<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/DgnhBCW63hyJw2qcIrITrclGNxiyZpf90WyDrwP4-1-1555445417.jpg" alt="Polda Riau berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Kabupaten Bengkalis. (Polda Riau)" width="100%">
<figcaption>Polda Riau berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Kabupaten Bengkalis. (Polda Riau)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepolisian Daerah Riau berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Kabupaten Bengkalis, Riau. Seorang tersangka bernama Gloria Riahta Sinulingga alias Gordon, 55, warga Desa Pencing Bekulo, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, ditangkap karena membuka lahan perkebunan tanpa izin di kawasan hutan pelestarian alam. &ldquo;Tersangka ditangkap karena membuka lahan perkebunan tanpa izin di kawasan hutan pelestarian alam,&rdquo; kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Riau, Kombespol Ade Kuncoro kepada wartawan, Jumat (24/10). Ade menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau.&nbsp; Informasi itu menyebut adanya aktivitas alat berat di kawasan hutan Desa Tasik Tebing Serai, Kecamatan Talang Muandau, Bengkalis, pada Senin (20/10). Tim yang dipimpin oleh IPTU Robiansyah bersama personel BKSDA kemudian menuju lokasi dan menemukan dua unit alat berat jenis excavator sedang melakukan pembersihan lahan. &ldquo;Petugas kemudian mengamankan dua operator alat berat, dua orang helper, serta mengamankan barang bukti berupa dua alat berat, satu parang, dan satu meteran,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui lahan seluas 13 hektare tersebut milik Gordon, yang menyewa dua unit alat berat milik Lasikar Rico Sihotang dengan biaya Rp 9 juta per hektare untuk membuka kawasan hutan tanpa hak yang sah. &ldquo;Tersangka kemudian ditangkap pada Rabu 22 Oktober di rumahnya di Desa Pencing Bekulo, Kabupaten Siak, dan dibawa ke Mapolda Riau untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Ia menegaskan, tindakan ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba merambah kawasan hutan secara ilegal.&nbsp; &ldquo;Kawasan konservasi dan pelestarian alam tidak boleh dijadikan lahan perkebunan atau aktivitas lain tanpa izin. Pelanggaran semacam ini bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keseimbangan lingkungan dan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau,&rdquo; tegasnya. Ade menambahkan, pihak Kepolisian terus memperkuat kolaborasi dengan BKSDA, Dinas Kehutanan, dan pemerintah daerah dalam penegakan hukum serta pencegahan perusakan kawasan hutan.&nbsp; &ldquo;Penegakan hukum ini bagian dari komitmen kami untuk menjaga sumber daya alam Riau agar tetap lestari. Pendekatan yang kami ambil bukan hanya represif, tapi juga preventif melalui program Green Policing,&rdquo; pungkasnya. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 92 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Pasal 40 ayat (1) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman pidana maksimal 11 tahun penjara dan denda hingga Rp 5 miliar.&nbsp; &nbsp;

Polda Riau ungkap kasus pembukaan lahan ilegal oleh Gloria Riahta Sinulingga di kawasan hutan konservasi, terancam 11 tahun penjara.

Polda Riau Tangkap Pembuka Lahan Ilegal di Hutan Konservasi Bengkalis, Terancam 11 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/IMG_20231130_190055-1149944320.jpg" alt="Banjir di permukiman warga Sahilan Darussalam, Kampar Kiri, Kabupaten Kampar akibat luapan Sungai Kampar." width="100%">
<figcaption>Banjir di permukiman warga Sahilan Darussalam, Kampar Kiri, Kabupaten Kampar akibat luapan Sungai Kampar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau menyampaikan, saat ini, sudah ada dua daerah yang menetapkan status siaga darurat banjir. Yakni Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis. &rdquo;Iya, sudah ada dua kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat banjir, Rokan Hilir dan Bengkalis. Ini kami akan evaluasi dan laporkan ke Pak Gubernur untuk penetapan status banjir tingkat provinsi,&rdquo; kata Kepala BPBD Riau M. Edy Afrizal seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru. Sejauh ini, lanjut dia, BPBD Riau sudah melakukan pemetaan dan inventarisasi terhadap daerah-daerah di Riau yang rawan banjir. Hasil inventarisasi tersebut ada sejumlah daerah di Riau yang berpotensi terjadi banjir. Bahkan dari hasil pantauan saat ini, kata dia, sejumlah wilayah di Riau sudah mulai dilanda banjir. Seperti di Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Meranti, Pelalawan, Indragiri Hilir, serta Dumai. Edy mengatakan, kondisi banjir di Riau banyak dipengaruhi meluapnya debit air di empat sungai besar di Riau. Yakni Sungai Kampar, Rokan, Siak, dan Indragiri. &rdquo;Riau punya empat sungai besar. Setelah kita inventarisir, yang rawan itu di Kampar. Dampaknya sampai Pelalawan karena luapan Sungai Kampar,&rdquo; ujar Edy Afrizal. Kemudian di Rokan Hulu dan Rokan hilir, kata dia, banyak dipengaruhi debit air kiriman dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang masuk ke Sungai Rokan. Khususnya daerah yang berbatasan dengan Rokan Hilir dan Rokan Hulu. &rdquo;Ada kiriman air dari arah Padang Lawas (Sumut) dan Pasaman (Sumbar) itu alurnya ke Rokan Hulu,&rdquo; ucap Edy Afrizal. Pemerintah Provinsi Riau melakukan pemetaan lokasi banjir dan longsor untuk mengantisipasi korban jiwa jika terjadi bencana tersebut. Itu menyusul curah hujan tinggi di daerah tersebut. &rdquo;Selain sebagai upaya antisipasi, pemetaan daerah rawan tersebut juga sebagai informasi agar masyarakat dapat berhati-hati,&rdquo; kata Edy Afrizal. Secara umum, kata dia, daerah rawan banjir dan longsor masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Lokasi rawan longsor itu di daerah perbatasan Riau dan Sumatera Barat, seperti Wilayah XIII Koto Kampar dan Lubuk Jambi, dekat Kuantan Singingi. &rdquo;Selain itu, daerah rawan longsor juga pernah terjadi di Kabupaten Indragiri di ruas jalan lintas Rengat-Tembilahan namun longsor akibat abrasi sungai,&rdquo; tutur Edy Afrizal. &rdquo;Kawasan rawan banjir juga terdapat di Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi Kampar, dan Rokan Hulu, terutama daerah yang berada pada aliran sungai-sungai besar di Riau, sedangkan banjir pasang besar air laut (rob) itu sering terjadi di daerah pesisir,&rdquo; tambah dia.

BPBD Provinsi Riau menyampaikan, dua daerah menetapkan status siaga darurat banjir. Yakni Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis

BPBD Sebut Dua Kabupaten di Riau Menetapkan Status Siaga Darurat Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/IMG_20231026_213707-2032125514.jpg" alt="Ilustrasi suap." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suap.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan seorang tersangka berinisial K alias R dalam perkara dugaan penyuapan terhadap seorang oknum jaksa berinisial SH. Tersangka diamankan Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Bambang Heripurwanto mengatakan, K diamankan di kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (25/10) malam. Selain dia, saat itu turut diamankan M yang tak lain adalah istrinya. &rdquo;Keduanya diamankan setelah dipanggil dalam penyidikan dugaan korupsi penyalahgunaan jabatan atau penerimaan hadiah atau sesuatu atau janji oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait penanganan perkara narkotika atas terdakwa bernama Fauzan Afriansyah yang proses penuntutan dilaksanakan Kejaksaan Negeri Bengkalis,&rdquo; kata Bambang Heripurwanto seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, K aktif berkomunikasi mewakili Fauzan Afriansyah dan menjadi perantara suap kepada Jaksa SH melalui suaminya, Bayu. K juga disinyalir sebagai&nbsp;perantara pengiriman uang kepada Bayu melalui rekening temannya sebesar Rp 299.900.000 pada awal Maret. Fauzan merupakan pesakitan kasus narkotika yang ditangani Jaksa SH saat persidangannya bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis. Sedangkan Bayu adalah anggota Polri berpangkat Bripka yang tak lain adalah suami SH. Setelah keduanya diamankan, sepasang suami istri itu diperiksa sebagai saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, tim penyidik melakukan ekspos berdasar alat bukti yang ada. &rdquo;Maka status saksi K alias R pada hari itu dinaikkan dari saksi menjadi tersangka,&rdquo; ujar Bambang. Pada&nbsp;hari yang sama, lanjut Bambang, mulai dilakukan penahanan berdasar Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Tanggal 25 Oktober 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. &rdquo;Untuk saksi M yang merupakan istri K alias R sampai saat ini statusnya masih sebagai saksi karena yang aktif melakukan komunikasi dan perantara uang adalah tersangka K alias R,&rdquo; sebut Bambang. Sehari setelah penangkapan, tersangka K alias R diterbangkan dari Bandara Halim Perdanakusuma,&nbsp;Jakarta, ke Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Sesampai di Kota Bertuah, dia langsung dibawa ke kantor Kejati Riau untuk diperiksa intensif dan diperiksa kesehatannya. &rdquo;Penyidik melanjutkan penahanan kepada tersangka K alias R di Rutan Kelas I Pekanbaru,&rdquo; ucap Bambang. &nbsp;

Kejati Riau tetapkan seorang tersangka kasus dugaan penyuapan terhadap seorang oknum jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bengkalis

Kejati Riau Tetapkan Tersangka Kasus Penyuapan Terhadap Oknum Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/IMG_20230913_164027-3673004386.jpg" alt="Ilustrasi penerimaan suap." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerimaan suap.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menonaktifkan oknum jaksa perempuan berinisial SH yang diduga menerima uang suap miliaran rupiah. Yakni terkait penanganan perkara narkotika yang ditanganinya di Kejaksaan Negeri Bengkalis. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Bambang Heripurwanto menyebutkan, setelah dibebastugaskan, SH diserahkan ke Bidang Pidana Khusus Kejati Riau untuk menjalani proses hukum. &rdquo;Berdasar hasil inspeksi kasus dari Bidang Pengawasan Kejati Riau, SH terindikasi dugaan suap. Bidang Pengawasan Kejati Riau menyerahkan hasil pemeriksaan inspeksi kasus ke Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Riau untuk diproses secara hukum,&rdquo; kata Bambang Heripurwanto seperti dilansir dari Antara. Dikatakan Bambang, Bidang Pidsus Kejati Riau akan mendalami hasil inspeksi kasus tersebut dengan memeriksa SH dan pihak- pihak lain yang berkaitan. Itu dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti, apakah dugaan indikasi suap terhadap SH benar atau tidak. Sebelum hasil inspeksi kasus SH diserahkan ke bidang pidsus, sebelumnya Kajati Riau telah memindahkan SH di bidang pembinaan Kejati Riau. Namun, dibebastugaskan dari pekerjaan kantor. Hal itu untuk mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan. Perkara tersebut terbongkar bermula dari informasi masyarakat tentang adanya pihak luar yang diduga melakukan perbuatan tercela terkait perkara yang ditangani Kejaksaan. Setelah dilakukan penelaahan, ternyata perkara itu ditangani jaksa berinisial SH dari Kejari Bengkalis. Kemudian SH diamankan Tim Pengamanan (PAM) Sumber Daya Organisasi (SDO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Kamis (4/5). Selanjutnya, Tim PAM SDO menyerahkan SH ke Bagian Pengawasan Kejati Riau. Di sana, proses klarifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.

Kejati Riau menonaktifkan oknum jaksa perempuan yang diduga menerima uang suap miliaran rupiah terkait penanganan perkara narkotika

Kejati Riau Nonaktifkan Oknum Jaksa Perempuan Diduga Terima Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/IMG_20230816_135000-2063180548.jpg" alt="Robert Herry Son tersangka pengalungan bendera Merah Putih pada leher anjing mencium bendera Merah Putih saat mengikuti Apel Kebangsaan di halaman Mapolres Bengkalis." width="100%">
<figcaption>Robert Herry Son tersangka pengalungan bendera Merah Putih pada leher anjing mencium bendera Merah Putih saat mengikuti Apel Kebangsaan di halaman Mapolres Bengkalis.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polres Bengkalis, Riau, membebaskan Robert Herry Son, 22, melalui keadilan restoratif. Tersangka melecehkan bendera Merah Putih dengan cara mengalungkan&nbsp;ke leher anjing. Kejadian itu di sebuah pabrik kelapa sawit PT SAS, Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Bengkalis. &rdquo;Langkah RJ (keadilan restoratif) kita ambil karena pelapor sudah mencabut laporan dan perdamaian sudah dilakukan antara pelapor dengan terlapor dan sudah menandatangani surat perjanjian,&rdquo; kata Kepala Polres Bengkalis Ajun Komisaris Besar Polisi&nbsp;Setyo Bimo Anggoro seperti dilansir dari Antara di halaman Mapolres Bengkalis. Kapolres mengatakan, penegakan hukum dilakukan bukan atas desakan dari masyarakat, organisasi masyarakat, dan berbagai elemen lain. Tapi murni atas dasar menjalankan fungsi-fungsi penyelidikan. &rdquo;Mengenai polemik barang bukti yang didapatkan adalah bendera Merah Putih berukuran 13x19 sentimeter, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 4 undang-undang itu mengatur kriteria mengenai bendera terkait ukuran, bentuk, dan warnanya,&rdquo; papar Setyo Bimo Anggoro. Menurut Kapolres, ukuran yang menjadi barang bukti tersebut sudah dapat dikatakan sebagai wujud bendera Merah Putih. &rdquo;Kalau dipakai sebagai aksesori atau sebagai pita tentu perlakuannya berbeda, seperti yang kami pakai saat ini di atas kepala karena ukurannya berbeda sebagaimana diatur dalam undang-undang,&rdquo; terang Setyo Bimo Anggoro. Dalam melakukan penyelidikan, tambah Setyo, pihaknya telah meminta keterangan dari tiga orang ahli. Yakni ahli pidana, tata negara, dan budayawan. &rdquo;Berdasar pertimbangan ketiga ahli itu, perbuatan Robert Herry Son dengan mengalungkan bendera Merah Putih pada leher anjing adalah sebuah bentuk penghinaan dan juga didukung alat bukti lain. Berdasar fakta tersebut dan alat bukti yang cukup maka Robert ditetapkan sebagai tersangka karena&nbsp;melanggar pasal 66 UU Nomor 24 Tahun 2009,&rdquo; ungkap Setyo Bimo Anggoro. Kapolres menegaskan, tetap mengedepankan penyelesaian kasus&nbsp;tersebut secara persuasif karena penegakan hukum itu adalah upaya terakhir. Pihaknya juga sudah menyampaikan kepada tokoh masyarakat, LSM, dan ormas, bahwa tersangka sudah mengungkapkan rasa penyesalan&nbsp;dan mengakui kesalahan dengan meminta permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. &rdquo;Tentunya sebagai warga negara yang baik dan berada di Tanah Melayu ini, kami sampaikan tindakan persuasif dan dapat menerima permohonan maaf dari tersangka. Ke depan, kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme dan tidak mencederai rasa cinta kepada NKRI,&rdquo; ujar Setyo Bimo Anggoro.

Polres Bengkalis bebaskan melalui keadilan restoratif, tersangka pelecehan bendera Merah Putih dengan cara mengalungkan ke leher anjing

Polisi Bebaskan Tersangka Pelecehan Bendera Merah Putih di Bengkalis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/13/IMG_20230813_102042-4270726072.jpg" alt="Robert Herry Son ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan pelecehan simbol negara." width="100%">
<figcaption>Robert Herry Son ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan pelecehan simbol negara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Kepala Tata Usaha Pabrik Kelapa Sawit PT Sawit Agung Sejahtera (SAS) Robert Herry Son, 22, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Yakni terkait kasus pelecehan terhadap lambang negara bendera Merah Putih. &rdquo;Tersangka melanggar pasal 66 Undang-Undang Negara Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan,&rdquo; ujar Kasatreskrim Polres Bengkalis AKP Firman Fadhilah seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Minggu (13/8). Kejadian tersebut pada Kamis (10/8). Saat itu seorang saksi yang juga karyawan PKS PT SAS melihat ada seekor anjing di lehernya dililitkan bendera Merah Putih. Kemudian mencari siapa yang memasang bendera tersebut. Saat itu saksi bertemu dengan tersangka. Robert Herry Son mengakui yang memasang bendera di leher anjing tersebut pada Rabu (9/8) di depan Kantor PKS PT SAS, Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Tersangka berdalih memasang bendera Merah Putih ke leher anjing adalah hiasan untuk merayakan HUT RI. &rdquo;Dia mengatakan bahwa negara ini demokrasi, biar saja anjing itu merdeka,&rdquo; ujar Firman Fadhilah. Atas kejadian tersebut, karyawan bersama saksi-saksi merasa tidak senang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Pinggir guna proses lebih lanjut. Pada Jumat (11/8), tersangka menyerahkan diri. &rdquo;Proses berikutnya, tersangka diperiksa. Dari hasil gelar perkara, tersangka akhirnya ditahan,&rdquo; papar Firman Fadhilah. Dia menambahkan, barang bukti yang diamankan satu bendera Merah Putih ukuran kecil. Selain itu, satu flash disk berisi video rekaman di leher hewan anjing yang dipasangi bendera Merah Putih. Sementara itu, Robert Herry Son sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia yang tersakiti atas perbuatannya memasang bendera di leher anjing. Tersangka mengaku tidak ada bermaksud untuk menghina dan melecehkan bendera Merah Putih. Dia melakukan hal tersebut hanya spontanitas dan menaikkan semangat untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI. &rdquo;Saya minta maaf dan menyadari atas perbuatan tersebut tidaklah tepat dan bersedia menerima konsekuensi atas kejadian ini. Saya tidak bermaksud melecehkan simbol negara dengan memasang bendera di leher anjing tersebut,&rdquo; ungkap Robert Herry Son.

Seorang warga ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pelecehan terhadap lambang negara bendera Merah Putih di leher seekor anjing

Pelaku Pelecehan Bendera Merah Putih di Bengkalis Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/IMG_20230810_212845-2618246888.jpg" alt="Robert Herry Son menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pinggir terkait aksinya yang viral memasang bendera merah putih di leher anjing." width="100%">
<figcaption>Robert Herry Son menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pinggir terkait aksinya yang viral memasang bendera merah putih di leher anjing.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Sektor Pinggir, Bengkalis, Provinsi Riau, memeriksa Wakil Kepala Tata Usaha PT Sawit Agung Sejahtera (SAS) Muara Basung Robert Herry Son. Kasusnya viral karena diduga melakukan pelecehan terhadap simbol negara dengan memasang bendera merah putih di leher anjing. &rdquo;Setelah diinterogasi pelaku mengakui kesalahan karena ketidaktahuannya dan tidak ada niat untuk menghina simbol negara, serta bersedia meminta maaf,&rdquo; kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bengkalis AKP Firman Fadhilahro seperti dilansir dari Antara. Menurut kasat, kejadian itu berawal pada Rabu (8/8), saat pelaku membeli empat bendera merah putih ukuran kecil. Awalnya dipasang di kendaraan pelaku dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sampai di pabrik, lanjut dia, bendera yang bisa dipasangkan di motor hanya satu buah dan sisanya tidak dipasangkan. Kemudian saat di luar pelaku melihat anjing di kantor yang biasa bermain dengan pelaku. &rdquo;Kemudian pelaku memasang sisa bendera ke kalung leher anjing tersebut dengan alasan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI,&rdquo; terang Firman Fadhilahro. Selanjutnya, pada Kamis (10/8) sekitar pukul 11.00 WIB, salah seorang karyawan PT melihat ada bendera di leher anjing dan menanyakan siapa yang memasang. Pelaku mengakui memasang bendera tersebut. Namun, saat diminta untuk mencopot bendera yang terpasang di leher anjing tersebut yang bersangkutan tidak mau dan menjawab biar saja. &rdquo;Pelaku bilang biar saja kan tidak apa-apa untuk memeriahkan 17 Agustus,&rdquo; ujar Firman Fadhilahro. Kemudian terjadi perdebatan sampai tersebarnya video tersebut. Bhabinkamtibmas Desa Semunai segera menuju Pabrik Kelapa Sawit PT SAS dan mendapati masyarakat sudah ramai. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian pelaku diamankan ke Polsek Pinggir untuk diinterogasi. &rdquo;Saat ini pelaku masih dalam proses pemeriksaan di Polsek Pinggir,&rdquo; ucap Firman Fadhilahro. Sementara itu, Robert Herry Son meminta maaf kepada masyarakat Indonesia yang tersakiti atas perbuatannya memasang bendera di leher anjing. Dia mengaku tidak ada bermaksud untuk menghina dan melecehkan sang merah putih dan melakukan hal tersebut hanya spontanitas dan menaikkan semangat untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI. &rdquo;Saya minta maaf dan menyadari atas perbuatan tersebut tidaklah tepat dan bersedia menerima konsekuensi atas kejadian ini, saya tidak bermaksud melecehkan simbol negara dengan memasang bendera di leher anjing tersebut,&rdquo; ungkap Robert Herry Son dengan nada penyesalan.

Polisi Bengkalis periksa seorang warga diduga melakukan pelecehan terhadap simbol negara dengan memasang bendera merah putih di leher anjing

Pasang Bendera Merah Putih di Leher Anjing, Warga Bengkalis Diperiksa Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/rokok-ilegal-bea-cukai-2707953396.jpeg" alt="BARANG SITAAN: KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis didampingi sejumlah personel TNI tindak rokok ilegal di salah satu gudang Jalan Ahmad Yani, beberapa hari lalu (11/5/2023)." width="100%">
<figcaption>BARANG SITAAN: KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis didampingi sejumlah personel TNI tindak rokok ilegal di salah satu gudang Jalan Ahmad Yani, beberapa hari lalu (11/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis gagalkan upaya penyelundupan rokok ilegal masuk ke Kepulauan Meranti. Upaya itu berlangsung di salah satu gudang di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebingtinggi pada (11/5). Dari operasi tersebut berhasil diamankan barang ilegal berupa 60.490 bungkus rokok ilegal. Disinyalir kerugian negara atas penyelundupan itu mencapai setengah miliar rupiah. Dikutip dari Riau Pos, barang ilegal itu berasal dari Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Rencananya diselundupkan ke Kepulauan Meranti menggunakan kapal laut dengan sekali muatan hampir 6.000 slop di-packing 100 karton secara terpisah. Namun, aktivitas itu berhasil dibongkar oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis di Selatpanjang. Sehingga, barang ilegal itu dapat ditindak hingga gagal beredar di pasar. Petugas Pos Bea Cukai Selatpanjang Wachid Aryanto membenarkan operasi atas tegahan ini berdasarkan informasi berdasarkan laporan dari intelijen. Operasi itu juga berhasil berkat kerja sama mereka dengan TNI, seperti personel Pos AL Selatpanjang dan Koramil 02 Tebingtinggi. "Ya informasi dari intelijen kita," ungkap Wachid Aryanto kepada Riau Pos, Minggu (14/5). Secara rinci, 6.049 bungkus rokok ilegal itu dikemas dalam 100 karton secara terpisah berisi 60.490 bungkus atau setara 1.158.600 batang dengan empat merek yang berbeda. Adapun merek rokok yang bersil mereka sita terdiri atas HD Ligh sebanyak 27 karton; HD Red (13 karton); OFO Bold (40 karton); OFO Mild, (3 karton); dan RAN Bold (17 karton). Total nilai taksiran yang diamankan mencapai Rp 1,4 milliar. Lalu nilai cukai Rp 786 juta dan nilai PPN Rp 145 juta. Sayangnya, ketika barang ini ditemukan mereka tidak berhasil menemukan pemilik. Sehingga rokok tanpa pita cukai asal Batam Kepri itu menjadi barang temuan oleh KPPBC Bengkalis. "Sampai saat ini tidak ada yang merasa atau mengaku sebagai pemilik atau kuasa barang tersebut," jelasnya. Aktivitas itu melanggar undang-undangan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Harusnya terhadap pemilik dapat dikenakan sanksi administrasi. "Kalau pun ada pemilik tidak bisa langsung dikenakan pidana. Tapi sanksi administrasi seperti denda," ungkapnya. Dia menerangkan bahwa denda itu diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kantor Bea Cukai Bengkalis berhasil menggagalkan upaya penyelundupan rokok ilegal masuk ke Kepulauan Meranti.

Bea Cukai Bengkalis Gagalkan Penyeludupan Rokok Ilegal Senilai Rp 1,4 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwasah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwasah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap kantor PT Arta Niaga Nusantara (ANN) yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/1). Penggeledahan itu terkait kasus korupsi pembangunan jalan Lingkar Barat Duri di Bengkalis Tahun Anggaran 2013–2015 yang menjerat seorang kontraktor, Handoko Setiono.  ’’PT ANN adalah pemenang tender salah satu proyek multiyears pembangunan jalan di Bengkalis,’’ kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (6/1).  Juru bicara KPK bidang penindakan itu menyampaikan, tim penyidik lembaga antirasuah mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan keuangan perusahaan dan dokumen lain. KPK selanjutnya akan menyita barang bukti yang berhasol diamankan. ’Segera dilakukan analisa dan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini,’’ ucap Ali.  Perkara ini merupakan pengembangan dari penetapan tersangka terhadap Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. Perkara yang menjerat Amril ini terkait dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang–Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun anggaran 2013–2015.  KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait empat proyek jalan di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013–2015. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya, M. Nasir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tirtha Adhi Kazmi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta delapan orang kontraktor bernama Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Victor Sitorus dan Suryadi Halim alias Tando.  KPK menduga, pada 2013 dilakukan tender terhadap enam proyek multiyears di Kabupaten Bengkalis dengan nilai total proyek sebesar Rp 2,5 triliun. Selain proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih dan proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning yang sudah dan sedang disidik KPK, terdapat empat proyek lainnya, yakni proyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri dan proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri.  Proyek peningkatan jalan lingkar Bukit Batu-Siak Kecil yamg menjerat M. Nasir, Handoko Setiono dan Melia Boentaran menimbulkan kerugian mencapai Rp 156 miliar.  Sementara itu, terkait proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis ditaksir merugikan keuangan negara sekitar Rp 126 miliar. KPK menjerat M. Nasir Tirtha Adhi Kazmi, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto dan Firjan Taufa.  Selain itu, proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri terdapat potensi kerugian negara senilai Rp 152 miliar. Pada kasus ini, KPK menetapkan M. Nasir dan Victor Sitorus sebagai tersangka. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/eV7olgZ41uY  &nbsp;

Kasus Korupsi di Bengkalis, KPK Geledah Kantor PT ANN di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwat" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait empat proyek jalan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tahun anggaran 2013-2015. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka selaku proses penganggaran dan pelaksana pengerjaan proyek tersebut.  Sebanyak 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya, M. Nasir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tirtha Adhi Kazmi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta delapan orang kontraktor bernama Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Victor Sitorus, dan Suryadi Halim alias Tando.  "Saat ini kami telah meningkatkan ke status penyidikan terhadap empat pelaksanaan proyek, setelah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup dugaan tindak pidana korupsi, baik di dalam proses penganggaran maupun pelaksanaannya," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (17/1).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Barang-Bukti-OTT-KPK-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi: penyidik KPK memperlihatkan barang bukti korupsi. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Firli menjelaskan, pada 2013 dilakukan tender terhadap enam proyek multiyears di Kabupaten Bengkalis dengan nilai total proyek sebesar Rp 2,5 triliun. Selain proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih dan proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning yang sudah dan sedang disidik KPK, terdapat empat proyek lainnya. Yakni, proyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri, dan proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri.  KPK menduga, 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait empat proyek tersebut. Firli menilai, adanya praktik pengaturan tender, hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, dan pekerjaan yang kualitasnya jauh dari yang dipersyaratkan.  "Pihak-pihak yang diduga terlibat mereka merupakan pejabat proyek, kontraktor/rekanan, serta pihak lain yang diduga turut serta dalam proses penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek," ujar Firli.  Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menyebut, proyek peningkatan jalan lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, tersangka yang dijerat KPK yakni M. Nasir, Handoko Setiono, dan Melia Boentaran. KPK menaksir, kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 156 miliar.  Sementara itu, terkait proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, kata Firli, ditaksir merugikan keuangan negara sekitar Rp 126 miliar. KPK pun menjerat M. Nasir Tirtha Adhi Kazmi, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, dan Firjan Taufa.  Selain itu, proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri, menurut Firli, terdapat potensi kerugian negara senilai Rp 152 miliar. Pada kasus ini, KPK menetapkan M. Nasir dan Victor Sitorus sebagai tersangka.  Sedangkan terkait proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri, sambung Firli, KPK menaksir nilai kerugian negara sekitar Rp 41 miliar. KPK pun turut menjerat M. Nasir dan Suryadi Halim alias Tando.  "Berdasarkan hasil perhitungan sementara terhadap keempat proyek tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar total Rp 475 miliar," sesal Firli.  Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, 10 tersangka itu dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Untuk diketahui, perkara ini merupakan pengembangan dari penetapan tersangka terhadap Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. Perkara yang menjerat Amril ini terkait dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun anggaran 2013-2015.

KPK Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Empat Proyek Jalan di Bengkalis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bengkalis

Berita Terkini