<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/hotman-paris-kasus.jpg" alt="SELESAI: Pengacara Hotman Paris yang mewakili JNE memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta kemarin (4/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SELESAI: Pengacara Hotman Paris yang mewakili JNE memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta kemarin (4/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Teka-teki mengenai beras yang dikubur di wilayah Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, terjawab sudah. PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mengakui bahwa barang itu milik mereka. Bukan beras bantuan sosial presiden (banpres).  Melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, JNE membenarkan bahwa pihaknya menjadi bagian dalam penyaluran banpres pada 2020. JNE mendapat subkontrak dari PT StoreSend eLogistic Indonesia (SSI) pada 30 April 2020 untuk mendistribusikan banpres langsung ke keluarga penerima manfaat (KPM). SSI sebelumnya menjalin kerja sama dengan Bulog terkait penyaluran bantuan itu. ”Proyek banpres dilaksanakan melalui Kemensos dan Bulog. Bulog menunjuk SSI sebagai rekanan. Untuk distribusi, SSI disubkontrakkan ke JNE. Jadi, JNE hanya transporter,” ujar Hotman dalam temu media di Jakarta kemarin (4/8).  Dalam kontraknya, JNE mendapat tugas menyalurkan banpres untuk wilayah Depok dengan sasaran 247.997 KPM. Untuk target tersebut, JNE harus mengantarkan 6.199 ton beras. Sebagai informasi, saat itu banpres hanya difokuskan pada daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara itu, luar Jabodetabek diberi bansos berupa uang tunai.  Dalam prosesnya, ternyata ada kendala. Banpres yang tengah disalurkan ke KPM kehujanan sehingga mengalami kerusakan. Total ada 3,4 ton beras yang rusak akibat basah terkena hujan. ”Namanya 6.000 ton diantar, wajar kalau ada kerusakan. Hanya 3,4 ton atau 0,05 persen. Hanya Rp 37 juta,” kata pengacara yang dikenal nyentrik tersebut.  JNE melaporkan kondisi tersebut pada SSI dan dibuatkan berita acara untuk penggantian. Setelah itu, Bulog menyediakan beras pengganti untuk kembali disalurkan kepada PKM sasaran. Hotman memastikan, penggantian tersebut berasal dari kantong JNE. Artinya, beras itu pun sudah menjadi milik JNE.  Disinggung soal penguburan beras, Hotman menjelaskan, tindakan tersebut sengaja dipilih untuk menghindari penyalahgunaan. Sebab, ada logo tulisan banpres pada karung berasnya. Beras itu pun tak langsung dikubur setelah dinyatakan rusak. Tapi, sempat disimpan selama 1,5 tahun sebelum dikubur pada November 2021. ”Kalau dibuang sembarangan, diambil orang, dipakai. Nanti JNE yang dikira jual,” katanya.  Polda Metro Jaya menyampaikan, penyelidikan kasus temuan beras bantuan sosial (bansos) dari presiden yang ditemukan di Depok dihentikan. Dari penyelidikan polisi, sejauh ini belum ditemukan unsur pidana terkait temuan itu. ’’Kemudian beras yang ditanam (dikubur) itu, beras rusak dan sudah dilakukan penggantian kepada Kemensos,’’ kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kemarin (4/8).  Zulpan menyebut penguburan beras bansos itu sudah sesuai prosedur pemusnahan barang bukti. "Kenapa ditanam, ini merupakan mekanisme JNE sebagai perusahaan dalam memusnahkan barang-barang yang rusak," paparnya.

Kasus Penguburan Beras Bantuan Presiden Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/sembako-dikubur.jpg" alt="CEK KEMASAN: Tim Kemensos dan Satgas Pangan Polri memeriksa lokasi temuan sembako yang dikubur. (RADAR DEPOK)" width="100%">
<figcaption>CEK KEMASAN: Tim Kemensos dan Satgas Pangan Polri memeriksa lokasi temuan sembako yang dikubur. (RADAR DEPOK)</figcaption>
</figure>Kemensos: Tak Ada Label Khusus, Beras Itu Bukan dari Kami  JawaPos.com – Mabes Polri dan Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mengusut temuan sembako yang dikubur di Lapangan Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kota Depok, Jumat (29/7) lalu. Temuan sementara, sembako tersebut dikubur oleh perusahaan pengirim sembako pada 5 November 2021. Total yang dikubur sebanyak 3.675 kilogram atau 289 karung.  Temuan itu disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, kemarin (2/8).  "Kita akan membuat administrasi penyelidikan, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan penyalahgunaan distribusi beras, bantuan sosial sembako,” kata Ramadhan. Penyidik akan memeriksa dokumen pengadaan bantuan Covid-19 tahap II dan IV serta dokumen pemusnahan sembako yang tidak disalurkan.  Ramadhan menuturkan, kasus itu bermula saat pemilik lahan berinisial RS mendapat informasi pemendaman bansos di lahan miliknya. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Metro Kota Depok. Lalu, dilakukan penggalian dan ditemukan 510,2 kilogram beras dalam puluhan karung. Ada juga beberapa karung beras yang sudah berhamburan di tanah. ’’Beras-beras tersebut sudah diamankan dan dipasangi police line oleh Polres Depok,” imbuhnya.  Berdasar hasil penelusuran, perusahaan yang mengirim bansos tersebut adalah PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Ramadhan menjelaskan, berdasar informasi dari SJ selaku VP quality and facility JNE, bansos yang ditimbun itu merupakan perjanjian kerja sama kantor cabang utama JNE dengan PT Indah Berkah Bersaudara. Sedangkan yang melakukan pemendaman adalah PT Indah Berkah Bersaudara.  Dalam perjanjian kerja sama tidak disebutkan tata cara pemusnahan. Hanya disebutkan bahwa barang kiriman yang rusak bisa dimusnahkan setelah seizin JNE pusat. "Pihak JNE mengubur atau memendam beras tersebut pada 5 November 2021 dan sudah dibuatkan berita acara pemendaman beras sebanyak 3.675 kilogram atau 289 karung,” ucap Ramadhan. Menurut JNE, beras yang dikubur tersebut rusak karena kehujanan sehingga dinyatakan tidak layak dibagikan dan harus dimusnahkan.  Pada bagian lain, Satgas Pangan Mabes Polri dan Kemensos kemarin mendatangi lokasi penemuan tumpukan sembako itu. Satgas pangan yang dipimpin Kanit III Subdit I Indag Dittipideksus Bareskrim Polri Kompol Samian menyebutkan, hari ini satgas akan menemui pemilik lahan yang bernama Rudi Samin.  "Pak Samin akan dimintai keterangan,” ungkap dia.  Inspektur Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Dadang Iskandar juga melihat langsung kondisi sembako yang terdiri atas beras, tepung, dan telur itu. Dia mengatakan, sembako tersebut diduga tidak berasal dari pihaknya. Salah satu alasannya, bansos yang berasal dari Kemensos memiliki label khusus. Selain itu, bentuknya hanya berupa beras dalam karung dengan berat 25 kilogram. ’’Tidak ada telur, tepung terigu, dan minyak goreng,” paparnya.  Dia menerangkan, program bantuan penanganan Covid-19 bukan hanya dari Kemensos. Sejumlah instansi juga memberikan bantuan yang sama kepada masyarakat.  Sebagai informasi, Jumat (29/7) lalu warga Kelurahan Tirtajaya digegerkan dengan penemuan sembako yang dikubur di dalam tanah. Pemilik lahan, Rudi Samin, mengatakan bahwa penemuan sembako itu berawal dari informasi warga. Untuk membuktikan informasi tersebut, Rudi menyewa alat berat untuk menggali tanah. Disaksikan warga sekitar, Rudi menemukan tumpukan beras dan tepung terigu di kedalaman sekitar 3 meter.  ’’Saya dapat informasi juga dari orang JNE bahwa ada barang yang ditimbun di lahan saya. Karena itu, saya sewa backhoe untuk membuktikannya,’’ papar Rudi di lokasi kejadian kemarin.  Rudi telah melaporkan kejadian itu ke polisi. ’’Ini patut diduga ada satu kontainer. Semoga diusut tuntas. Di tanah saya lagi ini dipendamnya. Ini perbuatan melanggar hukum. Semoga Bapak Presiden mendengar, mengetahui kasus ini,’’ ungkapnya.  Penjelasan Mensos  Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengamini telah menugaskan Dadang Iskandar bersama Dirjen yang menangani bantuan, Dinsos Depok, dan pendamping sosial untuk melakukan pengecekan. Risma juga telah mendapat keterangan dari Menko PMK Muhadjir Effendy terkait kondisi penyaluran bansos saat itu. Informasi tersebut dia butuhkan karena pada tahun penyaluran bansos presiden, Risma belum menjabat Mensos. ”Jadi, saya harus me-review pekerjaan tahun sebelumnya yang saya belum tahu,” kata Risma dalam konferensi pers di kantor Kemensos kemarin.  Secara garis besar, saat itu pengiriman bansos dilakukan Bulog. Dalam proses pengiriman, Bulog bekerja sama dengan PT DNR yang merupakan perusahaan jasa distribusi serta logistik. Ternyata, dalam menjalankan tugasnya, PT DNR bekerja sama dengan JNE. Dengan begitu, JNE yang bertugas menyalurkan beras yang sudah disiapkan di gudang Bulog di Pulo Gadung. Pengambilan beras pun atas izin dari vendor, PT DNR.  ”Kemudian JNE mendistribusikan door-to-door ke penerima. Nah, pada saat pengambilan, kondisi lagi hujan sehingga ada sebagian beras yang basah,” jelas Mensos. Akhirnya diputuskan beras diganti oleh transporternya. Yakni, JNE. Beras sudah diganti dengan paket lain yang masih bagus. Karena itu, beras yang ditimbun merupakan beras rusak milik JNE. Bukan milik pemerintah. ”Karena sudah dibayar pihak JNE. Seperti itu kira-kira,” katanya.  Keharusan mengganti bansos yang rusak memang sudah jadi ketetapan Kemensos. Hal itu selalu ditegaskan dalam kontrak yang dilakukan pihaknya. Namun, Risma belum bisa memberikan keterangan soal penimbunan yang dilakukan. ”Sekali lagi menunggu finalisasi. Tapi, mulai ada titik terang bahwa itu adalah barang rusak yang mungkin perlu diklarifikasi,” papar mantan wali kota Surabaya tersebut.  Pada kesempatan yang sama, Dadang mengatakan, pihaknya sudah melakukan penelusuran bersama pihak auditor sejak Senin (1/8). Langkah pertama yang ditempuh ialah berkoordinasi dengan Dinsos Depok dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Selanjutnya, dia mendatangi langsung lokasi penguburan. Dari hasil pengamatannya, kondisi lokasi bau kurang sedap seperti telur busuk. Ditemukan pula sisa tepung terigu. Dilihat dari kondisi tersebut, diduga yang dikubur bukan hanya beras. Melainkan juga telur dan tepung.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/dikubur-sembako_1-750x499.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BARANG BUKTI: Temuan karung-karung beras yang dikubur di Kelurahan Tirtajaya, Kota Depok, dipasangi police line. Selain beras, ada ada telur dan tepung terigu yang juga dikubur di lokasi itu. (ANTARA)  Fakta itulah yang dijadikan acuan pihaknya bahwa bantuan yang dikubur bukan merupakan program Kemensos. Pasalnya, tak ada telur dan tepung dalam bansos presiden yang disalurkan pada April 2020. Bansos presiden senilai Rp 300 ribu itu diwujudkan dalam 10 item. Yakni, beras, minyak goreng, sarden, kornet, sambal, kecap, mi instan, susu UHT, teh, dan sabun mandi.  Sementara itu, di lokasi ditemukan dua jenis karung beras. Yaitu, 20 kg dan 5 kg. Menurut Dadang, beras untuk bansos presiden memang diberikan dengan berat 20 kg. Namun, ada ciri khasnya. Yakni, ada tulisan ’’bantuan presiden melalui Kemensos’’ pada karungnya. Itu sesuai dengan instruksi Mensos sebelumnya, Juliari Batubara. Nah, tulisan tersebut tak ditemukan pada karung beras yang dikubur di lokasi. ”Ini yang kami coba tandai di lapangan. Kami tidak menemukan itu. Jadi, diduga bukan bansos dari kami. Diduga ya. Masih diduga,” tegasnya.  Dia menjelaskan, pihaknya telah memanggil Bulog selaku penyalur beras bansos Kemensos. Dari keterangan yang disampaikan, Bulog mengaku bekerja sama dengan PT SSI untuk pengiriman beras ke penerima. Dalam perjalanannya, PT SSI bekerja sama dengan pihak DNR, yang kemudian disubkontrakkan lagi pada JNE. Namun, dia menggarisbawahi, Bulog tak hanya menyalurkan bansos dari Kemensos. Ada juga bansos sembako dari pemerintah daerah yang disalurkan melalui Bulog saat itu.

Bantuan Sembako Kehujanan, Akhirnya Beras 3.675 Kilogram Dimusnahkan

beras dikubur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#beras dikubur

Berita Terkini

Kasus Penguburan Beras Bantuan Presiden Dihentikan

Bantuan Sembako Kehujanan, Akhirnya Beras 3.675 Kilogram Dimusnahkan

Download Aplikasi JawaPos.com