<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/28/Screenshot_2025-01-28-15-44-48-643_comgoogleandroidgm-edit-1919239473.jpg" alt="Pengusaha sekaligus politikus PSI Ronald A Sinaga bersama korban penggelapan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud di SMKN 52 Jakarta. (Instagram @brorondm)" width="100%">
<figcaption>Pengusaha sekaligus politikus PSI Ronald A Sinaga bersama korban penggelapan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud di SMKN 52 Jakarta. (Instagram @brorondm)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dinas Pendidikan DKI Jakarta membenarkan adanya penyelewengan atau korupsi dana Bansos Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud di SMKN 52 Jakarta, Jakarta Timur.&nbsp; Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Puswosusilo mengatakan, saat ini kasus korupsi dana PIP telah ditangani Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Timur.&nbsp; "Sudah (ditangai), saat ini proses di Sudin JT (Jakarta Timur) 2," ujar Puswosusilo kepada JawaPos.com, Selasa (28/1). Purwosusilo menyatakan, Dinas Pendidikan telah membentuk tim khusus untuk menelusuri kasus penggelapan dana PIP ini. Sehingga, dapat diketahui pasti jumlah siswa dan total yang dananya dikorupsi pihak sekolah SMKN 52 Jakarta.&nbsp;"Iya ada tim (yang menelusuri)," lanjutnya. Sebelumnya diberitakan, penyelewengan dana Bansos Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud juga terjadi di sekolah di Jakarta. Salah satunya ialah terjadi di SMKN 52 Jakarta di Jakarta Timur.&nbsp; Hal itu diketahui dalam unggahan instagram pengusaha sekaligus politikus PSI @brorondm milik Ronald Aristone Sinaga. Belakangan ini ia memang aktif mengungkap adanya penyelewengan dana PIP yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada siswanya. Ia juga sering mengawal para orang tua siswa yang menjadi korban penyelewengan dana dan intimidasi dari pihak sekolah.&nbsp; Baru-baru ini Bro Ron mengunggah sebuah foto bersama dua orang yang merupakan alumni SMKN 52 Jakarta.&nbsp; Dalam unggahannya ia menceritakan, semenjak dirinya banyak membongkar kasus korupsi PIP, banyak pengikutnya mulai mengecek secara mandiri apakah dirinya termasuk penerima PIP atau bukan.&nbsp; "Kasus di SMKN 52 Jakarta ini unik ceritanya. Semenjak saya ramaikan perihal PIP di bulan Desember 2024, banyak yang cek secara mandiri di web&nbsp;pip.kemdikbud.go.id," tulis pria yang akrab disapa Bro Ron, dikutip JawaPos.com, Selasa (28/1).&nbsp; "Adik yang kiri cek, ternyata pernah dapat di 2021 tetapi tidak dapat info dari sekolah. Segera dia info ke grup alumni dan ternyata banyak yang tidak tau pernah dapat," sambungnya.&nbsp; Alumni yang diketahui bernama Virgiawan Ilyassa itu kemudian memberanikan diri dan datang ke sekolah sendirian guna menanyakan perihal dana PIP.&nbsp; "Akhirnya memberanikan diri mendatangi sekolah sendirian, karena yang lain masih takut. Setelah itu, batch berikut saya kawal. Pihak sekolah mengakui ada penggelapan dan janji kembalikan," terang Bro Ron.&nbsp; Namun, pihak sekolah diduga melakukan upaya pembungkaman kepada alumni tersebut agar tidak berkoar-koar atau mengeluarkan komentar apapun tentang SMKN 52 Jakarta.&nbsp; Dalam slide kedua postingannya, terdapat surat pernyataan di atas materai yang dibuat Virgiawan atas permintaan pihak sekolah. Pihak sekolah pun mengembalikan dana PIP yang dikorupsi sebesar Rp 1.000.000. "Tenang dek, saya saja yang komen karena pihak sekolah sangat pintar mengatur kata-kata untuk kamu," imbuh Bro Ron.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta membenarkan adanya penyelewengan atau korupsi dana Bansos PIP Kemendikbud di SMKN 52 Jakarta, Jakarta Timur.

Disdik DKI Jakarta Benarkan Pihak SMKN 52 Jakarta Korupsi Dana PIP, Langsung Bentuk Tim Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/1605010639024_copy_800x533_2.jpg" alt="Ilustrasi bocah hilang. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bocah hilang. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Sumatera Utara membentuk tim khusus untuk mencari tiga bocah warga Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, yang hilang sejak Minggu (18/10).  ”Kita mem-back up penyelidikan hilangnya tiga bocah di Langkat itu. Kita sudah bentuk tim dan sedang bekerja di lapangan,” kata Wakil Direktur Reskrimum Polda Sumut AKBP Faisal Napitupulu seperti dilansir dari Antara.  Ketiga bocah tersebut bernama Yogi Tri Herlambang, Nizam Auvar Reja, dan Alviza Zahra. Menurut Faisal, tim telah melakukan cek area galian yang disebut sebagai lokasi awal hilangnya ketiga bocah itu. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan.  Pihaknya optimistis penyebab hilangnya ketiga bocah tersebut akan segera terungkap. ”Penyelidikan masih terus kita intensifkan. Kita optimistis penyebab hilangnya ketiga bocah tersebut dapat segera terungkap,” ujar Faisal Napitupulu.  Sebelumnya, ketiga bocah yang rata-rata berusia 7 tahun tersebut hilang secara misterius pada Minggu (18/10) saat bermain di lahan perkebunan. Sebanyak 150 personel dibantu warga, relawan, dan paranormal telah mencari ketiga bocah tersebut. Namun, hingga  kini belum juga ditemukan.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=-ePoDZMGR38

Polda Sumut Bentuk Tim Khusus Selidiki Hilangnya Tiga Bocah di Langkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Apeksi-01-1.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan pandangannya pada pertemuan pengurus Apeksi, di Jakarta, Jumat (16/10). Pemkot Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan pandangannya pada pertemuan pengurus Apeksi, di Jakarta, Jumat (16/10). Pemkot Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sepakat membentuk tim khusus. Apeksi mengusulkan tim khusus tersebut dilibatkan dalam perumusan aturan turunan dari Undang Undang Cipta Kerja.  ”Tim khusus ini juga bekerja meminta masukan dari stakeholder di daerah dan membuat kajian-kajian untuk disampaikan dalam perumusan aturan turunan dari UU Cipta Kerja,” kata Wakil Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor, Jumat (16/10).  Pertemuan Apeksi diselenggarakan di Jakarta, Jumat (16/10), dihadiri Ketua Umum Apeksi Airin Rachmi Diany yang juga Wali Kota Tangerang Selatan. Hadir juga pengurus Apeksi yakni Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, Wali Kota Balikpapan M. Rizal Effendi, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, dan Wali Kota Binjai Muhammad Idaham. Wali Kota lainnya di seluruh Indonesia, mengikuti pertemuan Apeksi tersebut secara virtual dari daerah masing-masing.  Menurut Bima Arya, pertemuan pengurus Apeksi tersebut membicarakan UU Cipta Kerja, yang menghasilkan sejumlah catatan dan kesepakatan. ”Ada kesamaan pandangan di antara pengurus dan anggota Apeksi terkait aspek kewenangan daerah dalam UU Cipta Kerja,” ujar Bima Arya.  Pengurus Apeksi, kata dia, melihat dalam UU Cipta Kerja ada kewenangan daerah yang berkurang dan bergeser kembali ke pemerintah pusat. ”Apeksi memberikan sejumlah catatan, terkait dengan perizinan, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana kewenangan daerah kembali direduksi dan ditarik ke pemerintah pusat,” terang Bima Arya.  Menurut Bima, forum pertemuan pengurus Apeksi itu juga menyepakati seluruh anggota Apeksi di daerah agar membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan seperti kampus, pakar, praktisi, dan aktivis. ”Ruang dialog itu untuk menyerap apa saja yang menjadi catatan di omnibus law ini,” papar Bima Arya.  Langkah tersebut, kata dia, juga untuk memberikan masukan bagaimana memastikan UU Cipta Kerja bisa sesuai dengan target, yakni menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memastikan proses pembangunan berkelanjutan.  Bima menambahkan, aspirasi dari pemangku kepentingan akan dicatat masing-masing kepala daerah untuk ditampung dan kemudian dirumuskan poin-poinnya secara detail.  ”Poin-poin ini akan menjadi bahan pada pembahasan aturan turunannya, yakni peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, yang sedang dirumuskan pemerintah,” terang Bima Arya.  Menurut dia, wali kota sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab melakukan penyerapan aspirasi di daerahnya, guna memastikan rencana pembangunan di daerahnya tetap bisa terus berjalan sesuai dengan aturan.  ”Kami kepala daerah juga dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kami merasa penting dan perlu untuk terus berkomunikasi dengan rakyat. Karena itu, aspirasi ini tidak bisa disederhanakan sebagai sikap berlawanan dengan pemerintah pusat. Tujuan Apeksi adalah menguatkan dan menyempurnakan agar UU ini tidak mengalami persoalan dalam implementasinya,” kata Bima Arya.  Menurut Bima, pada pertemuan tersebut, pengurus Apeksi juga sepakat membentuk tim khusus dan tim khusus itu agar dilibatkan dalam perumusan aturan turunannya. ”Tim khusus ini juga bekerja meminta masukan dari stakeholder dan membuat kajian-kajian untuk disampaikan dalam perumusan aturan turunan dari UU Cipta Kerja,” ucap Bima Arya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dUluwwIaSZc&ab_channel=jawapostvofficial

Apeksi Bentuk Tim Khusus untuk Perumusan Aturan Turunan UU Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/276-rapid1.jpg" alt="Ilustrasi warga mengikuti tes cepat masal yang digelar BIN di wilayah Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, beberapa waktu lalu. Hanif Nashrullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga mengikuti tes cepat masal yang digelar BIN di wilayah Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, beberapa waktu lalu. Hanif Nashrullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemprov Jawa Timur siap membentuk tim khusus untuk pengendalian persebaran Covid-19 di wilayah Surabaya Raya, yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Pembentukan tim itu bertujuan untuk mengintensifkan koordinasi dalam sinergi, kolaborasi, dan evaluasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa seperti dilansir dari Antara menjelaskan, sesuai arahan presiden, pengendalian Covid-19 harus dikerjakan bersama-sama.  ”Tim ini gabungan Forkopimda Jawa Timur dan Gugus Tugas Surabaya Raya yang dikoordinasi langsung Pangkogabwilhan II,” ujar Khofifah di Surabaya.  Dia mengatakan, tim juga akan melakukan rencana aksi berdasar arahan presiden yang memberi target waktu selama dua pekan pengendalian penyebaran Covid-19 di wilayah Surabaya Raya. Rencana aksi antara lain memasifkan tes, pelacakan, isolasi, hingga treatment dengan jumlah lebih banyak.  ”Salah satunya yaitu dengan menerjunkan Tim Gabungan Covid-19 Hunter Dinas Kesehatan setempat, khususnya di klaster utama Surabaya Raya untuk melakukan tes dan pelacakan minimal 20 orang per kasus positif,” ucap Khofifah.  Tak itu saja, lanjut dia, beban rumah sakit juga harus dievaluasi dan relaksasi, yakni pasien ringan harus benar-benar dipisahkan, kemudian terapi harus selalu update dengan para pakar.  Sementara itu, saat ini mesin PCR di Jawa Timur kapasitas totalnya 2.250 tes per hari dan dalam seminggu tesnya mencapai 13.500 spesimen. ”Minggu depan rencananya dimaksimalkan lagi dengan tambahan mesin PCR serta reagen sesuai kebutuhan,” kata Khofifah.  Dia menambahkan, untuk meluaskan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat, pihaknya melibatkan ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, influenser, dan pelaku usaha serta elemen strategis lainnya. Terutama terkait pemakaian masker dan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ditambah sistem dukungan serta insentif yang perlu disediakan untuk industri masker maupun media supaya masyarakat terbiasa menggunakannya.  ”Ini penting dilakukan karena riset membuktikan bahwa bila 60 persen populasi menggunakan masker kain maka Rate of Transmission (RT) bisa di bawah satu dan kurva bisa turun,” tutur Khofifah.   Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=XYYOimpmX78  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ttt6j0l4nrc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FTDuMDYXHio

Pemprov Jatim Bentuk Tim Khusus Kendalikan Covid-19 di Surabaya Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Vitalia-Sesha-Narkoba-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah penolakan muncul terkait pemakaman jenazah pasien Covid-19. Itu terjadi di beberapa lokasi belakangan ini. Kondisi tersebut menjadi perhatian aparat kepolisian untuk segera diselesaikan.  Terkait hal itu, Polda Metro Jaya memutuskan membentuk tim khusus untuk mengawal prosesi pemakaman jenazah pasien Covid-19. Nantinya mereka yang akan mengawal proses pemakaman hingga tuntas.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, tim ini beranggotakan personel Ditsamapta Polda Metro Jaya. Mereka sudah dibekali pelatihan khusus supaya aman saat menjalankan tugas.  "Mereka dilengkapi alat pelindung diri yang memadai saat bertugas," kata Yusri kepada wartawan, Senin (6/4).  Tim ini memiliki 2 tugas utama. Yakni mencegah adanya penolakan terhadap jenazah korban Covid-19 dari warga. Kemudian mengantisipasi pihak keluarga korban yang memaksakan diri mengikuti proses pemakaman yang berpotensi tinggi menularkan virus.  Pada tahap pertama, tim khusus ini akan ditempatkan di dua Tempat Pemakaman Umum (TPU) yakni TPU Tegal Alur, Jakarta Barat; dan TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur.  "Hari ini kami sudah jalankan untuk pelaksanaan patroli dan membantu pemakaman jenazah korban Covid-19. Ini sebagai bentuk dan menunjukkan kesiapan Polri dalam mengantisipasi hal yang tidak diinginkan di kedua TPU tersebut," tandas Yusri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NLNobZTZ-pw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=B-_E3JQjINk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=k1Co1K41gcg

Cegah Penolakan Jenazah Korban Covid-19, Polda Metro Bentuk Tim Khusus