<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/bendera-one-piece-4188236721.jpg" alt="Bendera bajak laut One Piece di antara ratusan massa aksi &quot;Nakama Bergerak&quot; di depan Gedung DPRD Jatim, Selasa (19/8). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bendera bajak laut One Piece di antara ratusan massa aksi &quot;Nakama Bergerak&quot; di depan Gedung DPRD Jatim, Selasa (19/8). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada yang menarik dalam aksi bertajuk "Nakama Bergerak" yang digelar di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura Nomor 1, Surabaya pada Selasa sore (19/8). Di antara ratusan massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur, bendera bajak laut (Jolly Roger) dari serial anime One Piece berkibar di sana.&nbsp; Koordinator Lapangan aksi "Nakama Bergerak", M. Rizqi Senja Virawan mengatakan pengibaran bendera warna hitam dengan lambang tengkorak, dua tulang putih, dan topi jerami bukan tanpa alasan.&nbsp; Mereka mengibarkan bendera besar tersebut dengan lantang, sebagai wujud protes atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.&nbsp; &ldquo;Jadi memang karena beberapa waktu terakhir itu viral Bendera One Piece ya, Jolly Roger ya. Jadi pada akhirnya kita sepakat untuk menamai aliansi ataupun gerakan kita menjadi Nakama Bergerak,&rdquo; ujar Rizqi setelah aksi, Selasa (19/8). Nakama berarti teman yang memiliki ikatan kuat dan mendalam, mencerminkan solidaritas mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak rakyat.&nbsp; Lebih lanjut, Rizqi mengatakan aksi "Nakama Bergerak" diikuti oleh sekitar 300 mahasiswa, yang berasal dari beberapa universitas, seperti Unair, PPNS, Unisla, UTM, STKIP, dan elemen masyarakat sipil lainnya. Massa aksi mulai berdatangan dan memadati Jalan Indrapura sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka mengenakan almamater kampus masing-masing. Ada pula yang mengenakan pakaian serba hitam. Meski sempat diguyur hujan deras pada pukul 15.00 WIB, sebagian massa aksi tetap bertahan dan menyampaikan tuntutannya. Ada 30 tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah, salah satunya tolak penulisan ulang sejarah. &ldquo;Isu yang paling kita angkat itu, yang pertama adalah kaji ulang RKUHAP dan penulisan ulang sejarah, yang sampai hari ini masih bermasalah, entah secara material maupun formil," sambungnya. Isu lain yang juga disoroti adalah gaji guru dan dosen yang baru-baru ini disebut oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebagai beban negara. Penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah-daerah. &ldquo;Kita coba mendorong dari anggota DPR untuk keluar, sehingga DPRD sebagai perwakilan rakyat Jawa Timur membersamai kawan-kawan mahasiswa se-Jawa Timur ini untuk mengawal isu yang disuarakan,&rdquo; tukas Rizqi.

Ratusan mahasiswa di Surabaya menggelar aksi 'Nakama Bergerak' untuk menuntut keadilan dan menolak kebijakan pemerintah yang rugikan rakyat.

Bendera Bajak Laut One Piece Warnai Demo Mahasiswa di Depan Gedung DPRD Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/yCJ4r1s3HUl4h5SjdHJ5OCbbCTAO5zEa3RR254bY-3127167336.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan DPR RI 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan DPR RI 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan Pidato dalam Sidang Tahunan DPR-DPD RI, Jumat (15/8). Dalam pidatonya, Puan Maharani menyampaikan pandangannya mengenai protret perkembangan demokrasi di Indonesia, peran partai politik, hingga perubahan perilaku masyarakat dalam menyerukan aspirasi atau kritik. "Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik. Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti 'Kabur Aja Dulu', sindiran tajam 'Indonesia Gelap', lelucon politik 'negara Konoha', hingga simbol-simbol baru seperti 'bendera One Piece'" kata Puan. Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri. Puan juga mengaku, bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat terssebut bukan sekadar kata atau gambar. "Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan, di balik keresahan itu ada harapan. Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan," kata Puan. Kebijaksanaan yang diharapkan, lanjut Puan, yakni kebijaksanaan untuk mendengar, menanggapi, juga merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Meski begitu, Puan juga berpesan agar kritik yang disampaikan tidak menjadi api yang memecah-belah bangsa, alih-alih bara yang membakar semangat persaudaraan. Kritik, lanjut Puan, semestinya menjadi cahaya yang menerangi jalan bangsa Indonesia. Secara substansi, kritik boleh keras. Namun, tidak seharusnya menjadi alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat. "Gunakanlah ruang kritik itu sebagai sarana untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh anak bangsa," pungkasnya.

"Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial," kata Puan.

Singgung Fenomena 'Kabur Aja Dulu', 'Indonesia Gelap' hingga Bendera One Piece, Puan: Di Balik Keresahan Ada Harapan

<header class="z-40"> <div class="shadow-sm">&nbsp;</div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r8:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/JKT_PEMBUKAAN-FLONA_HANUNG-HAMBARA_05082025-10-4143712065.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka pameran Flona 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (05/08/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka pameran Flona 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (05/08/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Jelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, muncul fenomena pengibaran bendera bajak laut Jolly Roger ala anime One Piece. Pengibaran itu pun banyak ditentang oleh pemerintah pusat. Bahkan, kepolisian pun akan menerbitkan bendera berlambang tengkorak mengenakan topi jerami itu. Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dirinya tidak akan ikut-ikutan menanggapi hal itu. &ldquo;Untuk hal yang berkaitan dengan bendera biarlah itu pemerintah pusat saja,&rdquo; ujar Pramono singkat di Balai Kota Jakarta, Gambir, Selasa (5/8). Sebelumnya, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki menyatakan pihaknya dan Satpol PP Jakarta Pusat akan turun tangan memantau maraknya bendera bergambar bajak laut, termasuk bendera dari anime One Piece, yang dikibarkan warga. Pengawasan dilakukan untuk menjaga semangat nasionalisme di momen kemerdekaan. "Menindaklanjuti arahan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, kami bersama Satpol PP melakukan pemantauan terhadap penggunaan atribut dan bendera yang tidak sesuai dengan semangat nasionalisme, termasuk bendera bertema bajak laut atau fiksi," ujar Iptu Ruslan, Senin (4/8). Meski sudah turun ke lapangan, polisi belum mengambil langkah hukum terhadap pemasangan bendera non-negara. Penanganan sementara masih dilakukan secara persuasif. "Kami belum menemukan adanya unsur pelanggaran pidana. Namun, masyarakat yang kedapatan memasang bendera non-negara akan diberikan imbauan agar lebih bijak dan menghormati simbol-simbol kenegaraan," jelasnya. Ruslan juga mengajak masyarakat untuk kembali kepada semangat kebangsaan. Sebab, bendera Merah Putih adalah simbol perjuangan dan pemersatu bangsa.&nbsp; "Mari kita hormati dengan mengibarkannya di lingkungan masing-masing, sebagai wujud cinta tanah air," imbuhnya. <h3> Tanggapan Prabowo soal Pemasangan Bendera One Piece</h3> Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap sikap Presiden Prabowo Subianto terkait fenomena bendera bajak laut One Piece yang viral jelang HUT ke-80 RI. Menurutnya, Prabowo tidak mempermasalahkan fenomena tersebut. Presiden justru melihatnya sebagai bentuk ekspresi kreativitas masyarakat. "Itu kaitannya dengan komunitas-komunitas, bagian dari ekspresi kreativitas. Sekali lagi itu tidak ada masalah, kalau sebagai bentuk ekspresi it's okay, nggak ada masalah," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8). Namun, ia mengingatkan bahwa ekspresi kreatif tersebut sebaiknya tidak dikaitkan dengan hal-hal yang mempertentangkan simbol negara, apalagi dalam konteks perayaan kemerdekaan. Prasetyo menegaskan bahwa bendera merah putih adalah satu-satunya simbol resmi negara yang harus dijunjung tinggi. "Kita sebagai anak bangsa, bendera merah putih itu satu-satunya," tegasnya. Ia mengkhawatirkan munculnya pihak-pihak yang justru memanfaatkan tren ini untuk mengguncang kesakralan bulan kemerdekaan. "Jadi kemudian janganlah ada pihak-pihak yang mengganggu kesakralan di bulan kemerdekaan ini dengan membentur-benturkan antara kreativitas dalam bentuk bendera dengan kesakralan bendera merah putih," ujarnya. Menjawab isu razia terhadap pengibaran bendera bergambar tengkorak, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan perintah semacam itu. "Nggak ada itu (perintah razia)," imbuhnya. </div> </div> </div> </div> </div>

Fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece jelang HUT ke-80 RI, pemerintah dan polisi mengambil sikap tegas.

Pramono Anung Ogah Ikut Polisi Buru Pengibar Bendera One Piece: Itu Urusan Pemerintah Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/JKT_-Raker-Menteri-HAM-Dengan-Komisi-XIII-Bahas-Perlindungan-Terhadap-Pekerja-Migran_SALMAN-TOYIBI_-1JPG-1034609529.jpg" alt="Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai disela rapat kerja dengan komisi XIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai disela rapat kerja dengan komisi XIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ramainya kabar seruan pengibaran bendera dari serial anime One Piece pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, ditanggapi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Pemerintah, kata dia, tegas melarang hal tersebut. Menurut Pigai, pemasangan bendera tokoh fiksi yang sejajar dengan lambang negara bendera Merah Putih dapat dianggap makar.&nbsp;"Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara," kata Pigai, dikutip Senin (4/8). Pigai menegaskan, larangan ini juga sejalan dengan aturan internasional tentang hak negara dalam mengambil sikap atas isu-isu tertentu yang menyangkut integritas nasional dan stabilitas negara.&nbsp;Dia mengklaim, keputusan pelarangan itu akan mendapatkan dukungan dan penghargaan dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini sejalan dengan kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik yang diadopsi Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 mengenai pengesahan kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. UU tersebut membuka ruang bagi negara untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional. "Saya berharap agar masyarakat memahami bahwa pelarangan ini adalah upaya menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti perayaan Hari Kemerdekaan. Langkah ini menunjukkan bagaimana hukum nasional dan internasional saling bersinergi dalam menjaga stabilitas negara," papar dia. Pigai menjelaskan, pelarangan tersebut tidak ada hubungannya dengan sikap membatasi kebebasan ekspresi warga negara.&nbsp;"Sikap pemerintah adalah demi core of national interest atau kebebasan ekspresi yang bisa dibatasi negara," pungkasnya.

Menteri HAM Natalius Pigai menanggapi seruan pengibaran bendera dari anime One Piece pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Mengibarkan Bendera One Piece Bisa Dianggap Makar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/3wyNCdChFPtdQWGT2rFjjeKIZbvvJ1njpmQGppQO-1070019408.jpg" alt="Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 RI yang sedang jadi sorotan masyarakat Indonesia hingga global. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 RI yang sedang jadi sorotan masyarakat Indonesia hingga global. (istimewa)</figcaption>
</figure> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r2:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> JawaPos.com -&nbsp;Aksi warga Indonesia terkait pengibaran bendera bajak laut Jolly Roger, dari serial anime One Piece, menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) tengah menjadi sorotan global. Bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak dan topi jerami, berkibar di bawah bendera merah putih. Banyak masyarakat yang memasangnya di kendaraan, seperti mobil, truk, hingga kapal. Pro kontra pun terjadi. Bahkan pemerintah menganggap aksi ini sebuah tindakan memecah belah bangsa. Pemerintah lantas mengancam hukuman pidana bagi mereka yang mengibarkan Jolly Roger milik Monkey D. Luffy cs. Akademi Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, M. Febriyanto Firman Wijaya menilai fenomena ini bentuk ekspresi simbolik dari para generasi muda, dalam menunjukkan kekecewaannya terhadap pemerintah. &ldquo;Bendera One Piece, khususnya simbol bajak laut, bukan hanya sekadar tren anime. Ketika ia dikibarkan menjelang 17 Agustus, ini menunjukkan adanya distorsi makna simbolik," tutur Febri di Surabaya, Minggu (3/8). Berdasarkan teori simbolik dalam Sosiologi, bendera dan lambang negara merupakan simbol pemersatu. Jika diganti dengan simbol fiksi, maka menandakan adanya pergeseran makna yang dirasakan masyarakat. &ldquo;Ketika simbol-simbol tersebut (bendera atau lambang negara) tergantikan oleh simbol fiksi dari budaya populer, itu menjadi tanda adanya pergeseran makna kolektif, bahkan bisa menjadi gejala alienasi identitas nasional,&rdquo; imbuhnya. Febri menilai fenomena ini sebagai bentuk "protes diam" anak muda melalui simbol global, yang mereka maknai lebih relevan dibanding simbol kenegaraan yang dianggap kehilangan makna esensial. Ia menekankan bahwa anak muda zaman sekarang kritis dan melek informasi. Aksi pengibaran Jolly Roger one piece hadir karena rasa kecewa dan hilangnya kepercayaan anak muda pada pemerintah. "Dalam situasi seperti itu, mereka mencari simbol baru yang mewakili semangat kebebasan, pemberontakan. Nilai-nilai yang ironisnya justru mereka temukan dalam tokoh bajak laut fiktif seperti Luffy,&rdquo; tandas Febri. &nbsp; </div> </div> </div> </div>

Warga Indonesia mengibarkan bendera bajak laut Jolly Roger menjelang HUT RI ke-80, pemerintah menanggapi dengan ancaman hukuman.

Fenomena Bendera 'Jolly Roger' One Piece Jelang HUT ke-80 RI, Benarkah Protes Diam Anak Muda ke Pemerintah?