<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/31/0YI2alajZXPY5g6L88DH7DXszSsXXy0ePtIkgaMM-816730562.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan pasukan dan alutsista sebelum berangkat ke Myanmar. (Puspen TNI" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan pasukan dan alutsista sebelum berangkat ke Myanmar. (Puspen TNI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya penanggulangan bencana alam di Sumatera masih terus bergulir. Termasuk di wilayah Aceh yang terdampak sangat parah. Di tengah upaya tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan akan mengambil langkah tegas bila ada pihak-pihak yang mengganggu kerja-kerja penanggulangan bencana tersebut. Hal itu ditegaskan oleh Agus saat ditanya oleh awak media berkaitan dengan pengibaran bendera yang menyerupai simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Peristiwa tersebut terjadi di Aceh pada 25 Desember lalu. Tidak hanya menjadi sorotan, peristiwa tersebut juga ramai dan viral di media sosial saat prajurit TNI mengambil langkah tegas. &rdquo;TNI dan semua kementerian lembaga dan masyarakat sedang bekerja untuk membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam, saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi, yang mengganggu proses tersebut ya. Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu,&rdquo; ungkap Agus pada Senin (29/12). Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah menyayangkan munculnya konten dan video dengan narasi tidak benar pasca peristiwa tersebut. Dia menilai, narasi itu telah mendiskreditkan institusi TNI dan berpotensi menyesatkan publik. Sebab, informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta. &rdquo;TNI menyayangkan beredarnya video atau konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI. Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik,&rdquo; kata dia saat dikonfirmasi oleh awak media. Berdasar informasi yang diterima oleh Mabes TNI, peristiwa yang terjadi di Lhokseumawe Kamis pagi (25/12) itu berlanjut sampai Jumat (26/12) dini hari. Saat itu, kelompok massa berkumpul, berkonvoi, dan berdemo. Sebagian diantaranya mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol atau bendera GAM. Tidak berhenti sampai di situ, beberapa pihak di antara massa yang menggelar aksi meneriakan kata-kata yang dinilai berpotensi memancing reaksi publik dan mengganggu ketertiban umum. Mengingat sampai hari ini upaya pemulihan pasca bencana di Aceh masih berlangsung. &rdquo;Setelah menerima laporan, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Infanteri Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe dan bersama personel Korem 011/Lilawangsa serta Kodim 0103/Aceh Utara mendatangi lokasi. Aparat TNI-Polri mengutamakan langkah persuasif,&rdquo; jelasnya. Freddy menyampaikan bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh petugas adalah mengimbau agar massa menghentikan aksi dan bendera yang mereka bahwa diserahkan kepada petugas. Namun, imbauan tersebut diabaikan. Sehingga petugas mengambil langkah lanjutan dengan membubarkan massa secara terukur. &rdquo;Dalam proses tersebut terjadi adu mulut, dan saat pemeriksaan terhadap salah satu orang dalam kelompok ditemukan 1 pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta amunisi, magazen, dan senjata tajam. Yang bersangkutan kemudian diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum,&rdquo; terang dia. Menurut jenderal bintang dua TNI AL berlatar belakang Korps Marinir tersebut, pihaknya melarang pengibaran bendera bulan bintang yang identik dengan bendera GAM sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Mengingat simbol itu identik dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI. &rdquo;Korlap aksi demo menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya selisih paham dan sepakat berdamai dengan aparat. TNI menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya,&rdquo; beber Freddy. &nbsp;

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto tegas tindak semua pihak ganggu penanggulangan bencana di Aceh.

Respons Peristiwa Pengibaran Bendera GAM di Tengah Penanggulangan Bencana Aceh, Panglima TNI Bakal Tindak Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/26/261f8ceb-0c52-4188-8bb9-f5e8524962d3-1096569796.jpg" alt="Kapuspen TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Kapuspen TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kota Lhokseumawe, Aceh, menyita perhatian publik. Terlebih setelah prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda membubarkan aksi tersebut. Jumat (26/12), Mabes TNI buka suara untuk menyampaikan penjelasan secara terperinci. Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah, belakang telah muncul konten dan video dengan narasi tidak benar. Dia menilai, narasi itu telah mendiskreditkan institusi TNI dan berpotensi menyesatkan publik. Sebab, informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta. &rdquo;TNI menyayangkan beredarnya video atau konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI. Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik,&rdquo; kata dia saat dikonfirmasi oleh awak media. Berdasar informasi yang diterima oleh Mabes TNI, peristiwa di Lhokseumawe terjadi pada Kamis (25/12) pagi dan berlanjut sampai Jumat (26/12) dini hari. Saat itu, kelompok massa berkumpul, berkonvoi, dan berdemo. Sebagian diantaranya mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol atau bendera GAM. Tidak berhenti sampai di situ, beberapa pihak di antara massa yang menggelar aksi meneriakan kata-kata yang dinilai berpotensi memancing reaksi publik dan mengganggu ketertiban umum. Mengingat sampai hari ini upaya pemulihan pasca bencana di Aceh masih berlangsung. &rdquo;Setelah menerima laporan, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Infanteri Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe dan bersama personel Korem 011/Lilawangsa serta Kodim 0103/Aceh Utara mendatangi lokasi. Aparat TNI-Polri mengutamakan langkah persuasif,&rdquo; jelasnya. Freddy menyampaikan bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh petugas adalah mengimbau agar massa menghentikan aksi dan bendera yang mereka bahwa diserahkan kepada petugas. Namun, imbauan tersebut diabaikan. Sehingga petugas mengambil langkah lanjutan dengan membubarkan massa secara terukur. &rdquo;Dalam proses tersebut terjadi adu mulut, dan saat pemeriksaan terhadap salah satu orang dalam kelompok ditemukan 1 pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta amunisi, magazen, dan senjata tajam. Yang bersangkutan kemudian diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum,&rdquo; terang dia. Menurut jenderal bintang dua TNI AL berlatar belakang Korps Marinir tersebut, pihaknya melarang pengibaran bendera bulan bintang yang identik dengan bendera GAM sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Mengingat simbol itu identik dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a, UU Nomor 24 Tahun 2009, serta PP Nomor 77 Tahun 2007. &rdquo;Korlap aksi demo menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya selisih paham dan sepakat berdamai dengan aparat. TNI menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya,&rdquo; beber Freddy. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa TNI dan pemerintah daerah serta aparat terkait akan terus mengutamakan pendekatan dialog, persuasif, dan humanis untuk meredam potensi konflik. TNI juga berusaha menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan masyarakat Aceh fokus pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pasca bencana. &rdquo;TNI berkomitmen menjaga Aceh tetap aman, damai, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,&rdquo; tegasnya.

Aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kota Lhokseumawe, Aceh, menyita perhatian publik.

TNI Jelaskan Pembubaran Aksi Pengibaran Bendera GAM di Aceh, Singgung Soal Informasi Menyesatkan

<div class="flex flex-col space-y-1.5 text-center sm:text-left flex-shrink-0 px-4 pb-2 pr-8 pt-4 sm:px-6 sm:pr-12 sm:pt-5"> <div class="flex flex-col gap-3 sm:flex-row sm:items-center sm:gap-4"> <div class="flex min-w-0 flex-wrap items-center gap-2"> <div class="flex w-max flex-shrink-0 items-center gap-1 rounded-full px-2 py-1 text-center sm:px-3"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/26/8d2670ce-1a92-4b11-82ae-bcde5428f33b-1134657032.jpeg" alt="Para prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda mengamankan salah seorang massa aksi pengibaran bendera GAM pada Kamis (25/12). (Rakyat Aceh/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Para prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda mengamankan salah seorang massa aksi pengibaran bendera GAM pada Kamis (25/12). (Rakyat Aceh/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure> </div> <div class="flex w-max flex-shrink-0 items-center gap-1 rounded-full px-2 py-1 text-center sm:px-3"><a href="http://jawapos.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JawaPos.com</a>&nbsp;- Komite Peralihan Aceh (KPA) merespons pembubaran aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kota Lhokseumawe, Aceh, pada Kamis (25/12). Menurut KPA, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas penyaluran bantuan untuk korban bencana alam di Aceh dan Sumatera yang dinilai lambat.</div> </div> </div> </div> <div class="relative flex-1 overflow-hidden" dir="ltr"> <div class="h-full w-full rounded-[inherit]" data-radix-scroll-area-viewport=""> <div class="bg-[#E7E7E7] p-2 sm:p-5"> <div class="mb-4 sm:mb-5"> <div class=""> <div class="rounded-lg border bg-white px-3 py-2"> <div class="mt-3 px-4"> <div class="mt-5"> Dikutip dari pemberitaan Rakyat Aceh (Jawa Pos Group) pada Jumat (26/12), Juru Bicara (Jubir) KPA Zakaria N. Yacob menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan hak konstitusional warga negara. Apalagi jika alasannya adalah menyoroti lambatnya penanggulangan bencana alam yang telah memakan banyak korban, baik di Aceh maupun daerah lainnya. &rdquo;KPA menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara ketika masyarakat menyuarakan kekecewaan atas lambannya penanganan bencana. Namun demikian, KPA mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab, serta tidak disertai kekerasan atau tindakan yang mengganggu ketertiban umum,&rdquo; ungkap Zakaria. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016999785/persija-jakarta-siap-bangkit-hadapi-bhayangkara-fc">Persija Jakarta Siap Bangkit Hadapi Bhayangkara FC</a> Zakaria juga menanggapi penangkapan seorang warga serta temuan satu pucuk senjata api jenis pistol yang kemudian dikaitkan dengan KPA. Dia menegaskan, tidak ada anggota KPA yang memiliki, menyimpan, maupun menguasai senjata api. KPA menyatakan sepenuhnya patuh dan berkomitmen terhadap Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki serta konsisten menjaga perdamaian Aceh. &rdquo;Terkait isu penangkapan dan temuan senjata api, KPA meminta agar persoalan ini disikapi secara objektif, adil, dan proporsional, serta tidak digeneralisasi dengan mengaitkannya kepada KPA atau mantan kombatan secara keseluruhan. Tindakan oknum tertentu tidak boleh dijadikan alasan untuk mencederai perdamaian dan menstigmatisasi pihak-pihak yang selama ini konsisten menjaga stabilitas keamanan Aceh,&rdquo; terang dia. Selain itu, Zakaria juga menyoroti penggunaan simbol tertentu seperti spanduk dan bendera yang dikaitkan dengan GAM maupun bendera Aceh. Termasuk dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Menurut dia, hal itu merupakan bentuk solidaritas dan empati terhadap korban bencana. Sehingga dia menilai hal itu bukan tindakan provokatif. Dalam pernyataannya tersebut, Zakaria kembali mengingatkan pemerintah agar konsisten menjalankan butir-butir MoU Helsinki, khususnya terkait perlindungan mantan kombatan dan masyarakat Aceh, penyelesaian persoalan Aceh melalui pendekatan politik, kemanusiaan, dan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan serta penghormatan terhadap kekhususan Aceh dan simbol-simbol Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPA merespons pembubaran aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kota Lhokseumawe, Aceh.

TNI Bubarkan Aksi Pengibaran Bendera GAM, KPA Ungkap Kekecewaan Lambannya Penanganan Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/nyaris-ricuh.jpg" alt="SEMPAT TEGANG: Negosiasi antara massa dan aparat keamanan di depan kompleks makam deklarator GAM Tgk Hasan Muhammad Di Tiro di Gampong Meureu, Indrapuri, Aceh Besar, kemarin (4/12). (TARMIDI YUSUF/RAKYAT ACEH)" width="100%">
<figcaption>SEMPAT TEGANG: Negosiasi antara massa dan aparat keamanan di depan kompleks makam deklarator GAM Tgk Hasan Muhammad Di Tiro di Gampong Meureu, Indrapuri, Aceh Besar, kemarin (4/12). (TARMIDI YUSUF/RAKYAT ACEH)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Peringatan Milad Ke-44 <a href="https://www.jawapos.com/tag/gerakan-aceh-merdeka/">Gerakan Aceh Merdeka</a> (GAM) di beberapa lokasi di Nanggroe Aceh Darussalam kemarin (4/12) diwarnai sejumlah insiden. Di Gampong Meureu, Indrapuri, Aceh Besar, massa dan aparat keamanan nyaris bentrok di depan makam deklarator GAM Tgk Hasan Muhammad Di Tiro.  Peristiwa tersebut bermula saat massa yang mengaku dari mantan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kombatan-gam/">kombatan GAM</a>, anak yatim korban konflik, dan pasukan Inong Balee dari berbagai wilayah di Aceh hendak menggelar peringatan milad GAM di lokasi itu. Mereka dihadang anggota Polri dan TNI di depan pintu gerbang makam.  Suasana memanas ketika massa bersikeras ingin masuk ke kompleks makam dengan membawa bendera GAM. Namun, aparat yang berjumlah 200-an personel tetap tidak mengizinkan bendera bulan bintang masuk dan dikibarkan di makam Tgk Hasan Tiro yang berdampingan dengan makam pahlawan nasional Tgk Cik Di Tiro tersebut. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/12/2015/mantan-panglima-gam-perjuangan-masyarakat-belum-selesai/">Mantan Panglima GAM: Perjuangan Masyarakat Belum Selesai</a></li> </ul> Setelah berdialog, akhirnya tercapai kesepakatan. Massa diperbolehkan masuk ke kompleks makam. Syaratnya, tidak membawa dan mengibarkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/bendera-bulan-bintang/">bendera bulan bintang</a> serta harus patuh pada protokol kesehatan Covid-19. Sebagian massa yang menyetujui pun masuk ke kompleks makam. Sebagian lagi bertahan di luar dan tidak berkenan masuk tanpa membawa bendera bulan bintang. Tidak banyak petinggi GAM hadir dalam kegiatan tersebut.  Mantan Panglima GAM Wilayah Pasee Tgk Zurkarnaini Hamzah (Tgk Ni) yang didampingi Mukhlis Basyah, mantan bupati Aceh Besar yang juga petinggi GAM, menyayangkan insiden penghadangan itu. ’’Kenapa kami datang ke makam wali, makam syuhada, yang merupakan makam orang tua kami bangsa Aceh, kami dihadang seperti ini,” kata Tengku Ni seperti dilansir Rakyat Aceh. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/04/2019/hak-politik-dicabut-gubernur-mantan-kombatan-gam-divonis-7-tahun-penjara/">Hak Politik Dicabut, Gubernur Mantan Kombatan GAM Divonis 7 Tahun Penjara</a></li> </ul> Dia menyebutkan, kemarin merupakan hari suci bagi para pejuang GAM. ”Termasuk indatu-indatu kami dulu, sangat memuliakan hari milad ini. Jadi, saya mohon kepada semua pihak untuk menghormati hak orang lain,” lanjutnya.  Sementara itu, Kapolres Aceh Besar AKBP Riki Kurniawan yang memimpin langsung pengamanan menuturkan, pihaknya sama sekali tidak melarang masyarakat untuk berziarah. Namun, aturan yang berlaku harus ditaati. ’’Ziarah tidak masalah, silakan. Tapi, dua hal yang harus dijaga. Pertama, menjaga protokol kesehatan Covid-19 dan kedua, tidak ada bendera yang naik,” tegasnya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/29/04/2017/warga-aceh-digegerkan-dengan-berkibarnya-bendera-bulan-bintang/">Warga Aceh Digegerkan Dengan Berkibarnya Bendera Bulan Bintang</a></li> </ul> Situasi agak berbeda terjadi dalam peringatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/milad-gam/">Milad Ke-44 GAM</a> di Masjid Raya Baiturrahman (MBR) Banda Aceh. Di sana, bendera bulan bintang berkibar lebih dari 15 menit. Pantauan Rakyat Aceh di lokasi, massa mengibarkan bendera secara bersama-sama sambil berorasi setelah berdoa dan berzikir.  Dandim 0101/BS Letkol Inf Abdul Razak Rangkuti mengatakan, ratusan orang tersebut hanya menyampaikan aspirasi. Meski, bendera GAM sempat berkibar sebentar. ’’Mereka menyatakan ikrar bahwa bendera mereka bukan bendera separatis. Tapi, saya sampaikan tidak ada bendera selain bendera Merah Putih,’’ kata Abdul Razak kepada wartawan. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/11/2019/bos-ganja-jaringan-aceh-jakarta-merupakan-mantan-kombatan-gam/">Bos Ganja Jaringan Aceh-Jakarta Merupakan Mantan Kombatan GAM</a></li> </ul> Sebelumnya, Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Azhari Cagee mengatakan, pihaknya tidak menyuruh ataupun melarang. Sebab, bendera itu sudah menjadi bendera Aceh sesuai Qanun Nomor 3 Tahun 2013. KPA tidak dalam kapasitas untuk mengatur. ’’Kita tidak menyuruh dan tidak melarang. Kalau menyuruh dan melarang akan dianggap itu bendera KPA, padahal itu jelas bendera Aceh sesuai qanun,’’ ucapnya.  &nbsp;  Saksikan video berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=fI6vTq-DSfU

Milad Ke-44 GAM Nyaris Ricuh, Massa Kibarkan Bendera Bulan Bintang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/prihatin-terhadap-nasib-janda-mantan-kombatan-kibarkan-bendera-gam_m_151539.jpeg" alt="Personel Polres Aceh Jaya memperlihatkan Bendera Bintang Bulang yang disita dari rumah mantan Kombatan GAM, Hamdan Cukhop, Aceh Jaya." width="100%">
<figcaption>Personel Polres Aceh Jaya memperlihatkan Bendera Bintang Bulang yang disita dari rumah mantan Kombatan GAM, Hamdan Cukhop, Aceh Jaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Semenjak konflik di Aceh sudah mereda, para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sudah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk membangun tanah air. Sayangnya beberapa mantan kombatan GAM merasa kecewa dengan rekannya yang telah berada di legislatif Kabupaten Aceh Jaya. Mantan kombatan yang berada di legislatif itu seakan-akan telah melupakan nasib saudaranya sepenanggungan dulu. Terutama pada janda dan anak-anak. Akibatnya Hamdan Cukhop, seorang mantan kombatan mengibarkan bendera bulan bintang atau GAM di perkarangan rumahnya di Gampong Baro Sayeng Kecamatan Setia Bakti. Dia menilai, rekan-rekannya di legislatif kurang peduli terhadap para janda dan anak yatim korban konflik. Dia menyebut para politisi Partai Aceh (PA) di parlemen telah lupa penderitaan saat konflik. Padahal telah menguasai 11 kursi di parlemen, namun saat peringatan perdamaian MoU Helsinki tidak menggelar kegiatan. "Terutama pada anggota DPRK yang telah menduduki kursi jabatan di dewan, kenapa tidak melakukan santunan pada anak yatim piatu yang merupakan anak-anak korban konflik serta para janda yang telah kehilangan suaminya di masa konflik," jelasnya, sebagaimana dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Kamis (17/8). Dia memastikan, selain kecewa kepada anggota DPRK setempat, pengibaran bendera dilakukan untuk memperingati 12 tahun perdamaian Aceh. Sejak dikibarkan pukul 8.30 WIB, bendera sempat bertahan hingga empat jam. Pasalnya, polisi dan TNI datang dan menurunkan bendera tersebut. Hamdan pun diboyong ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kapolres Aceh Jaya, AKBP Eko Purwanto menjelaskan, bendera bulan bintang belum boleh dikibarkan. Sebab itu, pihaknya melakukan penyitaan dan meminta keterangan Hamdan. "Kami sangat berharap pada semua pihak untuk menahan diri agar bendera tersebut tidak dikibarkan," tegasnya.

Prihatin Terhadap Nasib Janda, Mantan Kombatan Kibarkan Bendera GAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/warga-aceh-digegerkan-dengan-berkibarnya-bendera-bulan-bintang_m_126701.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Aceh Utara digegerkan dengan berkibarnya bendera Bulan Bintang di tiang dekat jembatan Gampong Tanjong Dalam. Dilansir dari Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), kejadian itu diketahui pada, Kamis (27/4). Bendera itu lantas diturunkan aparat kepolisian dan TNI. Sedangkan sejak kapan bendera itu dikibarkan belum diketahui. Disinyalir bendera itu dikibarkan pada malam hari. Sementara itu, aparat kepolisian Langkahan menerima laporan dari warga setempat bahwa bendera bintang bulan berkibar di tiang dekat Jembatan Gampong Tanjong Dalam, sekira pukul 06.30 WIB. Kapolsek Langkahan Iptu, Sudiarno yang membenarkan informasi itu&nbsp; mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi dari warga. Ketika itu ada warga yang sempat melihat ada bendera bulan bintang berkibar di kampung itu. Setelah menerima laporan itu, pihaknya berkoordinasi dengan Danramil 29/Langkahan dan Danton Brimob BKO untuk menurunkan bendera tersebut. &ldquo;Sejauh ini kita tidak tahu siapa pelakunya, dugaan sementara bendera itu dipasang oleh OTK pada malam hari. Kini satu lembar bendera bintang bulan itu sudah diamankan di Mapolsek Langkahan,&rdquo; ungkap Kapolsek Iptu Sudiarno. Sebagaimana diketahui, bendera bulan bintang dianggap sebagai identitas dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kini GAM sudah tidak ada lagi setelah adanya perdamaian dengan pemerintah Indonesia beberapa tahun silam. (arm/min/iil/JPG)

Warga Aceh Digegerkan Dengan Berkibarnya Bendera Bulan Bintang

bendera gam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bendera gam