<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/22/Lelang-Aset2-2352348958.jpeg" alt="Aset milik terpidana Benny Tjokrosaputro kembali dilelang oleh Kejagung. (Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Aset milik terpidana Benny Tjokrosaputro kembali dilelang oleh Kejagung. (Kejagung)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melelang aset atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro selaku Direktur Utama PT Hanson International. Kali ini, mereka melelang 17 bidang tanah di Kabupaten Lebak, Banten yang merupakan barang rampasan dari terpidana kasus dugaan korupsi tersebut.&nbsp; Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, salah satu dasar lelang tersebut adalah putusan Mahkamah Agung (MA) bernomor 320 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 14 Februari 2023. Dalam putusan itu disampaikan bahwa barang bukti perkara di kasus Benny Tjokrosaputro dirampas untuk dilelang. &rdquo;Dirampas untuk dilelang oleh jaksa dan hasilnya dikembalikan secara proporsional kepada masing-masing korban dari PT Hanson International Tbk dan korban dari Koperasi Hanson Mitra Mandiri. Apabila terdapat sisa akan dirampas untuk negara,&rdquo; terang Harli pada Sabtu (22/2). Dari total 17 bidang tanah di Kabupaten Lebak, Harli menyampaikan bahwa lima bidang diantaranya sudah berhasil dijual. Total luas lima bidang lahan tersebut mencapai 16.608 meter persegi. Nilai total penjualannya Rp 600,3 juta. Menurut dia, keberhasilan lelang itu merupakan salah satu langkah percepatan dari Kejagung.&nbsp; Badan Pemulihan Aset Kejagung, lanjut Harli, memang ingin barang rampasan yang sudah bisa dilelang segera dilelang. Tujuannya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari kasus-kasus yang merugikan keuangan negara. Lelang tersebut, dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang.&nbsp; Terpidana Benny Tjokrosaputro selaku Direktur Utama PT Hanson International Tbk, kata Harli, merupakan pelaku tindak pidana perkara perbankan dan pencucian uang yang melanggar Pasal 16, Pasal 46 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 67 KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melelang aset atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro selaku Direktur Utama PT Hanson International.

Kejagung Kembali Lelang Aset Benny Tjokrosaputro, Kali Ini 17 Bidang Lahan di Lebak Banten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ingin-lepas-dari-jerat-hukum-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang merampas aset senilai Rp 13 triliun hasil pencucian uang Benny Tjokrosaputro melalui Koperasi Hanson. Aset tersebut akan diserahkan kembali ke korban yang dilakukan pembagiannya oleh jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Benny Tjokorosaputro merupakan terpidana penjara seumur hidup dalam kasus korupsi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 6 triliun.&nbsp; Benny Tjokro juga telah diadili dalam kasus korupsi ASABRI dan divonis nihil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang akan kembalikan aset rampasan terdakwa kepada para korban Koperasi Hanson. Sebab selain hukuman berat yang sudah sepatutnya menimpa pelaku, nasib korban ini juga harus jadi perhatian," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (10/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01475466/ikut-demo-jefri-nichol-lempar-bangkai-tikus-hingga-payung-hitam-ke-dpr">Ikut Demo, Jefri Nichol Lempar Bangkai Tikus hingga Payung Hitam ke DPR</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Politikus Partai NasDem ini menilai, putusan MA tersebut sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi para korban. Sebab, hak-hak korban telah dikembalikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan adanya putusan dari MA seperti ini, berarti saya rasa kasus ini sudah menemui keadilan yang layak. Jadi dua jempol untuk MA,&rdquo; ujar Sahroni.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sahroni juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah maksimal dalam mengawal kasus mega korupsi yang dilakukan oleh Benny Tjokro. Menurutnya, seluruh upaya yang dilakukan telah menunjukkan Indonesia sebagai negara hukum yang tidak berkompromi terhadap koruptor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kasus ini tentu dapat tuntas dan mendapat penyelesaian yang adil karena peran hebat dari banyak pihak. Baik itu KPK, Kejaksaan, Polisi, juga Mahkamah Agung semuanya memiliki peran sesuai tupoksinya masing-masing," tegas Sahroni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kini kita tinggal pastikan hasil lelang harta rampasan dapat benar-benar tersalur ke seluruh korban Koperasi Hanson&rdquo; pungkas Sahroni.</div>

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi putusan MA yang merampas aset senilai Rp 13 triliun milik Benny Tjokrosaputro.

Komisi III DPR Apresiasi Putusan MA yang Rampas Aset Benny Tjokrosaputro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Benny-Tjokrosaputro-Fedrik-Tarigan-5.jpg" alt="Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro saat menjalani Sidang Vonis Kasus Asabri di Pengadilian Tipikor, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Benny Tjokrosaputro divonis membayar uang pengganti sebesar Rp 5,7 triliun dan Hukuman Nihil. FOTO" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro saat menjalani Sidang Vonis Kasus Asabri di Pengadilian Tipikor, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Benny Tjokrosaputro divonis membayar uang pengganti sebesar Rp 5,7 triliun dan Hukuman Nihil. FOTO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan melakukan banding atas vonis nihil kepada Komisaris PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro. Diketahui, Benny hanya divonis bersalah terkait dakwaan kesatu primer dan terbukti merugikan negara sebesar Rp 22,7 triliun.  "Jaksa Penuntut Umum langsung menyatakan upaya hukum banding," kata Kapuspemkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/1).  Ketut menyampaikan, sedikitnya 3 poin dilakukannya banding. Pertama putusan tersebut sangat mengusik dan mencederai rasa keadilan, karena Benny telah melakukan pengulangan tindak pidana dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya. Sehingga seharusnya setelah diputus dengan hukuman seumur hidup, di mana ada penambahan hukuman dengan hukuman mati, sesuai dengan doktrin Hukum Pidana.  Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat keliru dalam menerapkan hukum, karena Benny terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa yakni Primair Pasal 2 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara, sehingga penerapan hukuman nihil bertentangan dengan undang-undang tindak pidana korupsi.  Ketiga, proses hukum Benny dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya memang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Namun yang bersangkutan masih memiliki upaya hukum luar biasa dan mengajukan hak-haknya untuk mendapatkan seperti grasi, remisi, amnesti, sehingga apabila dikabulkan, maka akan membahayakan bagi penegakan hukum, dan seharusnya ada persyaratan khusus dalam putusan a quo.  "Putusan (nihil) tersebut jauh dari rasa keadilan dan menyebabkan ketidakpastian hukum yakni putusan yang merugikan lebih dari Rp 40 triliun apabila diakumulasi dengan 2 perkara yang dilakukan Benny Tjokrosaputro secara absolut mengingkari nurani keadilan itu sendiri," jelas Ketut.  Kejagung menilai, kondisi ini dianggap bukan saja merugikana negara, melainkan merugikan masyarakat luas terutama pensiunan TNI dan Polri yang selama ini menjaga keamanan Negara. Kejagung beranggapan ada kesalahan sangat fatal dalam penerapan pasal 67 KUHP, disamping bertentangan dengan asas hukum yaitu lex specialis derogat lex specialis yang berlaku dalam undang-undang tindak pidana korupsi pada perkara a quo, juga tidak secara tegas pasal tersebut diterapkan bagi tindak pidana yang dilakukan secara akumulasi dalam perkara terpisah.  Diketahui, Benny Tjokrosaputro lolos dari tuntutan hukuman mati jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung). Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa.  "Karena terdakwa sudah dijatuhi pidana seumur hidup dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara a quo adalah pidana nihil," kata Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (12/1).  Majelis hakim menjatuhkan vonis nihil terhadap Benny Tjokrosaputro dan membayar uang pengganti senilai Rp 5,733 triliun, dalam kasus korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  Hakim menilai Benny Tjokro sudah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara korupsi sebelumnya, yakni kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kendati divonis nihil, Direktur Utama PT Hanson International Tbk itu tetap terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri tahun 2012-2019, yang merugikan keuangan negara hingga Rp 22,7 triliun.

Benny Tjokrosaputro Divonis Nihil, Kejagung Langsung Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Benny-Tjokrosaputro-Fedrik-Tarigan-6.jpg" alt="Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro saat menjalani Sidang Vonis Kasus Asabri di Pengadilian Tipikor, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Benny Tjokrosaputro divonis membayar uang pengganti sebesar Rp 5,7 triliun dan Hukuman Nihil. FOTO" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro saat menjalani Sidang Vonis Kasus Asabri di Pengadilian Tipikor, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Benny Tjokrosaputro divonis membayar uang pengganti sebesar Rp 5,7 triliun dan Hukuman Nihil. FOTO</figcaption>
</figure><h3>Dinilai Cederai Rasa Keadilan, Kejagung Banding</h3> JawaPos.com – Bos PT Hanson International <a href="https://www.jawapos.com/tag/benny-tjokrosaputro/">Benny Tjokrosaputro</a> dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Tapi, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Benny dengan hukuman pidana nihil.  Putusan tersebut dibacakan langsung oleh hakim ketua Ignatius Eko Purwanto dalam sidang putusan kemarin (12/1). ”Menjatuhkan pidana oleh karena (terbukti melakukan tipikor dan TPPU) itu dengan pidana nihil,” kata hakim Eko Purwanto saat membacakan putusan.  Hukuman tersebut dijatuhkan lantaran dalam perkara tipikor di <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-asuransi-jiwasraya/">PT Asuransi Jiwasraya</a> Benny Tjokro telah dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup. Dengan putusan kemarin, dia lolos dari tuntutan hukuman mati.  Dalam sidang kemarin, majelis hakim menjelaskan beberapa hal yang membuat mereka menjatuhkan vonis hukuman pidana nihil untuk Benny Tjokro. Eko Purwanto menyatakan bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan hukuman mati dari jaksa penuntut umum (JPU).  Di antaranya, majelis hakim menilai bahwa tuntutan tersebut keluar dari pasal yang didakwakan. Selain itu, JPU dinilai tidak mampu membuktikan kondisi-kondisi tertentu.  Lebih lanjut, Eko menyebutkan, perbuatan tindak pidana oleh Benny Tjokro terjadi saat negara dalam situasi aman. Benny Tjokro juga dinilai majelis hakim tidak terbukti melakukan tipikor secara berulang. ”Menurut hakim, perkara (tipikor PT Asuransi) Jiwasraya dan ASABRI terjadi secara berbarengan,” beber dia.  Meski divonis hukuman pidana nihil, Benny Tjokro tetap dihukum membayar uang pengganti Rp 5,7 triliun. Putusan tersebut dijatuhkan lantaran Benny Tjokro dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dia juga dinyatakan melanggar UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.  Dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa Benny Tjokro terlibat dalam kasus tipikor dan TPPU yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 22,7 triliun. Vonis hukuman pidana nihil dalam kasus tipikor dan TPPU di <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-asabri/">PT ASABRI</a> bukan kali pertama dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus. Awal tahun lalu, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat juga divonis dengan hukuman pidana nihil.  Atas putusan tersebut, Kejagung mengambil langkah hukum banding. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyatakan bahwa putusan itu sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. ”Dikarenakan sebelumnya penuntut umum menuntut terdakwa Benny Tjokrosaputro dengan hukuman mati sebab terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana korupsi,” ungkap Ketut tadi malam.  Selain itu, Kejagung menilai bahwa putusan tersebut bertentangan dengan UU Tipikor. Lebih lanjut, Ketut menyampaikan, putusan atas nama Benny Tjokro dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya memang telah berkekuatan hukum tetap.  ”Namun, untuk perkara tersebut, masih ada kesempatan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali,” imbuhnya.

Terbukti Tilap Rp 22,7 Triliun,Benny Tjokro Lolos dari Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/korupsi-benny-tjokro.jpg" alt="Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Benny Tjokrosaputro lolos dari hukuman mati sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung). Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tidak sependapat dengan tuntutan jaksa.  Hakim menilai, Benny Tjokro sudah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara korupsi sebelumnya, yakni kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).  "Karena terdakwa sudah dijatuhi pidana seumur hidup dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara a quo adalah pidana nihil," kata Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (12/1).  Majelis hakim menjatuhkan vonis nihil terhadap Benny Tjokrosaputro dan membayar uang pengganti senilai Rp 5,733 triliun dalam kasus korupsi pengelolaan dana ASABRI dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  Kendati divonis nihil, Direktur Utama PT Hanson International Tbk itu tetap terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT ASABRI tahun 2012-2019, yang merugikan keuangan negara hingga Rp 22,7 triliun.  Majelis hakim juga menjatuhkan pidana uang pengganti senilai Rp 5,733 triliun, dengan memperhitungkan barang bukti yang disita berupa 1.069 tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara. Serta diperhitungkan sebagai uang pengganti dan barang bukti yang disita dari Riski Heru Cakra dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.  "Sesudah putusan berkekuatan hukum tetap dan seluruhnya dilelang untuk menutupi uang pengganti, dengan ketentuan bila hasil lelang melebihi uang pengganti, maka sisanya dikembalikan kepada terpidana. Namun, bila hasil lelang tidak mencukupi dan terpidana tidak membayar kekurangan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti," ucap Hakim Ignatius.  Benny Tjokrosaputro terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua primer Pasal 3 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Vonis itu lebih rendah dari tuntutan JPU Kejagung, yang menuntut agar Benny Tjokrosaputro divonis hukuman mati dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 5,733 triliun. Hal ini dinilai, karena Benny Tjokro melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun dan pencucian uang.  Dalam perkara ini, PT ASABRI mendapatkan pendanaan dari dana program Tabungan Hari Tua (THT) dan dana Program Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang bersumber dari iuran peserta ASABRI setiap bulan dan dipotong dari gaji pokok TNI, Polri, dan ASN/PNS di Kementerian Pertahanan sebesar 8 persen; dengan rincian untuk Dana Pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok dan untuk THT dipotong 3,25 persen dari gaji pokok.  Benny Tjokro dan delapan terdakwa lainnya melakukan investasi saham, reksadana, berupa Medium Term Note (MTN) atau surat utang jangka menengah dan investasi lainnya yang berisiko tinggi dan memiliki kinerja tidak baik dan mengalami penurunan harga sehingga merugikan negara hingga Rp 22,788 triliun.  Perkara ini sebelumnya telah memvonis delapan terdakwa. Mereka adalah Direktur Utama PT ASABRI 2012-Maret 2016 Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri, Dirut PT ASABRI Maret 2016-Juli 2020 Letjen Purn Sonny Widjaja, Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI 2012-Juni 2014 Bachtiar Effendi, Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI Juli 2014-Agustus 2019 Hari Setianto, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo, Dirut PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) Lukman Purnomosidi, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, dan Presiden Direktur PT Rimo International Lestari Teddy Tjokrosapoetro.

Kasus ASABRI, Benny Tjokrosaputro Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/tersangka-jiwasraya.jpg" alt="Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro (rompi pink) usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung di gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (21/1/2020). Benny Tjokrosaputro yang menjadi tahanan Kejaksaan Agung menjalani peme" width="100%">
<figcaption>Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro (rompi pink) usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung di gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (21/1/2020). Benny Tjokrosaputro yang menjadi tahanan Kejaksaan Agung menjalani peme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus korupsi PT. ASABRI Benny Tjokrosaputro dituntut hukuman pidana mati oleh jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa meyakini, Bos PT. Hanson International itu bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,7 triliun.  "Mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan, menyatakan terdakwa Benny Tjokrosaputro telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang," kata Jaksa membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (26/10).  "Menghukum terdakwa Benny Tjokrosaputro dengan pidana mati," sambungnya.  Benny Tjokrosaputro juga dituntut dengan pidana uang pengganti senilai Rp 5.733.250.247.731. Dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan inkrah, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.  Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Benny Tjokro selama proses persidangan tidak menunjukkan rasa bersalah apalagi suatu penyesalan sedikit atas perbuatan yang telah dilakukannya.  "Perbuatan terdakwa adalah extraordinary crime, dengan modus investasi melalui bursa pasar modal menyembunyikan ke dalam struktur bisnis dan menyalahgunakan bisnis yang sah. Perbuatan terdakwa mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan terhadap kegiatan investasi di bidang asuransi dan pasar modal," tegas Jaksa.  "Terdakwa merupakan terpidana seumur hidup dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya Persero yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,87 triliun seperti dalam putusan Mahkamah Agung," sambungnya.  Namun untuk hal yang meringankan, Jaksa mengesampingkannya. Sebab perbuatan Benny Tjokro dinilai tidak sebanding dengan kerugian negara yang dilakukannya.  "Hal-hal yang meringankan itu patut di kesampingkan," ucap Jaksa.  Jaksa meyakini Benny Tjokrosaputro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU Tipikor.  Hakim juga menilai Benny terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia dinilai terbukti melanggar Pasal 3 UU nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU.  Saat ini, Benny Tjokro sedang menajalani pidana seumur hidup dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya. Benny Tjokro menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang.

Benny Tjokrosaputro Dituntut Hukuman Mati dalam Kasus ASABRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/khawatir-persekusi-ylbhi-desak-batalkan-aplikasi-pakem_m_-1.jpg" alt="Gedung Kejaksaan Agung" width="100%">
<figcaption>Gedung Kejaksaan Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung melakukan tindakan penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dengan tindak pidana asal yaitu dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. ASABRI (Persero).  Penyidik Jampidsus Kejagung menyita aset milik tersangka Presiden Direktur PT Rino International Lestari Teddy Tjokrosapoetra yang merupakan adik dari tersangka Benny Tjokrosaputro.  "Penyitaan aset milik tersangka yang berhasil disita dalam perkara tersebut yakni aset-aset milik dan atau yang terkait tersangka TT berupa empat bidang tanah dan/atau bangunan dengan jumlah luas seluruhnya 26.765 meter persegi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjutak dalam keterangannya, Kamis (23/9).  Penyitaan empat bidang tanah atau bangunan tersebut telah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjung Pinang Kelas IA yang pada pokoknya memberikan izin kepada penyidik dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan di Kota Tanjung Pinang.  "Sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjung Pinang Kelas IA Nomor: 59/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg tanggal 22 September 2021, aset milik atau yang berkaitan dengan tersangka TT," papar Leonard.  Adapun aset yang disita tersebut yakni, satu) bidang tanah dan atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00674/03861 yang terletak di Kota Tanjung Pinang dengan luas 1.700 meter persegi atas nama PT. Tanjung Pinang Sakti.  Kemudian, satu bidang tanah dan atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00784/02906 yang terletak di Kota Tanjung Pinang dengan luas 3.568 M2 atas nama PT. Tanjung Pinang Sakti. Selanjutnya, satu bidang tanah dan / atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00864/02775 yang terletak di Kota Tanjung Pinang dengan luas 3.117 meter persegi atas nama PT. Tanjung Pinang Sakti.  Terkahir, satu bidang tanah dan atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00818 yang terletak di Kota Tanjung Pinang dengan luas 18.380 meter persegi atas nama PT. Tanjung Pinang Sakti  "Terhadap aset-aset para Tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara didalam proses selanjutnya," pungkas Leonard.

Kejagung Sita Aset 4 Bidang Tanah Milik Adik Benny Tjokrosaputro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/korupsi-benny-tjokro.jpg" alt="Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, telah melakukan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap dua berkas perkara tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT ASABRI (Persero).  "Adapun dua berkas perkara tersangka, masing-masing atas nama BTS (Benny Tjokrosaputro) selaku Direktur PT Hanson Internasional dan HH (Heru Hidayat) selaku Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (28/7).  Leonard menyampaikan, setelah serah terima tanggung jawab dan barang bukti, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan kedua berkas perkara tersebut diatas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  "Acara tersebut dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M," tegas Leonard.  Perkara dugaan korupsi ASABRI ini telah menjerat sembilan perorangan sebagai tersangka. Mereka diantaranya dua mantan Direktur Utama ASABRI Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan ASABRI Bachtiar Effendi, mantan Direktur ASABRI Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI Ilham W Siregar.  Serta dua tersangka dalam kasus ini, sama dengan terdakwa dalam kasus korupsi pada Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat. Satu tersangka lainnya yakni, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations, Jimmy Sutopo (JS) yang juga disangkakan dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/07/2021/kasus-dugaan-korupsi-asabri-kejagung-tetapkan-10-tersangka-korporasi/">Kasus Dugaan Korupsi ASABRI, Kejagung Tetapkan 10 Tersangka Korporasi</a>  PT ASABRI diduga mengalami kerugian negara hingga Rp 23.739.936.916.742,58. Hal ini diketahui berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Benny Tjokrosaputro-Heru Hidayat segera Jalani Sidang Korupsi ASABRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/korupsi-benny-tjokro.jpg" alt="Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung kembali menyita sejumlah aset milik tersangka Benny Tjokrosaputro. Aset ini diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan, aset yang disita berupa enam bidang tanah dan bangunan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Serta satu bidang tanah dan bangunan di Provinsi Jogjakarta.  "Penyitaan enam bidang tanah dan atau bangunan di Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo. Sementara untuk satu bidang tanah dan atau bangunan di Kota Denpasar telah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman," kata Leonard dalam keterangannya, Jumat (21/5).  Leonard menuturkan, kedua penetapan izin penyitaan tersebut, pada pokoknya memberikan izin kepada penyidik dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap tujuh bidang tanah dan bangunan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jogjakarta.  Hal ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 367 / Pen.Pid/2021/PN Smn tanggal 10 Mei 2021, aset milik atau yang berkaitan dengan tersangka Benny Tjokrosaputro yakni satu bidang tanah dan atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 8893 seluas 468 M2 yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Jogjakarta.  "Yang terdapat sebuah bangunan yang dikenal dengan nama Hotel Brothers Inn," ucap Leonard.  Leonard menyebut, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 110/Pen.Pid/2021/PN.Skh tanggal 29 April 2021, menyita aset milik Benny Tjokrosaputro yang berada pada enam lokasi di Provinsi Jawa Tengah, pemegang hak atas nama PT Graha Solo Dlopo.  "Enam bidang tanah tersebut terdapat bangunan yang dikenal dengan nama Hotel Brothers Inn Sukoharjo," ungkap Leonard.  Leonard menuturkan, terhadap aset-aset yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya.  Perkara dugaan korupsi ASABRI ini menjerat sembilan orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya dua mantan Direktur Utama ASABRI Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan ASABRI Bachtiar Effendi, mantan Direktur ASABRI Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI Ilham W Siregar.  Serta dua tersangka dalam kasus ini, sama dengan terdakwa dalam kasus korupsi pada Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat. Satu tersangka lainnya yakni, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations, Jimmy Sutopo (JS) yang juga disangkakan dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).  PT ASABRI diduga mengalami kerugian negara hingga Rp 23.739.936.916.742,58. Hal ini diketahui berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Kejagung Sita Hotel Brothers Inn Milik Benny Tjokrosaputro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejagung-bantah-penyataan-polisi-soal-sp3-kasus-gunawan-jusuf_m_.jpg" alt="Kejagung RI" width="100%">
<figcaption>Kejagung RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JamPidsus) Kejaksaan Agung kembali melakukan penyitaan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi, di PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Kejaksaan menyita barang bukti milik tersangka Benny Tjokrosaputro.  "Kali ini aset yang berhasil disita berupa 30 bidang tanah beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Andalan Tekhno Korindo yang terafiliasi dengan tersangka BTS (Benny Tjokrosaputro) seluas 394.662 meter persegi di Desa Puwatu dan Desa Watulondo Kabupaten/Kota Kendari, dan status sertifikat HGB tersebut telah diblokir oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari," kata Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (29/4).  Leonard menyampaikan, penyitaan 30 bidang tanah tersebut telah mendapatkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 27 April 2021, yang pada pokoknya memberikan izin kepada penyidik dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan di Kota Kendari.  "Terhadap aset-aset para tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara didalam proses selanjutnya," ungkap Leonard.  Dalam kesempatan terpisah, penyidik Kejagung memeriksa lima orang sebagai saksi. Kelima saksi itu antara lain, FD selaku Direktur PT. Millenium Capital Management terkait penghitungan kerugian keuangan negara yang sedang dilaksanakan oleh Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI; AT selaku Direktur Utama PT. Mandiri Mega Jaya terkait dengan aset tersangka BTS; RH selaku Head Securities Services PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk terkait dengan aset Tersangka BTS; JCT selaku Direktur Utama PT. Bravo Target Selaras terkait dengan aset Tersangka BTS dan AI selaku Kepala Cabang Bank Common Wealth Cabang Kelapa Gading terkait dengan aset Tersangka BTS.  "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT. ASABRI," pungkas Leonard.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/02/2021/kejagung-tetapkan-eks-dirut-asabri-sebagai-tersangka/">Kejagung Tetapkan Eks Dirut Asabri Sebagai Tersangka</a>  Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT. ASABRI. Mereka diantaranya dua mantan Direktur Utama ASABRI Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan ASABRI Bachtiar Effendi, mantan Direktur ASABRI Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI Ilham W Siregar.  Serta dua tersangka dalam kasus ini, sama dengan terdakwa dalam kasus korupsi pada Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat. Satu tersangka lainnya yakni, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations, Jimmy Sutopo (JS) yang juga disangkakan dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).  PT. ASABRI diduga mengalami kerugian negara hingga Rp 23.739.936.916.742,58. Hal ini diketahui berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Usut Kasus ASABRI, Kejagung Sita Tanah Benny Tjokrosaputro di Kendari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Benny Tjokrosaputro

Berita Terkini