<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-26-at-20.54.25.jpg" alt="Koordinator lapangan Nurul Mahmuda (tengah) dan M. Yayan (kiri) menjelaskan insiden aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Koordinator lapangan Nurul Mahmuda (tengah) dan M. Yayan (kiri) menjelaskan insiden aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aliansi Jember Menggugat secara resmi meminta maaf atas insiden unjuk rasa yang terjadi pada 22 Oktober yang menyebabkan kerusakan gedung DPRD Jember. Kerusakan tersebut akibat aksi anarkis sebagian peserta demonstrasi yang tidak terkendali.  ”Saat panggung aspirasi berlangsung, ada oknum dalam barisan massa yang melakukan penyiraman ke mixer mobil komando yang menyebabkan matinya mixer sebagai alat komunikasi kepada massa Aliansi Jember Menggugat,” kata koordinator lapangan Nurul Mahmuda seperti dilansir dari Antara di Jember.  Dalam situasi itu, lanjut dia, massa aksi mulai tidak bisa terkontrol dengan baik dan mulai tidak kondusif tersebut. Pihaknya mendapatkan kabar buruk bahwa ada peserta aksi yang ditangkap aparat keamanan sebelum aksi berlangsung. Tidak hanya itu, massa aksi mulai terprovokasi oknum yang mencoba merangsek masuk kerumunan demonstran dengan melakukan upaya penangkapan langsung pada salah satu peserta aksi. Sehingga, mengakibatkan massa mulai tidak bisa terkendali.  ”Kronologis itulah yang menyebabkan massa unjuk rasa mulai tidak terkendali yang kemudian menyebabkan kericuhan,” terang Nurul Mahmuda.  Dia menjelaskan, Aliansi Jember Menggugat menyatakan sikap bahwa pihaknya melakukan demonstrasi secara damai dan tidak menghendaki kericuhan serta menghindari perilaku aksi yang berujung pada perusakan dan lain sebagainya.  ”Kami tidak mengimbau massa aksi untuk membawa batu, petasan, maupun barang yang dapat membahayakan orang lain,” ujar Nurul Mahmuda.  Nurul Mahmuda mengatakan, massa dari Aliansi Jember Menggugat mempunyai identitas yang jelas dengan menggunakan kain berwarna putih yang diikatkan di lengan sebagai penanda bahwa mereka massa dari Aliansi Jember Menggugat.  ”Kami secara sadar meminta maaf kepada instansi terkait dalam hal ini jurnalis, DPRD Jember, Pemkab Jember, Polri dan terutama masyarakat Jember atas tindakan-tindakan di luar koridor rencana aksi, sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak,” kata Nurul Mahmuda.  Dia juga meminta maaf atas tindakan salah satu peserta aksi yang mengacungkan martil dan mengancam beberapa jurnalis yang saat itu sedang melakukan peliputan merekam peserta yang bersangkutan.  ”Secara tegas saya mengecam peserta aksi yang mengancam jurnalis dan saat itu suasana benar-benar tidak terkendali, sehingga kami meminta maaf kepada teman-teman jurnalis,” ucap Nurul Mahmuda.  Sebelumnya ratusan aktivis dari 30 elemen bergabung dalam Aliansi Jember Menggugat berdemonstrasi menolak UU Cipta Kerja di bundaran DPRD Jember pada Kamis (22/10) sore hingga malam yang berakhir ricuh. Massa melempar batu serta petasan ke arah gedung dewan hingga menyebabkan sejumlah kaca DPRD Jember pecah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FkBCcwN90QU&ab_channel=jawapostvofficial

Aliansi Jember Menggugat Minta Maaf Atas Insiden Unjuk Rasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/63732_82810_Demo-Warga-Gebe.jpg" alt="Aksi masyarakat Gebe saat menuntut listrik" width="100%">
<figcaption>Aksi masyarakat Gebe saat menuntut listrik</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Massa dari warga delapan desa di Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, Rabu (9/11). Aksi tersebut terkait janji PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dan Pemkab Halteng untuk mengatasi krisis listrik di wilayah tersebut. Namun, hingga kini belum terwujud. Aksi demontrasi warga yang berlangsung pukul 11.00 WIT dengan melibatkan kurang lebih dua ribuan massa warga itu dipimpin Malik Sumpap dan Salim Rabbo itu datang dengan mengendarai 50 unit motor serta 20 unit mobil dilengkapi dengan sound sistem. Dilansir dari Malut Post (Jawa Pos Group), massa aksi menuntut agar fasilitas penerangan kepada masyarakat dapat kembali dinormalkan oleh PT FBLN. Karena dengan tidak adanya penerangan tersebut menghambat aktivitas pekerjaan yang ada, serta dapat melumpuhkan aktivitas perekonomian, pendidikan, kesehatan, ibadah dan kegiatan sosial lainnya di Pulau Gebe. Namun sayang, saat sekitar pukul 11.04 WIT, massa aksi sudah mulai anarkis dan berusaha menerobos blokade keamanan yang ada di pintu portal masuk areal PT FBLN. Akhirnya, massa aksi bentrok dengan karyawan PT FBLN. &nbsp; Dari bentrokan tersebut, empat warga menjadi korban. Meski aparat BKO Brimob Polda Malut yang sedang berjaga mengeluarkan tembakan peringatan ke udara, tak digubris massa akasi. Justru massa aksi semakin emosi dan merusak AC Ruangan dan memecahkan kaca jendela kantor PT FBLN. Ketua DPRD Halteng Rusmini Sadaralam Alam yang ikut hadir bersama massa aksi menyampaikan, keinginan masyarakat untuk realisasi listrik di Pulau Gebe adalah tanggung semua termasuk FBLN. &quot;Saya memohon kepada pimpinan PT. FBLN segera mengeluarkan keputusan bantuan penerangan masyarakat Pulau Gebe,&quot; ujarnya. Aksi anarkis itu baru berakhir pukul 15.00 WIT setelah berhasil dibubarkan oleh puluhan aparat Brimob Polda Malut.&nbsp; Massa aksi akhirnya meninggalkan tempat aksi. (rid/jfr/sad/JPG)

Tuntut Listrik, Warga Demo ke Perusahaan Tambang, Rusuh Deh...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12856_30640_DEMO-RICUH.jpg" alt="BAKU HANTAM : Seorang mahasiswa terlibat adu pukul dengan anggota kepolisian saat berdemo di depan kantor DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin (7/12)." width="100%">
<figcaption>BAKU HANTAM : Seorang mahasiswa terlibat adu pukul dengan anggota kepolisian saat berdemo di depan kantor DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin (7/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Cirebon, Jawa Barat, terlibat baku hantam dengan anggota kepolisian, Senin (7/12). Insiden itu berlangsung saat FPPI berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Cirebon. Pantauan Radar Cirebon (Jawa Pos Group) di lokasi, suasana mulai memanas saat salah satu polisi memaksa petugas kebersihan DPRD mematikan api bakar-bakaran ban. Kericuhan pun tak bisa terbendung, setelah salah satu pengunjuk rasa mengeluarkan kata-kata, &quot;lepas baju kalian&quot; kepada polisi. Tak ayal, polisi yang tidak bisa menahan emosi atas provokasi mahasiswa tersebut langsung menggeruduk pendemo dan melancarkan pukulan satu per satu. Dalam aksi itu, dua orang pendemo mengalami luka serius di bagian hidung lantaran dilempar toa dan dibogem petugas kepolisian. Dua mahasiwa yang mengalami luka serius tersebut dilarikan ke rumah sakit pelabuhan untuk mendapatkan perawatan dengan menggunakan mobil polisi. Saat terjadi kericuhan dan baku hantam, salah satu polisi melarang wartawan Radar Cirebon mengambil gambar insiden tersebut. Pasca bentrok, beberapa petugas keamanan di DPRD Kota Cirebon tengah dimintai keterangan terkait kronologis kejadian yang sebenarnya oleh pihak kepolisian. &quot;Iya tim identifikasi lagi olah TKP di lokasi,&quot; kata salah seorang petugas Satpol PP yang berjaga di gedung DPRD Kota Cirebon. Aksi mahasiswa FPPI menuntut pemerintah Kota Cirebon segera menutup oprasional bongkar muat batu bara. &quot;Kami meminta tindakan tegas pemerintah jangan cuma rekomendasi saja,&quot; sebut salah seorang orator, Bontot. Bontot mengatakan, aksi yang dilakukannya ini untuk mengaspirasikan tuntutan masyarakat yang mengeluh tentang polusi debu batu bara. Dia membeberkan, berdasarkan data yang diperlolehnya dari Puskesmas Pesisir, tahun 2013 sebanyak 36,66 persen jiwa terkena 7 penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), batuk, pronchitis, dan lainnya. Tahun 2014 naik 2,35 persen dari 33,66 persen. &quot;Kondisinya ini sudah parah. Artinya, jangan sampai ada korban selanjutnya akibat debu batu bara,&quot; jelasnya. Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno mengaku tidak mengetahui akan ada aksi para mahasiswa. Sebab, dari pihak kepolisian pun tidak ada pemberitahuan sama sekali ke DPRD. Apalagi, saat terjadi aksi demonstasi di luar gedung dewan, seluruh anggota DPRD tengah membahas persiapan reses yang akan digelar hari ini. &ldquo;Kalau saya tahu, pasti saya berikan penjelasan sedetail&ndash;detailnya,&rdquo; singkatnya. (sam/JPG)

Demo Anti Batu Bara di Cirebon Berakhir Ricuh, 2 Mahasiswa Luka-Luka

berakhir ricuh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#berakhir ricuh

Berita Terkini

Aliansi Jember Menggugat Minta Maaf Atas Insiden Unjuk Rasa

Tuntut Listrik, Warga Demo ke Perusahaan Tambang, Rusuh Deh...

Demo Anti Batu Bara di Cirebon Berakhir Ricuh, 2 Mahasiswa Luka-Luka

Download Aplikasi JawaPos.com