<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/Eo80IvFKiikVDuuqDAKTTtjLbFB8Si3v9qCF139f-1108615389.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meimpin Upacara Laporan Kenaikan Pangkat 23 jenderal TNI AD di Mabesad. (TNI AD)" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meimpin Upacara Laporan Kenaikan Pangkat 23 jenderal TNI AD di Mabesad. (TNI AD)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi pengibaran bendera putih oleh warga Aceh juga mendapat respons dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Sebagai korban terdampak bencana yang sangat dahsyat, Maruli memaklumi luapan aspirasi warga Aceh tersebut. Namun, dia juga mengingatkan agar pihak-pihak lain tidak memanfaatkan situasi.&nbsp; &rdquo;Tentang masyarakat yang di sana mempermasalahkan bantuan (dengan aksi pengibaran bendera putih) kita maklum, ada orang yang sedang tertimpa bencana yang luar biasa (meluapkan aspirasi),&rdquo; kata dia kepada awak media di Jakarta pada Jumat (19/12).&nbsp; Maruli menilai, aksi pengibaran bendera putih tersebut harus dimaklumi. Sebab, warga Aceh memang mengalami kesulitan. Banyak korban meninggal dunia, tidak sedikit yang masih hilang. Ada pula korban yang kehilangan keluarga serta harta benda. Sehingga sangat wajar bila mereka meluapkan emosi dan aspirasi atas kondisi tersebut.&nbsp; &rdquo;Jadi, kalau masyarakat ada hal-hal seperti (pengibaran bendera putih) itu ya mereka dalam kondisi bencana. Bisa dibayangkan rumah tidak ada, ada yang keluarga hilang, ada lain sebagainya. Kita maklumi,&rdquo; ungkap orang nomor satu di TNI AD tersebut.&nbsp; Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjawab aksi pengibaran bendera putih dilakukan oleh warga Aceh. Dia menilai aksi tersebut sebagai wujud aspirasi warga. Pemerintah terus berupaya menanggulangi bencana dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan korban terdampak bencana. Bila masih ada kekurang, Tito memohon agar dimaafkan. &rdquo;Dengan segala kerendahan hati, kami minta maaf bila ada kekurangan,&rdquo; ungkap dia dalam konferensi pers yang berlangsung di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim). Permohonan maaf tersebut disampaikan oleh Tito ketika menjawab pertanyaan dari awak media mengenai aksi pengibaran bendera putih di Aceh. Aksi itu dilakukan sebagai tanda bahwa korban terdampak bencana di Aceh sudah benar-benar lelah pasca musibah banjir bandang dan tanah longsor melanda. Mereka butuh bantuan dan uluran tangan. &rdquo;Mengenai pengibaran bendera putih. Menurut kami itu adalah wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik, masukan, dan sikap masyarakat terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana di Sumatera,&rdquo; kata Tito. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, mantan kapolri tersebut menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan pemerintah dalam penanggulangan bencana di Sumatera, khususnya di Aceh. Tito mengakui kendala dan tantangan yang dihadapi di lapangan cukup besar. Medan berat dan kondisi dan situasi di lapangan mengharuskan petugas bekerja ekstra, termasuk ekstra sabar. &rdquo;Sebagai pemerintah, kami berkewajiban untuk terus bekerja mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,&rdquo; kata dia. &nbsp;

Kepala Staf Angkatan Darat dan Menteri Dalam Negeri memberikan respons terhadap aksi pengibaran bendera putih oleh warga Aceh yang terdampak

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Maklumi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/IMG_8768JPG-1790899221.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian meminta maaf atas kekurangan dalam penanganan bencana di Aceh, setelah aksi pengibaran bendera putih oleh warga. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian meminta maaf atas kekurangan dalam penanganan bencana di Aceh, setelah aksi pengibaran bendera putih oleh warga. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjawab aksi pengibaran bendera putih dilakukan oleh warga Aceh. Dia menilai aksi tersebut sebagai wujud aspirasi warga. Pemerintah terus berupaya menanggulangi bencana dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan korban terdampak bencana. Bila masih ada kekurang, Tito memohon agar dimaafkan. &rdquo;Dengan segala kerendahan hati, kami minta maaf bila ada kekurangan,&rdquo; ungkap dia dalam konferensi pers yang berlangsung di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim) pada Jumat (19/12).&nbsp; Permohonan maaf tersebut disampaikan oleh Tito ketika menjawab pertanyaan dari awak media mengenai aksi pengibaran bendera putih di Aceh. Aksi itu dilakukan sebagai tanda bahwa korban terdampak bencana di Aceh sudah benar-benar lelah pasca musibah banjir bandang dan tanah longsor melanda. Mereka butuh bantuan dan uluran tangan. &rdquo;Mengenai pengibaran bendera putih. Menurut kami itu adalah wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik, masukan, dan sikap masyarakat terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana di Sumatera,&rdquo; kata Tito. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, mantan kapolri tersebut menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan pemerintah dalam penanggulangan bencana di Sumatera, khususnya di Aceh. Tito mengakui kendala dan tantangan yang dihadapi di lapangan cukup besar. Medan berat dan kondisi dan situasi di lapangan mengharuskan petugas bekerja ekstra, termasuk ekstra sabar. &rdquo;Sebagai pemerintah, kami berkewajiban untuk terus bekerja mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,&rdquo; kata dia.&nbsp; Tito pun menghaturkan terima kasih karena masyarakat Indonesia sudah bahu-membahu membantu korban terdampak bencana di 3 provinsi tersebut. Menurut dia, bantuan itu sangat berarti. Termasuk diantaranya bantuan dari pemerintah daerah (pemda) lain yang jumlahnya sudah mencapai angka puluhan miliar rupiah. Sampai malam ini, jumlah korban meninggal dunia pasca bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah menyentuh angka 1.071 orang. Sebanyak 185 korban masih dinyatakan hilang, dan ratusan ribu pengungsi masih belum bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing. Untuk itu, percepatan bantuan terus diupayakan oleh pemerintah. &nbsp; &nbsp;

Mendagri Tito Karnavian meminta maaf atas kekurangan dalam penanganan bencana di Aceh, setelah aksi pengibaran bendera putih oleh warga.

Jawab Aksi Pengibaran Bendera Putih di Aceh, Mendagri  Tito: Kami Minta Maaf Bila Ada Kekurangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/Screenshot-2024-04-30-201301-314971622.png" alt="Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB saat konferensi pers. /(YouTube BNPB)" width="100%">
<figcaption>Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB saat konferensi pers. /(YouTube BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasca bencana melanda, masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih. Tindakan itu memicu perhatian warganet lantaran videonya beredar luas di media sosial hingga viral. Atas viralnya pengibaran bendera putih tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa distribusi logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terus dilakukan.&nbsp; Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan kepala daerah dan pemerintah daerah di seluruh wilayah terdampak bencana. Khususnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan warga terdampak bencana, termasuk warga terdampak bencana di Aceh.&nbsp; &rdquo;Kami selalu berkoordinasi dengan bupati terkait dengan pemenuhan kebutuhan warga terdampak,&rdquo; kata dia saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com terkait dengan pengibaran bendera putih di Aceh.&nbsp; Menurut Abdul Muhari, salah satu fokus instansinya adalah mendistribusikan bantuan dan seluruh kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak bencana. Baik masyarakat di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), maupun Sumatera Barat (Sumbar). Khusus di Aceh, BNPB mengakui bahwa jumlah pengungsi di daerah tersebut masih sangat banyak.&nbsp; Data BNPB mencatat ada lebih dari 571 ribu masyarakat Aceh yang masih mengungsi. Sebagian besar pengungsi merupakan warga Aceh Tamiang. Angka pengungsi di daerah tersebut mencapai 208,2 ribu orang. Sisanya tersebar di 10 daerah lainnya. Untuk itu, BNPB bersama instansi terkait mengupayakan distribusi bantuan sampai kepada para pengungsi secara cepat dan tepat.&nbsp; &rdquo;Kami tetap terus mendorong logistik sesuai kebutuhan masyarakat, Aceh Tamiang jalur darat sudah lancar sehingga arus orang dan barang bisa optimal,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Data terakhir dari BNPB pada Selasa (16/12) secara keseluruhan jumlah korban meninggal dunia sudah mencapai angka 1.053 jiwa. Selain itu, sebanyak 200 korban masih dinyatakan hilang. Proses pencarian korban hilang juga terus berjalan di bawah koordinasi Basarnas. Selain itu para prajurit TNI, personel Polri, dan petugas serta relawan lain juga terus bekerja.&nbsp; &nbsp;

Pasca bencana di Aceh, BNPB pastikan distribusi bantuan untuk pengungsi terus berlanjut, bendera putih jadi sorotan publik.

Viral Masyarakat Aceh Kibarkan Bendera Putih di Jalan, BNPB: Kami Terus Dorong Logistik untuk Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Screenshot_2021-07-24-08-36-44-87.png" alt="Fahim At-Tamimi dalam video permintaan maaf. Tangkapan layar/Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Fahim At-Tamimi dalam video permintaan maaf. Tangkapan layar/Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pria asal Ampel yang muncul dalam video bendera putih di Jalan Sasak, Surabaya, meminta maaf. Sebelumnya, beredar video seorang pria menunjukkan bendera putih. Bendera itu sebagai bukti bahwa mereka menyerah dengan kondisi pandemi Covid-19 dan tidak ada bantuan dari pemerintah.  Fahim At-Tamimi, nama pria itu, pada Sabtu (24/7) pagi mengunggah video berisi permohonan maaf. Dalam video itu, dia melakukan klarifikasi dan meminta maaf.  ”Saya Fahim At-Tamimi. Saya ingin melakukan klarifikasi atas video yang viral beberapa hari lalu,” ujar Fahmi sebagai pembuka. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/22/07/2021/pria-arab-di-ampel-viral-pasang-bendera-putih-menyerah-di-masa-ppkm/">Pria di Ampel Viral Pasang Bendera Putih, Menyerah di Masa PPKM</a></li> </ul> Fahim kemudian meminta maaf bila video yang ditampilkan membuat keresahan. Dia lalu mengapresiasi pemerintah atas penanggulangan pandemi Covid-19.  ”Semoga virus ini segera hilang. Insya Allah ekonomi masyarakat tertanggulangi. Bangkit lagi,” tutur Fahmi.  Fahim juga meminta maaf pada elemen masyarakat. Terlebih bila kegaduhan itu terjadi karena pemberitaan yang viral beberapa hari sebelumnya.  ”Insya Allah pada prinsipnya semoga ekonomi rakyat bisa bangkit lagi dan Covid-19 bisa tertangani. Terkait video itu, terima kasih dan saya siap bersama elemen masyarakat membangun Indonesia lebih baik lagi,” ucap Fahmi.  Sebelumnya, video seorang Pria warga Ampel Surabaya marah di depan bendera putih. Dalam video yang viral sejak Rabu (21/7) itu, tampak pria itu sedang berada di Jalan Sasak, Surabaya.  ”Kami warga dari masyarakat Ampel mengatakan kami sudah menyerah, dengan ini kami mengangkat bendera putih,” kata pria dalam video tersebut.

Pria Asal Ampel Surabaya yang Kibarkan Bendera Putih Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/image-15-1.png" alt="Seorang pria memegang bendera putih di video viral di sosial media. tangkapan layar/Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Seorang pria memegang bendera putih di video viral di sosial media. tangkapan layar/Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Beredar video seorang pria di Ampel, Surabaya, ngamuk-ngamuk di depan bendera putih. Dalam video yang viral sejak Rabu (21/7), tampak pria itu berada di Jalan Sasak Surabaya.  ”Kami warga dari masyarakat Ampel mengatakan kami sudah menyerah. Dengan ini kami mengangkat bendera putih,” kata pria dalam video tersebut.  Dia kemudian menunjukkan bendera putih yang dipasang di atas tiang di depan jalan. Bendera putih dipasang sebagai simbol mereka telah menyerah untuk bertahan pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sejak 3 Juli. <ul> 	<li>Baca juga <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/20/07/2021/puluhan-hotel-dan-restoran-di-garut-lakukan-aksi-pasang-bendera-putih/">Puluhan Hotel dan Restoran di Garut Lakukan Aksi Pasang Bendera Putih</a></li> </ul> Di Jalan Sasak yang sepi itu, biasanya berjajar penjual parfum, kurma, dan buku-buku agama Islam. Sebab, Jalan Sasak masuk dalam kawasan wisata religi Ampel Surabaya.  Nah, selama masa PPKM darurat, seluruh toko harus tutup lebih awal. Sambil berjalan, pria dalam video itu menunjukkan setidaknya ada lima bendera yang dipasang di tiang dan sebuah toko.  ”Masyarakat Ampel sudah mengibarkan bendera putih, ini kondisi Jalan Sasak (sepi),” jelas pria itu.  Selain pria dalam video, sang pengambil gambar juga turut bersuara menjelaskan maksud dari pengibaran bendera putih itu. Dia menunjukkan deretan toko yang tutup. Bila ditelusuri lebih jauh, tampak tumpukan sampah di pinggir jalan.  Dalam video itu, dia kemudian bertanya kapan PPKM darurat berakhir. Dia juga menuntut keadilan selama masa pandemi bagi seluruh warga.  ”Mau sampai kapan, kami sudah mengangkat bendera putih, menandakan kami menyerah dengan keadaan yang ada di negeri kita,” ucap dia.  Keduanya lalu menuntut Pemerintah Indonesia untuk lebih peduli dengan seluruh kondisi masyarakat. Sebab, pandemi bukan satu-satunya masalah. Namun juga keuangan keluarga.  ”Kami tidak akan dapat bertahan kalau simpanan masyarakat terus tergerus akibat inflasi dan pemerintah melaksanakan PPKM demi kebijakan yang mementingkan public health,” kata dia.  Ketika dikonfirmasi, Camat Semampir Siti Hindun Robba mengaku belum mendapatkan info yang jelas tentang hal itu. ”Belum ada info lagi,” jawab Siti Hindun ketika dihubungi pada Kamis (22/7) sore.  Ditanya soal laporan dan keluhan warga Jalan Sasak dan Panggung, serta Jalan KH Mansyur yang dipenuhi pedagang, Hindun belum menjawab.

Pria di Ampel Viral Pasang Bendera Putih, Menyerah di Masa PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG_20210719_151655_1.jpg" alt="Bendera putih dipasang di depan Hotel Rancabango, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (19/7). Feri Purnama/Antara" width="100%">
<figcaption>Bendera putih dipasang di depan Hotel Rancabango, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (19/7). Feri Purnama/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 30 hotel dan restoran di Kabupaten Garut, Jawa Barat, memasang bendera putih bergambar emotikon menangis sebagai aksi mengungkapkan kesedihan terkait usahanya yang sepi dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.  ”Kami pasang bendera putih di hotel dan rumah makan, ini sebagai ungkapan kesedihan kami dengan kondisi usaha saat ini,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Garut Deden Rohim seperti dilansir dari Antara di Garut.  Dia menuturkan, bendera merah putih dengan gambar menangis itu sudah terpasang di sejumlah hotel dan restoran di wilayah perkotaan Garut sebagai ungkapan pengusaha terkait kondisi usaha saat ini yang terus memprihatinkan. Pelaku usaha hotel dan restoran di Garut, sudah berusaha bertahan selama dua tahun pandemi Covid-19, meskipun hingga saat ini terus sepi pengunjung karena dampak PPKM darurat.  ”Kita ini sudah berjibaku hampir dua tahun covid ini. Ini (pasang bendera) adalah sebuah refleksi, hati kita ini menangis,” ucap Deden Rohim.  Dia mengungkapkan, kondisi usaha saat ini telah membuat para pelaku usaha kewalahan untuk menanggung biaya karyawan dan biaya operasional pokok lain. Salah satunya tagihan listrik. Jika kondisi tersebut terus berkepanjangan akibat PPKM darurat, pelaku usaha hotel dan restoran di Garut akan bingung untuk membayar gaji karyawan maupun biaya perawatan tempat.  ”Jika PPKM ini diperpanjang misalnya, ya saya akan serahkan seluruh karyawan, silakan minta ke negara untuk mereka bisa makan karena (pelaku usaha) sudah tidak mampu bayar,” terang Deden.  Dia berharap agar pemerintah daerah memperhatikan pelaku usaha hotel dan restoran dengan memberikan bantuan subsidi atau membebaskan pajak selama pandemi Covid-19. Sehingga, anggaran pajak yang harus dibayarkan pemerintah dapat membantu keuangan perusahaan, yang nantinya bisa dialihkan untuk membayar gaji karyawan.  ”Mau bagaimana lagi sekarang, pajak harus bayar tapi tempat usaha harus tutup, udah gak sanggup lagi dari mana harus bayar,” jelas Deden Rohim.  Terpisah Bupati Garut Rudy Gunawan menanggapi keluhan yang disampaikan pelaku usaha hotel dan restoran melalui aksi dengan memasang bendera putih di Garut. Bupati Garut menyatakan, akan menemui Ketua PHRI Garut untuk membahas masalah kegiatan usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya akan membahas pengurangan pajak.  ”Yang bisa dilakukan kami adalah pengurangan pajak,” tutur Bupati Rudy Gunawan.

Puluhan Hotel dan Restoran di Garut Lakukan Aksi Pasang Bendera Putih

bendera putih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bendera putih

Berita Terkini

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Maklumi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih

Jawab Aksi Pengibaran Bendera Putih di Aceh, Mendagri Tito: Kami Minta Maaf Bila Ada Kekurangan

Viral Masyarakat Aceh Kibarkan Bendera Putih di Jalan, BNPB: Kami Terus Dorong Logistik untuk Masyarakat

Pria Asal Ampel Surabaya yang Kibarkan Bendera Putih Minta Maaf

Pria di Ampel Viral Pasang Bendera Putih, Menyerah di Masa PPKM

Puluhan Hotel dan Restoran di Garut Lakukan Aksi Pasang Bendera Putih

Download Aplikasi JawaPos.com