<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/minta-dilibatkan-berantas-teroris-pengamat-tni-jangan-diistimewakan_m_183539.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perumusan Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme oleh Pansus DPR telah memasuki tahap akhir. Namun muncul perdebatan ketika tersebar surat terbuka dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada DPR. Dalam pesan tersebut Hadi meminta agar militer dilibatkan dalam memberantas terorisme. Menanggapi hal ini, Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mengatakan, jika DPR menyetujui keinginan Panglima TNI, maka demokrasi di Indonesia seperti kembali ke rezim orde baru. "Masyarakat sipil akan kembali tunduk ke rezim militer, karena secara politik sampai hari ini pun ada kesan tetap mengandalkan militer sebagai satu kekuatan baik secara formal maupun informal," ungkap Yati si kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (23/1). Hal ini tentu akan sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia, apabila para wakil rakyat tidak bisa membendung tradisi ini. Namun apabila militer bisa begtu superior masuk ke ranah-ranah sipil juga terjadi akibat lemahnya pengawasan dari DPR. "Ketika militer bisa begitu intensif kembali ke ranah-ranah sipil ini kesalahannya juga karena lemahnya kontrol sipil di dalam konteks RUU terorisme ini kelemahannya juga ada di DPR," imbuh Yati. Jika hal ini terus terjadi, Yati berpendapat tidak menutup kemungkinan bahwa selama ini anggota DPR memberikan perlakuan istmewa kepada militer. Sehingga alat pertahanan negara ini bisa bergerak di luar kewajibannya. "Jangan-jangan DPR memberi keistimewaan sendiri kepada militer untuk memberi ruang lebih dan tidak sesuai mandatnya dalam RUU terorisme," lanjut Yati. Oleh sebab itu, adanya surat terbuka dari Panglima TNI seharusnya dibahas secara terbuka oleh DPR, serta melibatkan pendapat masyarakat sipil dalam membuat keputusan terkait memasukan keterlibatan militer dalam RUU Terorisme. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terjadinya lobi-lobi politik yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu guna mendapat keuntungan pribadi yang dapat merugikan kepentingan masyarakat maupun negara. "Adanya surat Panglima TNI seharusnya DPR secara terbuka menguji surat ini dan mendiskusikan persoalan ini dengan masyarakat sipil untuk mendapat pendapat yang berbed. Jangan ada upaya di bawah meja untuk meloloskan agenda-agenda militer," pungkas Yati. Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Senin (8/1) melalui surat dengan Nomor B/91/I/2018 menyarankan agar Pansus DPR, dalam merumuskan RUU terorisme, memasukan keterlibatan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme yang selama ini tugas tersebut hanya dipegang oleh Kepolisian sebagai aparat sipil.

Minta Dilibatkan Berantas Teroris, Pengamat: TNI Jangan Diistimewakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/kumpulan-partai-asia-dukung-jokowi-bersikap-tegas-terhadap-kelompok-radikal_m_133828.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah partai politik sosial demokrat yang ada di kawasan Asia membentuk jaringan bernama SocDem Asia. Mereka telah mengeluarkan resolusi berjudul "Defending Indonesia's Non-Sectarian and Democratic Character&rdquo; atau Mempertahankan Karakter Demokrasi Indonesia yang Non-Sektarian. Salah satu perwakilan politikus dari Indonesia Martin Manurung menerangkan bahwa resolusi itu berisi keprihatinan atas dugaan menguatnya kelompok-kelompok radikal fundamentalis yang intoleran, atas kebinekaan dan kerukunan beragama. "SocDem Asia menilai bahwa kelompokradikal dan kekuatan politik anti-demokrasi pada masa lalu, kini menggalang kekuatan bersama untuk mengambil kesempatan kekuasaan dan sekaligus mengubah arah demokrasi Indonesia," ujar Martin dalam keterangannya, Selasa (30/5). Koalisi anti-kebhinekaan dan anti-demokrasi sambung Martin, ingin mengubah karakter demokrasi Indonesia yang non-sektarian. Kesempatan di bidang politik, sosial dan ekonomi bagi kelompok-kelompok minoritas budaya, agama dan etnis, akan semakin menyempit apabila kekuatan-kekuatan sektarian itu dibiarkan untuk menang. &ldquo;Sehingga kami mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya melawan diskriminasi etnis dan fundamentalisme radikal, yang kini telah mendapat pendengar yang cukup banyak di masyarakat Indonesia,&rdquo; tegas dia. Socdem memastikan selalu mendukung terciptanya demokrasi Indonesia yang sejahtera. "Socdem mendukung Presiden Jokowi, untuk mengambil langkah tegas guna memastikan demokrasi Indonesia menuju kesejahteraan dan penghormatan atas keberagaman di masyarakatnya,&rdquo; pungkas dia. (elf/JPG)

Kumpulan Partai Asia Dukung Jokowi Bersikap Tegas Terhadap Kelompok Radikal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/raja-salman-sebut-terorisme-ancaman-serius-dpr-peran-densus-88-perlu-diperkuat_m_114085.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terorisme menjadi ancaman bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia, termasuk Arab Saudi. &nbsp;Dalam kunjungan kenegaran ke Indonesia, ditandatangani &nbsp;nota kesepahaman antara Polri dan Kepolisian Kerajaan Arab Saudi untuk memberantas terorisme beberapa waktu lalu. "Dengan kesepakatan ini, Arab Saudi secara tidak langsung mengingatkan Indonesia tentang betapa seriusnya ancaman terorisme masa kini," ujar Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Minggu (5/3). Kesepakatan itu menurutnya sangat penting dan strategis bagi kedua negara. Sebab, Indonesia terus dibayangi ancaman terorisme. Sedangkan Arab Saudi juga pernah menjadi target serangan teroris, sebagaimana tercermin dari peristiwa tiga serangan bom bunuh diri pada Juli 2016. Salah satunya terjadi di dekat Masjid Nabawi, Madinah.&nbsp; Alasan serta pertimbangan di balik kesepakatan Polri dan Kepolisian Kerajaan Arab Saudi tersebut diharapkan bisa menginsipirasi DPR dalam merevisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, dengan menjadikan Polri sebagai mitra, Arab Saudi juga ingin menegaskan bahwa komunitas internasional sangat &nbsp;mengharapkan peran signifikan Indonesia dalam merespons jaringan ISIS, karena Polri memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk pekerjaan itu. Dengan begitu, kata Bamsoet -sapaannya- cukup beralasan jika revisi UU pemberantasan terorisme memberi akses bagi perluasan wewenang dan keleluasaan negara menindak siapa saja yang terindikasi sebagai teroris. "Negara butuh wewenang besar dan keleluasaan, karena ancaman terorisme akan selalu ada untuk rentang waktu yang sulit diprediksi," tuturnya. Lagi pula, lanjut politikus Partai Golkar itu, teroris masa kini terus mengembangkan kemampuan sejalan dengan perkembangan teknologi modern, serta &nbsp;mampu membentuk sindikasi melalui bentang jaringan di berbagai negara. "Untuk mengantisipasi masa depan ancaman terorisme itu, Indonesia harus terus memperkuat unit-unit antiteror seperti Densus 88," pungkasnya. (dna/JPG)

Raja Salman Sebut Terorisme Ancaman Serius, DPR: Peran Densus 88 Perlu Diperkuat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/indonesia-arab-saudi-sepakat-berantas-terorisme-dan-isis_m_113023.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud ke Indonesia memiliki banyak misi kerja sama. Selain masalah ekonomi dan kuota haji, rupanya Arab Saudi berniat kerja sama dengan Indonesia dalam pemberantasan terorisme, salah satunya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). "Kita tahu Indonesia banyak mengalami pemboman dan terorisme di sini, karena ISIS dengan "ideologi yang berbeda" dan tidak menghormati kehidupan manusia,&rdquo; tegas Duta Besar Arab Saudi Osama Mohammad Abdullah Alshuaibi seperti dilansir Reuters, Selasa (28/2). Dia menegaskan Arab Saudi dan Indonesia akan memperkuat kerja sama di bidang ini untuk memberantas terorisme. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan setelah serangkaian serangan yang mengatasnamakan ISIS. "Kami akan bekerja sama dengan Indonesia di bidang ini. Kita bisa saling bertukar data, kita dapat bertukar pengalaman, dan kami dapat mengalahkan teroris," katanya. Terkait aksi terorisme, baru saja polisi membunuh seorang terduga teroris di kelurahan di Bandung, Jawa Barat. Para pejabat keamanan sedang menyelidiki apakah kasus ini memiliki hubungan dengan jaringan radikal ISIS. Karena itu, Arab Saudi bertujuan untuk membuka lebih banyak sekolah Islam di Indonesia, yang akan mengajarkan agama menggunakan bahasa Arab, dan meningkatkan jumlah beasiswa bagi siswa. Dia mengatakan kunjungan tersebut juga mengembangkan proyek-proyek minyak dan gas dan mempromosikan pariwisata. Indonesia dan Arab Saudi akan menandatangi 10 perjanjian memerangi terorisme. Raja Salman menggebrak tur Asia selama sebulan, dan di Indonesia Salman membawa 1500 rombongan. Hal ini menjadi "perjalanan mega" bagi Indonesia atas kunjungan Arab Saudi yang sudah hampir 5 dekade tak pernah dilakukan. Salman akan berada di Indonesia dengan berlibur ke pulau Bali. (cr1/JPG)

Indonesia-Arab Saudi Sepakat Berantas Terorisme dan ISIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2906_19919_nama-unik_FEMI-NOVIYANTIRADAR-KUDUS_Radar-Kudus.jpg" alt="UNIK: “N” warga Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Jepara, menunjukkan SIM C miliknya." width="100%">
<figcaption>UNIK: “N” warga Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Jepara, menunjukkan SIM C miliknya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama-nama unik belakangan ini menjadi beken. Setelah nama Tuhan, Syaiton, Minal Aizin wal Faizin dan lainnya ramai diperbincangkan, di Jepara dan Tegal, Jawa Tengah, juga ditemukan hal serupa.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Bahkan di Jepara, Jawa Tengah, ada satu keluarga yang nama-namanya unik serta singkat. Di antaranya hanya nama &ldquo;N&rdquo; dan &ldquo;.&rdquo; saja. Nama-nama yang diberikan pasangan tersebut pada anak mereka bukanlah inisial. Melainkan nama yang benar tercatat dalam semua kartu identitas keduanya. Keluarga tersebut, yakni pasangan Ali Mas&rsquo;ud dan Kismawati, warga RT 39 RW 8 Dukuh Sidang, Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Jepara. Ali menyebutkan kepada Radar Kudus (Jawa Pos Group), N, anak pertamanya yang lahir 4 September 1992 itu, saat ini sudah menuntaskan pendidikannya di sekolah tinggi ilmu keperawatan di Semarang. &rdquo;Dulu saat awal-awal banyak tetangga yang bertanya kenapa hanya menamakan anak dengan satu huruf. Namun lama-kelamaan tak ada yang protes, dan banyak yang justru lebih mengingat nama anak saya yang singkat itu. Bahkan pada tahun 2000 lalu, nama &#39;N&#39; tercatat di Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai nama terpendek di Indonesia,&rdquo; jelasnya. Untuk nama anak keduanya, Ali dan istrinya sepakat memberi nama anak perempuannya dengan tanda baca &rdquo;.&rdquo; (titik) saja. &rdquo;Awalnya kami beri nama &#39;.&#39; baik di akta kelahiran maupun identitas sekolah dasar (SD), namun ada kendala saat menjelang ujian tingkat SD. Nama dengan tanda baca titik &#39;.&#39; tidak terbaca oleh komputer, sehingga di kartu ujian namanya diganti menjadi Titik,&rdquo; terangnya. Sementara seorang siswi SMA PGRI 1 Taman Tegal, Jawa Tengah, hanya memiliki nama D. Nama tersebut sesuai dengan surat tanda lahir yang diberikan orang tuanya. Saat ditemui Radar Tegal (Jawa Pos Group) D mengaku, namanya memiliki arti khusus. Nama D diberikan karena proses kelahirannya yang sangat cepat. Ia sendiri merupakan anak nomor empat. Huruf D juga merupakan urutan abjad yang keempat. &ldquo;Itu alasan orang tua saya memberikan nama D&rdquo;, ujarnya. D juga mengaku tidak tahu kenapa hanya dirinya yang diberi nama seperti inisial. Karena kakak-kakaknya diberi nama normal seperti umumnya anak-anak yang lain. (emy/zen/lil/rid/sri/hsn/JPG)

Nama Orang-Orang Ini Cuma 1 Huruf D, N, dan Tanda Baca Titik