<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/16/Dy5JL5fJ1XhuUHLO9ZpHAunIUUgIvujxzKYA5ClP-1-3748879290.jpg" alt="Koops Habema TNI mengamankan barang bukti dari hasil penindakan terhadap OPM di Papua. (TNI)" width="100%">
<figcaption>Koops Habema TNI mengamankan barang bukti dari hasil penindakan terhadap OPM di Papua. (TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Komando Operasi (Koops) Habema TNI melaksanakan operasi penindakan terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Operasi itu dilakukan melalui patroli dan penyisiran di titik-titik rawan. Melalui langkah itu, mereka berhasil melumpuhkan 8 anggota OPM di Papua Pegunungan dan Papua Tengah.&nbsp; Koops Habema TNI mengambil langkah tegas tersebut demi mewujudkan situasi aman dan kondusif menjelang hari kemerdekaan Indonesia yang akan diperingati secara serentak besok (17/8). Panglima Koops Habema TNI Mayjen TNI Lucky Avianto menyampaikan bahwa operasi tersebut harus dilaksanakan dan tidak bisa ditawar lagi.&nbsp; &rdquo;Rangkaian penyisiran itu merupakan langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat. Aparat tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga,&rdquo; kata Lucky pada Sabtu (16/8).&nbsp; Berdasar laporan yang disampaikan kepada Koops Habema TNI, Lucky menyatakan bahwa patroli dan penyisiran tersebut diwarnai kontak tembak. OPM lebih dulu menyerang aparat keamanan. Serangan itu lantas dibalas secara terukur dan profesional. Sehingga para prajurit TNI berhasil mengendalikan situasi dan melumpuhkan beberapa anggota OPM.&nbsp; Pada 8 Agustus 2025, di Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya, satuan tugas TNI melaksanakan penyisiran di Kampung Biak.&nbsp;Lokasi tersebut diduga menjadi tempat persembunyian OPM jaringan Tenggamati Enumbi. Berdasar arsip kepolisian, Tenggamati Enumbi pernah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Papua melalui Surat Nomor 01/I/2014/DIT RESKRIMUM tertanggal 23 Januari 2014. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata. Dilaporkan bahwa 3 anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga adalah Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak.&nbsp; Dari lokasi, aparat mengamankan barang bukti berupa 2 pucuk pistol, 2 unit radio komunikasi HT (Baofeng dan WLAN), puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera Bintang Kejora, 3 unit telepon genggam, power bank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya. Selanjutnya, pada 11 Agustus 2025, di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap VIII Kemabu. Dalam kejadian tersebut, 1 anggota OPM bernama Dece Mujijau yang merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, tewas. Kemudian 2 anggota OPM lainnya yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani mengalami luka tembak.&nbsp; Pasukan TNI mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri atas 4 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter, 1 tas selempang, 1 HP Android, dan 1 kalung OPM. Selanjutnya pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun berhasil digagalkan.&nbsp; Kontak senjata tersebut mengakibatkan 2 anggota OPM tewas. Masing-masing bernama Teleginus Maiseni (tokoh gerombolan OPM Kemabu) dan ajudannya (Seprianus Maiseni). Barang bukti yang diamankan dari kontak tembak itu terdiri atas 2 gelang, 2 kalung, 2 cincin perak, 2 cincin OPM, dan sepasang tangan. Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa seluruh tindakan prajurit TNI dalam operasi tersebut dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka menjalankan tugas berlandas aturan undang-undang. &rdquo;Hal tersebut sudah sesuai dengan Tugas Pokok TNI seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 tentang TNI. Keberhasilan ini juga membuktikan bahwa setiap tindakan prajurit TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata dilaksanakan secara profesional, terukur, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan,&rdquo; ujarnya. &nbsp;

TNI laksanakan operasi penindakan terhadap OPM menjelang HUT ke-80 RI, 8 anggota OPM berhasil dilumpuhkan di Papua Pegunungan dan Tengah.

Koops Habema TNI Lumpuhkan 8 Anggota OPM di Papua Pegunungan dan Papua Tengah, Sita Senjata hingga Bendera Bintang Kejora

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/xfklle5EnjKUqrKy3o43VZEy7io5slt2SZjI1sCt-1-3902777390.jpg" alt="Barang bukti dari penindakan terhadap OPM di Kabupaten Puncak. (TNI)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti dari penindakan terhadap OPM di Kabupaten Puncak. (TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tindakan tegas dan terukur dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Gabungan TNI terhadap 2 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka melumpuhkan 2 anggota OPM tersebut pada Selasa (22/7) dan Rabu (23/7). Penindakan terhadap anggota kelompok bersenjata itu dilakukan di Distrik Ilaga dan Distrik Onerik, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.&nbsp; Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Tugas Pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Itu sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.&nbsp; &rdquo;Setiap tindakan prajurit TNI dalam operasi untuk menghadapi &nbsp;kelompok bersenjata (OPM) ini dilaksanakan secara profesional, terukur, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun di luar aspek penindakan, TNI tetap konsisten menjalankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogis, sebagai bagian dari upaya jangka panjang membangun stabilitas keamanan nasional terutama di Papua,&rdquo; terang Kristomei pada Selasa (29/7) Menurut jenderal bintang dua TNI AD tersebut, tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam operasi yang berlangsung di Papua dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dia menyatakan bahwa TNI terus memperkuat perannya sebagai penjaga kedaulatan serta melindungi segenap masyarakat di tanah Papua.&nbsp; &rdquo;Melalui pendekatan humanis, dialogis, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan. TNI tetap menyambut dengan tangan terbuka apabila ada anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI dan bersama sama membangun Papua &nbsp;demi masa depan masyarakat Papua yang lebih damai dan sejahtera,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Berdasar informasi dari masyarakat, Satgas Gabungan TNI melaksanakan operasi penindakan terhadap 2 anggota OPM yang selama ini aktif melakukan aksi teror. <h2>Jadi DPO Sejak April 2020</h2> Mereka masing-masing bernama Lison Murib alias Limar Elas dan Alena Murib alias Alerid Murib. Mereka adalah buronan yang telah lama dicari aparat. Nama mereka masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri sejak April 2020.&nbsp; Mereka masuk dalam DPO setelah terlibat dalam penembakan warga sipil di area parkir Gedung OB-1, Kuala Kencana, Mimika, pada 30 Maret 2020. Pada 2021, mereka kembali muncul di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga, memperkuat struktur bersenjata OPM di wilayah tersebut. &rdquo;Satgas menemukan uang tunai jutaan rupiah, beberapa senjata tajam seperti parang dan panah, 4 &nbsp;unit HP, 1 unit HT, 1 unit &nbsp;teropong, munisi kaliber 5,56 milimeter, serta dokumen dan barang pribadi yang mengindikasikan keterlibatan dalam jaringan separatis,&rdquo; bebernya.&nbsp; Selain itu di Kampung Gunalu ditemukan uang tunai puluhan juta rupiah, 4 magazen, amunisi kaliber 7,62 milimeter dan 5,56 milimeter, bendera Bintang Kejora, cap stempel TPNPB, dokumen berisi permintaan dana, serta berbagai perlengkapan komunikasi dan logistik. Temuan uang tunai dan dokumen itu sekaligus memperkuat dugaan adanya aliran dana ilegal, baik melalui permintaan paksa kepada aparat pemerintah maupun perampasan milik masyarakat.&nbsp;

TNI melaksanakan operasi penindakan terhadap anggota OPM di Papua, menemukan bukti aliran dana ilegal dan senjata.

Satgas Gabungan TNI Tembak 2 Anggota OPM di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Amankan Bendera Bintang Kejora hingga Uang Tunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG-20210513-WA0036_1.jpg" alt="Barang bukti di markas KKB di Kampung Wuloni, Papua, Kamis (12/5). Satgas Nemangkawi/Antara" width="100%">
<figcaption>Barang bukti di markas KKB di Kampung Wuloni, Papua, Kamis (12/5). Satgas Nemangkawi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus berusaha menyebarkan propaganda. Kali ini mereka menyebarkan hoax atau berita bohong berupa foto yang menampilkan seorang WNA memegang tiang bendera Bintang Kejora yang merupakan simbol dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) alias KKB.  Di media sosial, foto tersebut dinarasikan sebagai Pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens asal Selandia Baru. Dia adalah pilot Susi Air yang pesawatnya dibakar beberapa hari lalu.  Setelah ditelisik, WNA yang ditampilkan tersebut ternyata berita 1 tahun silam pada Kamis, 24 Februari 2022. Pemberitaan waktu itu terlihat sang bule tengah berada di tengah-tengah sekelompok pria yang menggenggam senjata laras panjang.  Sang bule yang mengenakan celana hingga selutut tersebut juga terlihat memegang tiang bendera Bintang Kejora. Sehingga dipastikan bukan Pilot Susi Air, kapten Philip.  "Personel Pilot Susi Air masih diduga bersama kelompok KST dan terus dilakukan pencarian sesuai kondisi lapangan," kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa.  Sementara itu, Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring menambahkan, berita hoax seperti ini kerap disebar oleh kelompok KKB. Hal ini dilakukan KKB untuk memprovokasi dan mengancam masyarakat.  "Semua itu tidak benar, itu adalah upaya provokasi gerombolan KST dan simpatisannya. Itulah provokasi dan memutar balik fakta, jika terus dilakukan, bisa melanggar undang-undang," tutup Sembiring.

Hoax! Pilot Susi Air Kibarkan Bendera Bintang Kejora

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/bintang-kejora-jaktim.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Viral aksi pemotor mengibarkan bendera bintang kejora. Dalam video yang beredar terlihat jika pengendara sepeda motor yang telah berboncengan itu dengan tenangnya mengibarkan bendera tersebut selama perjalanan.  Peristiwa ini dikabarkan terjadi di sekitar Cawang, Jakarta Timur. Aksi kedua orang ini sempat direkam oleh pengendara lain, lalu viral di media sosial.  Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan belum bisa memastikan peristiwa tersebut. Saat ini penyelidikan tengah dilakukan.  "Masih kita selidiki kebenarannya, karena dalam video sepeda motor yang bergerak pada malam hari," kata Erwin kepada wartawan, Senin (13/12).  Oleh karena itu, Erwin juga belum bisa memastikan lokasi pengendara saat mengibarkan bendera bintang kejora. "Belum bisa kami pastikan lokasinya," jelasnya.

Viral, Pemotor Kibarkan Bendera Bintang Kejora di Jaktim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PROFIL_Asep-Adi-Saputra_MIFTAHULHAYAT.jpg" alt="Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu tersangka kasus pengibaran Bendera Bintang Kejora, Surya Anta Ginting dikabarkan menderita sakit peradangan telinga saat mendekam di dalam rumah tahanan Mako Brimob Depok, Jawa Barat. Dia disebut telah mengajukan surat untuk diberi pengobatan di luar rutan.  Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra membenarkan sakitnya Anta. Polisi dipastikan telah memenuhi hak tersangka untuk mendapat pengobatan.  "Untuk saudara Anta tadi sendiri informasi yang saya dapat beberapa waktu lalu, yang bersangkutan memang sakit dan sudah diobati oleh tim dokter kesehatan polri," ujar Asep di kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).  Asep mengatakan, sejauh ini polri memang belum mengizinkan Anta berobat ke luar rutan. Sebab, keluhan yang dialami tersangka masih bisa ditangani oleh dokter internal polri.  "Jadi belum dipandang perlu untuk berobat keluar, karena tim dokkes kita juga dilengkapi dokter ahli dan alat-alat yang paten," tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Unjuk-Rasa-Mahasiswa-Papua-Anti-Rasisme-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ratusan pemuda dan mahasiswa asal papua melakukan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/8/2019). Aksi tersebut digelar terkait dengan peristiwa yang menimpa sejumlah mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Foto:" width="100%">
<figcaption>Ratusan pemuda dan mahasiswa asal papua melakukan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/8/2019). Aksi tersebut digelar terkait dengan peristiwa yang menimpa sejumlah mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Foto:</figcaption>
</figure> Ratusan pemuda dan mahasiswa asal papua melakukan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/8/2019). Aksi tersebut digelar terkait dengan peristiwa yang menimpa sejumlah mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Sebelumnya, Polda Metro Jaya memutuskan memulangkan dua dari delapan orang tersangka pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. Dua orang yang dilepas itu yakni Naliana Wasiangge dan Norince Kogoya. Sehingga hanya tersisa 6 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.  Pemulangan Naliana Wasiangge dan Norince Kogoya karena tidak terbukti terlibat dalam pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Negara. Sehingga tidak ada pelanggaran pasal yang dikenakan kepada mereka.  Perkara ini dimulai saat Aliansi Mahasiswa Papua dan Papua Barat yang mengatasnamakan diri sebagai Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme Papua dan Papua Barat menggeruduk Gedung Polda Metro Jaya. Mereka menuntut pembebasan terhadap kedua temannya yang ditangkap pada Jumat (30/8). Penangkapan itu atas tuduhan pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Negara.

Polri Jelaskan Tak Beri Izin Surya Anta Berobat ke Luar Rutan Brimob

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/menkominfo-tujuh-bulan-771-hoax-teridentifikasi_m_.jpg" alt="BERITA BOHONG: Selama 7 bulan terakhir Kemenkominfo sudah mengidentifikasi berita hoax sebanyak 771. Dari jumlah tersebut 181 diantaranya berita hoax berkaitan dengan politik." width="100%">
<figcaption>BERITA BOHONG: Selama 7 bulan terakhir Kemenkominfo sudah mengidentifikasi berita hoax sebanyak 771. Dari jumlah tersebut 181 diantaranya berita hoax berkaitan dengan politik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembuat hoax yang satu ini berusaha membuat rangkaian kisah menggunakan kolase tiga video dan sebuah foto. Dua video tentang penangkapan seorang pria oleh petugas kepolisian Hongkong, satu video pengibaran bendera Bintang Kejora, dan satu foto kartu identitas pers. Kolase itu kemudian diberi narasi bahwa orang yang mengibarkan bendera Bintang Kejora di Pegunungan Papua akhirnya ditangkap di Hongkong.  Kabar itu diunggah pemilik akun Facebook MANTAN Bojomu (fb.com/angel.smaker.71) pada 4 September 2019. "Ternyata orang2 CIA. tidak Ada habis Nya mengacaukan negara lain. Foto Press di Hongkong=Orang yg mengibarkan bendera Bintang Kejora di'gunung Papua. (Video pertama). akhirnya ditangkap Polisi Hongkong," tulis akun tersebut.  Setelah ditelusuri satu per satu, ternyata banyak kejanggalan dalam narasi yang mengiringi kolase video dan foto itu. Misalnya, video pengibaran bendera Bintang Kejora di pegunungan. Hasil penelusuran menggunakan YouTube DataViewer menemukan video yang sama diunggah kanal Free West Papua Campaign pada 23 Februari 2018. Organisasi sukarela yang dibentuk pada 2004 di Oxford itu memberi judul Climb for West Papua.  Dikisahkan, Jake Toivonen, seorang manajer hotel di Sydney, memiliki ketakutan terbesar pada ketinggian. Dia lantas membayangkan besarnya ketakutan itu setara dengan yang dirasakan warga Papua Barat, namun dialami dalam kehidupan sehari-hari. Jake Toivonen menaklukkan rasa takut dengan memanjat tebing Blue Mountains di New South Wales, Australia, sebagai solidaritas terhadap warga Papua Barat. Di ketinggian tebing, Jake mengibarkan bendera bintang kejora. Anda dapat melihat videonya di bit.ly/SolidaritasWestPapua.  Jake Toivonen ternyata tidak ada hubungannya dengan video penangkapan pria kulit putih oleh kepolisian Hongkong. Theepochtimes.com memberitakan bahwa pria tersebut bernama Martin Svenningsen. Berita yang terbit pada 1 September 2019 itu diberi judul Chinese Media Spread Fake News That Western Man Arrested in Hong Kong Is CIA Agent.  Epoch Times juga menyebutkan tambahan identitas lain, yakni label Sveriges Radio di kartu pers yang ditemukan. Ketika ditelusuri, Sveriges Radio merupakan perusahaan penyiaran radio nasional yang beraktivitas di Swedia. Mengutip situs resmi sverigesradio.se, Svenningsen pernah menduduki posisi sebagai produser di P4 Extra di Stockholm. Artinya, dia bukan pengibar bendera bintang kejora di Papua ataupun di Australia.  FAKTA  Pengibar bendera Bintang Kejora dalam video yang diunggah akun Facebook MANTAN Bojomu bernama Jake Toivonen. Sementara itu, pria yang ditangkap polisi Hongkong bernama Martin Svenningsen.  https://youtu.be/st1lC0iMpD4

Hoax Video Pengibar Bendera Bintang Kejora Tertangkap di Hongkong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Mahasiswa-Papua-Tuntut-Referendum-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ratusan pemuda dan mahasiswa asal Papua menggelar aksi demonstrasi di sekitar Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Aksi unjuk rasa tersebut mengusung tema" width="100%">
<figcaption>Ratusan pemuda dan mahasiswa asal Papua menggelar aksi demonstrasi di sekitar Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Aksi unjuk rasa tersebut mengusung tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wapres Jusuf Kalla berpendapat soal penyelesaian persoalan di Papua. JK mengingatkan bahwa pada prinsipnya masyarakat Papua sama seperti warga di provinsi lain di tanah air. Mereka juga butuh perhatian dan pembangunan yang baik.  "Tapi, ada sesuatu yang kadang kala lebih tinggi dari itu, yakni harga diri," terangnya saat ditemui di kantor Wapres Rabu (5/9).  Bila ada ucapan rasialis, misalnya, tentu akan menyinggung harga diri masyarakat setempat. ''Sama seperti kalau sebuah daerah dikatakan apa (rasial) pasti tersinggung juga,'' lanjutnya. Persoalan rasialisme tersebut sebenarnya sudah selesai tatkala Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya meminta maaf atas ketersinggungan masyarakat Papua.  Belajar dari kasus Papua, JK meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali menerapkan nilai-nilai luhur yang ada. Salah satunya, berkata-kata dengan sopan terhadap siapa pun yang ditemui. Ketika kita sopan terhadap orang lain, kesalahpahaman hingga ketersinggungan bisa dihindari.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JUSUF-KALLA-JAWA-POS.jpg" alt="JUSUF KALLA (JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JUSUF KALLA (JAWA POS)</figcaption>
</figure> JUSUF KALLA (JAWA POS)  Berkenaan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora di depan istana, JK mengingatkan, hal itu terlarang. Sudah ada aturan mengenai bendera. Ada larangan mengibarkan bendera-bendera yang menjadi lambang kelompok atau organisasi terlarang maupun kelompok separatis. Misalnya, PKI, HTI, DI/TII, GAM, dan OPM.  Bila masih ingin mengibarkannya, menurut JK, bendera tersebut harus diubah menjadi berbeda. Menjadi lambang persatuan sebuah daerah. Perubahan bendera itu sudah pernah terjadi di Aceh sehingga pemerintah mengizinkan untuk tetap berkibar.  Bantuan Kemensos  Di sisi lain, Kementerian Sosial (Kemensos) sudah mengantongi data sementara korban sosial kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Tercatat ada 419 rumah dan usaha mikro yang mengalami kerusakan. Perinciannya, 224 di Papua dan 195 di Papua Barat, yang meliputi 165 di Manokwari dan 30 di Sorong.  Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menyatakan, data mungkin bisa bertambah. Sebab, pendataan masih berjalan. "Itu hasil sementara dalam tiga hari terakhir saat saya ke Papua Barat dan pak direktur ke Papua," ucapnya kemarin.  Data tersebut langsung diverifikasi dan divalidasi tim. Dengan begitu, dana dapat dicairkan secepatnya. Harry menerangkan, besaran dana bantuan bergantung jenis dan berat kerusakan. Untuk usaha yang hancur, korban akan menerima dana bantuan maksimal Rp 5 juta. Sedangkan rumah rusak berat maksimal Rp 25 juta. Dana stimulan untuk pemulihan itu ditargetkan cair minggu depan.  "Selain itu, ada santunan bagi korban meninggal sebesar Rp 15 juta dan korban luka Rp 5 juta," ungkap Harry. Korban tersebut, lanjut dia, tidak termasuk mereka yang diduga menjadi pelaku kerusuhan. "Ini benar-benar untuk yang jadi korban terdampak kerusuhan," sambungnya.  Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Muhamad Safii Nasution menambahkan, bantuan berupa sandang dan pangan juga sudah disalurkan untuk para pengungsi demo anarki yang ada di Lanal 10 Papua. Tercatat, dalam kurun waktu 29 Agustus hingga 3 September 2019, sebanyak 9.282 orang mengungsi ke sana. "Jumlahnya fluktuatif," katanya.  Selain itu, pihaknya tengah menyiapkan pendampingan sosial bagi para korban terdampak. Menurut Safii, para korban tak hanya membutuhkan bantuan sandang pangan, tapi juga pemulihan secara psikososial. Konselor dari Tagana dan petugas Pelopor Perdamaian yang ada di Jayapura akan ditugaskan di sana.  Rekonstruksi dan perbaikan bangunan pemerintah maupun fasilitas publik yang rusak di Papua diperkirakan menelan biaya ratusan miliar rupiah. Dari sisi kebutuhan anggaran, bangunan pemerintah yang rusak akan direkonstruksi dengan perkiraan anggaran Rp 100 miliar. Dana tersebut berasal dari APBN.  Sementara itu, kios dan rumah penduduk yang rusak akan dibangun lagi dengan menggunakan dana stimulan yang berasal dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan presiden," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kemarin.  Basuki telah meninjau kondisi Jayapura pada Selasa (3/9). Beberapa bangunan yang dia tinjau antara lain kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Kantor Bea Cukai Jayapura, kantor Grapari Telkomsel, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, kantor Perum LKBN Antara, dan Lapas Kelas II Abepura.  "Kami datang ke Jayapura untuk melihat langsung kerusakan akibat demo kemarin. Mudah-mudahan kalau sudah diinventarisasi dan diidentifikasi bisa cepat ditangani," ujarnya.

JK Tegaskan Pengibaran Bendera Bintang Kejora Terlarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Ketua-DPD-Perindo-Sorong-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sayang Mandabayan ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa bendera Bintang Kejora. Kejadian ini sempat viral dan anak buah Hary Tanoe itu pun dianggap bertolak belakang terhadap komitmen partai mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Ahmad Rofiq menegaskan, pihaknya ‎telah melakukan pemecatan pada kadernya itu. Sebab, kata dia, bagi Perindo komitemen mempertahankan NKRI adalah harga mati dan tidak bisa diganggu-gugat.  "Kami langsung melakukan pemecatan dengan tidak hormat. Kami tidak menoleransi kepada siapa pun yang telah melakukan kegiatan melawan hukum, apalagi itu bagian dari separatisme," ujar Rofiq saat dihubungi, Selasa (3/9).  Menurut Rofiq, dengan telah ditangkapnya Ketua DPD Perindo Kota Sorong itu, maka Perindo sudah tidak memiliki sangkut paut apa pun dengan Sayang Mandabayan.  "Atas kejadian ini, Perindo ingin menegaskan bahwa Ketua DPD Perindo Kota Sorong sejak ditangkap oleh aparat, maka sejak itu pula dia bukan lagi sebagai kader, anggota, dan pengurus partai," katanya.  Rofiq juga berpesan kepada kadernya untuk terus mengelorakan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sehingga NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara sudah final tidak bisa diganti dengan apapun.  "Perindo akan melakukan penguatan ideologi di daerah yang rawan isu politik dan mengingatkan agar para kader partai fokus melakukan pengabdian kepada masyarakat," pungkasnya.  Sebelumnya, ‎Polda Papua Barat melakukan penangkapan kepada Ketua DPD Partai Perindo Kota Sorong Sayang Mandabayan. Dia ditangkap karena kedapatan membawa bendera Bintang Kejora saat tiba di Bandara Rendani Manokwari pada Senin (2/9) pukul 16.21 WIT. Dari tangan dia ditemukan ratusan lembar bendera Bintang Kejora berukuran kecil.  “Telah dilakukan Penangkapan terhadap pembawaan bendera Bintang Kejora yang dibawa oleh Ketua DPD Partai Perindo Kota Sorong atas nama saudari Sayang Mandabayan,” ujar Kabid Humas Polda Papua Barat, AKBP Mathias Krey saat dikonfirmasi, Selasa (3/9).  Mathias menuturkan, Mandabayan tiba di Bandara Rendani setelah menempuh perjalanan menggunakan pesawat dari bandara Domine Eduard Osok Sorong. Dia datang ke Manokwari untuk mengikuti aksi damai yang rencananya akan digelar hari ini di wilayah tersebut.  Setelah turun dari pesawat dan hendak mengambil bagasi di ruang kedatangan, petugas bandara mencurigai gerak gerik Mandabayan. Kemudian petugas tersebut melakukan pemeriksaan terhadap koper yang dibawa oleh dia.  “Dan menemukan bendera Bintang Kejora berukuran kecil ukuran 15 x 25 cm sebanyak 150 lembar di dalam Koper berwarna pink,” tambah Mathias.‎

Ketua DPD Perindo Bawa Ratusan Bendera Bintang Kejora

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Mahasiswa-Papua-Tuntut-Referendum-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Ilustrasi bendera bintang kejora." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bendera bintang kejora.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya memutuskan memulangkan dua dari delapan orang tersangka pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. Dua orang yang dilepas itu yakni Naliana Wasiangge dan Norince Kogoya.  "Dari delapan orang yang ditangkap, dua orang dipulangkan. Jadi, enam orang yang ditahan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dihubungi, Selasa (3/9).  Argo menjelaskan, Naliana Wasiangge dan Norince Kogoya dipulangkan karena tidak terbukti terlibat dalam pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Negara. Sehingga tidak ada pasal yang dilanggar keduanya.  "Iya dipulangkan karena tidak terbukti," tegasnya.  Sedangkan enam orang yang ditahan itu yakni Dano Tabuni, Charles Cossay, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Ketua Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta Ginting, dan Wenebita Wasiangge. Seluruhnya sudah berstatus sebagai tersangka.  "Sudah ditahan di Mako Brimob," ujar Argo.  Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 106 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait keamanan negara. Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Papua dan Papua Barat yang mengatasnamakan diri sebagai Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme Papua dan Papua Barat menggeruduk Gedung Polda Metro Jaya.  Mereka menuntut pembebasan terhadap kedua temannya yang ditangkap pada Jumat (30/8). Penangkapan itu atas tuduhan pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Negara.  Penetapan delapan tersangka tersebut atas perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia memerintah Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono untuk segera menindak oknum yang mengibarkan Bendera Bintang Kejora di beberapa aksi demo di depan Istana Negara.  Pengibaran Bendera Bintang Kejora salah satunya terjadi saat mahasiswa Papua menggelar aksi di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

2 Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora di Depan Istana Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Mahasiswa-Papua-Tuntut-Referendum-Dery-Ridwansah-1-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Papua Barat melakukan penangkapan kepada Ketua DPD Partai Perindo Kota Sorong, Sayang Mandabayan karena kedapatan membawa bendera Bintang Kejora saat tiba di Bandara Rendani Manokwari pada Senin (2/9) pukul 16.21 WIT. Dari tangan dia ditemukan ratusan lembar bendera Bintang Kejora berukuran kecil.  "Telah dilakukan Penangkapan terhadap pembawaan bendera Bintang Kejora yang dibawa oleh Ketua DPD Partai Perindo Kota Sorong atas nama saudari Sayang Mandabayan," ujar Kabid Humas Polda Papua Barat, AKBP Mathias Krey saat dikonfirmasi, Selasa (3/9).  Mathias menuturkan, Mandabayan tiba di Bandara Rendani setelah menempuh perjalanan menggunakan pesawat dari bandara Domine Eduard Osok Sorong. Dia datang ke Manokwari untuk mengikuti aksi damai yang rencananya akan digelar hari ini di wiayah tersebut.  Setelah turun dari pesawat dan hendak mengambil bagasi di ruang kedatangan, petugas bandara mencurigai gerak gerik Mandabayan. Kemudian petugas tersebut melakukan pemeriksaan terhadap koper yang dibawa oleh dia.  "Dan menemukan bendera Bintang Kejora berukuran kecil ukuran 15 x 25 cm sebanyak 150 lembar di dalam Koper berwarna pink," tambah Mathias.   Pukul 16.44 WIT Mandabayan langsung di bawa oleh petugas Bandara Rendani ke Polsek Rendani. Selanjutnya dia dijemput oleh Anggota Reskrim Polres Manokwari.  Terpisah, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq juga membenarkan jika kadernya ditangkap oleh polisi. Partai sudah mengambil reaksi tegas dengan melakukan pemecatan secara tidak hormat dari keanggotaan partai terhadap Mandabayan.  "Kita membenarkan dan DPP telah melakukan sanksi pemecatan dengan tidak hormat," kata Rofiq.  Rofiq menegaskan, Perindo memegang teguh prinsip NKRI harga mati. Maka bagi seluruh kader yang tidak sejalan dengan itu, harus dikeluarkan dari keanggotaan partai. Dia berharap kejadian ini tak terulang kembali. Serta seluruh kader Perindo di Papua diminta untuk memperkuat NKRI.  "Perindo meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian ini," pungkasnya.

Bawa 150 Bendera Bintang Kejora, Ketua DPD Perindo Sorong Ditangkap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bendera bintang kejora

Berita Terkini