Martinus akan disampaikan pada konfrensi pers nanti. "Akan kami jelaskan apa saja peran yang bersangkutan, yang kemudian pelanggaran-pelanggaran undang-undang apa saja yang dilakukan yang bersangkutan dan kenapa alasan kita menahan," tegas dia. Untuk diketahui satgas pangan Polri melakukan penggrebekan gudang beras di Bekasi pada Kamis (20/7) lalu. Pasca penggerebekan tersebut polisi mengamankan dua kemasan beras merk Ayam Jago Merah dan Maknyuss. Diduga dua merk tersebut dijual dengan harga di atas ketentuan harga penjualan maksimal. Bukan hanya itu cara mereka membeli gabah dari petani dengan harga mahal juga diduga telah merugikan para penggiling yang tidak kebagian jatah gabah. Oleh karena itu PT IBU diduga telah melanggar pasal 141 Jo Pasal 89 UU nomor 18/1992 tentang pangan. Serta melanggar Pasal 8 huruf e UU nomor 8/1999 tentang perlindungan konsumen dan Pasal 382 bis KUHP tentang Perbuatan Curang.

Alasan Polri Tetapkan Dirut PT IBU Jadi Tersangka Beras Maknyuss

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/akhirnya-dirut-pt-ibu-jadi-tersangka-kasus-beras-maknyuss_m_148212.jpeg" alt="Ilustrasi beras Maknyuss" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi beras Maknyuss</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menjalani pemeriksaan yang cukup lama, akhirnya Direktur Utama (Dirut) PT Indo Beras Unggul (IBU) berinisial TW ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kecurangan pangan oleh penyidik Bareskrim Polri. Penetapan status tersangka itu baru berlangsung pada Selasa malam (1/8). Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto membenarkan Dirut PT IBU ditetapkan sebagai tersangka. "Ya benar, ditetapkan tersangka usai diperiksa kemarin malam," kata dia melalui sambungan telepon, Rabu (2/8). Namun Agus enggan memerinci penetapan ini. Dia meminta wartawan konfirmasi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Agung Setya. Terpisah, Agung pun membenarkan penetapan itu. "Inisial tersangka TW," kata dia. Jenderal bintang satu ini juga enggan memerinci penetapan ini. Menurut dia, siang ini mereka akan merilis penetapan tersangka. "Jangan sebut dulu, nanti dirilis," sambung dia. Sebelumnya, Satgas pangan Polri melakukan penggrebekan gudang beras di Bekasi pada Kamis (20/7) lalu. Pasca penggerebekan, polisi mengamankan dua kemasan beras merk Ayam Jago Merah dan Maknyuss. Diduga dua merk tersebut dijual dengan harga di atas ketentuan harga penjualan maksimal. Bukan hanya itu cara mereka membeli gabah dari petani dengan harga mahal juga diduga telah merugikan para penggiling yang tidak kebagian jatah gabah. Oleh karena itu PT IBU diduga telah melanggar pasal 141 Jo Pasal 89 UU RI No. 18 Tahun 1992 tentang pangan. Serta melanggar Pasal 8 huruf e UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Pasal 382 bis KUHP tentang Perbuatan Curang.

Akhirnya, Dirut PT IBU Jadi Tersangka Kasus Beras Maknyuss

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/perpadi-kami-tak-mengerti-apa-yang-dimaksud-oplosan_m_147462.jpeg" alt="Pedagang beras di pasar tradisional" width="100%">
<figcaption>Pedagang beras di pasar tradisional</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kehebohan publik dengan isu beras premium oplosan membuat para pengusaha beras dan padi jadi bingung. Terlebih lagi itu terjadi pasca penggerebekan gudang PT IBU di Bekasi, Jawa Barat, pekan lalu. Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengaku heran dengan isu beras premium oplosan yang sedang ramai diperbincangkan. Menurutnya, gabah yang telah masuk penggilingan tidak akan bisa dibedakan jenisnya. Itu artinya, proses percampuran beras sejatinya telah terjadi saat di penggilingan. "Oplosan itu apa sih? Kami sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud oplosan yang sebenarnya," ujarnya di Jakarta, Sabtu (29/7). Lebih jauh dikatakannya ,beras dengan berbagai kondisi di lapangan, kalau sudah masuk ke penggiligan tidak akan bisa dibedakan mana yang IR 64, Mekonga, Inpari, Ciherang. Sebab ketika padi dipanen langsung masuk ke penggilingan. Setelah digiling lantas dijemur. Dia menerangkan pengoplosan beras yang tidak diperbolehkan adalah ketika gabah yang telah masuk penggilingan dan sudah menjadi beras, dicampur oleh beras yang sudah diberi subsidi oleh pemerintah. "Itu yang tidak boleh," tuturnya. Sementara untuk beras medium, sebutnya, bisa naik kelas menjadi premium. Sementara beras subsidi atau beras sejahtera (rastra) tidak bisa. "Bisa (ke premium) karena tinggal menambah supaya derajat sosohnya jadi seratus, dipoles, disisihkan brokennya. Itu bisa jadi beras premium. Subsidi jelas tidak bisa," tandasnya.

Perpadi: Kami Tak Mengerti Apa yang Dimaksud Oplosan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kppu-dorong-tataniaga-beras-melalui-pasar-lelang_m_147421.jpeg" alt="Ilustrasi pedagang beras di Pasar Induk Cipinang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang beras di Pasar Induk Cipinang</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Berbagai upaya dilakukan untuk mencari solusi atas harga jual dari petani yang lebih adil. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah mendorong tataniaga beras melalui proses lelang. Keinginan tersebut harus didukung dengan keberadaan institusi yang menjadi pasar lelang. &nbsp; Ketua KPPU, Syarkawi Rauf mengatakan, sistem tataniaga melalui pasar lelang dinilai lebih adil. Pasalnya, produk-produk dari penggilingan maupun petani akan dibeli oleh perusahaan besar. &nbsp; "Ini harus diformalkan sehingga bisa lebih adil bagi petani dan pembeli," ujarnya di Jakarta, Sabtu (29/7). &nbsp; "Di pasar lelang nanti, yang beli perusahaan besar. Sehingga rantai distribusi pendek. Kalau kita dari petani, pengepul, pedagang, agen, sub agen, ritel. Kalau tiap titik ada margin, pasti harga ke konsumen mahal. Belum lagi kalau ada inefisiensi, konsumen bayar mahal," tambahnya. &nbsp; Sebagai tindak lanjut, kata Syarkawi, pihaknya akan melakukan review terhadap Undang-Undang (UU) Perdagangan. Jika belum ada aturan tersebut, pihaknya akan mengajukan usulan dan memasukan item pengembangan pasar lelang komoditas untuk dimasukan dalam UU tersebut. &nbsp; "Jadi nanti akan kita periksa lagi. Kalau belum (ada), akan diajukan," ucapnya.

KPPU Dorong Tataniaga Beras Melalui Pasar Lelang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/penjelasan-pengusaha-soal-harga-beras-di-ritel-dipengarugi-distributor_m_147420.jpeg" alt="Ilustrasi buruh yang sedang memanggul beras di Pasar Induk Cipinang." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buruh yang sedang memanggul beras di Pasar Induk Cipinang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Persatuan&nbsp;Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, Sutarto Alimoeso membantah pernyataan PT Indo Beras Unggul (IBU) perihal ketidakterlibatan mereka dalam memberi pengaruh terhadap harga jual beras ke konsumen. Hal itu sekaligus mempertegas harga jual konsumen sebenarnya. &nbsp; Sutarto menjelaskan, suatu produk yang masuk ke ritel sudah pasti harganya akan selalu terpengaruh oleh rantai distribusinya dalam hal ini baik itu produsen maupun distributornya. &nbsp; Sebagai contoh, pabrik A menjual beras premium seharga Rp 9.000/Kg. Kemudian dibeli oleh distributor seharga Rp 10.300 per Kg - Rp 10.500 per Kg kepada toko ritel. Ritel lalu menjual ke konsumen dengan harga Rp 11.000 per Kg - Rp 11.500 per Kg. Perbedaan harga itu menjadi margin bagi masing-masing penjual. &nbsp; "Ritel itu sering jual dengan margin tinggi itu karena apa ? disitu jumlahnya kecil, jadi makin ke ujung (distribusinya) itu makin besar ngambilnya. kenapa ? karena makin kecil jumlahnya dia jual," jelas dia di Jakarta, Sabtu (29/7).&nbsp; &nbsp; Jika diasumsikan dalam sistem perdagangan, ketika suatu penggilingan hanya mampu menggiling gabah hanya 10 ton per hari, secara otomatis harga jualnya akan lebih mahal dibanding dengan yang menggiling sebesar 100 ton. Hal itu mempertimbangkan biaya produksi, logistik dan faktor lainnya. &nbsp; "Jadi karena penggilingan A bisa menggiling katakanlah kalau yang kecil 10 ton dibanding yang sehari 100 ton pasti menjual kedistributor beda. pasti lebih mahal yang 10 ton. supaya bisa hidup. Ini yang hulu sampe hilir harus dipotong. Yang&nbsp;jelas semua harga akan dipengaruhi daari ujung sampai ujung," terangnya.

Penjelasan Pengusaha Soal Harga Beras di Ritel Dipengarugi Distributor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ombudsman-ungkap-tiga-kejanggalan-kasus-beras-maknyuss_m_147407.jpeg" alt="Beras Maknyuss yang diduga Polisi dan Kementan merupakan oplosan" width="100%">
<figcaption>Beras Maknyuss yang diduga Polisi dan Kementan merupakan oplosan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah lewat Kementerian Pertanian (Kementan) dan Polri diduga melanggar maladministrasi dalam kasus dengan PT Indo Beras Unggul (PT IBU). Sedikitnya, ada tiga dugaan maladministrasi yang dilakukan saat menggerebek gudang pemilik beras merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago itu.  Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari menyebut ada tiga maladministrasi yang dilakukan oleh Kementan dan Polri. Pertama, adanya informasi yang dinilai tidak tepat. Seperti negara rugi mencapai Rp 400 triliun. "Ini hitungannya dari mana?," ujar Lely dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (29/7).  Kemudian, ada polisi yang menyebutkan pengoplosan beras dan permainan harga dari beras subsidi ke premium. Sementara beberapa hari terakhir, polisi justru mengatakan tidak ada pelanggaran dalam hal pengoplosan beras.  "Jadi informasi memang perlu diklarifikasi lagi," katanya.  Dugaan maladministrasi kedua adalah, mengenai prosedur pengrebekan di gudang milik PT IBU. Pengrebekan itu sebenarnya terjadi pada Jumat tanggal (21/7). Namun pada Sabtu (22/7), seolah-olah Polri dengan pemerintah mengajak media melakukan konfrensi pers yang seakan melakukan pengrebekan. Padahal itu bukanlah pengrebekan, hanya pengecekan.  "Jadi ini seolah-olah ada sirkus, dikumpulkan media lalu bicara macam-macam," ungkapnya.  &lrm;Maladimistrasi ketiga adalah, adanya Permendag Nomor 27/2017 tentang Harga Acuan Bahan Pangan. Pemerintah menetapkan harga eceran beras di konsumen Rp 9 ribu untuk ke semua jenis. Aturan ini dinilai rancu dan jutru mencekik petani. Sehingga akhirnya Permendag itu dicabut.  &lrm;"Karena dalam penyusunan prosedur ada tahap-tahap yang harus dilanjutkan, misalkan Permendag yang dahulu menggunakan harga acuan menjadi harga eceran tertinggi," jelasnya.

Ombudsman Ungkap Tiga Kejanggalan Kasus Beras Maknyuss

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pt-ibu-bingung-label-beras-maknyus-dan-cap-ayam-jago-dipermasalahkan_m_147267.jpeg" alt="Beras Maknyuss" width="100%">
<figcaption>Beras Maknyuss</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Enam orang dari perwakilan PT Indo Beras Unggul (PT IBU) menemui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Jumat (28/7) sekitar pukul 15.00 WIB. Selama dua jam, PT IBU melakukan pertemuan secara tertutup. Entah apa yang sebenarnya dibicarakan.  Usai pertemuan, enam orang dari PT IBU tidak ingin berkomentar terkait pembicaraannya dengan YLKI. Mereka memilih bergegas kabur dan menghindari berbagai pertanyaan dari awak media. Hanya Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi yang bersedia memberikan penjelasan.  Tulus mengatakan, PT IBU mengaku aneh karena label kandungan indikator yang ada di beras merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago dipermasalahkan. Padahal, sampai saat ini belum ada regulasi&lrm; dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengatur adanya pemberian label.  Apalagi, polisi menuduh PT IBU mencantumkan label gizi. Padahal, dalam kemasan tersebut PT IBU tidak pernah mencantumkan label gizi melainkan label kandungan indikator beras.  "Itu niat baik dari produsen (PT IBU) untuk mencantumkan label itu," ujar Tulus usai melakukan pertemuan dengan PT IBU di kantornya, Jalan Pancoran Barat, Jakarta, Jumat (28/7). &nbsp; Sementara, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga tidak bisa mengatur regulasi pemberian label kandungan indikator fisik terhadap beras. Lantaran, itu bukan makanan segar. "Jadi mencantumkan itu sebenarnya tidak apa-apa karena belum ada regulasinya," katanya.  Tulus justru memuji langkah PT IBU yang berniat baik untuk memberikan label. "Malah bagus, karena mencantumkan label yang belum ada regulasinya," tambahnya.  Lebih lanjut Tulus mengungkapkan, PT IBU tidak mengetahui bahwa di label tersebut kandungan berbeda dengan yang sebenarnya. Seperti apa yang dituduhkan pihak kepolisian. Sebab, perusahaan mengklaim semua proses telah dilakukan lewat laboratorium. &nbsp; &lrm;"Sudah dilakukan pada lab yang terakreditasi lah," pungkasnya. &nbsp; &lrm;Sebelumnya, Kapala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, dua beras merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago hanya bermasalah dengan label kandungan gizi pada kemasan tersebut. Data kandungan dua merek beras itu diduga sengaja dibedakan oleh PT IBU. Sementara perusahaan juga tidak melakukan pengoplosan beras. &nbsp; Saat ini ungkap Ari Dono, PT IBU terancam dengan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, Pasal 141 UU Pangan dan Pasal 382 BIS KUHP tentang Perbuatan Curang. &nbsp; &nbsp; Sekadar informasi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memimpin langsung pengrebekan penimbunan beras yang dilakukan oleh PT IBU. Sebanyak 1.161 ton beras juga telah diberi garis polisi. &nbsp; Pabrik itu berlokasi di Jalan Rengas KM 60 Kecamatan Kedung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam sidak itu Tito didampingi oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Saat ini sebanyak 21 orang telah dimintai Korps Bhayangkara terkait penimbunan beras itu. &nbsp; Diduga, modusnya adalah dengan menjual beras jenis IR64 dengan label Cap Ayam dan Maknyuss dengan harga Rp 20 ribu. &lrm;Padahal itu adalah beras medium yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga Rp 9 ribu.(

PT IBU Bingung Label Beras Maknyus dan Cap Ayam Jago Dipermasalahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/bareskrim-enggan-ungkap-hasil-laboratorium-beras-pt-ibu_m_147258.jpeg" alt="Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat menggelar konferensi pers usai menggerebek gudang PT IBU." width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat menggelar konferensi pers usai menggerebek gudang PT IBU.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Jajaran Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri masih mengusut kasus kecurangan dan pemalsuan gizi beras yang diduga dilakukan PT Indo Beras Unggul (IBU). Penyidik saat ini tengah menghadirkan sejumlah ahli untuk dimintai pendapat terkait pelanggaran yang dilakukan PT IBU.  Dirtipideksus Brigjen Agung Setya menerangkan, mereka terus berupaya mendalami kasus yang menghebohkan itu. "Sebagai tindak lanjut, kami periksa melalui tambahan ahli terkait persangkaan ini," ucap Agung Setya ketika dikonfirmasi, Jumat (28/7).  Dia menerangkan, tak hanya PT IBU, tapi ada sejumlah perusahaan yang diduga melakukan penipuan terhadap konsumen. Akan tetapi, dia enggan membeberkan perusahaan mana saja yang masuk dalam bidikan jajarannya.  Lulusan Akpol 1988 itu juga tak mau mengungkap hasil laboratorium Polri atas penyelidikan beras PT IBU. Alasannya, hal tersebut masuk dalam materi penyidikan. "Kalau itu materi penyidikan tidak bisa diungkap," terang dia.  Diketahui, Dittipideksus Bareskrim Polri menyegel gudang beras milik PT IBU pada 20 Juli 2017. Penyegelan dilakukan setelah polisi menyimpulkan bahwa PT IBU melakukan praktik curang dalam penjualan beras.  PT IBU dianggap memalsukan kandungan produk beras pada kemasannya. Akibat kecurangan ini, Polri menaksir masyarakat dan pemerintah dirugikan hingga Rp 400 triliun.  PT IBU dianggap telah melanggar Pasal 382 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman 5 tahun penjara. Tak hanya itu, penyidik juga menyiapkan pasal lain untuk menjerat PT IBU.  Antara lain, Pasal 141 UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 62 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 tahun 2017 yang menetapkan HET beras medium Rp 9.500 per kilogram.

Bareskrim Enggan Ungkap Hasil Laboratorium Beras PT IBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/polisi-mendadak-keras-di-kasus-beras-siapa-bakal-nahas_m_147069.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Mentan Amran Sulaiman dan Ketua KPPU Syarkawi Rauf, melakukan jumpa pers usai menggerebek gudang beras di Bekasi Jumat (21/7) dini hari." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Mentan Amran Sulaiman dan Ketua KPPU Syarkawi Rauf, melakukan jumpa pers usai menggerebek gudang beras di Bekasi Jumat (21/7) dini hari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri lewat Satuan tugas (Satgas) Pangan menemukan puluhan kasus kecurangan terkait masalah komoditi beras. Kecurangan itu diduga dilakukan oleh sejumlah perusahaan beras. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan sebanyak 41 perusahaan beras diduga melakukan kecurangan, seperti mengoplos beras hingga mencapur cairan pemutih di beras itu. "Sekitar ada 41 kasus beras dioplos, ada juga yang dioplos dengan memakai pemutih," ujar Ari Dono di Kantor Ombudsman, Rasuna Said, Jakarta, Kamis (27/7). Sementara ungkap Ari Dono dalam kasus beras yang diproduksi oleh PT Indo Beras Unggul (IBU), seperti Maknyuss dan Cap Ayam Jago adalah melakukan kecurangan dengan mengganti label kandungan gizi dari yang sesungguhnya. "Jadi memang ada yang beda dalam tampilan pada lebelnya, sehingga sudah diteliti kandungan gizinya," katanya. Saat ini berbagai kasus masalah pangan sedang ia kumpulkan terus untuk bisa ditindaklanjuti. Sampai hari ini saja ada 250 kasus mengenai masalah pangan.&nbsp; Sehingga Ari Dono berharap tidak ada perusahaan yang melakukan berbagai modus kecurangan soal pangan ini. "Supanya kami (Polisi) juga bisa bergerak," pungkasnya. Sekadar informasi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memimpin langsung pengrebekan penimbunan beras yang dilakukan oleh PT IBU. Sebanyak 1.161 ton beras telah disita. Pabrik itu diketahui berlokasi di Jalan Rengas KM 60 Kecamatan Kedung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam sidak itu Tito juga didampingi oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.&nbsp;Saat ini sebanyak 15 orang telah diamankan untuk diperiksa oleh Polisi.

Polisi Mendadak Keras di Kasus Beras, Siapa Bakal Nahas?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#beras maknyuss

Berita Terkini