<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/GANJAR-bendungan-4088057017.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan pengukuran lahan warga di wilayah sekitar Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworeko, Jawa Tengah sudah mencapai 100 persen. Adapun Bendungan Bener ini termasuk dalam 37 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Provinsi Jawa Tengah. "Alhamdulillah sudah 100 persen pemiliknya diukur semua. Tapi ada catatan, karena pada saat pengukuran di awal itu sebagian ada yang belum setuju dan tidak ikut menyaksikan. Maka ada batas yang sekarang agak overlapping, ini coba kita selesaikan," kata Ganjar dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Jakarta, Senin (17/7). Selain itu, Ganjar juga menyebut saat ini komunikasi antara pemerintah dan warga sudah membaik dari yang sebelumnya sempat berkonflik. Ketua Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) ini mengklaim bahwa komunikasi saat ini sudah dilakukan dengan nyaman dan intens. Hal itu bisa dicapai, diantaranya karena Pemprov Jateng telah memberikan sejumlah hal yang diminta warga. Mulai dari membangun talud hingga memberi pelatihan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). "Apa yang mereka minta sebelum proyek ini selesai, Pak Ganjar tolong talud yang diperbaiki, jalan saya diperbaiki, ibu-ibu dilatih UMKM, anak-anak diberikan fasilitas. Kita kasih semuanya dan itu yang bikin kita bisa berkomunikasi dengan nyaman dan mereka berkomunikasi dengan saya intens sekarang," jelasnya. Meski begitu, Ganjar mengakui bahwa masih ada beberapa warga yang belum sepenuhnya setuju. Hal itu disebabkan adanya permasalahan data, yakni overlapping dari beberapa tanah yang diukur. "Kemarin itu yang problem utamanya sebenarnya yang overlap data, data tanah. Kalau mereka yang diukur dengan BPN semua sudah diukur 100 persen, maka saya senang sekali ketika kemudian mereka semuanya mau diukur, mau diukur itu buat saya sudah bagus," ujar Ganjar. "Teman teman yang menolak sudah ketemu dengan saya dan kita bicara pada bagaimana cara menyelesaikan yang baik. Tapi seandainya ada yang belum tidak apa apa, silakan disampaikan secara terbuka," imbuhnya. Ganjar juga menyebut, beberapa warga masih menolak karena tinggal di luar daerah hingga masih ada yang menunaikan ibadah haji. Oleh sebab itu, belum ada keputusan secara formal terkait pengukuran. Belum lagi, kata Ganjar, sejumlah warga meminta untuk musyawarah secara bersama-sama dengan warga lainnya. Untuk diketahui dari 51 KK yang meminta untuk musyawarah bersama sebanyak 9 diantaranya belum bisa ikut hadir. "Jadi ada kurang lebih 51 KK, ini maunya musyawarahnya bareng bareng. Dan kini masih ada 9 KK yang memang belum bisa bareng- bareng, yang tadi saya katakan masih ada di luar. Bahkan beberapa di antaranya itu ternyata tinggalnya di luar Jawa sehingga beberapa ganti rugi yang dulu sudah diterima itu saya katakan 'itu dipakai buat apa?' buat beli ladang sawit," ungkap Ganjar. "Jadi sebenarnya mereka minta bareng-bareng dan saya menghormati itu. Maka kita terus berkomunikasi," tandasnya. (*)

Ganjar Pranowo menyampaikan pengukuran lahan warga di wilayah sekitar Bendungan Bener, Jawa Tengah sudah mencapai 100 persen.

Kebut Proyek Strategis Nasional, Ganjar: 100 Persen Lahan untuk Bendungan Bener Sudah Diukur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/WhatsApp-Image-2023-06-04-at-91334-AM-794481093.jpeg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (2/6)." width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (2/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR menyatakan, proses pengadaan lahan Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, sudah 95 persen. Proses pembangunan ditargetkan rampung seluruhnya pada 2024. &rdquo;Saat ini sudah tidak ada kendala berarti dari segi teknis dan lahan. Untuk pengadaan lahan sudah 95 persen dan terus proses penyelesaian,&rdquo; ujar Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Minggu (4/6). Menurut Jarot, progres konstruksi Bendungan Bener sudah 26 persen. Saat ini sedang dilakukan upaya percepatan teknis konstruksi. Bendungan yang dibangun sejak Oktober 2018 itu, akan menjadi bendungan multifungsi yang memiliki banyak manfaat. Dia menjelaskan, bendungan tersebut memiliki tampungan sekitar 92 juta meter kubik. Mempunyai manfaat mengairi lahan irigasi seluas 15.519 hektar. Selain itu, Bendungan Bener juga dapat menyuplai air baku untuk keperluan rumah tangga, kota dan industri sebesar 1.500 liter per detik ke tiga kabupaten, yakni Purworejo, Kebumen, dan Kulon Progo. Termasuk ke Bandara Internasional Jogjakarta. &rdquo;Bendungan tersebut juga mempunyai potensi menyuplai energi listrik sebesar 10 MW dan mereduksi debit banjir dari 584 meter kubik per detik menjadi 178 meter kubik per detik atau 70 persen pada debit banjir kala ulang 25 tahun (Q25),&rdquo; papar Jarot Widyoko. Selain itu dia menambahkan, fungsi lainnya adalah menjadi pendukung sektor perikanan, pariwisata, dan konservasi DAS Bogowonto di bagian hulu. Pembangunan Bendungan Bener itu, lanjut dia, merupakan bagian dari pembangunan 61 bendungan dari 2015 hingga 2025 yang akan menambah jumlah tampungan air yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mendukung ketahanan pangan dan air di Jawa Tengah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Jumat (2/6) telah meninjau pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Menteri menyampaikan kepada kontraktor dan konsultan pengawas untuk terus meningkatkan kualitas pekerjaan yang baik dan rapi mulai dari desain hingga pelaksanaan. &rdquo;Perhatikan aspek kualitas dan keberlanjutan lingkungan. Tolong dievaluasi desain engineering dan arsitektur, sehingga tidak ada desain yang berlebihan (overdesign). Pekerjaannya yang rapi, sisa material ditata baik,&rdquo; ujar Basuki. &nbsp;

Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR menyatakan, proses pengadaan lahan Bendungan Bener, Purworejo, sudah 95 persen

Dirjen PUPR Sebut Pengadaan Lahan Bendungan Bener Purworejo Sudah 95 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Kabid-Humas-Polda-1.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol M. Iqbal Alqudusy. Humas Polda Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol M. Iqbal Alqudusy. Humas Polda Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Jawa Tengah menyatakan belum ada permintaan pengamanan untuk tahap lanjutan pengukuran lahan proyek Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo.  ”Pengukuran dan pembebasan lahan merupakan ranah BPN. Sejauh ini belum ada permintaan pengamanan pengukuran lahan ke Polda Jawa Tengah,” kata Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol Iqbal Alqudusy seperti dilansir dari Antara di Semarang, Selasa (12/7).  Menurut dia, kepolisian berkomitmen mendukung pembangunan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk percepatan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan rakyat. Polri berada di tengah antara warga yang mendukung maupun menolak rencana pembangunan bendungan tersebut demi stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Wadas.  ”Perbedaan merupakan hal yang wajar. Polri berada di tengah dan diharapkan perbedaan pendapat ini bisa saling dihormati,” tutur Iqbal Alqudusy.  Saat ini, lanjut dia, kondisi di Desa Wadas relatif kondusif. Aktivitas ekonomi masyarakat berjalan lancar.  ”Jangan dibuat seolah-olah warga terancam,” ucap Iqbal Alqudusy.  Berkaitan dengan keberadaan personel Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa yang melaksanakan sambang di Desa Wadas, dia mengatakan, hal tersebut merupakan kegiatan rutin dalam melayani masyarakat.  Proyek Bendungan Bener memerlukan sekitar 8,5 juta meter kubik batu andesit dari Desa Wadas. Pemerintah telah membeli 110 hektare lahan milik warga di Desa Wadas.

Polisi Sebut Belum Ada Permintaan Pengamanan Pengukuran Lahan Wadas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/doa-neno-warisman-jadi-viral-begini-tanggapan-pbnu_m_.jpg" alt="Ilustrasi: PBNU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PBNU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) siap membantu warga dan pemerintah mencari titik temu permasalahan di Desa Wadas, Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hal itu dikatakan Wasekjen GP Ansor yang juga Katib Syuriah PBNU H Aunullah A'la Habib (Gus Aun).  "PBNU 100 persen siap membantu warga Wadas dan pemerintah untuk mencari titik temu," kata H Aunullah A'la Habib (Gus Aun) di Purworejo, Minggu (20/2) dikutip dari Antara.  Ia mengatakan, PBNU siap membantu warga dan pemerintah mencari titik temu terkait penambangan batu andesit di Desa Wadas. Menurut Gus Aun, Masalah bisa diselesaikan jika semua pihak berkepala dingin.  Ia menyampaikan keterlibatan PBNU dinilai vital untuk menghadirkan solusi, mengingat mayoritas warga Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo adalah kaum nahdliyin. Warga Wadas kini terbelah pro kontra penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk fondasi Bendungan Bener.  Situasi tersebut membuat rencana pembangunan Bendungan Bener terancam molor. Batu andesit dari Desa Wadas menjadi opsi terbaik untuk pembangunan bendungan tertinggi di Asia Tenggara tersebut.  Nama Desa Wadas mencuat hingga tingkat nasional setelah pengamanan 64 warga pada 8 Februari 2022 oleh polisi.  Menurut Gus Aun semua pihak jangan terburu-buru membuat kesimpulan bahwa pemerintah menindas rakyat dan rakyat dimarginalkan.  "Terpenting dari semua masalah adalah solusinya, kita harus mencari solusi terbaik," katanya.  Ia mengungkapkan, Ketua PBNU Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf) selalu memantau permasalahan Wadas dari hari ke hari.  "Teman-teman pengurus PBNU juga sudah banyak yang turun ke Wadas untuk memonitor situasi. Masalah Wadas akan menjadi keputusan organisasi," kata Gus Aun.  Ia menegaskan, PBNU tidak ingin pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain membenturkan warga Wadas dan juga membenturkan warga dengan pemerintah.  "Jangan sampai masalah Wadas ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain. Kita semua harus berkepala dingin. Kita harus membantu rakyat dan mendampingi pemerintah, dua-duanya harus dilaksanakan untuk dicari titik temu," katanya.

GUs Aun: PBNU Siap Bantu Warga Wadas dan Pemerintah Cari Titik Temu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/PRESIDEN-JOKOWI-SETPRES-9.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat melantik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat melantik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11). (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera bertindak terkait status penambangan batuan andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.  Menurut Mulyanto, Presiden Jokowi jangan membiarkan kasus ini berlarut-larut hingga menimbulkan dampak sosial yang lebih besar.  ’’Sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi Presiden perlu menentukan sikap. Jangan sampai masalah penambangan batuan andesit di Wadas ini merembet pada pembangunan Bendungan Bener yang merupakan proyek strategis nasional (PSN),” ujar Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (19/2).  Mulyanto menilai tambang Wadas dan pembangunan Bendungan Bener adalah dua proyek berbeda. Lokasi kedua proyek itu terpisah sehingga pemerintah tidak bisa serta-merta menyebut kegiatan penambangan andesit di Desa Wadas merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener.  Karena itu, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar pemerintah harus bijak menyikapi penolakan penambangan andesit oleh warga Wadas. Pemerintah jangan memaksakan kehendak sehingga terjadi bentrokan massa yang fatal.  ’’Mulanya pemerintah hanya ingin membangun Bendungan Bener sebagai PSN. Namun kebetulan di Desa Wadas, yang jaraknya hanya 10–11 km dari lokasi PSN Bendungan Bener, ditemukan tampungan batu andesit dengan jumlah cukup besar yaitu sekitar 40 juta meter kubik. Padahal kebutuhan untuk Bendungan Bener hanya 8,5 juta meter kubik," ungakpnya. "Melihat kondisi ini maka pemerintah serta-merta memasukan penambangan andesit di Wadas sebagai PSN,” tambahnya.  Mulyanto mendapatkan informasi, awalnya tambang batuan untuk Bendungan Bener ini akan diambil dari desa lain. Selisih jarak sekitar 5 km bila dibandingkan dengan jarak lokasi Desa Wadas. Bahkan sudah ada lima penambang yang memiliki izin usaha penambangan di kecamatan tersebut. Namun karena di Wadas terdapat kandungan andesit yang besar dan jaraknya lebih dekat, maka pemerintah langsung mengubah lokasi penyedia batuan andesit itu.  ’’Dengan pertimbangan efisensi-ekonomis maka diputuskan untuk mengambil batuan andesit dari Desa Wadas dengan cara menetapkan IPL (izin penetapan lokasi) Desa Wadas menjadi satu-kesatuan dengan PSN Bendungan Bener dan berbagai langkah administratif lainnya," tuturnya. Sayangnya proses analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan partisipasi masyarakat tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga memunculkan penolakan masyarakat.  Karena itu, Mulyanto meminta pemerintah jangan sekedar memikirkan aspek efisiensi ekonomis untuk mendapatkan batuan andesit murah. Namun perlu juga mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakat dan lingkungannya.  Mulyanto mengutip Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (ayat 3).  Yang dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Ayat 4).  ’’Konstitusi kita sama sekali tidak mengamanatkan pembangunan yang sekedar mengejar kemajuan fisik dengan prinsip efisien ekonomis, apalagi dengan represi dan intimidasi kepada rakyat. Yang ada adalah prinsip efisiensi berkeadilan, bahkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ungkapnya. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Presiden Jokowi Harus Segera Bersikap soal Tambang di Desa Wadas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/ganjar-komnas_ham.jpg" alt="TENANGKAN WARGA: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi dan Bupati Purworejo Agus Bastian menemui warga di salah satu masjid di Desa Wadas, Kecamatan Bener, kemarin. (9/2). Warga yang ditemui Ganjar adalah para pe" width="100%">
<figcaption>TENANGKAN WARGA: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi dan Bupati Purworejo Agus Bastian menemui warga di salah satu masjid di Desa Wadas, Kecamatan Bener, kemarin. (9/2). Warga yang ditemui Ganjar adalah para pe</figcaption>
</figure>KOMNAS HAM menyebut telah terjadi tindak kekerasan aparat saat pengukuran untuk keperluan tambang di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kepada warga yang anti dan pro pertambangan, juga telah meminta maaf atas insiden yang terjadi.  Lalu, bagaimana dengan Bupati Purworejo Agus Bastian sebagai pemimpin langsung wilayah yang kini tengah jadi sorotan itu? Apa saja yang sudah dan akan dilakukan di Wadas? Berikut petikan wawancara dengan Jawa Pos Radar Purworejo kemarin (14/2).  ---  Apakah Pemkab Purworejo pernah melakukan komunikasi dan sosialisasi terkait pertambangan andesit di Wadas yang akan digunakan untuk bahan pembangunan Bendungan Bener?  Pemkab Purworejo tentu saja tidak lepas tangan. Sejak awal kami berupaya memfasilitasi semaksimal mungkin, termasuk mengajak dan mendorong warga masyarakat untuk memberikan dukungan. Posisi kami tentu mendukung pemerintah pusat. Maka, kami juga bantu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat Bendungan Bener bagi masyarakat Purworejo dan sekitarnya.  Bagaimana bentuk komunikasi dengan warga itu?  Kami lakukan melalui berbagai kesempatan dan menggunakan berbagai media. Komunikasi sudah dan coba terus dijalin dengan tokoh masyarakat, bahkan melalui pendekatan-pendekatan personal. Sampai detik ini, kami juga masih terus melakukan pendekatan persuasif serta sosialisasi secara lebih masif.  Apakah komunikasi dilakukan kepada mereka yang anti maupun yang pro pertambangan?  Ya, kami terus semaksimal mungkin menjaga kerukunan antarwarga. Sejak rencana pembangunan kuari (pertambangan terbuka) disosialisasikan, masing-masing warga, baik yang setuju maupun yang menolak, diimbau untuk saling menghormati pilihan yang diambil. Tanpa harus saling mengintimidasi.  Konflik di Wadas jelas berpengaruh kepada warga. Misalnya, ada yang masih trauma. Lalu, selain sosialisasi, apa yang sudah dilakukan pemkab?  Kami mencoba memahami kesulitan warga Wadas dengan memberikan bantuan sosial, pelayanan kesehatan, dan sejenisnya. Sehingga sedikit banyak dapat meringankan beban warga yang muncul akibat persoalan ini.  Selain Wadas, sebanyak 41 desa di Purworejo bakal terdampak pembangunan ruas tol Cilacap–Jogjakarta. Bagaimana antisipasi pemkab?  Wadas jadi pelajaran yang sangat berharga dalam menghadapi permasalahan agraria. Terkait proyek tol Cilacap–Jogjakarta, posisi kami tentu mendukungnya. Berkaca dari Wadas, nantinya kami akan lebih mengintensifkan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat terkait proyek tersebut.

Bupati Purworejo: Wadas Jadi Pelajaran Hadapi Proyek Tol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/wadas1.jpg" alt="Tangkapan layar saat polisi mengeepung Warga di Masjid Desa Wadas. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar saat polisi mengeepung Warga di Masjid Desa Wadas. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, sempat menghubungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar pengukuran lahan di Desa Wadas, Purworejo, dalam rangka pembangunan proyek Bendungan Bener ditunda. Komnas HAM memperoleh informasi tersebut sehari sebelum pengukuran dilaksanakan.  ”Paginya tanggal 8 (Februari), saya kemudian kontak Pak Gubernur (Ganjar Pranowo) meminta penundaan pengukuran,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Senin (14/2).  Beka mengaku, pihaknya sempat mencoba menghubungi sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah sampai kepolisian setempat untuk menunda pengukuran. Tetapi pengukuran lahan tersebut tetap terjadi, sampai akhirnya menimbulkan aksi kekerasan dan penangkapan terhadap sejumlah warga.  Menurut Beka, pada malam pengukuran, kembali menghubungi Ganjar untuk meminta supaya warga Desa Wadas yang diamankan kepolisian untuk dilepaskan. Bahkan minta agar para warga dilepas pada malam itu juga.  ”Akhirnya besok pelepasan kawan-kawan. Itu respons pada saat tanggal 8 dan 9 (Februari),” ungkap Beka.  Terkait adanya insiden di Desa Wadas, Ganjar telah menyampaikan permintaan maaf atas sikap represif aparat kepolisian terhadap warga setempat. Sebanyak 67 warga Wadas telah dibebaskan dari penangkapan. Mereka menolak pengukuran lahan dari proyek pembangunan Bendungan Bener di daerah tersebut.  ”Saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan wabilkhusus kepada masyarakat di Desa Wadas,” ucap Ganjar, Rabu (9/2).  Politikus PDIP itu tidak menyangka terjadinya kekerasan oleh aparat kepolisian saat pengukuran lahan tersebut. ”Karena kejadian kemarin mungkin ada kekerasan betul-betul tidak diamankan. Saya minta maaf,” ucap Ganjar.

Komnas HAM Sempat Minta Ganjar Pranowo Tunda Pengukuran Lahan Wadas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220213_214901.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui warga penolak penambangan kuari terkait rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Minggu (13/2). Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui warga penolak penambangan kuari terkait rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Minggu (13/2). Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui kelompok warga yang kontra penambangan kuari terkait rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Minggu (13/2).  Ganjar yang datang sendirian tanpa pengawalan aparat kepolisian, disambut hangat masyarakat yang sudah menunggu di Masjid Nurul Huda. Tidak nampak ketegangan sama sekali dalam pertemuan itu.  Usai melaksanakan salat duhur, Ganjar yang duduk lesehan di teras masjid mengawali sambutannya dengan meminta maaf kepada warga Wadas atas kejadian yang kurang menyenangkan pada Selasa (8/2).  ”Saya minta maaf pada bapak ibu atas peristiwa yang terjadi. Saya datang ke sini secara langsung. Saya ke sini ingin mendengarkan langsung dari masyarakat persoalan yang ada. Saya juga ingin takziah karena mendengar ada sesepuh di Desa Wadas yang meninggal, semoga husnul khatimah,” kata Ganjar seperti dilansir dari Antara.  Orang nomor satu di Jateng itu kemudian mendengarkan unek-unek dan peristiwa penangkapan yang dialami beberapa warga.  ”Kami takut Pak, suami saya ditangkap tanpa tahu masalahnya. Sekarang di rumah dan kalau lihat polisi atau pria asing berbaju hitam jadi ketakutan. Setiap hari mengurung diri di rumah, pintu selalu dikunci. Anak-anak juga trauma Pak,” kata Waliyah, salah satu warga.  Warga lain, Ana menceritakan, dirinya dan suaminya ditangkap pihak kepolisian saat konflik terjadi.  Suaminya ditangkap saat sedang berada di perjalanan menuju Purworejo, sedangkan dia ditangkap saat berada di desa. ”Kasihan anak saya, Pak, masih kecil. Bagaimana rasanya ditinggal kedua orang tuanya yang ditangkap polisi, Pak. Kami warga masih trauma,” ujar Ana.  Usai mendengarkan keluhan warga, Ganjar mengaku akan menindaklanjutinya. Sejumlah pihak yang berkepentingan akan diajak berdialog mengenai hal itu.  ”Ada tiga hal yang akan kita kerjakan setelah pertemuan ini. Pertama, kita akan melakukan evaluasi teknis. Kedua metode pendekatan dan ketiga terkait apa yang selama ini menjadi polemik. Apakah yang pro atau kontra. Nah yang ketiga ini sepertinya kurang, makanya saya datang ke sini dan ingin mendengarkan secara langsung,” papar Ganjar.  Disinggung terkait dengan tuntutan warga untuk mencabut izin lokasi penambangan kuari di Desa Wadas, Ganjar menyatakan, hal itu yang akan dibicarakan secara teknis.  ”Belum, itu masalah teknis yang harus kita bicarakan. Tidak sekadar bicara cabut atau tidak cabut, tapi itu teknis. Itu yang saya katakan evaluasi teknis yang akan kami lakukan. Semua opsi masih ada peluang, makanya kita bicarakan,” ucap Ganjar.

Ganjar Pranowo Temui Warga Kontra Penambangan di Wadas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/warga-wadas-walhi-soroti.jpg" alt="GALI INFORMASI: Rombongan Komisi III DPR berdialog dengan warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, kemarin (10/2). (HENDRI UTOMO/JAWA POS RADAR PURWOREJO)" width="100%">
<figcaption>GALI INFORMASI: Rombongan Komisi III DPR berdialog dengan warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, kemarin (10/2). (HENDRI UTOMO/JAWA POS RADAR PURWOREJO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Trisno Raharjo menyoroti pengerahan polisi berpakaian preman untuk menangani kondisi keamanan di Desa Wadas, Purworejo. Dia menyampaikan, jika kepolisian menggunakan pendekatan resmi, seharusnya yang dikerahkan juga mengenakan seragam resmi.  “Tidak perlu mereka menggunakan seragam pakaian masyarakat biasa atau yang kita sebut polisi dengan pakaian preman. Maka untuk itu, tidak boleh sama sekali,” kata Trisno dalam keterangannya, Jumat (11/2).  Trisno berujar, pengerahan polisi ditujukan hanya untuk mengamankan pengukuran tanah terhadap warga yang menyetujui. Dia menyesalkan, polisi malah turut mengamankan kediaman sejumlah warga di Desa Wadas. Bahkan, dia menerima informasi mengenai dimatikannya saluran listrik di Desa Wadas.  Trisno berharap pihak Kepolisian hendaknya tidak mengerahkan personelnya dalam jumlah banyak. Dia meminta Kepolisian untuk menyerahkan tugas pengamanan kepada satuan yang memang bertugas di Desa Wadas.  Selain itu, dia mengungkapkan pihaknya telah menemui sejumlah warga yang sebelumnya diamankan pihak Kepolisian. Hal itu bertujuan untuk memperoleh informasi dari warga mengenai berapa lama mereka diamankan oleh Kepolisian.  “Menurut hemat saya, sepertinya memang pihak penegak hukum di dalam melakukan upaya-upaya untuk mengamankan satu wilayah ini menggunakan cara-cara lama yang tidak jelas prosedurnya,” tegas Trisno.  Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Alqudusy meminta warga Desa Wadas, Purworejo, agar tidak mudah tersulut provokasi dalam menyikapi konflik pembangunan Bendungan Bener. Warga diminta mengedepankan musyarawah untuk menyelesaikan masalah tersebut.  Iqbal mengatakan, tujuan pembangunan Bendungan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, dengan tersedianya air dan irigasi teknis yang dibangun menyertai bendungan.  “Melalui bendungan tersebut nantinya lahan daerah sekitar akan menjadi subur karena terairi secara simultan. Bahan pembangunan bendungan tersebut salah satunya diambil dari Wadas yang mengandung andesit,” ucap Iqbal menandaskan.

Muhammadiyah Sesalkan Pengerahan Polisi Berpakaian Preman di Wadas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/gus-yahya-di-balikpapan.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketum Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya minta semua pihak tidak membuat politis kondisi polemik terkait rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.  Hal itu disampaikan Gus Yahya dalam pidato sambutannya di acara Musyawarah Kerja Wilayah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dan Peringatan Harlah Nahdlatul Ulama (NU) 2022 secara daring di Aula Masjid Agung Jawa Tengah, Kamis (10/2).  ”Kita tidak perlu tergesa-gesa menjadikan politisasi masalah semacam ini sebagai masalah antara pemerintah dengan rakyat, masalah pemerintah menindas rakyat, dan sebagainya. Kita tidak boleh berlebihan dalam soal ini,” kata Gus Yahya seperti dilansir dari Antara secara daring di Semarang, Kamis (10/2).  Menurut Gus Yahya, seluruh pihak harus bersama-sama mencari jalan keluar dan solusi atas persoalan tersebut. Oleh karena itu, NU siap menjembatani komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat di Desa Wadas.  ”Yang kita butuhkan sekarang adalah jalan keluarnya.  Nahdlatul Ulama, insya Allah, akan siap terus hadir mendampingi rakyat dan membantu pemerintah melancarkan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat itu sendiri,” jelas Gus Yahya.  Dia juga percaya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menyelesaikan persoalan terkait penambangan batu andesit di Desa Wadas itu dengan baik. Sebab, Kabupaten Purworejo mempunyai ikatan emosional dengan orang nomor satu di Jateng itu.  ”Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Kalua saya pribadi sangat yakin bahwa ini bisa diselesaikan, karena ini masalahnya dengan tetangga Pak Ganjar yang orang Purworejo,” kata Gus Yahya.  Ganjar Pranowo, yang turut hadir dalam acara tersebut, menilai dukungan dari Gus Yahya dan PBNU tersebut menjadi energi tambahan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat Wadas.  ”Sehingga nanti, yang pro maupun kontra, sama-sama bisa saling menghargai. Kami carikan solusi yang paling bagus,” ucap Ganjar.  Hadir pula dalam acara itu antara lain anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah, Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Tengah Ubaidillah Shodaqoh, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Yusuf Chudlori, dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

PBNU Siap Dampingi Rakyat dan Bantu Pemerintah Cari Solusi Soal Wadas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bendungan Bener

Berita Terkini