<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/BANJIR-BANDANG-24-A-840845568.jpg" alt="Salah satu dampak banjir bandang di Sumatera Barat. Kayu-kayu berserakan, memunculkan dugaan pembalakan liar. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Salah satu dampak banjir bandang di Sumatera Barat. Kayu-kayu berserakan, memunculkan dugaan pembalakan liar. (BNPB)</figcaption>
</figure> Ahmad Maryudi *) BENCANA&nbsp;&nbsp;seolah belum bosan menyapa bumi pertiwi; banjir bandang Sumatra menjadi episode terbaru yang memilukan. Tercatat banyak korban jiwa, dan ribuan lainnya terpaksa mengungsi. Belum lagi kerusakan infrastruktur, dan lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Banjir bandang ini bahkan disebut sebagai bencana hidrometeorologi terdasyat dalam sejarah perjalanan negara Indonesia. Di balik angka korban dan kerusakan, ada duka cita mendalam. Banyak yang kehilangan keluarga terkasih, kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian, dan bahkan mungkin kehilangan asa. Bencana ekologis ini menuntut sebuah refleksi jujur. Bahwa kerusakan alam telah terakumulasi, menumpuk dari waktu ke waktu. Kombinasi destruktif Laporan BKMG menyebut anomali iklim yang mengakibatkan intensitas curah hujan ekstrim dalam durasi yang cukup singkat. Curah hujan sebulan yang tetumpah dalam satu hari. Demikian yang sering dilaporkan. Tidak dimungkiri, itu menjadi salah satu penyebab, di saat daya dukung hutan dan ekosistem untuk menyerapkannya sudah sangat berkurang. Kombinasi destruktif termaksimal. Di titik inilah, pengelolaan hutan dan tata ruang menjadi krusial, untuk mengantisipasi ketidakpastikan iklim. Banjir Sumatra bukan sekedar &ldquo;kejadian alam&rdquo;, namun ada campur tangan manusia yang sangat signifikan. Puluhan tahun, kita sangat sembrono dalam mengelola sumberdaya hutan. Konservasi vs produksi Diskursus publik sering terjebak dalam dikotomi sederhana: seolah-olah solusi satu-satunya. Hentikan pemanfaatan hutan. Ini sangat bisa dipahami, tapi tidak selalu realistis. Pengelolaan hutan tidak identik dengan konservasi semata. Hutan dapat memberi manfaat ekonomi dan ekologis secara simultan. Tidak ada yang salah dengan kegiatan pemanfaatan hutan, senyampang tidak melebihi kemampuan regenerasinya. Bahkan negara maju -sebut saja, negara Skandinavia, Jerman, Kanada-, pun masih mengandalkan industri perkayuan. Dan hutannya tetap lestari, dan selalu jadi rujukan model kelola idaman. Itu karena pemanfaatan hutan dilakukan dengan kehati-hatian, dalam koridor kelestarian. Jejak deforestasi &amp; fragmentasi hutan Akan tetapi, berpuluh tahun pembalakan di Sumatra (dan di Indonesia pada umumnya) dilakukan secara serampangan, dan mengabaikan daya dukung. Deforestasi hutan di Sumatra sangat kasat mata, dan bukan hal yang perlu diperdebatkan lagi. Di Sumatra lah, episode fragmentasi &amp; deforestasi hutan alam Indonesia dimulai, baru disusul wilayah dan pulau lainnya. Fragmentasi hutan sudah terjadi sejak 1970-an. Deforestasi terbesar terjadi pada periode 1990-2010. Penelitian menunjukkan bahwa pada periode 1990&ndash;2010, Sumatra kehilangan 7,5 juta hektar hutan primer, belum termasuk 2.3 juta hektar yang terdegradasi (<a href="https://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/7/3/034010">Margono dkk. 2012</a>). Pada periode ini, hampir 50% hutan primer dibuka/ dikonversi. Ekspansi kawasan pertanian (terutama sawit) disebut sebagai penyebab utama deforestasi (<a href="https://doi.org/10.3390/land10050463">Juniati dkk.2021</a>). Belum lagi non-kehutanan lain seperti proyek infrastuktur dan kebutuhan non-kehutanan lainnya. Deforestasi bukanlah permasalahan kehutanan (industri perkayuan) semata, namun ada kelindan lintas sektor yang kompleks. Yang pasti, hutan selama ini hanya diposisikan sebagai pelumas pembangunan. Ketika potensi (ekonomi) menurun, alih fungsi ke kegiatan ekstraktif lain&mdash;seperti sawit dan tambang&mdash;jadi solusi. Ukuran yang dipakai hanyalah berapa devisa yang disumbangkan. Benar bahwa hutan hanya menyumbang 1% dari PDB. Tapi &ldquo;avoided loss&rdquo; dengan adanya hutan, sengaja dilupakan. Yang terjadi adalah kehutanan kemudian dipaksa untuk berperan sekedar sebagai &ldquo;penyedia lahan&rdquo; bagi aktivitas ekonomi lain yang lebih menjanjikan. Lanskap Sumatra yang rentan adalah warisan masa lalu, yang terus dieksploitasi dengan hingga hari ini. Pola sama: Kebijakan longgar, lemah pengawasan Penyebab deforestasi bisa berubah, namun mempunyai pola yang sama. Pertama, adanya policy inflation, kebijakan tereduksi semata untuk melayani kepentingan industri/ ekonomi, dan mengorbankan alam. Banyak contohnya, semisal kebijakan hutan tanaman industri (HTI), yang diawali dengan&nbsp;clearing&nbsp;(dengan ijin pemanfaatan kayu) atas hutan alam yang dianggap sudah tidak produktif. Hutan alam hilang, pun HTI banyak yang tidak berhasil. Paket komplit. Tidak jarang, deforestasi dan degradasi dilegitimasi dengan bungkus legal administratif. Belum lagi banyaknya kebijakan yang terfragmentasi dan tumpang tindih, rencana tata ruang terus berubah, dan orientasi jangka pendek mengalahkan keberlanjutan. Masalah ini diperparah oleh&nbsp;capacity collapse. Koordinasi antar lembaga sering tidak berjalan baik. Ego sektoral membuat masing-masing sektor bergerak sendiri, tanpa orkestrasi. Belum lagi aspek pengawasan yang lemah: aparat terbatas, wilayah kelola yang luas, dan aturan yang mudah ditabrak dan dibelokkan. Tantangan terbaru Banjir bandang Sumatra adalah cerminan kompleksitas tantangan tata kelola. Ini tidak berarti kita tidak pernah berupaya. Pemerintah pun tak henti memperbaiki tata kelola kehutanan melalui, penegakan hukum dan pembenahan perizinan untuk mencegah pembalakan liar. Apresiasi internasional pun ada. Indonesia pun disebut sebagai negara pertama, dan satu-satunya, yang diakui mempunyai sistem yang robust untuk mencegah pembalakan dan perdagangan kayu illegal. Persoalan-persoalan kehutanan tidak tumbuh dalam ruang hampa. Ada kelindan dengan sektor lain, seperti perkebunan, pangan/ pertanian, pertambangan, dan infrastruktur. Ketika kebijakan lintas sektor tidak selaras, upaya perlindungan hutan menjadi terkendala. Jangan dilupakan munculnya monster baru, UU Cipta Kerja, yang secara jelas mendepresiasi fungsi hutan. Luasan tutupan hutan minimal dihapuskan. Prosedur alih fungsi hutan diserderhanakan, apalagi kalau diatasnamakan proyek strategis nasional. &nbsp;Intinya, pembangunan tidak dilandasi kepedulian atas sifat dan karakter alam. Cermin akumulasi permasalahan Banjir bandang di Sumatra bukan peristiwa mendadak, melainkan akumulasi dari kebijakan yang tidak arif, tata ruang yang bermasalah, dan pengawasan yang lemah selama bertahun-tahun. Bencana ini harus menjadi cermin besar bagi kita semua, dan pengingat untuk terus berbenah dan tidak saling menyalahkan. Persoalan ini terlalu kompleks untuk ditimpakan pada satu aktor atau satu sektor. Kerusakan yang kita lihat hari ini adalah hasil dari keputusan panjang lintas waktu dan generasi, dan lintas kepentingan. Ke depan, yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan yang lebih arif, tetapi juga kesungguhan untuk bertindak nyata. Mengurangi -atau bahkan menghentikan- deforestasi, rekonstruksi tata ruang yang lebih arif, pengetatan pelepasan kawasan hutan, memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan harus dilakukan secara konsisten. Banjir bandang Sumatra tidak harus menjadi takdir yang terus berulang, melainkan peringatan untuk memperbaiki cara kita mengelola ruang hidup secara lebih adil dan bertanggung jawab. Pembangunan sesungguhnya bukanlah seberapa cepat hasrat ekonomi tercapai, tapi seberapa bijak kita menahan diri, demi keberlanjutan dan keadilan lintas generasi. &nbsp;*)&nbsp; Guru Besar UGM &ndash; Deputy Coordinator bidang Kebijakan &amp; Ekonomi KehutananInternational Union for Forest Research Organizations (IUFRO, Vienna) &nbsp;

Banjir Sumatra bukan sekedar “kejadian alam”, namun ada campur tangan manusia yang sangat signifikan.

Banjir dan Hasrat Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/17/menlh-3611885310.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta (16/1). (Humas Kementerian LH)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta (16/1). (Humas Kementerian LH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengawal proses pemulihan ekosistem gambut di Taman Nasional (TN) Sebangau. Untuk mitigasi kerusakan lingkungan, upaya pemulihan ekosistem gambut itu menggunakan teknologi kanal blocking. Hanif menyatakan, TN Sebangau di Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai sejarah panjang. Dahulu di lokasi TN Sebangau merupakan area eksploitasi hutan. Di daerah itu, dibangun kanal-kanal untuk mengangkut kayu hasil penebangan. Pembangunan kanal-kanal tersebut ternyata merusak ekosistem gambut di sana. "Kebijakan (pembangunan kanal-kanal) telah memengaruhi fungsi alami gambut sebagai penyimpan air. Akibatnya air keluar secara berlebihan," tutur Hanif dalam keterangannya, Rabu (29/1). Jika kerusakan ekosistem gambut itu dibiarkan terus, dapat memicu bencana ekologis. Dengan adanya kanal-kanal untuk membawa kayu itu, air yang keluar dari area gambut cukup banyak. Akibatnya gambut menjadi cenderung kering dan rawan terjadi kebakaran yang sulit dikendalikan. Lewat skema kanal blocking, tinggi air di tanah diatur supaya lahan gambut tetap basah dan berfungsi secara optimal. "Pembangunan kanal blocking merupakan langkah penting dalam upaya pemulihan ekosistem gambut," tuturnya. Selain itu, manajemen air tetap harus dikelola secara terpadu. Supaya lahan gambut tetap basah secara maksimal dan mencegah terjadinya kebakaran. Hanif bersama tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan pemda setempat datang untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik. Sehingga TN Sebangau bisa menjadi model pemulihan ekosistem gambut di Indonesia.

Kebijakan (pembangunan kanal-kanal) telah memengaruhi fungsi alami gambut sebagai penyimpan air. Akibatnya air keluar secara berlebihan.

Kawal Pemulihan Ekosistem di TN Sebangau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/1000270236-1938732043.jpg" alt="Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menilai, sumber masalah Jakarta akibat tekanan pertumbuhan penduduk di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). "Sumber masalah Jakarta itu karena tekanan pertumbuhan penduduk di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang sangat tinggi," ujar Andrinof di Jakarta, Rabu (14/8). Hal ini, lanjutnya, membuat masalah-masalah di Jakarta seperti banjir hingga kemacetan bukan hanya tidak mampu atau sanggup diimbangi kemampuan mengelola lagi, tapi oleh sumber daya untuk mengelola Jakarta. "Kalau kesenjangan ini tidak diatasi, maka solusinya adalah mengurangi beban tekanan terhadap Jakarta," katanya. Hal ini dalam rangka supaya memudahkan untuk penataan Jakarta, karena sumber masalah Jakarta yakni tekanan pertumbuhan penduduk di Bodetabek. Perkembangan penduduk di wilayah Bodetabek selama 23 tahun mengalami pertumbuhan signifikan sekitar 60 - 80 persen. Sedangkan pertumbuhan penduduk di Jakarta sendiri relatif stagnan, karena pergerakan migrasi orang malah yang dari Jakarta pindah ke wilayah pinggiran untuk mencari lokasi yang lebih murah. Tekanan pertumbuhan penduduk di Bodetabek tersebut semakin meningkat dengan adanya pertambahan penduduk dari wilayah luar Jabodetabek yang datang ke Bodetabek. Hal ini memunculkan tuntutan layanan transportasi, pengelolaan sampah, polusi udara akibat meningkatnya kendaraan pribadi. Jadi ada faktor pergerakan kependudukan secara nasional. "Ini menjadi alasan bahwa pemindahan ibu kota untuk memecah episentrum atau magnet ke wilayah Indonesia tengah dan timur sehingga nanti pergerakan penduduk nasional terpecah dan tidak lagi memusat di Jabodetabek dari berbagai kawasan Nusantara," kata Andrinof. Sebagai informasi, Ikatan Konsultan Nasional Seluruh Indonesia (Inkindo) mengungkapkan beban Jakarta yang selama ini sudah terlalu berat menjadi alasan untuk memindahkan Ibu Kota Negara. Penurunan muka tanah, banjir, hingga kepadatan lalu lintas menunjukkan beban berat kota Jakarta yang bisa menjadi alasan pemindahan IKN. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini sudah disiapkan kepala negara sebelumnya termasuk rencana memindahkan ke Jonggol, Kabupaten Bogor, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut. Inkindo juga optimistis pembangunan IKN akan mendorong pemerataan pembangunan di provinsi-provinsi kawasan Timur Indonesia.

"Sumber masalah Jakarta itu karena tekanan pertumbuhan penduduk di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang sangat tinggi," ujar Andrinof.

Mantan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago Sebut Sumber Masalah Jakarta adalah Pertumbuhan Penduduk di Kota-kota Sekitarnya