<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/benny-K-208280103.jpg" alt="Benny K. Harman" width="100%">
<figcaption>Benny K. Harman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, menilai meningkatnya kritik publik terhadap DPR merupakan bentuk kemarahan rakyat yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, hal itu menjadi peringatan keras agar parlemen segera melakukan reformasi mendalam untuk kembali menjadi lembaga perwakilan rakyat. "Amarah harus dilihat sebagai peringatan keras dan koreksi bagi dewan. Rakyat menuntut perubahan, bukan sekadar pergantian wajah," kata Benny kepada wartawan, Selasa (9/9). Ia menegaskan, rakyat hanya berharap DPR berdiri tegak sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat, bukan sekadar perpanjangan tangan oligarki. "Mereka ingin kembali DPR menjadi lembaga yang mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan oligarki," tegasnya. Ia memahami, reformasi DPR sebagai salah satu isi dari 17+8 Tuntutan Rakyat yang lahir pasca demonstrasi besar-besaran pada 25&ndash;31 Agustus 2025. Beberapa poin di antaranya adalah reformasi DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, pembebasan seluruh demonstran yang ditahan, pembentukan Tim Investigasi Independen kasus kekerasan aparat, hingga sejumlah tugas khusus bagi Presiden Prabowo Subianto. Namun, Benny menekankan tanpa reformasi internal, jawaban DPR tidak akan cukup bagi rakyat.&nbsp;"Tuntutan 17+8 itu akan terealisasi jika ada reformasi internal DPR. Alat Kelengkapan Dewan harus ditata kembali agar kondusif bagi setiap anggota menjalankan hak-hak konstitusionalnya dalam rangka fungsi pengawasan," ujarnya. Lebih lanjut, legislator Fraksi Partai Demokrat itu mengingatkan bahwa pemulihan kepercayaan publik menjadi bagian penting dari upaya menjaga demokrasi. "Sejarah membuktikan setiap kali parlemen kehilangan legitimasi, demokrasi berada di ujung tanduk. Menyelamatkan demokrasi berarti menyelamatkan DPR. Dan menyelamatkan DPR berarti mengembalikan kedaulatan kepada rakyat," pungkasnya.

Rakyat hanya berharap DPR berdiri tegak sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat, bukan sekadar perpanjangan tangan oligarki.

Benny K. Harman Sebut Rakyat Marah ke Pejabat atas Sikap hanya Mewakili Kepentingan Oligarki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/benny-K-208280103.jpg" alt="Benny K. Harman" width="100%">
<figcaption>Benny K. Harman</figcaption>
</figure> Oleh: Benny K. Harman*) Tanggal 9 September 2025 menjadi hari yang penuh makna. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pendiri Partai Demokrat merayakan ulang tahunnya yang ke-76 bertepatan dengan HUT Partai Demokrat ke-24. Namun, yang paling istimewa di acara HUT kali ini bukan perayaannyaa, melainkan sebuah karya seni yang lahir dari tangan beliau sendiri: sebuah lukisan kapal berlayar di lautan luas. Momen itu menyentuh hati banyak kader dan undangan yang hadir. Saya yang duduk di barisan depan bersama kader2 utama lainnya mengira-ngira apa makna dan pesan lukisan tersebut. Utk Kader, Partai, dan untuk negeri. SBY, seorang mantan presiden sekaligus seniman, memilih bahasa visual untuk menyampaikan pesan politik dan moral kepada kader2nya. Sebuah kapal yang mengarungi lautan luas, di tengah ombak dan terpaan angin, menjadi simbol perjalanan panjang bangsa dan partai yang ia dirikan. Makna dan pesan apa yang ingin beliau titipkan melalui lukisannya kepada para kader Demokrat, dan sekaligus kepada bangsa Indonesia? Pertama, Kapal sebagai Simbol Perjalanan. Sejak dahulu kala, kapal melambangkan perjalanan, keberanian, dan keteguhan hati. Laut adalah ruang yang penuh ketidakpastian: tenang di satu saat, bergelora di saat lain. Begitu pula perjalanan politik bangsa dan partai. Ada masa ketika angin bertiup searah, layar terbentang indah, dan kapal melaju kencang. Ada pula masa ketika badai menghadang, gelombang mengguncang, dan kapal seolah ingin karam. Ketika SBY memilih melukis kapal, seolah ia ingin mengingatkan bahwa Demokrat adalah kapal besar yang sudah berlayar sejak tahun 2001, menembus gelombang reformasi, melewati pasang surut kepercayaan, hingga hari ini mampu bertahan selama 24 tahun. Kapal itu mungkin pernah oleng, bahkan pernah dirompak, tapi tetap tegak, karena ada awak yang setia menjaga arah. Ada Ketum partai yang memimpin dan sukses dari badai. Kedua, Lautan Luas adalah Metafora Bangsa dan Demokrasi. Lautan dalam lukisan SBY bisa ditafsirkan sebagai metafora untuk Indonesia sendiri: sebuah negara kepulauan yang terbentang luas, penuh potensi sekaligus tantangan. Gelombang lautan adalah simbol dari krisis yang datang silih berganti: krisis ekonomi, korupsi, konflik politik, hingga persoalan lingkungan hidup. Namun, lautan juga melambangkan ruang harapan. Di atas ombak, kapal tidak hanya diuji, tetapi juga ditempa. Ombak yang besar justru melatih awak kapal untuk lebih sigap, lebih kompak, dan lebih tabah. Pesan SBY di sini jelas: Demokrat harus siap menjadi kapal yang kokoh, yang tak mudah karam diterpa badai politik, dan terus berlayar menuju dermaga cita-cita bangsa. Ketiga, Nahkoda dan Awak: Solidaritas Kader atau togetherness atau kebersamaan. Setiap kapal butuh nahkoda, tapi kapal tidak akan pernah berlayar tanpa awak. Lukisan itu mengingatkan bahwa kepemimpinan dan kebersamaan adalah kunci. Sehebat apa pun seorang nakhoda, ia tidak akan sampai ke tujuan tanpa awak yang solid, kompak, dan setia. Bagi Demokrat, hal ini relevan. Selama 24 tahun, partai ini mengalami berbagai ujian: dari kemenangan besar pada 2009 hingga pasang surut perolehan suara dalam pemilu berikutnya. Solidaritas kader sering diuji oleh godaan kekuasaan dan tarik-menarik kepentingan. Pesan lukisan itu seakan berkata: jangan biarkan kapal ini pecah oleh ego dan kepentingan pribadi. Keempat, Kapal dan Kompas.Menjaga Arah Perjuangan. Laut luas selalu menuntut kejelasan arah. Kapal yang berlayar tanpa kompas akan terombang-ambing, tersesat, bahkan tenggelam. Dalam konteks partai Demokrat, kompas itu adalah ideologi dan nilai dasar. SBY sejak awal mendirikan Demokrat dengan filosofi nasionalis-religius, berpijak pada semangat demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan. Lukisan kapal dengan layar yang tegak menandai pesan bahwa Demokrat tidak boleh kehilangan arah kompas ideologisnya. Gelombang kepentingan sesaat boleh menggoyang, tapi arah perjuangan harus tetap menuju cita-cita: mewujudkan Indonesia yang demokratis, adil, dan sejahtera. Kelima, Lautan sebagai Ruang Kompetisi Politik. Selain melambangkan tantangan, lautan juga identik dengan ruang perebutan jalur perdagangan, sumber daya, dan dominasi. Di era politik modern, laut bisa dibaca sebagai panggung kompetisi politik yang luas, penuh manuver, dan tak jarang penuh intrik. Di sinilah pesan lukisan SBY terasa kuat: Demokrat sebagai partai politik atau perkakasnya rakyat harus berani bersaing di lautan politik nasional, tanpa kehilangan jati diri, tanpa tergoda untuk sekadar menjadi pengikut arus besar oligarki kekuasaan. Kapal besar yang ia lukis bukan kapal yang mengikuti ombak, tetapi kapal yang membelah ombak menuju pelabuhan harapan. Keenam, Resonansi dengan Perjuangan Demokrasi. SBY dikenal sebagai tokoh yang konsisten mengusung demokrasi, sejak era reformasi hingga kini. Dalam banyak kesempatan ia menekankan bahwa demokrasi Indonesia harus dijaga dari ancaman oligarki, politik uang, dan otoritarianisme. Dengan melukis kapal yang berlayar di tengah lautan luas, ia seolah ingin menegaskan bahwa perjuangan menjaga demokrasi tidak mudah. Ada gelombang besar&mdash;berupa godaan kekuasaan absolut, praktik korupsi, dan pelemahan lembaga perwakilan rakyat. Tetapi justru di tengah ombak itulah, kekuatan sejati partai dan bangsa diuji. Lantas adakah Pesan Moral untuk Kader Demokrat dari lukisan tersebut? Sangat Clear. Bagi para kader Partai Demokrat yang menyaksikan langsung proses melukis itu baik langsung maupun online, pesan simbolisnya amat jelas: Pertama, Jadilah awak kapal yang tangguh. Jangan mudah goyah oleh badai politik. Kedua, Ikuti kompas nilai dan prinsip partai. Tanpa arah, kapal akan tersesat. Ketiga, Jaga solidaritas atau kebersamaan. Kapal hanya bisa berlayar bila semua awak bekerja sama, bukan saling menjatuhkan. Keempat, Terus berlayar. Walau perjalanan penuh tantangan, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Usia 24 tahun adalah fase kedewasaan bagi sebuah partai politik. Bagi Demokrat, ini momentum utk sedikit kontemplasi dan refleksi: apa yang sudah dicapai, apa yang perlu diperbaiki, dan ke mana arah perjuangan dibawa. Quo vadis? Lukisan kapal SBY di tengah perayaan ini jelas memberi energi moral: bahwa Demokrat adalah rumah bersama, kapal besar yang harus menyeberangi lautan menuju cita-cita reformasi dan demokrasi. Kader diajak kembali pada akar, back to basic: menjadi partai tengah yang menjaga keseimbangan, mengutamakan kepentingan rakyat, menegakkan demokrasi dn negara hukum. Bagi SBY sendiri, usia 76 adalah usia kontemplasi. Melukis menjadi caranya merenungkan hidup, mengenang perjalanan panjang, sekaligus menitipkan pesan. Kapal yang ia goreskan di kanvas adalah autobiografi simbolik: perjalanan seorang anak desa di Pacitan yang mengarungi lautan kehidupan, jatuh bangun, hingga akhirnya menggapai puncak sebagai Presiden RI ke-6. Di usia senja, Pak SBY tidak berhenti berkarya, justru terus menyampaikan pesan melalui seni dan budaya. Ini menunjukkan bahwa perjuangan tidak hanya lewat pidato dan kebijakan, tetapi juga melalui simbol dan karya seni yang membangkitkan inspirasi. Apa arti lukisan itu bagi bangsa Indonesia. Saya kira, ia mengajarkan tiga hal. Pertama, Demokrasi adalah pelayaran panjang. Bukan jalan singkat, melainkan lautan dengan ombak dan badai. Dibutuhkan kesabaran dan keuletan untuk tetap berada di jalurnya. Kedua, Kepemimpinan adalah soal arah. Tanpa kompas nilai, bangsa akan terombang-ambing. Kompas itu adalah Pancasila dan UUD 1945, yang menuntun kita menjaga persatuan dalam perbedaan. Ketiga, Solidaritas atau kebersamaan adalah kunci. Sebesar apa pun kapal bernama Indonesia, ia akan karam menjadi the failed state jika para awaknya sibuk berkelahi sendiri. Bagi saya pribadi, lukisan kapal berlayar di lautan luas yang dipersembahkan SBY di hari ulang tahunnya bukanlah sekadar karya seni. Ia adalah refleksi, doa, harapan, sekaligus pesan politik. Bagi kader Demokrat, lukisan itu adalah ajakan untuk menjaga kapal partai agar terus berlayar, tidak menyerah pada ombak, dan tetap setia pada kompas perjuangan. Bagi bangsa Indonesia, ia adalah pengingat bahwa demokrasi adalah perjalanan panjang yang menuntut kesabaran, kebersamaan, dan kepemimpinan yang bijak. Di usia 76 tahun, SBY hendak mengingatkan kita bahwa pemimpin sejati tidak pernah benar-benar berhenti berlayar. Mereka mungkin menepi sejenak, menatap cakrawala, melukis ombak dan layar, tapi di lubuk hati mereka tetap menyalakan api perjuangan. Dan mungkin itulah pesan terdalam lukisan itu: Indonesia, seperti kapal besar di tengah samudera, harus terus berlayar&mdash;dengan kompas nilai yaitu Pancasila dan UUD 1945, solidaritas para tokoh, dan nahkoda yang setia. Jangan pernah berhenti, karena pelabuhan harapan ada di depan mata. &nbsp; *) Benny K. Harman atau&nbsp;Harman Benediktus Kabur adalah seorang politikus Partai Demokrat yang kini menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI.

Lukisan kapal dengan layar yang tegak menandai pesan bahwa Demokrat tidak boleh kehilangan arah kompas ideologisnya.

Lukisan Kapal di Tengah Samudera: Makna dan Pesan untuk Negeri

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/IMG_20231110_173510-649025387.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (Hendra Eka/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (Hendra Eka/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej hadir dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI. Kehadiran Eddy Hiariej mendampingi Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H Laoly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kehadiran Eddy diprotes Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman. Sebab, Eddy kini&nbsp;telah menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di hadapan kita ini selain Pak Menkum HAM ada Wamenkum HAM. Apa yang tidak tahu status beliau ini? Diketahui status beliau Wamenkum HAM ini tersangka, ditetapkan oleh KPK," kata Benny di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013297328/terjerat-kasus-kekerasan-seksual-di-ugm-kakak-wamenkumham-eddy-hiariej-dipecat-dari-pns">Terjerat Kasus Kekerasan Seksual di UGM, Kakak Wamenkumham Eddy Hiariej Dipecat dari PNS</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Benny pun mengusulkan Eddy untuk keluar dari ruang rapat. Karena kehadirannya dinilai berpotensi membuat raker jadi cacat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau bisa Wamenkum HAM sebelum Menkum HAM menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi III terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini," ucap Benny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013308367/kpk-tak-akan-gegabah-untuk-segera-tahan-wamenkumham-eddy-hiariej">KPK Tak Akan Gegabah untuk Segera Tahan Wamenkumham Eddy Hiariej</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan,&nbsp; status hukum Eddy Hiariej dalam raker itu tak ada relevansinya. Karena itu, raker Komisi III tetap dilanjutkan dengan kehadiran Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny. Sementara persoalanan status apa namanya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, jadi kita lanjut Pak Menkumham, silahkan," tegas Habiburokhman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan pihaknya telah menetapkan Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Surat perintah penyidikan (sprindik) dengan tersangka terhadap Eddy Hiariej itu telah ditandatangani pimpinan KPK dua pekan lalu.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, itu sudah kami tandatangani sekitar dua minggu yang lalu," ujar Alex Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Eddy Hiariej, KPK juga menjerat tiga orang lainnya sebagai tersangka. Namun, Alex masih enggan mengungkap identitas tiga orang lainnya itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Empat orang tersangka, dari pihak pemerima tiga, dan pemberi satu. Itu. Clear," ungkap Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam proses penyelidikan, KPK juga sudah memerikaa Wamenkumham Eddy Hiariej, pada Jumat (28/7) lalu. Ia didalami soal dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;Eddy Hiariej dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar. Bahkan, belakangan beredar kabar Eddy bertemu pengusaha Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, yang diduga membahas persoalan PT Citra Lampia Mandiri (CLM).</div> </div> </div> </div>

Wamenkumham Eddy telah menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jadi Tersangka KPK, Wamenkumham Eddy Hiariej Diusir dari Rapat Komisi III DPR 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demokrat-omong-kosong-perkuat-kpk-kalau-kasus-novel-tak-selesai_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman&nbsp;mengatakan, rencana pembentukan tim gabungan atau satuan tugas (satgas) oleh Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) harus bersifat independen. "Saya alergi dengan satgas. Ini banyak satgas yang ujung-ujungnya masuk laut. Jadi, kalau sungguh-sungguh pemerintahan, bentuklah satgas independen," kata Benny dalam rapat kerja dengan Komite TPPU di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (11/4). Menurut dia, rencana pembentukan satgas oleh Komite TPPU tidak masuk di akalnya. "Pak Mahfud, sumber masalah ini&nbsp;kan ada di kepabeanan, ada di perpajakan itu, ada di penegak hukum itu juga; kok&nbsp;mereka lagi yang anggotanya (satgas)?&nbsp;Enggak masuk di akal saya itu," kata Benny. Oleh karena itu, dia mempertanyakan rencana pembentukan tim gabungan atau satgas yang akan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta dua direktorat jenderal (ditjen) di Kemenkeu, yakni Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. "Mengapa? Sumber masalahnya anggota-anggota Bapak itu. Ketika Bapak bentuk satgas, lalu mereka lagi diajak jadi anggota, ya saya enggak&nbsp;bisa (terima)," imbuhnya. Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding juga menilai rencana pembentukan satgas oleh Komite TPPU untuk mengusut kasus transaksi janggal di Kemenkeu tidak tepat. "Saya kira tidak tepat, Pak, (kalau bentuk) satgas. Masak persoalan dalam rumah akan diselesaikan oleh orang dalam rumah itu sendiri?" kata Sarifuddin. Dia meminta agar dibentuk pansus untuk mengusut kasus transaksi janggal di Kemenkeu. "Saya kira lebih tepat kalau diselesaikan lewat hak angket dengan membentuk pansus di DPR," imbuhnya. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni&nbsp;menilai pembentukan satgas oleh Komite TPPU tidak diperlukan. "Sebenarnya satgas tidak perlu, buang-buang waktu, karena sistemnya sama semuanya strukturnya sama, buat apa? Mendingan itu saja sekarang dimaksimalin untuk mendapatkan hasil daripada laporan hasil analisa dari PPATK kepada komite," kata&nbsp;Sahroni usai rapat. Sebab, lanjut dia, sudah ada Komite TPPU yang dimandatkan untuk mengusut kasus-kasus TPPU, termasuk transaksi janggal di Kemenkeu. "Tapi, kami berharap bahwa sebenarnya satgas itu&nbsp;enggak perlu,&nbsp;kan komite ini sudah ada. Komite inilah yang menjadikan untuk pendalaman mana-mana yang menjadi pertanyaan sebenarnya dari transaksi yang ada di PPATK," ujar Sahroni. Sebelumnya, Senin (10/4), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam)&nbsp;Mahfud MD menyampaikan bahwa Komite TPPU akan membentuk tim gabungan atau satgas untuk mengusut kasus transaksi ganjal di Kemenkeu. "Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP&nbsp;dengan nilai agregat sebesar lebih dari Rp349 triliun," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kantor PPATK, Jakarta, Senin.

mempertanyakan rencana pembentukan tim gabungan atau satgas yang akan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya PPATK, Bea Cukai, Dirjen Pajak

Benny K Harman: Pembentukan Satgas TPPU itu Tidak Masuk Akal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demokrat-omong-kosong-perkuat-kpk-kalau-kasus-novel-tak-selesai_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman mengkritik vonis bebas terhadap bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya dan Direktur Keuangan June Indria. Benny mendorong, Komisi Yudisial (KY) untuk mencermati putusan hakim yang melepaskan kedua terdakwa itu.  "Parah hukum di negeri ini. Menurut saya, kuat dugaan majelis hakim yang menangani perkara ini sudah “masuk angina” mengingat jumlah dana yang digelapkan begitu fantastis hingga triliunan," kata Benny kepada wartawan, Kamis (26/1).  Politikus Partai Demokrat itu menyebut, banyak kasus penggelapan dana oleh sebuah lembaga keuangan yang berujung pada kekecewaan nasabah. Menurutnya, hukum lebih melindungi pemilik modal daripada nasabah.  "Sudah banyak kasus serupa ini yang berujung pada kekecewaan nasabah. Hukum lebih melindungi pemilik modal daripada nasabah," papar Benny.  Oleh karena itu, Benny mendorong KY memeriksa putusan hakim dalam perkara tersebut. Menurutnya, jika ada kejanggalan maka patut diduga dalam kasus tersebut ada intervensi kekuatan luar baik uang pun kekuasaan.  "Eksaminasi bisa segera dilakukan. KY sebaiknya jangan diam, tunjukkan bahwa negara hadir, negara melindungi yang lemah, negara menghadirkan keadilan untuk warganya," tegas Benny.  Sebelumnya, Terdakwa Henry Surya divonis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Vonis lepas itu diketok, karena majelis hakim menggap, perbuatan yang dilakukan Henry Surya bukan ranah pidana, melainkan perdata.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata," ucap Ketua Majelis Hakim Syafrudin Ainor membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/1).  Hakim membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim juga memerintahkan agar Henry segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan berkekuatan hukum tetap.  "Membebaskan terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua pertama," ucap hakim. "Memerintahkan agar terdakwa Henry Surya segera dikeluarkan dari Rutan Salemba Cabang Kejagung setelah putusan ini dibacakan," pinta hakim.  Henry Surya tidak terbukti melanggar Pasal 46 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Vonis itu bertentangan dari tuntutan JPU yang menuntut agar Henry Surya dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 200 miliar subsider satu tahun kurungan.  "Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia," ujar Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (4/1).  "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah Rp 200 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama satu tahun kurungan," sambungnya. Jaksa meyakini, perbuatan Henry Surya telah menimbulkan kerugian ekonomi terhadap para KSP Indosurya yang menjadi korban sebesar Rp 16.017.770.712.843. (*)  &nbsp;

Anggota Komisi III DPR Dorong KY Cermati Putusan Hakim Kasus Indosurya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kapolri-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-113.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat melakukan konfrensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2022).  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan keterlibatan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Te" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat melakukan konfrensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2022).  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan keterlibatan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Te</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Langkah tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak dua jajarannya perwira tinggi mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPR Benny K Harman.  Sebelumnya menindak tegas eks kadivpropam Polri Irjen Ferdy Sambo. Terbaru, Irjen Teddy Minahasa. Keduanya merupakan jenderal bintang dua dan kini terjerat kasus pidana. Ferdy kasusnya sudah mulai masuk sidang dan Teddy baru ditangkap karena kasus narkoba.  Menurut Benny K Harman, langkah tegas Kapolri dengan menersangkakan Irjen Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba perlu diapresiasi. Untuk itu, jenderal bintang dua yang sejatinya menjabat kapolda Jatim itu harus diproses secara terbuka, tanpa pandang bulu.  "Kapolri Listyo juga diberi apresiasi karena konsistensinya atas janji yang dia pernah sampaikan kepada publik untuk membersihkan institusi Polri tanpa pilih kasih," kata Benny kepada wartawan, Jumat (14/10).  Anggota Fraksi Partai Demokrat itu mengingatkan Kapolri untuk konsisten mengatasi ikan busuk, dimulai dengan memotong kepala. Termasuk juga hukum ditegakkan secara adil, tajam ke bawah dan tajam ke atas. Tajam ke lawan, juga lebih tajam lagi ke kawan.  "Kapolda Teddy Minahasa harus diproses hukum secara terbuka, jika perlu menyasar juga sejumlah jenderal yang selama ini bermain-main dengan barang haram narkoba dan judi," desak Benny.  "Semua mata rakyat mengarah ke Mabes Polri hari-hari ini. Tanpa Polri yang kuat, negara hukum kita rapuh dan demokrasi kita akan berubah menjadi anarkistis," tegas Benny.  Benny berharap langkah tegas terkait pemberhentian Irjen Teddy benar-benar karena kasus hukum dan bukan dorongan politik atau pesanan kekuasaan.  Mantan Kapolda Banten itu harus bersikap adil dan tanpa diskriminasi membersihkan institusi Polri dari jenderal-jenderal dan perwira tinggi yang ditengarai kuat menjadi backing judi online dan backing transaksi peredaran narkoba.  "Langkah serius ini dilakukan dengan mewajibkan semua anggota mulai dari jenderal bintang empat sampai paling bawah untuk test urine yang dilakukan oleh sebuah badan independen," pungkas Benny.

Bersihkan Ikan Busuk Mulai dari Kepala, Kapolri Diapresiasi DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demokrat-omong-kosong-perkuat-kpk-kalau-kasus-novel-tak-selesai_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR telah memberikan masukan dan harapan agar tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Para anggota yang hanya menjalankan perintah, (menerima laporan - ed) dan tidak tahu apa-apa karena telah menjadi korban skenario palsu yang dilakukan oleh Ferdy Sambo.  “Jangan sampai salah menentukan tersangka. Kasian anggota-anggota bapak yang tidak tahu apa-apa,” Kata legislator Komisi Hukum Benny K Harman.  Sebagaimana diketahui dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Kapolri, Komisi III DPR telah memberikan masukan dan harapan agar tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Para anggota yang hanya menjalankan perintah, (menerima laporan - ed) dan tidak tahu apa-apa karena telah menjadi korban skenario palsu yang dilakukan oleh Ferdy Sambo.  Benny juga mengharapkan, agar orang yang tidak bersalah tidak dihukum karena hanya melaksanakan perintah atasan.  “Jangan sampai pak Kapolri pak Wakapolri dan pak Kaba menghukum orang yang tak bersalah, Teman-teman kita yang hanya melaksanakan perintah atasan,” pungkas Benny.  Setelah mendengarkan putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang memutuskan sanksi pemecatan dengan tidak dengan hormat terhadap dirinya, mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, membacakan surat permintaan maaf kepada senior dan rekan perwira tinggi perwira menengah perwira pertama dan rekan Bintara (26/8).  Selain itu ia siap untuk menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dialami oleh personil kepolisian yang terkena dampak kasus dirinya.  “Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior rekan-rekan yang terdampak” kata Ferdy di ruang sidang KKEP.  Selain itu, Ia juga berharap permintaan maafnya dapat diterima dan bersiap menghadapi proses hukum.  “Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka dan saya siap-siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak,” ujar Sambo.

Efek Kasus Sambo, Benny: Jangan Sampai Orang Tak Bersalah Dihukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Sekjen-PDIP-Hasto-Kristiyanto-Ridwan-JPC.jpg" alt="Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa (23/8)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa (23/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usulan nonaktif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi perbincangan hangat setelah dilontarkan Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).  Merespons ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan wewenang nonaktif Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menjabat Kapolri ditunjuk Presiden Jokowi, melalui tahapan uji kepatatutan dan kelayakan di DPR.  "Yang kita tahu terkait dengan Kapolri, Panglima TNI, para menteri itu memang hak prerogatif Presiden, meskipun mekanismenya itu untuk Panglima TNI dan Kapolri harus persetujuan DPR," kata Hasto di Jakarta, Selasa (23/8).  Hasto tak memungkiri, DPR RI memang memiliki kewenangan untuk memegang fungsi pengawasan pada setiap lembaga maupun isntitusi yang menjadi mitranya. Namun, terkait nonaktif Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. "DPR memang memegang fungsi untuk kontrol, memegang fungsi tidak hanya legislasi tetapi juga pengawasan dan itu bagian dari fungsi pengawasan," tegas Hasto.  Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan. Hal ini imbas dari polemik kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofrinsyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang menyeret Irjen Pol Ferdy Sambo.  Politikus Partai Demokrat itu beralasan, penonaktifan Kapolri diperlukan, karena sebelumnya telah membohongi publik melalui keterangan resmi pada awal temuan kasus kematian Brigadir J. Sebab Polri sebelumnya menyebut ada baku tembak antara Bharada Richar Eliezer alias Bharada E dengan Brigadir J.  "Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik, publik kita ini ditipu juga kita ini kan, kita dibohongi. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud dan keterangan resmi dari Mabes kita tanggapi ternyata salah," kata Benny saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).  Benny kemudian menyarankan agar posisi Kapolri diambil alih sementara oleh Mahfud MD selaku Menkopolhukam. Hal itu menurutnya penting, guna menyelesaikan pengusutan kasus dugaan pembunuhan Brihadir J.  "Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara diambil alih oleh Menkopolhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," urai Benny. (*)

Sekjen PDIP: Penonaktifan Kapolri adalah Hak Prerogatif Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demokrat-omong-kosong-perkuat-kpk-kalau-kasus-novel-tak-selesai_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa menyatakan, usulan nonaktif Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri merupakan pernyataan pribadi anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman. Usulan tersebut disampaikan Benny K Harman saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK, pada Senin (22/8) kemarin.  “Itu kan pendapat pribadi, kalau pendapat saya pribadi, bisa iya bisa tidak,” kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).  Menurut Desmond, dirinya bisa mendorong penonaktifan apabila Jenderal Listyo Sigit terbukti melindungi Irjen Ferdy Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Hanya saja, hal itu sudah dibuktikan oleh Listyo Sigit dengan membuka kasus ini seterang mungkin, sehingga menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka.  Politikus Partai Gerindra ini pun menegaskan, belum tentu institusi Polri semakin baik, apabila Jenderal Listyo Sigit Prabowo diberhentikan sementara.  “Jadi kalau itu diganti saya pikirnya jangan-jangan penggantinya tidak lebih baik. Yang sudah ada kita pertahankan sembari kita pantau proses yang sudah sangat transparan hari ini kan,” tegas Desmond.  Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyatakan, tidak setuju dengan usulan Benny K Harman untuk menonaktifkan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Menurut Arsul, usulan tersebut justru akan menimbulkan kontroversi baru dalam penanganan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J.  "PPP tidak sepakat dengan usulan penonaktifan Kapolri. Saya kira fokus kita jangan menimbulkan kontroversi baru yang pada akhirnya akan menggeser fokus kita dari mengawal proses hukum kasus ini serta proses-proses hukum dari kasus turunannya seperti soal obstruction of justice, kaitannya dengan judi online 303," tegas Arsul.  Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah bekerja dengan baik dan transparan, dalam penanganan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Selain menjerat Ferdy Sambo, kasus ini juga telah menjerat istri Sambo, Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer alias Bharada E, Bripka Ricky Rizal dan seorang asisten rumah tangga Kuat Maruf.  "Dalam rapat dengar pendapat kemarin, di mana Komisi III juga mendengarkan paparan dari Komnas HAM, disampaikan bahwa peran yang dijalankan oleh Komnas HAM dalam kasus ini juga dimungkinkan karena keterbukaan Kapolri yang juga ingin kasus ini dikawal dengan baik, tidak hanya oleh satuan internal Polri," ungkap Arsul.  Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan. Hal ini imbas dari polemik kasus dugaan pembunuhan terhadap Beigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang menyeret Irjen Pol Ferdy Sambo.  Politikus Partai Demokrat ini beralasan, penonaktifan Kapolri karena sebelumnya telah membohongi publik melalui keterangan resmi pada awal temuan kasus kematian Brigadir J. Sebab Polri sebelumnya menyebut ada baku tembak antara Bharada Richar Eliezer alias Bharada E dengan Brigadir J.  "Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik, publik kita ini ditipu juga kita ini kan, kita dibohongi. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud dan keterangan resmi dari Mabes kita tanggapi ternyata salah," kata Benny saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).  Alasan ini, sehingga Benny menyarankan agar posisi Kapolri diambil alih sementara oleh Mahfud MD selaku Menkopolhukam. Hal ini penting, guna menyelesaikan pengusutan kasus dugaan pembunuhan Brihadir J.  "Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara diambil alih oleh Menkopolhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," pungkas Benny.

Usulan Nonaktif Kapolri Pendapat Pribadi Benny K Harman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Ahmad-Ali-Nasdem.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Ahmad Ali menilai, pernyataan politikus fraksi Partai Demokrat Benny K Harman (BKH) yang mengusulkan penonaktifan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri, emosional dan subyektif.  Seharusnya, lanjut Ahmad Ali, saudara Benny K Harkan membuka matanya soal kinerja Kapolri yang mengusut kasus ini dengan baik dan berani untuk transparan.  "Pernyataan Benny K Harman menurut saya emosional dan subyektif. Semua orang seharusnya terbuka matanya mengapresiasi sikap kepolisian khususnya Pak Kapolri yang kemudian mengambil sikap tegas untuk mengusut tuntas semua permasalahan yang terjadi," kata Ahmad Ali kepada wartawan, Selasa (23/8).  Menurut Ali, pernyataan Benny K Harman merupakan sikap pribadi dan tidak mewakili Partai Demokrat maupun Komisi III DPR RI. Pasalnya, Kapolri justru sudah mengambil langkah tegas dan berani membongkar kasus ini termasuk menetapkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka dan istrinya Putri Candrawathi.  "Dalam sejarah kepolisian di negeri ini, Kapolri Sigit termasuk sosk yang berani menetapkan seorang jenderal bintang dua dengan pasal yang sangat maksimal," tegas Ali.  "Ini bukan hal mudah kita tahu beban psikologis dia, apapun Pak Sigit sebagai Kapolri dan Sambo dan lain-lain itu anak-anak dia juga. Tapi dalam posisi itu, dia (Sigit) berani menjatuhkan keputusan menonaktifkan kemudian menjadikan tersangka," sambungnya.  Bahkan, Ali menduga ada motif lain dari Benny K Harman yang meminta Kapolri dinonaktifkan. Dia menyinggung terkait dugaan kasus hukum yang pernah dialami Benny di Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.  "Saya katakan subjektif dan bisa jadi, karena beliau (Benny K Harman) juga kita tahu sedang bermasalah secara hukum oleh kepolisian di NTT sana. Bisa jadi itu pernyataan yang emosional dengan itu kira, kan tahu," beber Ali.  Wakil Ketua Umum Partai NasDem ini tak memungkiri, kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brihadir J sebenarnya sudah di ujung penyelesaian. Terpenting adalah mengawal kasus tersebut di pengadilan agar jaksa dan hakim bertindak adil.  "Kapolri menjawab dengan perintah, memerintahkan seluruh jajaran untuk melakukan tindakan dan memberikan ancaman kepada seluruh Kapolda, Kapolres untuk tidak bermain-main di situ (judi online)," tutur Ali.  Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan. Hal ini imbas dari polemik kasus dugaan pembunuhan terhadap Beigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang menyeret Irjen Pol Ferdy Sambo.  Politikus Partai Demokrat ini beralasan, penonaktifan Kapolri karena sebelumnya telah membohongi publik melalui keterangan resmi pada awal temuan kasus kematian Brigadir J. Sebab Polri sebelumnya menyebut ada baku tembak antara Bharada Richar Eliezer alias Bharada E dengan Brigadir J.  "Kita enggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik, publik kita ini ditipu juga kita ini kan, kita dibohongi. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud dan keterangan resmi dari Mabes kita tanggapi ternyata salah," kata Benny saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).  Alasan ini, sehingga Benny menyarankan agar posisi Kapolri diambil alih sementara oleh Mahfud MD selaku Menkopolhukam. Hal ini penting, guna menyelesaikan pengusutan kasus dugaan pembunuhan Brihadir J.  "Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara diambil alih oleh Menkopolhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," pungkas Benny.

Minta Kapolri Dinonaktif, Elite NasDem Curiga Benny Punya Agenda Lain

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#benny k harman

Berita Terkini