<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/Ilustrasi-AI-memahami-gambar-dan-suara-Freepik-170129346-963201743.jpg" alt="Ilustrasi AI yang ditunjuk menjadi menteri untuk berantas korupsi di Albania. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi AI yang ditunjuk menjadi menteri untuk berantas korupsi di Albania. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - ​Perdana Menteri Albania, Edi Rama, yang baru saja memulai masa jabatan keempatnya, membuat gebrakan dengan menunjuk menteri baru yang tak biasa. Menteri ini tidak bisa disuap, diancam, atau diiming-imingi jabatan, lantaran ia adalah sebuah bot kecerdasan buatan (AI) bernama Diella. ​Diella, yang berarti "matahari" dalam bahasa Albania, akan mengemban tugas berat mengelola dan mengawasi semua tender publik.&nbsp;Penunjukan ini merupakan langkah radikal untuk mengatasi masalah korupsi yang telah lama membelenggu Albania.&nbsp; Rama berharap Diella dapat menjadikan negaranya sebuah negara dengan tender publik yang 100 persen bebas korupsi. "Diella adalah anggota kabinet pertama yang tidak hadir secara fisik, tetapi secara virtual diciptakan oleh AI," ujar Rama dalam pidato peresmian kabinet barunya seperti dilansir dari Reuters. Namun, meskipun menjanjikan, ada kekhawatiran yang muncul terkait potensi manipulasi atau bahkan kerentanan bot AI ini. Meski begitu, penunjukan Diella sebagai menteri menandai babak baru dalam pemerintahan Albania, sebuah negara yang reputasinya tercoreng oleh skandal korupsi. Tender publik, khususnya, telah menjadi sumber utama skandal ini.&nbsp; Menurut para ahli, korupsi telah meresap hingga ke koridor kekuasaan, membuat Albania sulit memenuhi syarat untuk bergabung dengan Uni Eropa. Edi Rama menargetkan Albania bisa bergabung pada 2030, sebuah ambisi yang dinilai banyak pihak terlalu optimistis. ​Meskipun Rama yakin dengan keputusan ini, pemerintah belum memberikan detail mengenai pengawasan manusia terhadap Diella atau bagaimana mereka akan menangani risiko manipulasi bot tersebut. ​Diella sendiri bukan sepenuhnya hal baru. Bot ini sebelumnya telah diluncurkan sebagai asisten virtual di platform e-Albania pada awal tahun, demi membantu masyarakat dan pelaku bisnis mengurus dokumen negara.&nbsp; Dengan pakaian tradisional Albania, Diella mampu memberikan bantuan melalui perintah suara dan membubuhkan stempel elektronik, yang berhasil mengurangi proses birokrasi. ​Namun, tidak semua pihak menyambut baik kehadiran Diella. Seorang pengguna Facebook bahkan mengungkapkan bahwa Diella akan dikorupsi di Albania. Sementara yang lain lebih sinis, dengan menjelaskan bahwa pencurian akan terus berlanjut dan Diella akan disalahkan. Di sisi lain, ​parlemen Albania yang baru terpilih akan segera bersidang, meskipun belum ada kepastian apakah kabinet baru termasuk Diella, akan segera disahkan pada hari yang sama. &nbsp;

Albania menunjuk Diella, menteri AI pertama, untuk mengawasi tender publik dan melawan korupsi di negara tersebut.

Inovatif! Albania Tunjuk Bot AI jadi Menteri untuk Berantas Korupsi dan Selesaikan Masalah Tender

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/CPNS-126082329.jpg" alt="Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)" width="100%">
<figcaption>Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Istana menilai kasus hukum yang menjerat bos Sritex menjadi sinyal positif. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, terungkapnya kasus itu menunjukkan upaya pemberantasan korupsi berjalan. "Itu membuktikan bahwa kita betul-betul sekali lagi bekerja keras untuk menegakkan pemberantasan terhadap tindak-tindak pidana, terutama salah satunya tindak pidana korupsi," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5). Dalam kasus Sritex, lanjutnya, Kejaksaan membuktikan bahwa siapapun kalau bukti ada bukti pelanggaran akan ditindak. Di sisi lain, kasus itu juga membuktikan bahwa dengan penyelewangan itu punya peran dibalik persoalan ekonomi yang mendera perusahaan dan berakibat 10 ribu pekerja menjadi korban. "Industri tekstil kita dianggap sedang bermasalah dan seterusnya, padahal ternyata ada faktor juga dari sisi manajemen pemiliknya yang seperti ini," jelasnya. Pras juga menilai, kasus ini menjadi alarm, bahwa ada oknum-oknum dari perbankan yang menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan kredit ke perusahaan yang tidak seharusnya. "Kita back up teman-teman di kejaksaan, itu kan juga bukan kasus yang ringan dan bukan kasus yang kecil, bagaimanapun Sritex adalah perusahaan tekstil kita yang paling sesungguhnya ya," pungkasnya.&nbsp; Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta, Kejagung dan PPATK mengusut tuntas aliran dana kasus korupsi pemberian dana kredit bank, yang menjerat Komisaris Utama Sritex tersebut. Dia menilai, penting untuk membuka semua pihak-pihak mana saja yang terlibat. Bukan hanya di lingkup internal perusahaan tapi juga eksternal. "Karena akibat kepentingan pribadi mereka, akibat mau selamat sendiri, puluhan ribuan karyawan jadi kehilangan pekerjaan," ujarnya. Politikus NasDem ini turut mengecam keras tindakan direksi Sritex yang selama ini yang seolah peduli terhadap nasib pekerjanya. Namun ternyata justru menjadi dalang dibalik runtuhnya perusahaan. "Pabrik tutup, pekerja kehilangan penghasilan, keluarga jadi kesulitan, anak-anaknya putus sekolah. Ini luka sosial yang nyata. Mereka mengkhianati para pekerja yang telah memberi mereka keuntungan bertahun-tahun," keluhnya. Di sisi lain, dia turut mengapresiasi Kejagung yang telah membongkar dugaan korupsi di Sritex. Pengusutan ini dinilainya sebagai sebuah keseriusan negara dalam memberantas mafia korporasi yang melibatkan elite besar. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengungkapkan, pihaknya kini tengah membuat perencanaan penyidikan terkait siapa-siapa yang akan dipanggil sebagai saksi. Termasuk, penyelidikan dan penyitaan lebih lanjut dari informasi yang diperoleh. "Sekarang sedang diformulasi, dirumuskan, dalam rangka mempercepat proses penyidikan ini," ujarnya.&nbsp; Sejalan dengan itu, Kejagung tengah menelusuri aliran dana Rp 692 milyar pinjaman dari BJB untuk Iwan. Mengingat, pemberian kredit ini ditujukan untuk modal kerja. Yang harusnya bisa membantu perusahaan agar tidak mengalami kondisi tidak baik. "Tetapi kenyataannya kan bahwa yang bersangkutan, ISL justru menggunakan ini untuk hal-hal lain, katakan untuk pembayaran utang. Nah ini sekarang yang sedang didalami oleh penyidik apakah pembayaran utang perusahaan atau uang pribadi," paparnya. Namun, ia turut menegaskan, kalau pun memang dana tersebut digunakan untuk pembayaran utang perusahaan maka ini tetap tidak dibenarkan. Sebab, tidak sesuai dengan peruntukan. Mengingat, di dalam akad atau kontrak pemberian kredit sudah disepakati bahwa ini dilakukan untuk modal kerja. "Nah belum lagi misalnya ada indikasi bahwa uang ini juga untuk dipergunakan terhadap penggunaan, pembelian aset-aset yang tidak produktif, yang tidak produktif bagi berlangsungnya kinerja dari perusahaan ini," sambungnya. Pasalnya, Sritex tetap dinyatakan pailit dari tahun lalu. Padahal jika ditelisik ke belakang, di tahun 2020 lalu, perusahaan justru mengalami keuntungan sekitar Rp1,8 triliun. Akan tetapi, pada 2021 tiba-tiba sudah minus lebih Rp 15 triliun.&nbsp; "Jadi ada deviasi yang cukup signifikan, yang barangkali itu menjadi anomali dan pintu masuk bagi kita untuk mengkaji, menganalisa," ungkapnya. Karenanya, fakta ter-PHK-nya puluhan ribu pekerja dimungkinkan menjadi salah satu pemberat.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Istana menilai penangkapan bos Sritex sebagai sinyal positif dalam pemberantasan korupsi, dengan Kejagung meneliti aliran dana kredit.

Tanggapi Soal Penangkapan Bos Sritex, Istana: Bukti Kita Bekerja Keras Berantas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/25/25_tegas-3403509574.jpg" alt="SIMPATISAN: Ratusan anak muda dari berbagai daerah datang untuk mendengarkan visi-misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD." width="100%">
<figcaption>SIMPATISAN: Ratusan anak muda dari berbagai daerah datang untuk mendengarkan visi-misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam pidato politiknya, calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD dalam kesempatan itu menitikberatkan pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Menurut dia, mimpi Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud jika penegakan hukum lemah dan korupsi merajalela. "Jika penegakan hukum bagus, ekonomi jadi bagus, infrastruktur bagus, dan pelayanan bagus. Maka, penegakan hukum harus memberikan kepastian pada kelompok atas dan memberikan perlindungan pada kelompok bawah. Saya dan Mas Ganjar akan melakukan itu," ucapnya. Indonesia, lanjut Mahfud, memiliki potensi yang sangat besar, yakni 17.508 pulau dan 276 juta penduduk. Ada kekayaan alam yang luar biasa besar. Dan, jika dikelola dengan baik, sebenarnya seluruh rakyat Indonesia menjadi makmur sejak lama. "Kenapa belum bisa, karena lemahnya penegakan hukum dan korupsi merajalela. Maka, semangat mewujudkan penegakan hukum dan membersihkan Indonesia dari korupsi ini yang akan kami lakukan untuk membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045," tandasnya. (als/c7/wir)

Menurut cawapres Mahfud MD, mimpi Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud jika penegakan hukum lemah dan korupsi merajalela.

Ganjar-Mahfud MD Tegas Berantas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Barang-Bukti-OTT-Wakil-ketua-DPRD-Surabaya-Dery-1.jpg" alt="Barang bukti OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak mengunakan rompi tahanan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Sahat Tua Simandjuntak sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan di Surabaya pada Rabu (14/12). Foto: Dery Ridwansah/" width="100%">
<figcaption>Barang bukti OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak mengunakan rompi tahanan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Sahat Tua Simandjuntak sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan di Surabaya pada Rabu (14/12). Foto: Dery Ridwansah/</figcaption>
</figure>Kalau mau cepat ditangani, viralkan dulu kasusnya di media sosial. Sebab, no viral no justice. Ungkapan satire itu mendadak ngetren lagi saat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diramaikan isu gaya hidup mewah sebagian pegawainya.  ---  FENOMENA itu pula yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani harus berkali-kali menggelar konferensi pers ketika satu per satu gaya hidup mewah pegawainya jadi sorotan di media sosial. Andai pemerintah maksimal menerapkan aturan pemberian reward bagi masyarakat yang melaporkan atau mengungkap dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), fenomena no viral no justice kecil kemungkinan mencuat.  Sebab, aturan reward tersebut memungkinkan masyarakat yang menjadi pelapor mendapatkan premi paling banyak Rp 200 juta.  Aturan itu disebutkan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor. Besaran premi yang diatur adalah 2 permil dari jumlah kerugian yang dapat dikembalikan kepada negara. Pasal itu juga menyebutkan premi maksimal adalah Rp 200 juta.  PP tersebut turunan dari UU 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. Aturan pemberian reward itu sejatinya sudah berlaku ketika pemerintah mengeluarkan PP 71/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor pada 2000. PP 71/2000 itu kemudian diubah lagi dengan PP 43/2018.  Penelusuran Jawa Pos, sampai saat ini baru satu pelapor kasus korupsi yang pernah mendapatkan premi tersebut. Penghargaan itu diberikan KPK pada 2016. Setelah itu belum ada lagi catatan terkait berapa jumlah penerima premi. ”Syaratnya rumit,” kata Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha kepada Jawa Pos kemarin (12/3).  Rumitnya syarat untuk bisa mendapatkan dana apresiasi tersebut juga ditegaskan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri pada 2020. Ali menyebutkan, ada sejumlah kendala yang membuat implementasi PP itu tidak optimal. Salah satunya adalah minimnya data yang dimiliki pelapor. Selain itu, kebanyakan kasus korupsi, khususnya yang ditangani KPK, tidak hanya bersumber dari satu pelapor.  Kondisi tersebut menyulitkan lembaga penegak hukum untuk menentukan siapa pelapor yang memenuhi syarat mendapatkan penghargaan dari negara. ”Diperlukan validasi data akurat untuk memutuskan seseorang dapat ditetapkan sebagai pelapor yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan tersebut,” ujar Ali.  Menyambung Ali, Praswad mengakui bahwa ketentuan reward itu memang tidak masuk akal. Sebab, premi maksimal Rp 200 juta tersebut baru bisa diberikan jika kerugian negara dari kasus yang dilaporkan mencapai Rp 100 miliar. ”Karena ada ketentuan 2 permil kerugian yang dapat dikembalikan ke negara, itu berarti kasusnya (yang dilaporkan, Red) harus proyek kakap,” terangnya.  Pengalaman Praswad selama menjadi penyidik, kasus dengan kerugian negara besar itu nyaris tidak ada yang bersumber dari laporan masyarakat. Aduan di KPK kebanyakan adalah kasus suap yang kemudian ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan (OTT). ”Tipikal kasus korupsi yang merugikan negara itu biasanya juga butuh waktu lama (menanganinya, Red), bisa lima tahun,” ungkapnya.  Masyarakat sejatinya juga bisa mendapatkan reward ketika melaporkan kasus suap. Premi yang diberikan juga sebesar 2 permil, dihitung dari nilai uang suap atau uang dari hasil barang rampasan (pasal 17 ayat 3). Maksimal premi yang diberikan adalah Rp 10 juta (pasal 17 ayat 4). ”Tapi, dengan risiko yang tinggi bagi pelapor, premi itu terbilang sangat kecil,” tutur eks penyidik KPK tersebut.  Prasyarat dan reward yang tidak sebanding itu, tegas Praswad, memang harus diubah. Aduan terkait kerugian negara, misalnya, harus dipertegas siapa pelapor yang berhak mendapatkan reward. Penegasan itu untuk memudahkan penegak hukum memberikan penilaian kepada pelapor. Besaran premi juga harus diubah.  ”Misalnya, pelapor dengan kerugian Rp 1 miliar, paling minim dapat Rp 20 juta. Pasti banyak masyarakat di daerah yang melapor karena proyek di daerah itu kebanyakan nilainya Rp 4 sampai 5 miliar, jarang yang mencapai Rp 100 miliar,” ujarnya.  Begitu pula premi suap, Praswad menyarankan agar hadiah yang diberikan lebih besar. ”Pelapor kasus suap mestinya mendapat reward paling sedikit Rp 10 juta, bukan paling banyak Rp 10 juta,” ucapnya.  Praswad meyakini, munculnya fenomena no viral no justice itu merupakan kegagalan negara dalam mengelola manajemen laporan masyarakat. Hal tersebut diperparah dengan kanal pelaporan yang kurang optimal. ”Jangankan masyarakat biasa, laporan dari penegak hukum juga kadang-kadang tidak ditindaklanjuti sebelum viral,” cetus pria yang akrab disapa Abung itu.  Pegiat hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar menambahkan, penegakan hukum yang masih tebang pilih dan kurang terbuka membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum mengalami krisis. Hal tersebut mendorong terjadinya mobilisasi rakyat di ruang digital untuk menghakimi seseorang yang diduga melakukan pelanggaran.  ”Meskipun kasus yang viral itu juga belum tentu ditindaklanjuti oleh penegak hukum, saya melihat masyarakat puas dengan itu (penghakiman di media sosial, Red),” kata mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tersebut.  Lembaga penegak hukum dan instansi terkait mestinya melakukan evaluasi menyeluruh terkait fenomena no viral no justice itu. Haris menyebutkan, perbaikan tidak cukup dilakukan dengan konferensi pers. Tapi juga memperbaiki sistem pelaporan dan reward bagi pelapor. ”Perlindungan untuk pelapor juga harus diperhatikan,” imbuhnya.  Pada bagian lain, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, penanganan kasus korupsi yang tidak diketahui perkara pokoknya sebenarnya mudah. Bisa ditangani kejaksaan, KPK, atau Polri. ”Kalau saya yang paling pas di Polri,” terangnya. Sebab, pernah ada kasus TPPU yang diputus tanpa perkara pokoknya. Kasus itu terjadi di Tegal, Jawa Tengah. ”Saya pernah tangani kasus TPPU itu,” jelasnya.  Menurut Boyamin, KPK bisa menangani kasus Rafael Alun Trisambodo, eks pejabat pajak Kemenkeu, dengan Pasal 11 UU Tipikor soal gratifikasi. ”Tidak semata-mata pasal 5 tentang suap,” tuutrnya kemarin. Apalagi, Rafael patut diduga telah ”memperdagangkan” pengaruhnya sebagai pegawai pajak. Dalam dunia hukum, hal itu dikenal dengan istilah omisi atau melakukan yang tidak boleh atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya.

Ketika Fenomena No Viral No Justice Dianggap Alat Mencari Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Hendra-Eka-3.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keteran pers udai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Pertemuan tertutup itu membahas aset kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih disimpan ol" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keteran pers udai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Pertemuan tertutup itu membahas aset kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih disimpan ol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari ini (9/12) 44 eks pegawai KPK akan resmi menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri. Mereka bakal ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono menjelaskan, rencananya upacara pengangkatan dilaksanakan pagi ini sekitar pukul 09.00. Setelah pelantikan, eks pegawai KPK itu akan menempuh pendidikan di Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan Polri (Pusdikmin Lemdikpol).  Polri menjamin penempatan 44 orang tersebut. ”Tidak akan keluar dari kompetensinya,” tegasnya. Apalagi, sebelumnya mereka menjalani uji kompetensi untuk mengetahui kemampuan masing-masing. ”Tidak ada hasil lolos atau tidak lolos. (Tapi), memetakan kemampuannya,” jelasnya.  Menurut Rusdi, ada beberapa posisi bagi 44 eks pegawai KPK itu. Di antaranya, penyidik, penyelidik, SDM, dan perencana. Proses nomor induk kepegawaian (NIK) bagi mereka pun sudah disiapkan. ”SDM Polri koordinasi dengan BKN,” tuturnya.  Sebagaimana diberitakan, 57 mantan pegawai KPK mendapat tawaran dari Kapolri untuk menjadi ASN di Polri. Dari jumlah tersebut, 44 orang memutuskan untuk menerima. Selebihnya, 12 orang menolak karena sudah memiliki aktivitas lain dan seorang lagi telah meninggal.  Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman memohon Ketua KPK Firli Bahuri hadir dalam pelantikan 44 eks pegawai KPK hari ini di Bareskrim Polri. ”Kehadiran Bapak Firli sangat bermakna untuk proses islah dan berdamai sebagai insan aparat negara pemberantas korupsi,” ungkapnya.  Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD berencana turut mengisi agenda peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di KPK hari ini. Dia menyampaikan bahwa budaya antikorupsi sangat penting. Apalagi, saat ini pembangunan budaya antikorupsi masih minim.  Mahfud tidak ingin masyarakat Indonesia permisif terhadap korupsi dan menganggap korupsi hal biasa. ”Budaya tidak menimbulkan korupsi dan tidak boleh korupsi itu menjadi budaya,” ungkap dia.  Menurut Mahfud, peringatan Hakordia tahun ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat budaya antikorupsi. ”Mari kita membangun kesadaran di kalangan kita bahwa memberantas korupsi itu jangan hanya takut pada hukum. Karena kalau takut pada hukum itu bisa diakali,” ajaknya.

Mahfud MD: Memberantas Korupsi Itu Jangan Hanya Takut Pada Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/novel-ridwan-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyesalkan proses persidangan hingga vonis dua tahun penjara terhadap pelaku penyiram air keras terhadap dirinya. Novel tak begitu kaget mendengar vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.  Seperti diketahui, terdakwa penyiram air keras Novel yakni Rahmat Kadir Mahulette divonis dua tahun penjara. Sedangkan, Ronny Bugis divonis satu tahun penjara.  "Sejak awal cerita vonis akan dua tahun atau kurang sudah disampaikan kepada saya. Ketika fakta-fakta persidangannya begitu jauh dari itu saya kita itu terlalu tampak," kata Novel dikonfirmasi, Jumat (17/7).  Vonis terhadap pelaku penyerangan, lanjut Novel, menunjukkan komitmen negara semakin jauh untuk melindungi aparatur pemberantas korupsi. Hal ini menunjukkan keprihatinan, karena negara tidak komitmen terhadap pemberantasan korupsi.  "Ini sulit untuk diharapkan, bisa memberantas korupsi dengan efektif ketika negara tidak punya komitmen yang benar terhadap keberpihakan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara serius," cetus Novel.  Novel mengaku tidak bersedih dengan putusan Hakim. Namun, yang membuatnya sedih, karena memberantas korupsi di Indonesia sangat berbahaya.  "Saya bersedih ketika memberantas korupsi ternyata tidak ada perlindungan hukum dari negara. Tentunya saya juga bersedih ketika koruptor seperti menang dan mereka justru merasa bisa berbuat lebih jahat lagi ke depan dan bisa mengancam aparatur yang bekerja memberantas korupsi," tandas Novel.  Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Utara meyakini Rahmat Kadir bersama-sama-sama dengan Ronny Bugis terbukti melakukan penganiyaan yang menimbulkan luka berat. Tapi tidak berniat untuk melukai, karena mencampur air aki dengan air keran. Hanya saja, aksi kedua oknum Brimob Polri itu menyebabkan mata Novel Baswedan mengalami sakit sehingga kornea mata kanan dan kiri berpotensi menyebabkan kebutaan.  Kedua terdakwa melakukan perbuatannya karena membenci Novel Baswedan yang dinilai telah mengkhianati dan melawan institusi Polri. Keduanya kemudian pada 11 April 2017 bertempat di Jalan Deposito Blok T Nomor 10 RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 05.10 WIB menyiram cairan asam sulfat (H2SO4) atau air aki kepada Novel Baswedan yang keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya.  Akibat ulah kedua terdakwa, cedera yang dialami Novel itu disebutkan berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/VER/RSMKKG/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga menyatakan ditemukan luka bakar di bagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri Novel.  Ronny Bugis dan Rahmat Kadir divonis melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Novel Baswedan: Saya Sedih Berantas Korupsi Tak Ada Perlindungan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69658_88874_kementerian-pupr.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membentuk Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungannya. Rencananya, tim ini mulai berlaku efektif pada Januari 2017. &quot;Kami tidak main-main untuk memberikan hukuman disiplin,&rdquo; ujar &nbsp;Sekjen Kementerian PUPR, Anita Firmanti saat &nbsp;membuka seminar bertema &lsquo;Saya Perempuan Anti Korupsi&rsquo;, di Jakarta, Kamis (8/12).&nbsp; Menurutnya, &nbsp;tim akan melakukan penindakan dan pemberian sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pungli. Tindakan yang akan dilakukan, misalnya disidangkan dan jika terbukti, kita bisa menurunkan jabatan yang bersangkutan, menunda kenaikan pangkat, mencopot jabatan, sampai ke pidana. Menurutnya, korupsi adalah tantangan utama dalam pembangunan Indonesia saat ini.&nbsp; &ldquo;Korupsi dapat terjadi karena adanya peluang serta adanya kesempatan,&quot; katanya. Pebentukan Tim Saber Pungli diharapkan dapat efektif dalam memberantas penyimpangan di lingkungan Kementerian PUPR.(nas/JPG) &nbsp;

Berantas Korupsi, Kementerian Ini  Bentuk Saber Pungli