<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/ULMWP-1357920825.jpg" alt="Dukung keanggotaan penuh di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG), ULMWP ajak rakyat West Papua menggelar aksi damai. KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) menolak keanggotaan penuh ULMWP." width="100%">
<figcaption>Dukung keanggotaan penuh di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG), ULMWP ajak rakyat West Papua menggelar aksi damai. KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) menolak keanggotaan penuh ULMWP.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penolakan keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan kemenangan diplomatik penting yang dicapai Indonesia. Keputusan ini menunjukkan bahwa negara-negara Melanesia dan Pasifik mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua dan menolak upaya separatisme yang dipimpin oleh Benny Wenda. Pemerhati isu-isu strategis dan global, Imron Cotan mengatakan, penolakan tersebut disebabkan oleh perubahan paradigma di kalangan negara-negara Melanesia. Pertama, negara-negara MSG melihat Indonesia sebagai negara besar yang saat ini tidak hanya menjadi pemimpin di sub-kawasan, namun juga menempati tempat terhormat di kancah pergaulan internasional. "Indonesia adalah pemimpin di organisasi kawasan ASEAN, ASEAN+10 (mitra bicara), ASEAN+3 (Korsel, Jepang, Tiongkok), G20, dan juga tamu tetap di forum G7. Peran ekonomi dan politik Indonesia tidak dapat lagi diabaikan," kata Imron dalam webinar nasional, Jumat (22/9). Kedua, bagi anggota MSG, konfrontasi dengan Indonesia sama sekali tidak menghasilkan apa pun. Saat ini, para pemimpin mereka telah berpikir untuk lebih menarik manfaat dari besarnya pengaruh politik dan ekonomi Indonesia, yang telah melampaui USD 1 triliun. "Bahkan mereka menitipkan aspirasi, terkait isu perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut, di forum global seperti G7," ujarnya. Di sisi lain, Imron menjelaskan ada kesepahaman bersama di tingkat dunia, khususnya pasca Covid-19. Yakni semua bangsa harus bekerja sama sesuai aturan yang ada (rules-based) untuk mengatasi tantangan. "Maka mereka juga mulai menyadari bahwa tidak bisa menerima ULMWP sebagai anggota tetap MSG karena bukan berbentuk entitas negara berdaulat, selain kontraproduktif dalam konteks kerjasama dengan Indonesia," jelasnya. Sementara, Ketua Badan Musyawarah Papua, Willem Frans Ansanay mengatakan, penolakan keanggotaan ULMWP merupakan kemenangan bagi Indonesia dan berkontribusi kepada stabilitas di kawasan Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia harus terus melanjutkan upaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. "Karena kami juga, warga Papua, bukan bagian dari ULMWP. Itu hanyalah kelompok kecil yang muncul karena sakit hati," ujar Frans.

Penolakan keanggotaan ULMWP merupakan kemenangan bagi Indonesia dan berkontribusi kepada stabilitas di kawasan Pasifik.

KTT MSG Tolak Keanggotaan ULMWP, Kemenangan Bagi Indonesia dan Kontribusi Stabilitas Kawasan Pasifik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/fd024105-7622-4b16-a9b6-e05ad3036a18-2550353667.jpeg" alt="Webinar yang membahas kandasnya upaya Benny Wenda di KTT Melanesian Spearhead Group (KTT MSG)." width="100%">
<figcaption>Webinar yang membahas kandasnya upaya Benny Wenda di KTT Melanesian Spearhead Group (KTT MSG).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (KTT MSG), dengan tegas menolak permintaan keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Seperti diketahui, keputusan itu diambil pada pertemuan puncak yang berlangsung di Port Vila, Vanuatu, 23-24 Agustus 2023 lalu. Merespons hal itu, sejumlah pengamat dan tokoh hadir pada acara webinar nasional yang diselenggarakan oleh Moya Institute. Temanya tentang Upaya Benny Wenda Kandas di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG), yang digelar Jumat (22/9) sore. Mereka adalah Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Prof. Teuku Rezasyah, pemerhati isu-isu strategis dan global yang juga mantan Dubes RI untuk Tiongkok, Prof. Imron Cotan, Politikus Mahfudz Siddiq, Ketua Badan Musyawarah Papua Willem Frans Ansanai, dan Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto. Prof. Teuku Rezasyah mengatakan, KTT tersebut luar biasa karena menempatkan Indonesia pada Pasifik Selatan. Dia menyebut Benny Wenda menggunakan ULMWP sebagai forum untuk menyatakan kepada dunia dan menuntut agar Papua bisa lepas dari Indonesia. Serta selalu menyamakan diri dengan Papua Nugini. &ldquo;Benny selalu membawa tanda-tanda kebesaran Papua ke dunia dan menarik simpati dunia. Tokoh ini dapat dikatakan seorang lobbyist karena berupaya mendatangkan dunia akan permasalahan yang dia hadapi,&rdquo; kata Teuku. Ketua Badan Musyawarah Papua, Willem Frans Ansanai, berpendapat bahwa upaya yang dibangun Benny Wenda di dunia internasional sangat mengganggu bagi NKRI. Tetapi, dia mempunyai keyakinan kuat bahwa penyelesaian Papua sudah clear, dari segi hostoris, hingga sisi pembenahan Papua. &ldquo;Sebagai putra daerah Papua dalam melihat sepak terjang Benny Wenda, saya masih berkeyakinan bahwa kedaulatan NKRI akan tetap utuh dan Benny akan mengalami banyak kesulitan,&rdquo; kata Willem. Hal senada juga diungkapkan oleh Politikus Mahfudz Siddiq, menurutnya perlu memberi apresiasi kepada delegasi Indonesia di forum MSG yang mengambil langkah tegas dan tepat dengan walk out ketika Benny Wenda menyampaikan pidatonya. Sikap itu yang menurutnya mempengaruhi keputusan akhir dari KTT MSG. &ldquo;Saya ingin mengapresiasi kepada teman-teman delegasi di forum itu. Semua sudah sepakat bahwa berbicara tentang isu ini, hanyalah kelompok kecil yang sebagiannya tidak berdomisili di Papua dan terus mengeluarkan ide tentang separatisme, agar ide ini mendapat dukungan,&rdquo; ujar Mahfudz. Pembicara lainnya, Prof. Imron Cotan mengatakan MSG tidak bisa menerima UMLWP karena dia bukan entitas politik negara berdaulat. Sebab, negara berdaulat hanya bisa diakui jika memiliki wilayah, pemerintahan yang berdaulat, rakyat dan mampu menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Dan ULMWP sama sekali tidak memenuhi seluruh syarat itu. &ldquo;MSG tidak bisa menerima UMLWP karena dia bukan entitas politik negara berdaulat, memiliki wilayah, pemerintahan, rakyat dan mampu menjalin hubungan internasional. ULMWP sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat itu,&rdquo; tegas Imron Cotan. Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto mengatakan bagaimanapun Papua tidak terpisahkan dari NKRI, karena itu menjadi kewajiban dan hak kita semua untuk mempertahankan dari segala rong-rongan ataupun upaya untuk memisahkan diri. &ldquo;Papua tidak bisa dipisahkan dari NKRI, karena itu menjadi kewajiban dan hak kita semua untuk mempertahankan dari segala upaya untuk memisahkan diri,&rdquo; pungkas Hery.

KTT MSG dengan tegas menolak permintaan keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang diusung Benny Wenda.

Imron Cotan: MSG Tak Bisa Terima ULMWP karena Tak Memenuhi Syarat Negara Berdaulat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sutiyoso-angkat-bicara-atas-meninggalnya-anggota-jakmania_m_.jpg" alt="Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso angkat bicara soal pengeroyokan Haringga Sirla." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso angkat bicara soal pengeroyokan Haringga Sirla.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Sutiyoso menilai, pelabelan teroris terhadap KKB di Papua tidak tepat. Sebab, teroris terkait masalah ideologis atau kepercayaan. Siapa saja yang tidak sepaham akan dihabisi, bukan ingin merdeka. Itu berbeda dengan yang dilakukan KKB selama ini di Papua dimana mereka membunuhi warga sipil dan TNI/Polri.  Selain itu, juga melakukan pembakaran sekolah-sekolah, membunuhi beberapa guru. Demikian disampaikan Sutiyoso di kanal YouTube Hersubeno Point, Sabtu (1/5). “Itu kan jelas politis karena di dalam sekolah guru itu mengajak muridnya untuk mencintai Pancasila dan NKRI,” papar dia seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Selasa (4/5).  Sedangkan serangan bersenjata kepada personel TNI/Polri, dimaksud KKB untuk mendapatkan senjata dan amunisi. Di sisi lain, gerakan mereka terorganisir dengan memiliki LSM yang bergerak untuk menyuarakan kemerdekaan.  Di luar negeri misalnya. kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu, ada Benny Wenda yang melakukan propaganda-propaganda ke forum internasional memisahkan diri dari Indonesia. “Untuk itu, pemerintah tidak perlu ragu mengatakan sebagai separatis karena niat mereka jelas-jelas ingin merdeka dan memisahkan diri,” tegasnya.  Sosok yang akrab disapa Bang Yos ini lantas mengumpamakan Amerika Serikat yang mengaku bapak moyangnya demokrasi. Misalnya Texas, salah satu negara bagian di Amerika, ingin memisahkan diri, apa yang akan mereka lakukan. “Jujur ya, dipastikan bakal diserbu tentaranya. Pasti itu,” tegasnya.  Bang Yos melihat, pemerintah seperit dihantui peristiwa-peristiwa sebelumnya misalnya Talangsari, Tragedi Semanggi atau Trisakti. Hal ini akhirnya melahirkan undang-undang intelijen dan terorisme yang menurutnya terlemah di dunia. “Enggak bisa dan enggak perlu kita takut lagi,” tandasnya.

Tolak KBB Jadi Kelompok Teroris, Bang Yos: Kita Enggak Perlu Takut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Benny-Wenda-ULMWP-For-Cepos.jpg" alt="Ketua Eksekutif United Liberation Movement For Wets Papua (ULMWP) Benny Wenda. (dok ULMWP For Cepos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Eksekutif United Liberation Movement For Wets Papua (ULMWP) Benny Wenda. (dok ULMWP For Cepos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemanggilan Duta Besar Inggris di Jakarta Owen Jenkins oleh pemerintah Indonesia atas insisden Benny Wenda, yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat, pada 1 Desember 2020 adalah langkah yang tepat. Hal itu dan menunjukkan ketegasan pemerintah terhadap pihak-pihak yang mengganggu NKRI.  “Apa yang dilakukan pemerintah adalah hal yang tepat, kita wajib protes, siapa pun tidak boleh ada yang mengganggu kedaulatan NKRI, termasuk Inggris,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Bobby menilai, apa yang dilakukan oleh Benny Wenda tidak masuk akal, karena karena ia bukan warga Papua Barat melainkan warga Inggris.  "Benny Wanda telah menjadi warga negara Inggris sehingga tidak berhak mewakili rakyat Papua Barat," ungkap politisi Partai Golkar tersebut. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/12/2020/soal-deklarasi-papua-merdeka-hnw-pemerintah-harus-selamatkan-nkri/">Soal Deklarasi Papua Merdeka, HNW: Pemerintah Harus Selamatkan NKRI</a></li> </ul> Selain itu Bobby juga mengingatkan kembali terkait petisi Benny Wenda tahun 2017 telah ditolak oleh Ketua Komisi Khusus Dekolonialisasi PBB.  Bobby sangat menyayangkan pemerintah Inggris melakukan pembiaran pada warganya, karena hal ini bisa mengganggu hubungan diplomasi dan bilateral antar kedua negara. Tentu diperlukan iklim yang kondusif dalam menjaga investasi perusahaan Inggris, salah satunya investasi British Petroleum (BP) di Tangguh teluk Bintuni Papua Barat.  “Hal yang sangat disayangkan jika ternyata Inggris melakukan pembiaran, karena urusan Papua Barat itu sudah final. Jadi negara manapun dilarang mendukung gerakan separatis dari negara yang sudah ada pemerintahannya,” pungkasnya.  Seperti yang kita ketahui pada Majelis Umum PBB, dalam The Act of Free Choice diterima oleh Sidang Umum PBB dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2054 pada 19 November 1969 dengan disahkannya hasil Perpera, dinyatakan Papua Barat merupakan bagian dari NKRI yang sah menurut hukum internasional.

Komisi I DPR: Benny Wanda Sudah Jadi Warga Negara Inggris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Benny-Wenda-ULMWP-For-Cepos.jpg" alt="Ketua Eksekutif United Liberation Movement For Wets Papua (ULMWP) Benny Wenda. (dok ULMWP For Cepos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Eksekutif United Liberation Movement For Wets Papua (ULMWP) Benny Wenda. (dok ULMWP For Cepos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengumumkan pemerintahan sementara Papua Barat. Ia ingin menekankan bahwa Papua bukan lagi bagian dari Indonesia  Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan pihaknya mengecam keras pernyataan Benny Wenda yang telah menyebarkan disinformasi tentang Papua dan ingin membuat gangguan diplomasi internasional.  "Apalagi Benny Wenda kini adalah Warga Negara Inggris yang sebetulnya tidak mengerti persoalan Papua. Statusnya sebagai warga negara Inggris juga patut dipertanyakan terkait etika dalam pergaulan antarbangsa," ujar Meutya kepada wartawan, Senin (7/12).  Meutya mendukung langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri yang memanggil Dubes Inggris untuk Indonesia. Pemanggilan ini penting agar Inggris memahami bahwa hubungan RI-Inggris sangat baik selama ini.  "RI ingin terus menjaga hubungan baik selama Inggris dapat menghormati posisi dan kedaulatan Indonesia," katanya.  Pemanggilan ini juga sebagai bentuk protes Indonesia bahwa Pemerintah Inggris melakukan membiarkan bahkan terkesan mendukung warga negaranya memproklamirkan kemerdekaan Papua. "Ini patut disayangkan," tuturnya.  Meutya berpandangan, mungkin saja pemerintah RI melakukan peninjauan ulang hubungan bilateral dengan Penerintah Kerajaan Inggris apabila Pemerintah Inggris tidak menunjukan itikad tegas terhadap warga negaranya yang mengganggu kedaulatan NKRI.  "Tindakan Benny Wenda ini sudah kesekian kalinya menyerang dan memprovokasi kedaulatan NKRI. Indonesia perlu memiliki batas kesabaran dalam pergaulan diplomasi santun yang dijalankan selama ini," ungkapnya.  Ketua DPP Partai Golkar ini meminta pemerintah dalam hal ini Kemlu untuk terus melakukan diplomasi yang solid di kancah internasional untuk mencegah lobi-lobi sekelompok pihak yang mencoba mempertanyakan Resolusi Majelis Umum PBB terkait Act of Free Choice atau Papera.  Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak terpisahkan. Secara legal, hasil-hasil pelaksanaan Pepera (Act of Free Choice) 1969 telah dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504.  "Ini adalah fakta tidak terbantahkan bahwa masyarakat internasional menerima bahwa Papua adalah wilayah kedaulatan RI," tuturnya.  Sebagaimana diketahui, pemimpin kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020. Deklarasi ini menjadi bentuk penolakan segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia.

Deklarasi Provokatif Benny Wenda, DPR: Papua Adalah Bagian Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Ketua-DPR-Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam aksi Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, yang mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat. Menurut Puan, deklarasi yang dilakukan oleh Benny Wenda hanyanyalah kamuflase politik.  "Aksi itu merupakan petualangan politik individual Benny Wenda untuk eksistensinya di panggung internasional. Kondisi di dalam negeri baik-baik saja," kata Puan, Sabtu (5/12).  Puan mengungkapkan, pemerintah Indonesia harus merespons dengan tindakan lebih konkret terhadap aksi Benny Wenda. Pasalnya, sepak terjang Benny Wenda sudah semakin melampaui batas dalam memprovokasi gerakan separatisme di Papua.  “Kita harus melindungi tiap jengkal wilayah NKRI. Jangan kasih ruang untuk separatisme, provokasi yang memecah belah,” katanya.  Puan menilai aksi Benny Wenda tidak berdasar dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua. Dalam hal ini, kata Puan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus aktif kampanye internasional tentang keberhasilan pembangunan di Papua serta mengabarkan kondisi di Papua terus kondusif.  Selain itu, kata Puan, Pemerintah harus terus melanjutkan pendekatan kesejahteraan dan kemanusiaan bagi warga Papua. "Kebijakan seperti BBM satu harga di Papua harus terus dilanjutkan agar masyarakat Papua menikmati harga seperti saudara-saudaranya di wilayah lain," ungkapnya.  "Dana Otsus dilanjutkan dengan evaluasi ketat yang bertujuan untuk menyejahterakan warga Papua," tambahnya.  Sebagaimana diketahui, kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda mengumumkan pemerintahan sementara Papua Barat. Bahkan Benny Wenda telah mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari Pemerintah Indonesia.

Respons Puan Maharani Soal Aksi Benny Wenda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Ahmad-Basarah-NKRI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengumumkan pemerintahan sementara Papua Barat. Sehingga bukan lagi bagian dari Indonesia.  Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan Papua sudah final menjadi bagian dari Indonesia. Sehingga dirinya menilai adah Benny Wenda yang membuat pemerintahan barua Papua Barat.  "Benny Wenda baru bangun tidur dan masih terjebak dalam dunia mimpi serta ilusi yang diciptakannya sendiri dalam kenikmatan lobby-lobby-nya di Eropa," ujar Basarah kepada wartawan, Sabtu (5/12).  Basarah menyesalkan pemerintah Inggris yang seolah memberi ruang bagi Benny Wenda untuk mendiskreditkan pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat atas Papua. "Seharusnya Wenda bisa bangun dari mimpinya dan melihat Papua saat ini lebih seksama," katanya.  Sebagai bagian dari Republik Indonesia, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah menaruh perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan Papua. Selain beberapa kali hadir secara personal di Papua, Jokowi memberi porsi lebih bagi pembangunan di Papua, mulai dari pembangunan SDM, Infrastruktur, Beasiswa, hingga menghilangkan disparitas harga BBM dan lain-lain.  "Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga mempercayakan jabatan staf khusus kepada dua putra Papua, yakni Lenis Kogoya dan Billy Mbrasar. Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, meski bukan asli suku Papua, juga merupakan putra daerah Papua, yang lahir dan besar disana," tandas Basarah.  Wakil Ketua MPR ini menuturkan, berdasarkan fakta sejarah, negara Papua tidak pernah ada. Papua, sebelum Belanda melakukan kolonisasi adalah daerah yang terdiri dari banyak suku yang saling berperang dalam memperebutkan wilayah dan sumber daya.  Papua sendiri, bersama wilayah Indonesia lainnya adalah bekas jajahan Belanda. Oleh karenanya berdasarkan prinsip Uti Possidentis Juris, setelah Indonesai merdeka, maka Indonesia mewarisi bekas jajahan Belanda, termasuk Papua.  "Hal ini juga diperkokoh dengan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (1969), dimana rakyat Papua telah memilih untuk tetap bergabung dengan NKRI," ungkapnya.  Patut dicatat disini bahwa Presiden Jokowi sendiri memenangkan Pilpres 2019 di Provinsi Papua dan Papua Barat secara telak, dengan suara diatas 85 persen atau lebih dari 3.5 juta suara dan tingkat partisipasi pemilih diatas 85 persen.  Angka ini menjadi bukti dukungan yang kuat dari rakyat Papua bagi pemerintahan Presiden Jokowi, sekaligus menjadi fakta tak terbantahkan bahwa Papua nyaman berada dalam pangkuan ibu pertiwi, Indonesia.  "Bahwa masih ada yang belum puas, tentu ini adalah sebuah keniscayaan. Tidaklah mungkin dapat memuaskan semua pihak. Setidaknya pemerintahan Presiden Jokowi senantiasa berusaha memberikan yang terbaik bagi rakyat Papua," ungkapnya.  Menurut Basarah, Benny Wenda terlalu lama mereguk kenikmatan di Eropa. Mabuk sanjungan sehingga tidak sadar dimanfaatkan sebagai proxy negara lain, yang memberi ilusi bahwa Papua bisa merdeka. Pada kenyataannya negara-negara lain hampir seluruhnya tetap mengakui bahwa Indonesia adalah bagian yan sah dari NKRI. Wenda juga terlalu tidur dalam kenikmatan, sehingga mungkin tidak menyadari perkembangan Papua.  "Sebagai sesama anak bangsa, meski Wenda lebih memilih warga negara Inggris, saya menyerukan agar Wenda bangun dari tidur panjangnya. Sudahi kenikmatan semu dan mimpi indah menjadi Presiden RI dari negara Inggris, mari bersama membangun Papua," pungkasnya.  Sebagaimana diketahui, kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda mengumumkan pemerintahan sementara Papua Barat. Bahkan Benny Wenda telah mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari Pemerintah Indonesia.

Umumkan Pemerintahan Papua Barat, PDIP: Benny Wenda Baru Bangun Tidur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Syarief-Hasan-DPR.go_.id_.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menentang keras pernyataan yang dilakukan Benny Wenda. Pasalnya, baru-baru ini, Benny Wenda melakukan deklarasi kemerdekaan Papua Barat secara tidak berdasar pada Selasa (1/12/2020), sebab Papua dan Papua Barat merupakan wilayah Indonesia yang sah.  Syarief Hasan menyebutkan, Pemerintah harus segera memberikan tindakan keras dan di proses secara hukum UU Negara Republik Infonesia  terhadap tindakan provokatif Benny Wenda yang melakukan deklarasi dan menyatakan diri sebagai Presiden Sementara Papua Barat. “Tidak satu orangpun atau golongan manapun yang *boleh mengklaim secara sepihak tanah air Indonesia.”, tegas Syarief Hasan.  Menurutnya, tindakan Benny Wenda dan ULMWP telah melanggar keputusan sah PBB terkait hasil referendum masyarakat Papua yang menetapkan Papua dan Papua Barat sebagai wilayah Indonesia pada 1969. “Referendum masyarakat Papua pada 1969 yang menginginkan bergabung dengan Indonesia.”, ungkap Syarief.  Syarief Hasan menyebutkan bahwa langkah Benny Wenda tidak dibenarkan aturan internasional. “Berdasarkan Traktat Montevideo 1933, ULMWP tidak memiliki dasar, sebab wilayah yang diklaim adalah wilayah resmi Indonesia. Rakyat Papua menginginkan dan menyatakan bergabung dengan Indonesia sesuai hasil referendum 1969.”, ungkapnya.  Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa Papua merupakan provinsi sah di Indonesia. “Papua dan Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Olehnya itu, gerakan yang berusaha memisahkan Papua dan Papua Barat dari Indonesia adalah gerakan melanggar konstutusi NKRI dan konstitusi International,” ungkapnya.  Ia pun mengajak kepada seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dengan gerakan ULMWP yang dikomandoi Benny Wenda. “Masyarakat Papua dan Papua Barat adalah bagian dari masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Syarief Hasan juga terus mendorong Pemerintah Indonesia untuk lebih memberikan perhatian kepada masyarakat Papua dan Papua Barat. “Pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat yang dilakukan oleh Pemerintah harus terus ditingkatkan. Pemerataan pembangunan ini sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian Pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia.”, ungkap Syarief.  Politisi Partai Demokrat ini juga berkomitmen untuk tetap menyerap aspirasi seluruh masyarakat Indonesia*khususnya Saudara kita dari Papua dan Papua Barat “Kami dari Partai Demokrat akan terus *berkomitmen untuk menyerap aspirasi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua dan Papua Barat agar dapat merasakan pembangunan yg semakin maju”, tegas Syarief Hasan

Syarief Hasan Minta Pemerintah Tegas Terhadap Provokasi Benny Wenda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Benny-Wenda-ULMWP-For-Cepos.jpg" alt="Ketua Eksekutif United Liberation Movement For Wets Papua (ULMWP) Benny Wenda. (dok ULMWP For Cepos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Eksekutif United Liberation Movement For Wets Papua (ULMWP) Benny Wenda. (dok ULMWP For Cepos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku aneh pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklrasikan pemerintahan Papua Barat hanya lewat Twitter.  Sehingga menurut Mahfud, semua pihak tidak perlu panik dengan ulah yang dibuat oleh Benny Wenda tersebut.  "Apalagi deklarasi kemerdekaannya hanya lewat Twitter. Kenapa kita ribut dengan orang Twitter? Orang saya tiap hari Twitter-an juga. Orang Twitter enggak usah terlalu panik," ujar Mahfud dalam konfrensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/12).  Mahfud juga menyebut Benny Wenda sedang berilusi membuat negara Papua Barat. Karena Provinsi Papua secara final masih menjadi bagian dari Indonesia.  "Itulah yang saya katakan negara ilusi yang dia bangun. Oleh sebab itu, rakyat tidak perlu terlalu takutlah, itu kan hanya ilusi," katanya.  Namun demikian Mahfud menyebut pemerintah bakal melakukan tindakan tegas kepada Benny Wenda. Sebab ada banyak orang yang terkena hasutan dari Benny Wenda dengan dibentuknya pemerintahan baru Papua Barat.  "Tetapi karena ada pengaruhnya terhadap orang yang di situ (Papua-Red). Mereka terpengaruh dan ada pengikutnya. Tapi nanti ada penegakan hukum," ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/12/2020/opm-tolak-deklarasi-kemerdekaan-papua-barat/">OPM Tolak Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat</a>  Sebagaimana diketahui, kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda mengumumkan pemerintahan sementara Papua Barat.  Bahkan Benny Wenda telah mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari Pemerintah Indonesia.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=sm6SAF5f0w0

Benny Wenda Deklarasi Papua Barat, Mahfud MD: Enggak Usah Panik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Benny-Wenda-ULMWP-For-Cepos.jpg" alt="Ketua Eksekutif United Liberation Movement For Wets Papua (ULMWP) Benny Wenda. (dok ULMWP For Cepos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Eksekutif United Liberation Movement For Wets Papua (ULMWP) Benny Wenda. (dok ULMWP For Cepos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/benny-wenda/">Benny Wenda</a>, pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang menyatakan kemerdekan Papua Barat dan mengklaim dirinya sebagai presiden sementara Papua memiliki catatan buruk di Indonesia.  Selain pernyataan <a href="https://www.jawapos.com/tag/papua-merdeka/">kemerdekaan Papua</a> dianggap tidak sah dan tidak berpengaruh apa pun, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Benny Wenda adalah narapida yang pernah berkasus di Indonesia.  Mahfud tidak merinci apa kasus hukum yang menjerat Benny Wenda dan dia sampai kabur dari Indonesia.  "Benny Wenda itu seorang narapidana atau seorang yang sudah dijatuhi hukuman pidana 15 tahun karena tindakan kriminal tetapi lari," ujar Mahfud dalam konfrensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/12).  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengatakan, saat ini Benny Wenda bukan lagi bersatatus warga negara Indonesia (WNI). Itu karena telah dicabut kewarganegaraanya oleh pemerintah Indonesia.  "Dia sekarang tidak punya kewarganegaraan. Di Inggris dia tamu, di Indonesia sudah dicabut kewarganegaraanya," katanya.  Oleh sebab itu, Mahfud mempertanyakan seseorang yang tidak memiliki warga negara itu kenapa tiba-tiba bisa membuat pemerintahan baru di Papua Barat. Padahal Provinsi <a href="https://www.jawapos.com/tag/organisasi-papua-merdeka/">Papua</a> adalah wilayah Indonesia.  "Lalu bagaimana dia memimpin negaranya. Itu yang saya katakan negara ilusi yang sedang dia bangun," ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/12/2020/opm-tolak-deklarasi-kemerdekaan-papua-barat/">OPM Tolak Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat</a>  Sebagaimana diketahui, ULMWP pimpinan Benny Wenda mengumumkan pemerintahan sementara Papua Barat. Benny Wenda pun telah mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari Pemerintah Indonesia.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=m4tycPioJUE

Benny Wenda Adalah Narapidana yang Kabur dari Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#benny wenda

Berita Terkini