<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/baharkam-3617653066.jpg" alt="Potret Direktur Polair Korpolairud Baharkam Polri Brigjen Pol Idil Tabransyah. (dok. Polri)" width="100%">
<figcaption>Potret Direktur Polair Korpolairud Baharkam Polri Brigjen Pol Idil Tabransyah. (dok. Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyelundupan benih lobster masih saja terjadi. Terbaru, Direktorat Polair Korpolairud Baharkam Polri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster dengan jumlah 11.543 ekor. Belasan ribu benih lobster itu hendak diselundupkan dari Sukabumi, Jawa Barat (Jabar). Direktur Polair Korpolairud Baharkam Polri Brigjen Pol Idil Tabransyah menyampaikan bahwa penyelundupan itu digagalkan oleh anak buahnya pada Minggu (15/6). Mereka mengamankan barang bukti benih lobster dan menangkap dua orang terduga pelaku penyelundup.&nbsp; Menurut Brigjen Idil, negara berpotensi mengalami kerugian mencapai lebih dari Rp 461 juta bila penyelundupan tersebut tidak digagalkan. Dia pun menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan informasi terkait dugaan tindak pidana perikanan yang diterima tim gabungan Subdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.&nbsp; Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas menghentikan sebuah kendaraan roda empat jenis Toyota Calya di Jalan Pelabuhan Ratu, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan petugas, ditemukan sejumlah barang bukti di mobil tersebut. "Dalam pemeriksaan, ditemukan dua boks styrofoam berisi benih bening lobster tanpa dilengkapi dokumen perizinan usaha dari dinas terkait," kata Idil dalam keterangan resmi pada Senin (16/6). Idil menyampaikan bahwa dua orang terduga pelaku penyelundup yang diamankan oleh anak buahnya berinisial PN dan HM. PN terdata sebagai &nbsp;warga Lebak, Banten. Sedangkan HM adalah warga Cianjur, Jabar. Selain ribuan benih lobster, aparat turut menyita sejumlah barang bukti lain. Termasuk mobil yang digunakan oleh terduga pelaku penyelundup.&nbsp; Atas perbuatannya, kedua terduga pelaku penyelundup disangkakan melanggar Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Polri berhasil menggagalkan penyelundupan 11.543 benih lobster di Sukabumi, potensi kerugian negara lebih dari Rp461 juta.

Baharkam Polri Gagalkan Penyelundupan 11.543 Benih Lobster, Potensi Kerugian Negara capai Rp 461 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/16/penyelundupan-lobster-3252707949.png" alt="ILUSTRASI: Petugas gabungan dari Bandara Juanda melihat benih lobster yang akan diselundupkan ke luar negeri." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Petugas gabungan dari Bandara Juanda melihat benih lobster yang akan diselundupkan ke luar negeri.</figcaption>
</figure> <div> &nbsp; JawaPos.com - Bareskrim Polri berhasil menggagalkan penyelundupan benih bening lobster atau benur dalam jumlah besar. Keberhasilan itu berkat kerja sama antara Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri dengan Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwilsus DJBC) Kepulauan Riau. Secara keseluruhan ada 151 ribu benur yang berhasil diselamatkan dari Pulau Numbing, Bintang.&nbsp; Menurut Bareskrim Polri, operasi tersebut merupakan bagian strategis dari upaya memutus jaringan penyelundupan benur lintas negara yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Para penyelundup disebut kerap beroperasi menggunakan &rdquo;kapal hantu&rdquo;. Sebelum digagalkan, ratusan ribu benur itu hendak diselundupkan lewat jalur laut pada Senin (25/11) lalu. Total ada empat terduga penyelundup yang diamankan dalam operasi tersebut.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015382505/nasib-dan-keberuntungan-setiap-zodiak-di-tahun-2025-zodiak-mana-saja-yang-hidupnya-akan-mujur-dan-bahagia">Nasib dan Keberuntungan Setiap Zodiak di Tahun 2025: Zodiak Mana Saja yang Hidupnya akan Mujur dan Bahagia?</a> Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan bahwa instansinya tidak akan berhenti menindak para penyelundup tersebut. &rdquo;Kami tidak akan berhenti menindak para pelaku penyelundupan yang merugikan negara. Operasi ini adalah wujud komitmen kami dalam menjaga sumber daya kelautan Indonesia,&rdquo; kata dia kepada awak media pada Selasa (3/12). Menurut Syaifuddin, tindakan itu dilakukan sesuai arahan presiden dan kapolri.&nbsp; Oleh petugas kepolisian, para tersangka dijerat menggunakan pasal 88 juncto pasal 16 ayat (1) dan atau pasal 92 juncto pasal 26 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah melalui UU Nomor 45 Tahun 2009 dan UU Nomor 6 Tahun 2023. Ancaman hukuman maksimal untuk para tersangka adalah delapan tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015382492/imran-nahumarury-ungkap-serangan-balik-jadi-kunci-kemenangan-malut-united-mengalahkan-psbs-biak">Imran Nahumarury Ungkap Serangan Balik jadi Kunci Kemenangan Malut United Mengalahkan PSBS Biak</a> Lebih lanjut, jenderal&nbsp; bintang satu Polri itu menyampaikan bahwa dalam sebulan terakhir Satuan Tugas (Satgas) Illegal Fishing Bareskrim Polri dan DJBC berhasil menggagalkan enam upaya penyelundupan benur di Kepulauan Riau, Lampung, dan Jambi. Total barang bukti mencapai 715 ribu ekor benih lobster dengan potensi kerugian negara lebih dari Rp 72 miliar. &ldquo;Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberantas jaringan penyelundupan ini. Langkah ini bukan hanya menyelamatkan potensi kerugian negara, tetapi juga melindungi keberlanjutan ekosistem laut Indonesia,&rdquo; kata dia.&nbsp; </div>

Bareskrim Polri berhasil menggagalkan penyelundupan benih bening lobster atau benur dalam jumlah besar atau sekitar 152 ribu benur.

Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 151 Ribu Benur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/1_polri-10538503.jpg" alt="PENGUNGKAPAN: Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Erdi Adrimulan Chaniago (kiri) mendampingi Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Kombes Donny Charles Go menjelaskan kasus penyelundupan." width="100%">
<figcaption>PENGUNGKAPAN: Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Erdi Adrimulan Chaniago (kiri) mendampingi Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Kombes Donny Charles Go menjelaskan kasus penyelundupan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Korpolairud Baharkam Polri bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagalkan penyelundupan 91.246 benur atau benih lobster di wilayah Bogor, Jawa Barat, kemarin (17/5). Tiga orang ditetapkan menjadi tersangka. Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Kombespol Donny Charles Go menyatakan, pihaknya menggerebek sebuah gudang di kawasan Bogor pada 14 Mei. &rdquo;Setelah dilakukan pencacahan oleh tim KKP, diamankan 91.246 ekor benih lobster,&rdquo; terangnya dalam konferensi pers di Mako Polairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, kemarin. Dari penggerebekan itu diamankan tiga tersangka. Yakni, UD, ERP, dan CH. UD berperan sebagai kepala gudang dan koordinator. Sementara itu, ERP dan CH bertugas mengemasi benur-benur tersebut di boks. Saat diamankan, ada 19 boks styrofoam yang berisi benih lobster. Yakni, 72.204 ekor jenis lobster pasir dan 19.042 ekor jenis mutiara. Benur itu rencananya dikirim ke luar negeri. Dari keterangan para tersangka, jenis lobster pasir dijual dengan harga Rp 200 ribu per ekor. Sementara itu, lobster mutiara dijual Rp 250 ribu per ekor. &rdquo;Jika dijumlahkan nilainya, kami berhasil amankan kerugian negara sekitar Rp 19,2 miliar,&rdquo; katanya. Para tersangka dijerat Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 88 juncto Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Drama Panca Putra menjabarkan, sepanjang lima bulan terakhir, KKP dan tim gabungan sudah menggagalkan 8 kali penyelundupan dengan total 982 ribu benur. (elo/c12/bay)

Korpolairud Baharkam Polri bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagalkan penyelundupan 91.246 benur atau benih lobster.

Polri-KKP Tangkap Penyelundup 91 Ribu Benih Lobster

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Benur-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot tumbuhnya budidaya benih bening lobster (BBL) di dalam negeri seiring terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.  Dalam Permen KP tersebut disebutkan bahwa usaha budi daya lobster di Indonesia terbagi dalam 2 segmen, meliputi Pendederan dan Pembesaran. Segmentasi tersebut terbagi lagi dalam 4 kategori, yakni Pendederan I, Pendederan II, Pembesaran I, dan Pembesaran II.  Pendederan I berarti proses budi daya dimulai dari BBL/benur hingga ukuran 5 gram. Kemudian Pendederan II budidaya BBL ukuran di atas 5 gram sampai dengan 30 gram. Sedangkan Pembesaran I di atas 30 gram sampai dengan 150 gram, dan Pembesaran II di atas 150 gram.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Benur-1-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Benih bening lobster (BBL). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot tumbuhnya budidaya benih bening lobster (BBL) di dalam negeri. (Istimewa)  Sesuai Permen KP 17/2021, khusus untuk budidaya segmentasi Pendederan I harus dilakukan di lokasi penangkapan. Sebab BBL ukuran di bawah 5 gram tidak boleh dilalulintaskan ke luar daerah penangkapan selain untuk kepentingan riset pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di wilayah Negara Republik Indonesia.  Profesor Riset BRSDM KKP, Profesor Ketut Sugama, mengatakan keputusan tersebut bukan untuk menghalangi pelaku usaha melainkan untuk menjamin kegiatan budidaya BBL berjalan lebih optimal. Sebab berdasarkan hasil kajian, potensi hidup BBL ukuran di bawah 5 gram di luar daerah tangkapan masih sangat rendah.  "Salah satu fase kritis dalam kegiatan pembudidayaan lobster adalah pada tahapan pemeliharaan BBL sampai dengan ukuran 5 gram, dimana pada fase tersebut tingkat kelangsungan hidupnya masih rendah di bawah 30 persen," ujar Profesor Ketut Sugama.  Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kelangsungan hidup BBL ukuran di bawah 5 gram antara lain masih rentan terhadap perubahan lingkungan, seperti suhu, cahaya, dan salinitas. Sedangkan benih lobster yang telah mencapai ukuran 5 gram ke atas, sudah lebih tahan terhadap perubahan lingkungan.  "Jadi KKP membuat keputusan melalui pertimbangan yang matang. Kita justru ingin proses budidaya ini berjalan optimal. Pada ukuran di atas 5 gram itu, tingkat kelangsungan hidup benih lobster untuk kegiatan budidaya di luar daerah tangkapan, menjadi lebih tinggi," pungkasnya.  Sementara itu, tujuan kementerian yang dinakhodai Menteri Sakti Wahyu Trenggono menerbitkan aturan soal lobster salah satunya untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan.  Kemudian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster.

Ini Alasan Ilmiah KKP Larang Lalu Lintas BBL Ukuran di Bawah 5 Gram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/nelayan.jpg" alt="MASIH BENIH: Benur di penampungan sementara perwakilan PT Dua Putra Perkasa di Desa Pasar Lama, Bengkulu, Kamis (3/12). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MASIH BENIH: Benur di penampungan sementara perwakilan PT Dua Putra Perkasa di Desa Pasar Lama, Bengkulu, Kamis (3/12). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya penyelundupan benih lobster alias benur kembali terjadi. Kali ini Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menyita 61.398 ekor benur pada Minggu (11/7) dini hari.  Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP David Kanitero mengatakan, dalam kasus ini polisi menangkap 3 tersangka. Yakni UJ, N dan RH. Kasus terungkap setelah polisi mencurigai aktivitas pemindahan kotak sterofoam dari dua mobil di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara.  "Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap isi barang dalam kotak sterofoam ternyata di dalamnya diketemukan bungkusan plastik berisi benur," kata David dalam keterangan tertulis, Rabu (14/7).  Secara keseluruhan, petugas menyita 11 kotak sterofoam berisi benur. Benur langsung diamankan karena para tersangka tidak bisa menunjukan surat-surat.  "Total 61.398 ekor (disita) senilai Rp 6.139.800.000," jelas David.  Berdasarkan pengakuan para pelaku, benur berasal dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Benur akan dikirim pelaku ke Lampung.  "Ini masih kita kembangkan terus. Kemungkinan akan dikirim ke luar negeri melalui jalur-jalur tikus Sumatera," pungkas David.  Para tersangka dijerat dengan UU Perikanan dan KUHP. Mereka terancam hukuman pidana maksimal 8 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Benur Selundupan senilai Rp 6,1 M Disita Polres Pelabuhan Tg. Priok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/penjual-benur.jpg" alt="MINTA KERINGANAN: Dari kiri, M. Amsori, Fiky Ferdianto, Rama Wijaya Kusuma, dan Candra Tirtha Wibisono mendengarkan jaksa membacakan tuntutan. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MINTA KERINGANAN: Dari kiri, M. Amsori, Fiky Ferdianto, Rama Wijaya Kusuma, dan Candra Tirtha Wibisono mendengarkan jaksa membacakan tuntutan. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat terdakwa penjual benur dituntut pidana empat bulan penjara. Mereka masing-masing M. Amsori, Fiky Ferdianto, Rama Wijaya Kusuma, dan Candra Tirtha Wibisono. Keempatnya dinyatakan jaksa terbukti menjual benur tanpa izin.  ”Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha,” ujar jaksa penuntut umum Sulfikar dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (31/5).  Para terdakwa mengaku salah. Mereka memohon kepada majelis hakim agar meringankan hukumannya. Keempatnya sama-sama menyesali perbuatan mereka. ”Kalau bisa diringankan hukumannya, Pak Hakim,” ujar Amsori dalam sidang secara telekonferensi.  Keempat terdakwa memiliki peran berbeda. Rama dan Candra bertugas mencari benur di nelayan. Keduanya disuruh bos yang tidak diketahui keberadaannya. Setelah mendapati nelayan yang menjual benur, mereka menghubungi bosnya. ”Kalau dapat tiga ribu baby lobster saya cuma dikasih Rp 100 ribu,” kata Rama.  Dia mengaku hanya menghubungkan nelayan dengan bosnya. Transaksi sepenuhnya dilakukan bosnya. Menurut dia, satu ekor benur dihargai Rp 9.000. Ketika itu dia berhasil mendapatkan 3.200 ekor benur dari nelayan di Jember untuk dikirim ke Surabaya dan selanjutnya diekspor.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Beli Smart Kost Rp 2,4 M, Ternyata Tanah Masih Sengketa" href="https://www.jawapos.com/surabaya/31/05/2021/beli-smart-kost-rp-24-m-ternyata-tanah-masih-sengketa/">Beli Smart Kost Rp 2,4 M, Ternyata Tanah Masih Sengketa</a>  Fiky dan Amsori berperan mengemas benur sebelum diekspor. Menurut dia, benur yang dikemasnya jenis pasir. Mereka tahu menjual benur tanpa izin salah. Namun, keempatnya nekat karena tidak ada pekerjaan lain.

Dipenjara demi Upah Rp 100 Ribu dari Bos Benur yang Entah Siapa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/sayang_yang_di_speedboat.jpg" alt="Petugas meletakkan barang bukti benur yang akan diselundupkan di kendaran patroli kemarin. (GATOT SUJANARKO/JAMBI EKSPRES)" width="100%">
<figcaption>Petugas meletakkan barang bukti benur yang akan diselundupkan di kendaran patroli kemarin. (GATOT SUJANARKO/JAMBI EKSPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Butuh waktu satu jam bagi Tim Petir Polres Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi, mengejar kapal kayu itu. Pengejaran pada pagi buta yang tak sia-sia.  Di dalam kapal tersebut didapatkan benur atau benih lobster yang tersimpan ke dalam 36 boks styrofoam. Jumlah totalnya sekitar 135 ribu ekor dengan nilai nominal diperkirakan mencapai Rp 20 miliar.  Seperti dilaporkan Jambi Ekspres, benur-benur itu hendak diselundupkan melalui jalur Sungai Kuala Betara yang mengaliri Kuala Tangkal, ibu kota Tanjabbar, kabupaten di pesisir timur Jambi, kemarin (21/5). Kapal kayu itu rencananya melaju sampai muara, masuk ke Selat Malaka, kemudian muatan dipindahkan ke speedboat yang sudah menunggu.  Kapolres Tanjabbar AKBP Guntur Saputro mengonfirmasi penggagalan penyelundupan benur itu. Pihaknya juga mengamankan empat orang terduga pelaku penyelundupan benih lobster.  "Empat pelaku yang diamankan adalah Mus, 40; Acok, 50; Erwin, 27; dan Yasmin, 41. Pelaku semuanya merupakan warga Kabupaten Tanjabbar," ujar Guntur.  "Saat ini keempat terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Tanjabbar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut,” terang Kapolres.  Sayang, upaya menangkap mereka yang berada di speedboat gagal. Padahal, dari speedboat itu semestinya bisa diungkap lebih jauh jaringan penyelundupnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/29/06/2019/hendak-selundupkan-ke-jakarta-pengepul-benur-rp-26-m-digerebek/">Hendak Selundupkan ke Jakarta, Pengepul Benur Rp 2,6 M Digerebek</a>  Guntur menjelaskan, Tim Petir Polres Tanjabbar sudah berupaya memancing speedboat yang diduga dikendarai SIJEF dan ALE. Namun, ketika dilakukan pengejaran, speedboat tersebut tak terkejar.  Penangkapan itu bermula sekitar pukul 04.00 WIB saat Tim Petir mendapatkan informasi tentang adanya dugaan penyelundupan benih lobster di sekitar perairan Sungai Kuala Betara. Tim Petir langsung bergegas melakukan pengejaran dan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Kuala Betara. Dan, sekitar pukul 05.00 WIB, tim berhasil mengejar kapal pompong (kayu) yang dicurigai membawa benih lobster.

Penyelundupan Benur Rp 20 M, Sayang Yang di Speedboat Tak Tertangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Sidang-Edhy-Prabowo-Ridwan.jpg" alt="Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan terdakwa Edhy Prabowo di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/4). Muhammad Ridwan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan terdakwa Edhy Prabowo di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/4). Muhammad Ridwan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>   JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar menyampaikan, Edhy Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tidak puas dengan kuota awal bagi para perusahaan untuk melakukan pengelolaan hingga eskpor benih lobster alias benur. Karena kuota awal pengelolaan hingga ekspor benur itu hanya berjumlah 139 juta.  Hal ini diketahui saat jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik kuota awal untuk para perusahaan yang mendapat jatah budidaya hingga ekspor benur.  "Berdasarkan surat dari Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia tanggal 8 April itu diarahkan kepada menteri, menggambarkan bahwa yang bisa dikelola bukan bisa diekspor, yang bisa dikelola 139 juta," kata Zulficar saat memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (21/4).  Zulficar menyampaikan, penentuan kuota 139 juta budidaya benur itu  berasal dari rekomendasi Komite Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM). Kedua lembaga tersebut memiliki kecakapan keilmuan dalam bidang stok menajemen sumber daya perikanan.  Tetapi usai ditetapkannya kuota awal budidaya benur sebanyak 139 juta, Edhy Prabowo dan pihak lainnya dinilai tidak puas. Termasuk di dalamnya penasihat dan staff khusus Edhy.  "Setahu saya banyak pihak yang tidak puas. Jadi pak menteri sebagian penasihat kemudian sebagian tim yang dibentuk, ada tim penasihat ada juga tim pemangku kepentingan, ada staf ahli ada staf khusus, itu sebagian tidak merasa puas dengan angka ini. Karena mereka sering merujuk ke nilai miliaran-miliaran yang seharusnya ada tersebut," cetus Zulficar.  Sikap ini diketahui pada saat menghadiri rapat koordinasi di rumah dinas menteri, kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan pada 12 Mei 2020 lalu. Dalam rapat tersebut, Edhy tidak puas dengan keputusan dan penetapan kuota budidaya benur yang hanya untuk 139 juta.  "Jadi saya menangkap ada ketidakpuasan dan beberapa penasihat menggambarkan hal yang sama, artinya sebenarnya mereka berharap benih lobster ini bisa memberikan manfaat ekonomi yang signifikan tapi kalau hanya 100 juta, 139 juta tidak seperti yang diharapkan karena kondisinya katanya sangat banyak," urai Zulficar.  Kendati demikian, kuota budidaya hingga ekspor benur itu kemudian terjadi penambahan hingga 418 juta. Zulficar mengaku, tidak mengetahui secara pasti mengapa kuota tersebut bisa bertambah.  "Saya belakangan baru dapat informasi dari media bahwa bulan September itu ada perubahan kuota baru, dimana jumlah yang dibolehkan itu menjadi 418 juta, ini keputusan Menteri yang ditandatangani oleh pak Sekjen kalau tidak salah," tandas Zulficar.  Edhy Prabowo didakwa menerima suap senilai Rp 25,7 milar oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerimaan suap ini dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.  Penerimaan suap itu diterima oleh Edhy Prabowo dari para eksportir benur melalui staf khususnya, Andreau Misanta Pribadi dan Safri; sekretaris Menteri KP, Amiril Mukminin; staf pribadi istri Iis Rosita Dewi, Ainul Faqih dan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI), sekaligus pemilik PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) Siswadhi Pranoto Loe.  Pemberian suap ini setelah Edhy Prabowo menerbitkan izin budidaya lobater untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) dari wilayah negara Republik Indonesia.  Pemberian suap juga bertujuan agar Edhy melalui anak buahnya Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses persetujuan izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bibit lobster perusahaan Suharjito dan eksportir lainnya. Perbuatan Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan sumpah jabatannya.  Edhy Prabowo didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tTQXfd_YSiY

Saksi: Edhy Prabowo Tak Puas Eksportir Benur Hanya Dijatah 139 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Perpanjangan-Masa-Tahanan-Edhy-Prabowo_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-1-248.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/2/2020). Edhy melakukan perpanjangan masa penahanan selama 30 hari. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/2/2020). Edhy melakukan perpanjangan masa penahanan selama 30 hari. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak tebang pilih dalam pengusutan kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster alias benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. KPK mengakui, hingga kini masih mendalami kasus tersebut.  "KPK tidak tebang pilih.Kami patuh pada aturan hukum yang berlaku. Sebagai penegak hukum, KPK harus bekerja atas dasar hukum yang berlaku," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/3).  Menurut Ali, dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka perlu adanya cukup alat bukti. Sedikitnya membutuhkan minimal dua alat bukti untuk menetapkan seorang sebagai tersangka.  "Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tentu dasarnya adalah adanya kecukupan alat bukti, artinya sepanjang ditemukan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup maka KPK akan menetapkan pihak-pihak lain juga sebagai tersangka dalam perkara ini," tegas Ali.  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini memastikan, akan menganalisa setiap keterangan saksi yang saat ini berjalan di persidangan. Sebab kini penyuap Edhy Prabowo, Direktur Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito telah menjalani persidangan.  "Kami akan analisa lebih lanjut keterangannya tersebut dengan mengkonfirmasi pada saksi-saksi dan alat bukti lainnya," ujar Ali.  Sebelumnya, Suharjito meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pihak lain yang juga terlibat menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Penyuap Edhy ini meyakini, masih banyak pihak lainnya yang juga terlibat dalam perkara ini.  "Ya kira kira masa aku yang salah sendiri?. Gitu saja logikanya kan. Kalau aku gelombang 4 nomor urut 35, kan masih ada sampai 65 kan nomor urutnya," kata Suharjito di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Pusat, Rabu (24/3).  Suharjito kecewa, karena hanya dirinya yang didakwa menyuap Edhy. Dia berdalih, komitmen fee yang diserahkan bukan permintaan dirinya, tetapi oknum di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meminta uang kepadanya. "Bukan apa-apa, kalau aku enggak diminta komitmen fee enggak mungkin aku begini," bebernya.  KPK baru menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap eskpor benur. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.  KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/7AzD-QrdcKE  &nbsp;

KPK Tegaskan Tak Tebang Pilih dalam Kasus Dugaan Suap Ekspor Benur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Penyidik memeriksa Hebrin Yanke, pihak swasta mengenai uang senilai Rp 52,3 miliar yang disita KPK.  "Hebrin Yanke (swasta), saksi dipanggil dan dihadirkan dalam proses penyitaan sejumlah uang tunai senilai Rp 52,3 miliae yang diduga sumber uang tersebut berasal dari para ekspoktir yang mendapatkan izin ekspor benih bening lobster di KKP tahun 2020," kata Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (16/3).  KPK telah menyita uang senilai Rp 52,3 miliar yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur pada Senin (15/3) kemarin. KPK menduga, uang puluhan miliar itu bersumber dari para eksportir benih lobster yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/03/2021/kasus-suap-benur-kpk-akan-panggil-pegawai-divisi-hukum-bank-bni/">Kasus Suap Benur, KPK Akan Panggil Pegawai Divisi Hukum Bank BNI</a>  KPK menduga, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang kini menyandang status tersangka memerintahkan Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar untuk membuat surat perintah tertulis, terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir.  "Hal itu dimaksud kepada Kepala BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan)," ujar Ali.  Selanjutnya Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut.  "Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada," pungkas Ali.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.  KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/29Q7A3EmUCY

Dugaan Suap Benur, KPK Periksa Pihak Swasta Terkait Uang Rp 52,3 M

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#benur

Berita Terkini