<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/WhatsApp-Image-2026-01-26-at-121535-2-3149617866.jpg" alt="Grup UT kirim bantuan untuk pemulihan bencana Sumatera. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Grup UT kirim bantuan untuk pemulihan bencana Sumatera. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyaluran bantuan kemanusiaan pasca bencana di Sumatera terus dilakukan berbagai pihak. Baik pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Hal itu diharapkan dapat mempercepat pemulihan terdampak bencana. Salah satunya dilakukan Grup PT United Tractors Tbk (UT). Secara aktif melakukan aksi cepat tanggap dengan mengerahkan sumber daya dan dukungan secara berkelanjutan guna membantu percepatan pemulihan di wilayah terdampak. Head of Corporate Communications and Sustainability Division Dianwahyu Sri Purnomo mengatakan, upaya itu merupakan bagian dari komitmen Grup UT untuk senantiasa hadir dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di tengah situasi darurat. Pihaknya terus menunjukkan kepedulian dan komitmen kemanusiaan melalui penyaluran bantuan penanganan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah terdampak, meliputi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. &rdquo;Grup UT di antaranya PT Pamapersada Nusantara (PAMA), PT Agincourt Resources (PTAR), PT United Tractors Pandu Engineering (UTPE), PT Bina Pertiwi (BP), PT Traktor Nusantara (Traknus) dan PT Komatsu Remanufacturing Asia (KRA), memberikan dukungan maksimal sejak tahap awal penanganan bencana dan terus berlanjut memberikan bantuan,&rdquo; papar Dianwahyu Sri Purnomo. &rdquo;Fokus kami adalah memastikan bantuan tersalurkan secara optimal, agar masyarakat di wilayah terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitasnya,&rdquo; imbuh dia. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan, lanjut dia, Grup UT telah mendirikan sebanyak 17 posko bantuan tersebar di sejumlah titik strategis di wilayah terdampak. Untuk mendukung kelancaran mobilisasi dan distribusi bantuan, Grup UT juga mengerahkan 31 unit alat berat, 14 unit sarana transportasi darat, serta 1 unit helikopter. &rdquo;Upaya ini diperkuat dengan keterlibatan Emergency Response Team (ERT) dan relawan dari karyawan Grup UT yang turun langsung ke lapangan,&rdquo; terang Dianwahyu Sri Purnomo. Dia menjelaskan, bantuan logistik yang disalurkan meliputi 792 paket sembako, 300 paket hygiene dan perlengkapan bayi, layanan kesehatan yang menjangkau lebih dari 1.300 penerima manfaat, lebih dari 150.000 paket makanan siap saji, 612 unit peralatan sekolah, serta 20 set peralatan dapur. Dia menambahkan, penyaluran bantuan dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi di berbagai wilayah terdampak. Di Provinsi Sumatra Barat, bantuan difokuskan di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi, serta didukung UT Cabang Padang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, di Sumatra Utara, bantuan disalurkan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli, serta menjangkau sejumlah daerah terdampak di Provinsi Daerah Istimewa Aceh tepatnya di Langsa, Bener Meriah, dan &nbsp;Aceh Tamiang. &rdquo;Melalui rangkaian aksi cepat tanggap ini, Grup UT menegaskan komitmennya untuk senantiasa hadir dan berkontribusi nyata dalam mendampingi masyarakat menghadapi dampak bencana,&rdquo; tutur Dianwahyu Sri Purnomo. Sejalan dengan komitmen tersebut, dia menambahkan, Grup UT akan terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak serta memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Termasuk pemerintah daerah, aparat setempat, dan lembaga kemanusiaan. &rdquo;Ini untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, berkelanjutan, dan menjangkau lebih banyak masyarakat sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana,&rdquo; ucap Dianwahyu Sri Purnomo.

Grup UT aktif melakukan aksi cepat tanggap mengerahkan sumber daya dan dukungan berkelanjutan membantu pemulihan bencana Sumatera

Dukung Penanganan Bencana di Sumatera, Grup UT Salurkan Bantuan Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/WhatsApp-Image-2026-01-20-at-100906-1834419784.jpg" alt="Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu memenangkan Lelang Jersey Evan Dimas Rp 10 juta. (M. Ali Mahrus/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu memenangkan Lelang Jersey Evan Dimas Rp 10 juta. (M. Ali Mahrus/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <h3>Jersey Evan Dimas Dibeli Rp 10 Juta, Zulham Zamrun Rp 7 Juta</h3> JawaPos.com&ndash;Tapanuli Selatan berjuang bangkit setelah dihantam bencana banjir bandang mengerikan pada 25 November 2025. Berbagai elemen kini bersama-sama berupaya menyembuhkan luka dan ingin Tapanuli Selatan menjadi lebih tangguh dan berdaya. Askab PSSI Tapanuli Selatan adalah salah satu elemen yang tak mau berpangku tangan pasca bencana yang merenggut nyawa 89 warga dan 20 tidak diketemukan. Pada 16-17 Januari, mereka mengadakan acara Laga Amal dan Trauma Healing di Stadion H.M. Nurdin, Padangsidimpuan dan Lapangan Sipette, Batangtoru, Tapanuli Selatan.&nbsp; Laga Amal 2 hari itu diikuti 8 tim dari berbagai background. Mulai dari tim instansi pemerintahan, Bank Sumut, hingga tim legenda-legenda PSMS Medan. Karena bertema laga amal, setiap tim peserta berdonasi Rp 5 juta. Untuk membuat kegiatan sosial ini menarik perhatian dan makin meriah, Askab PSSI Tapanuli Selatan mendatangkan sosok-sosok dengan nama besar di persepakbolaan Indonesia. Yaitu mantan kapten timnas Evan Dimas dan Zulham Zamrun. Selain itu, juga ikut ambil bagian pemain timnas putri Indonesia Pani Tri Oktaviani dan pemain Bali United Putri, Natasya Sumitro. Agenda ini diikuti para sosok penting setempat. Antara lain Waki Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, yang bermain untuk tim Korpri Padangsidimpuan, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu dan Dandim 0212/Tapsel Letkol Inf. Dedi Harnoto yang bergabung dengan tim legenda-legenda PSMS Medan. Bermain di hari kedua, Bupati Gus Irawan mencetak 2 gol. Pada laga amal hari pertama diadakan juga lelang jersey timnas Indonesia milik Evan Dimas dan Zulham Zamrun. Lelang dibuka dengan harga Rp 1 juta, jersey Evan Dimas akhirnya menjadi milik Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu setelah menebusnya seharga Rp 10 juta. Sedangkan jersey Zulham Zamrun laku Rp 7 juta. Pembelinya Hifzan Lubis, mantan pimpinan divisi pengawasan Bank Sumut. &rdquo;Jersey ini sangat berharga karena ini adalah jersey terakhir saya memperkuat timnas, yaitu di Piala AFF 2020,&rdquo; ujar Evan Dimas. &rdquo;Namun jersey menjadi lebih berharga lagi jika bermanfaat untuk orang banyak,&rdquo; lanjut pemain yang kini aktif melatih di SSB Saraswati Tulungagung. Zulham Zamrun mengaku sangat senang bisa terlibat. &rdquo;Ini adalah satu-satunya jersey timnas di rumah saya. Jersey ini saya kenakan saat timnas menjadi runner-up Piala AFF 2016,&rdquo; ujar Zulham. Pemain timnas putri Pani Tri Oktaviani sangat terkesan dengan antusiasme masyarakat yang menyaksikan laga amal. &rdquo;Semoga juga dari daerah sini nanti bisa muncul pemain-pemain sepak bola hebat. Baik yang putra maupun putri,&rdquo; ucap dia. Selain donasi dari tim peserta dan lelang jersey, donasi juga didapatkan dari para penonton yang menyaksikan laga. Selain itu ada donasi Rp 30 juta dari GGN Foundation (Jakarta) dan bantuan perlengkapan sekolah dan mushaf Alquran dari Sanggar Saraswati Nuswantara Tulungagung. Sebelum laga amal di hari kedua (17/1), dilaksanakan trauma healing kepada puluhan anak-anak usia sekolah dasar di Posko Desa Batuhula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Selain menghibur anak-anak yang aktivitas belajarnya terganggu karena bencana, Evan Dimas dkk juga menyalurkan bantuan antara lain berupa perlengkapan sekolah, bola, dan sembako. Ketua Askab PSSI Tapanuli Selatan Jackson Arianto Hasibuan mengatakan, tujuan dari acara ini adalah turut membantu membangkitkan lagi Tapanuli Selatan. &rdquo;Kami berharap Tapsel segera pulih, bahkan menjadi lebih baik lagi,&rdquo; ujar dia. Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu mengapresiasi digelarnya acara ini. &rdquo;Ini sangat menghibur masyarakat setelah kita terkena bencana. Kami sangat berterima kasih kepada Askab PSSI Tapanuli Selatan sebagai penyelenggara. Semoga Tapanuli Selatan segera bangkit,&rdquo; ujar dia. Berharap Bencana Tidak Terulang Bencana yang menerjang pada 25 November lalu diharapkan tidak terulang dan menjadi peringatan sekaligus pelajaran bagi semua. Hal itu diungkapkan salah seorang tokoh Sumatera Utara Indar Sakti Tanjung. &rdquo;Kita tentu bersyukur karena pada fase tanggap darurat bantuan cukup banyak berdatangan. Bantuan dari pemerintah pusat, serta dukungan dari berbagai pihak sudah sangat membantu masyarakat di hari-hari awal pascabencana,&rdquo; ucap mantan anggota DPRD Padangsidimpuan dua periode itu. &rdquo;Namun sekarang kita sudah memasuki fase berikutnya, yaitu masa pemulihan. Di fase ini, kebutuhan masyarakat juga mulai berubah. Bantuan awal seperti makanan dan pakaian sebagian sudah habis atau tidak lagi mencukupi. Salah satu hal yang menurut saya sangat mendesak saat ini adalah pemulihan sektor pendidikan, khususnya bagi anak-anak sekolah,&rdquo; beber dia. &rdquo;Banyak rumah warga yang hancur dan hanyut, termasuk perlengkapan sekolah anak-anak kita, buku, seragam, tas, dan alat tulis, semuanya hilang. Karena itu, perhatian pemerintah dan semua pihak seharusnya sekarang difokuskan pada bagaimana anak-anak ini bisa kembali bersekolah dengan layak. Bantuan perlengkapan sekolah perlu segera didistribusikan agar proses belajar mereka tidak terhenti terlalu lama,&rdquo; sambung dia. Di sisi lain, lanjut Indar Sakti Tanjung, bencana ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Ke depan jangan sampai terulang. &rdquo;Memang kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan faktor alam, apalagi dengan kondisi cuaca ekstrem yang makin sulit diprediksi. Namun, ada faktor lain yang juga harus kita jujur melihatnya, yaitu aktivitas manusia,&rdquo; ungkap dia. &rdquo;Kita mengetahui bahwa di daerah kita terdapat aktivitas pembukaan lahan, pertambangan, dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap perusahaan yang memiliki izin benar-benar menjalankan kewajibannya, termasuk reboisasi dan pemulihan lahan setelah eksploitasi. Jangan hanya di atas kertas. Pengawasan harus nyata di lapangan,&rdquo; tegas Indar. Terhadap aktivitas yang belum atau tidak memiliki izin, apalagi yang bersifat ilegal, pemerintah harus tegas melakukan penertiban. Ini penting bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Askab PSSI Tapanuli Selatan gelar laga amal dan trauma healing mendatangkan sosok-sosok dengan nama besar di persepakbolaan Indonesia

Laga Amal dan Trauma Healing Korban Bencana di Tapanuli Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/17/1000548203-2829646301.jpg" alt="Para pengungsi di aula DPRD Kabupaten Kudus. (Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara)" width="100%">
<figcaption>Para pengungsi di aula DPRD Kabupaten Kudus. (Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus mendata jumlah warga yang terdampak bencana banjir dan mengungsi. BPBD mencatat ada 11 tempat pengungsian yang mencapai 1.822 jiwa atau 606 keluarga. &rdquo;Berdasar data per hari ini (17/1), total pengungsi mencapai 1.822 jiwa. Tentu akan terus diperbarui karena bersifat dinamis," kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Kudus Eko Hari Djatmiko seperti dilansir dari Antara di Kudus, Sabtu (17/1). Dari jumlah pengungsi tersebut, kata dia, paling banyak perempuan yang mencapai 60 persen lebih dibandingkan laki-laki. Para pengungsi tersebut, berasal dari Desa Pasuruhan Lor, Temulus, Karangrowo, Kesambi, Jati Wetan, Jetis Kapuan, Karangrowo, Ngemplak, Payaman, Tanjungkarang, dan Gulang. Sementara tempat pengungsian yang disediakan yakni di Gedung NU Center Pasuruhan Lor, Madrasah Hidayatys Shibyan Temulus, Balai Desa Karangrowo, TK Pertiwi dan Aula Balai Desa Kesambi, Balai Desa Jati Wetan, Gedung Muslimat NU Loram Kulon, gedung DPRD Kudus, Balai Desa Payaman, GKMI Tanjung Karang, kantor PDI-P Jalan Lingkar Kudus, dan Balai Desa Gulang. Dari 10 tempat pengungsian tersebut terbanyak di Gedung DPRD Kudus yang mencapai 396 pengungsi, yang berasal dari Desa Karangrowo dan Desa Ngemplak (Kecamatan Undaan). Untuk tempat pengungsian lainnya, jumlahnya bervariasi antara 26 jiwa hingga 131 jiwa. Terkait genangan banjir di sejumlah lokasi, kata Eko Hari Djatmiko, untuk hari ini (17/1) masih terjadi, meskipun beberapa daerah mulai ada penurunan ketinggian genangan banjir. &rdquo;Mudah-mudahan, dengan adanya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) intensitas curah hujan bisa berkurang sehingga genangan banjir di Kabupaten Kudus bisa segera surut,&rdquo; ujar Eko Hari Djatmiko. Pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi di semua tempat pengungsian, meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal sementara, hingga alat-alat kebersihan dan kebutuhan pribadi lainnya juga dipenuhi. Bahkan, mainan untuk anak-anak juga disediakan sebagai bagian dari upaya trauma healing atau penyembuhan psikologi terhadap warga yang mengungsi akibat terdampak banjir. Jumlah pengungsi pada Rabu (14/1) total sebanyak 596 jiwa, namun secara bertahap meningkat menyusul curah hujan tinggi di Kabupaten Kudus.

BPBD Kabupaten Kudus mendata jumlah warga yang terdampak banjir dan mengungsi di 11 tempat pengungsian yang mencapai 1.822 jiwa atau 606 KK

BPBD Catat Pengungsi Banjir di Kabupaten Kudus Bertambah Jadi 1.822 Jiwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/11835a77-46e0-4793-8616-a0e4310e1806-2270166259.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti. (Akun X @azissubekti)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti. (Akun X @azissubekti)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan agenda reforma agraria harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan guna mencegah bencana banjir dan longsor, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kedaulatan pangan tidak akan pernah tercapai jika petani hanya diposisikan sebagai objek kebijakan. &ldquo;Kedaulatan pangan sering kita ucapkan sebagai cita-cita besar. Tetapi, cita-cita itu akan terus jadi slogan bila petani hanya kita posisikan sebagai objek semata, sekadar pelaksana, penerima program, atau tenaga kerja di lahan yang bukan miliknya,&rdquo; kata Azis kepada wartawan, Minggu (14/12). Ia menekankan, petani harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan pertanian. Menurutnya, petani tidak bisa dipisahkan dalam kedaulatan pangan. &ldquo;Petani harus ditempatkan sebagai subjek utama. Subjek berarti punya hak yang jelas atas tanahnya, punya ruang menentukan pilihan usaha taninya, punya posisi tawar di pasar, dan benar-benar menikmati nilai tambah dari kerja kerasnya,&rdquo; tegasnya. Azis memaparkan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2023&ndash;2025 menunjukkan peran strategis Jawa Tengah sebagai penopang pangan nasional, dengan produktivitas padi mencapai 55,24 kuintal per hektare dan produksi lebih dari 9 juta ton pada 2023. Namun, di balik angka tersebut, tantangan struktural petani masih sangat besar. &ldquo;Di Dapil Jawa Tengah VI, Wonosobo, Purworejo, Temanggung, Magelang, dan Kota Magelang kontribusi petani terlihat nyata dalam angka produksi, tetapi juga terlihat nyata dalam tantangan yang mereka hadapi,&rdquo; ungkapnya. Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, reforma agraria tidak boleh dilepaskan dari agenda pangan skala besar. Karena itu, program pangan skala besar, termasuk Food Estate, semestinya tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan reforma agraria yang berkeadilan. Azis mengingatkan, tanpa pembenahan struktur penguasaan tanah, proyek pangan justru berisiko menimbulkan konflik agraria dan kerusakan lingkungan.&nbsp; &ldquo;Tanpa pembenahan struktur penguasaan tanah, proyek pangan berisiko memperlebar konflik agraria, menyingkirkan petani kecil, dan menambah tekanan ekologis. Negara harus tegas, lahan pertanian produktif milik rakyat perlu dilindungi,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, ia mendorong langkah-langkah konkret, mulai dari kepastian hak atas tanah hingga penguatan infrastruktur pertanian.&nbsp; &ldquo;Reforma agraria harus benar-benar menyentuh petani kecil. Kedua, program pangan berskala besar harus menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama. Ketiga, infrastruktur dasar pertanian harus diperkuat,&rdquo; tutur Azis. Ia pun menegaskan perlindungan lingkungan harus menjadi satu paket dengan kebijakan pangan.&nbsp; &ldquo;Keempat, perlindungan lingkungan harus jadi satu paket dengan agenda pangan, konservasi lereng, perbaikan tata air, dan pengendalian risiko longsor wajib masuk perencanaan program,&rdquo; pungkasnya.

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menekankan pentingnya reforma agraria yang sejalan dengan perlindungan lingkungan untuk cegah bencana

Komisi II DPR Tekankan Reforma Agraria Harus Beri Perlindungan Lingkungan untuk Cegah Bencana Banjir dan Longsor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/13/banjir-di-padang-325748894.jpg" alt="Rumah warga terendam banjir bandang di Kelurahan Tabing Banda Gadang, Nanggalo, Padang, (1/12/2025). (Padang Ekspres)" width="100%">
<figcaption>Rumah warga terendam banjir bandang di Kelurahan Tabing Banda Gadang, Nanggalo, Padang, (1/12/2025). (Padang Ekspres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah pusat boleh bersikeras tidak men&zwnj;jadikan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Su&zwnj;mut), dan Sumatera Ba&zwnj;rat (Sumbar) sebagai ben&zwnj;cana nasio&zwnj;nal yang membuat bantuan luar negeri sulit masuk. Namun, pemerintah daerah terdampak memilih sebaliknya.&nbsp; Setelah Pemerintah Aceh mempersilakan lima relawan Tiongkok membantu mencari jenazah yang masih tertimbun, Jumat (12/12) Pemerintah Kota Padang, Sumbar, menerima bantuan logistik dari Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) Shaima Al Hebsi di Kantor Camat Koto Tangah, Padang. &nbsp; Al Hebsi menyampaikan, masyarakat dan Pemerintah UEA turut merasakan duka mendalam atas musibah yang menimpa warga Kota Padang serta Provinsi Sumbar, Sumut, dan Aceh. Pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan hubungan erat antara Pemerintah Indonesia dan UEA. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016951161/dukung-warga-terdampak-bantuan-terus-mengalir-untuk-tanggap-darurat-banjir-sumatera">Dukung Warga Terdampak, Bantuan Terus Mengalir untuk Tanggap Darurat Banjir Sumatera</a> "Melalui Palang Merah UEA, kami menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam di Kota Padang. Kami juga akan melihat langkah berikutnya untuk meringankan beban masyarakat terdampak,&rdquo; katanya, seperti dikutip dari Padang Ekspres&nbsp;Jumat (12/12).&nbsp; Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran berterima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan Pemerintah UEA. &ldquo;Kami merasa terhormat atas perhatian dari Pemerintah UEA. Bantuan ini akan segera didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo Subianto pun memberikan dukungan yang luar biasa,&rdquo; ungkap Fadly.&nbsp; Di Medan, Sumut, anggota Komisi D DPRD Sumut Mangapul Purba menyoroti minimnya ketersediaan alat berat untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana di sejumlah daerah di Sumut. &ldquo;Jumlah alat dari PUPR Sumut, saya yakin tidak mencukupi,&rdquo; ujar Mangapul saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos kemarin (12/12).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016947485/bantuan-kemanusiaan-sembako-dan-obat-obatan-mengalir-ke-aceh-dan-sumatera">Bantuan Kemanusiaan Sembako dan Obat-obatan Mengalir ke Aceh dan Sumatera</a> Mangapul mendorong Pemerintah Provinsi Sumut untuk mengambil langkah strategis, termasuk menambah jumlah alat berat melalui berbagai skema. Menurutnya, alternatif seperti menyewa alat, menerima dukungan donasi, atau opsi teknis lainnya harus segera dipertimbangkan agar penanganan bencana tidak terhambat. (hrs/fir/uri/lyn/wan/ttg)

Bantuan luar negeri akhirnya bisa masuk ke Kota Padang untuk membantu korban terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

Tidak Ada Bencana Nasional, Padang Tetap Terima Bantuan Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/gaF947sROY0CqeZIoosfuxMSwfrYheQ9kkEi5IL3-3578222817.jpg" alt="Lelang jersey Persija Jakarta berisi tanda tangan seluruh pemain laku dengan harga Rp 56 juta. (Dok. Persija)" width="100%">
<figcaption>Lelang jersey Persija Jakarta berisi tanda tangan seluruh pemain laku dengan harga Rp 56 juta. (Dok. Persija)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Program lelang jersey yang diinisiasi Persija Jakarta untuk membantu korban bencana Sumatera telah berakhir dan menemukan pemenangnya. Kostum perang berisi tanda tangan seluruh pemain Macan Kemayoran itu laku di angka Rp 56 juta. Lelang jersey bertanda tangan seluruh pemain Persija Jakarta ini berlangsung sejak Jumat (5/12). Bersama dengan Bakrie Untuk Negeri, program ini dibuka dengan harga penawaran awal Rp 5 juta. Proses lelang berlangsung selama tiga hari alias berakhir pada Minggu (7/12) pukul 19.00 WIB. Kegiatan ini dibuka untuk umum dan bisa diikuti netizen, masyarakat, maupun The Jakmania dengan setiap penawarannya kelipatan Rp 200 ribu. Meski waktunya terbatas kurang dari tiga hari, lelang jersey ini ternyata diikuti banyak orang. Hingga akhirnya ditemukan seorang pemenang bernama Defri Yahya, yang memberikan penawaran terakhir Rp 56 juta. Pemilik akun yang bersangkutan diberikan waktu untuk membayar selambat-lambatnya 1x24 jam dari lelang berakhir. Kini setelah dua hari, diresmikan bahwa Defri Yahya pemenangnya. "Program Lelang Jersey Bertanda Tangan Seluruh Pemain Persija resmi ditutup. Selamat dan terima kasih kepada Defri Yahya yang keluar sebagai pemenang dengan nilai Rp 56.000.000," tulis akun Persija Jakarta, Selasa (9/12). Dalam takarir, Persija juga menjelaskan bahwa seluruh hasil lelang akan disalurkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir di Sumatera. Yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. "Hasil lelang ini akan disalurkan seluruhnya untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra melalui Bakrie Amanah. Mari terus bantu saudara kita yang terdampak bencana," tambah Persija. Ditemukannya pemenang ini membuat misi kemanusiaan yang dilakukan Persija dan Bakrie Untuk Negeri sudah tuntas satu program. Masih ada dua program lain yang juga bagian dari bentuk kepedulian Macan Kemayoran. Salah satunya adalah lelang jersey juga, tapi kostum Timnas Indonesia. Jersey itu dipakai pemain Persija Ilham Rio Fahmi saat tampil pada Piala Asia U-23 di Qatar. Sementara satu program lainnya adalah Persija bersama Bakrie Untuk Negeri akan membuka membuka donasi. Penggalangan dana itu open telah dibuka sejak Jumat (5/12), dan baru akan ditutup pada Jumat (12/12).

Persija Jakarta sukses lelang jersey bertanda tangan pemain, Rp 56 juta untuk korban bencana banjir Sumatera

Hasil Lelang Jersey Persija Jakarta: Rp 56 Juta untuk Korban Bencana Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/AAZQznDfpV4ceM8m00oYKt3UaRIYiCLPXWhN1Cps-3657634204.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi terkait penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12) malam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi terkait penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12) malam. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi terkait penanganan bencana di Banda Aceh, pada Minggu (7/12) malam. Prabowo menegaskan, kunjungan ini merupakan yang kedua kalinya untuk meninjau langsung penanganan pasca bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. &ldquo;Tadi saya bersama Gubernur Aceh dan beberapa pejabat meninjau langsung kondisi di Bireuen, melihat pembangunan Jembatan Bailey yang sedang dikerjakan Kementerian PU dengan bantuan TNI,&rdquo; kata Prabowo. Dia menyampaikan, pembangunan jembatan darurat menunjukkan progres yang positif. Prabowo berharap, dalam satu pekan pembangunan jembatan dapat selesai. &nbsp;&ldquo;Pekerjaannya berjalan baik, dan diharapkan dalam satu minggu sudah bisa beroperasi sehingga jembatan-jembatan lainnya dapat segera dibuka,&rdquo; ujar Presiden Prabowo. Kepala negara juga menyoroti sejumlah laporan yang menggambarkan kondisi memprihatinkan di lapangan. Banyak area persawahan rusak akibat banjir, sementara beberapa bendungan besar maupun kecil dilaporkan jebol sehingga mengganggu aliran irigasi. &ldquo;Sawah banyak yang rusak. Menteri Pertanian ada di sini? Tidak ada, ya. Tolong dicatat,&rdquo; tegas Prabowo. Selain kerusakan lahan pertanian, Prabowo juga mendapat laporan banyak rumah warga yang membutuhkan bantuan untuk dibangun kembali. Presiden menilai operasi penanganan bencana di berbagai daerah telah berjalan cukup masif dan responsif, meski masih menghadapi tantangan berat terkait kondisi alam dan akses lapangan. Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Mauarar Sirait, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta para Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU. Turut hadir pula Menko PMK Pratino, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, soroti pembangunan jembatan dan kerusakan lahan persawahan

Presiden Prabowo Pimpin Rapat Penanganan Bencana di Aceh, Soroti Jembatan dan Lahan Pertanian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/01/WhatsApp-Image-2025-12-01-at-151058-3797555754.jpeg" alt="Pantauan udara kondisi Sungai Pagan pasca banjir bandang di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Senin (1/12/2025). (Biro Setpres)" width="100%">
<figcaption>Pantauan udara kondisi Sungai Pagan pasca banjir bandang di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Senin (1/12/2025). (Biro Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bencana banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera jangan sampai terulang lagi. Langkahnya harus dilakukan tindakan tegas oleh Pemerintah, aparat hukum, dan pemangku kepentingan.&nbsp; Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan langkah tegas dengan mengusut keberadaan gelondongan kayu yang terseret arus, rusaknya daerah aliran sungai (DAS), hingga hilangnya kawasan penyangga alam. Kondisi itu memperlihatkan tekanan terhadap lingkungan di wilayah hulu semakin tidak terkendali.&nbsp; Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riyan Beltra Delza mengapresiasi sikap tegas yang diambil Kemenhut. &ldquo;Kami sangat mengapresiasi sikap tegas Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ini langkah penting untuk mencegah bencana berulang dan menjaga kehidupan masyarakat di Sumatera,&rdquo; ujar Riyan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016920930/polda-riau-salurkan-peralatan-3459-pemulihan-bagi-korban-banjir-bandang-dan-longsor-di-sumatera">Polda Riau Salurkan Peralatan 3.459 Pemulihan Bagi Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera</a> Riyan menegaskan, pemulihan hutan tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja. Seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat menjaga alam. Baik dengan menanam pohon, mengawasi hutan dari aktivitas penebangan pohon tanpa aturan, dan melaporkan jika terdapat penyimpangan.&nbsp; "Jangan biarkan Kemenhut kerja sendirian. Kalau bareng-bareng, hasilnya pasti jauh lebih maksimal,&rdquo; kata Riyan.&nbsp; Lebih jauh dia menilai, bencana di Sumatera semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola lingkungan secara menyeluruh. &ldquo;Sudah waktunya kita berbenah dan lebih peduli dengan kondisi hutan di sekitar kita,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016920786/polri-dalami-kayu-gelondongan-yang-terbawa-banjir-bandang-di-sumatera">Polri Dalami Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Bandang di Sumatera</a> Banjir dan longsor di Sumatera kembali menegaskan urgensi memperkuat komitmen nasional terhadap pelestarian hutan. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan lingkungan, sehingga masa depan kawasan terdampak dapat kembali aman, stabil, dan berkelanjutan.

Bencana banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera jangan sampai terulang lagi. Langkahnya harus dilakukan tindakan tegas.

Pembentukan Tim Khusus Kemenhut untuk Cegah Bencana Berulang di Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/ilustrasi-banjir-1913369443.jpg" alt="ILUSTRASI BENCANA BANJIR. (JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI BENCANA BANJIR. (JAWA POS)</figcaption>
</figure> Oleh Kaleb E. Simanungkalit, dosen dan Kaprodi di FKIP Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Angka 770 bukanlah sekadar statistik. Itu adalah jumlah nyawa manusia, saudara kita yang melayang akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November lalu. Jika kita membayangkan 770 jenazah yang dibaringkan berdampingan, mungkin hati nurani kita baru akan benar-benar terguncang.&nbsp; Ini adalah tragedi kemanusiaan terbesar tahun ini. Tiga provinsi lumpuh sekaligus. Ribuan rumah lenyap. Infrastruktur hancur lebur. Namun, respons administratif dari Jakarta terasa dingin dan terbatas: Pemerintah pusat memutuskan untuk tidak menetapkan status bencana nasional.&nbsp; Keputusan itu tidak hanya mengecewakan, tetapi juga merugikan rasa keadilan masyarakat. Di saat Sumatera berteriak minta tolong dengan napas tersengal, Jakarta justru sibuk berlindung di balik benteng resolusi undang-undang.&nbsp; <h3 class="pf0">Alasan Klise&nbsp;</h3> Argumen utama pemerintah menolak status bencana nasional selalu merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007. Alibinya klasik, pemerintahan daerah (pemda) di tiga provinsi tersebut dianggap belum &rsquo;&rsquo;lumpuh total&rsquo;&rsquo;. Gubernur dan bupati/wali kota masih ada. Kantor dinas masih berdiri.&nbsp; Ini adalah logika birokrasi yang kaku dan tidak membumi. Benar bahwa gubernur dan bupati masih ada secara fisik. Namun, apakah &rsquo;&rsquo;tangan&rsquo;&rsquo; mereka masih mampu bekerja?&nbsp; Kita harus ingat, bencana ini terjadi pada bulan Desember 2025. Ini adalah ujung tahun anggaran. Kas daerah (APBD) di hampir seluruh wilayah Indonesia sudah &rsquo;&rsquo;kering&rsquo;&rsquo; atau sudah dialokasikan untuk pos-pos lain yang tak bisa digeser sembarangan.&nbsp; Ketika bencana raksasa terjadi pada saat dompet daerah kosong, sesungguhnya pemerintahan itu sudah lumpuh secara fungsi meski tampak utuh secara struktur.&nbsp; Memaksa daerah menanggung beban pemulihan triliunan rupiah dengan sisa anggaran akhir tahun adalah sebuah kemustahilan. Jakarta seharusnya paham betul realistis fiskal itu. Menolak status bencana nasional dengan alasan &rsquo;&rsquo;gubernur masih ada&rsquo;&rsquo; sama saja dengan menyuruh petinju yang sudah babak belur dan kehabisan darah untuk terus bertarung sendirian di atas ring.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016917609/viral-bupati-bireuen-malah-bahas-potensi-sawit-di-lokasi-banjir-aceh-netizen-bencana-adalah-cuan">Viral! Bupati Bireuen Malah Bahas Potensi Sawit di Lokasi Banjir Aceh, Netizen: Bencana Adalah Cuan</a> <h3 class="pf0">Ketakutan Semu</h3> Selain alasan teknis, aroma politis juga tercium kuat. Ada kekhawatiran elite pusat bahwa label bencana nasional akan mencoreng wajah Indonesia di mata internasional. Ketakutan akan kaburnya investor atau turunnya geliat pariwisata seolah menjadi hantu yang menakutkan bagi pembuat kebijakan.&nbsp; Pola pikir itu sangatlah bermasalah. Apakah kita lebih peduli pada pemeringkatan investasi daripada nyawa rakyat sendiri? Menyematkan status bencana nasional bukanlah aib. Justru, itu menunjukkan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab penuh.&nbsp; Dunia internasional justru akan lebih menghargai negara yang transparan mengakui krisis dan menanganinya dengan sekuat tenaga daripada negara yang berusaha menyembunyikan &rsquo;&rsquo;borok&rsquo;&rsquo; bencana di bawah karpet demi menjaga citra semu.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016917554/update-korban-pasca-bencana-aceh-sumut-dan-sumbar-sebanyak-836-meninggal-dunia-dan-509-hilang">Update Korban Pasca Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar, Sebanyak 836 Meninggal Dunia dan 509 Hilang</a> <h3 class="pf0">Ketimpangan Pusat dan Daerah&nbsp;</h3> Kasus ini kembali memunculkan sentimen lama tentang hubungan pusat dengan daerah. Masyarakat di Sumatera dapat bertanya, &rsquo;&rsquo;Seandainya bencana dengan 770 korban jiwa dan melumpuhkan tiga provinsi itu terjadi di Pulau Jawa, apakah respons Jakarta akan sedingin ini?&rsquo;&rsquo;&nbsp; Sejarah mencatat, atensi pemerintah pusat kerap kali lebih cepat dan masif jika bencana terjadi di dekat pusat kekuasaan. Jangan salahkan apabila muncul persepsi bahwa nyawa di luar Jawa seolah memiliki &rsquo;&rsquo;valuasi&rsquo;&rsquo; yang berbeda dalam kalkulator birokrasi.&nbsp; Status bencana nasional sebenarnya adalah kunci inggris untuk membuka segala sumbatan. Dengan status itu, pintu APBN terbuka lebar tanpa birokrasi berbelit. Komando menjadi satu di tangan pusat, menghilangkan ego sektoral antardaerah. Rekonstruksi bisa berjalan cepat, bukan menunggu hibah yang cairnya kapan saja.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016917100/wapres-gibran-sampaikan-duka-akibat-bencana-terjang-wilayah-sumut">Wapres Gibran Sampaikan Duka akibat Bencana Terjang Wilayah Sumut</a> <h3 class="pf0">Sudahi Debat&nbsp;</h3> Warga di Aceh, Sumut, dan Sumbar saat ini tidak perlu mengambil definisi hukum. Mereka membutuhkan kepastian tempat tinggal, jaminan pangan, dan perbaikan jalan yang putus agar perekonomian kembali berputar.&nbsp; Pemerintah pusat harus segera merevisi keputusan ini. Jangan biarkan rakyat merasa yatim piatu di tengah-tengahnya. Kehilangan 770 nyawa adalah &rsquo;&rsquo;lampu merah&rsquo;&rsquo; yang menyala terang benderang.&nbsp; Menetapkan status bencana nasional adalah langkah politik yang menguntungkan. Itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti empati. Sudahi narasi &rsquo;&rsquo;bencana daerah&rsquo;&rsquo;. Ini duka Indonesia, maka harus ditanggung sebagai beban nasional. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa birokrasi kita lebih kukuh daripada rasa kemanusiaan kita. (*)&nbsp; ---&nbsp; "Ada kekhawatiran elite pusat bahwa label bencana nasional akan mencoreng wajah Indonesia di mata internasional."

Angka 770 bukanlah sekadar statistik. Itu adalah jumlah nyawa manusia, saudara kita yang melayang akibat bencana banjir dan longsor.

Tragedi Sumatera dan Keengganan Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/Anggota-DPR-2100290217.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, saat rapat kerja dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, saat rapat kerja dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mencecar Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat kerja membahas bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Menhut Raja Juli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12). Dalam kesempatan itu, Alex meminta Raja Juli membuka data keberadaan tambang ilegal yang diduga menjadi salah satu penyebab utama rusaknya hutan dan memicu bencana di Sumatera. Ia menegaskan, aktivitas tambang ilegal telah merusak hutan secara masif. &ldquo;Ini kan yang disampaikan ini baru cuma soal pembabatan hutan, pembalakan liar, secuil banget. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan,&rdquo; kata Alex Indra dalam rapat tersebut. Legislator asal Sumatra Barat (Sumbar) itu juga menyoroti kecilnya dana rehabilitasi pasca status tanggap darurat yang hanya sebesar Rp 62.500 per hektare. Menurutnya, hutan yang rusak parah dan menjadi penyebab bencana wajib direhabilitasi secara serius. &ldquo;Dengan dana Rp 62.500 per hektare, apa yang mau direhabilitasi, Pak?&rdquo; kritiknya. &ldquo;Hutan ini juga harus direhabilitasi. Jangan sampai infrastruktur yang rusak direhabilitasi dan direkonstruksi, tetapi hulu bencana ini tidak diselesaikan,&rdquo; sambungnya. Legislator fraksi PDIP itu menekankan pentingnya keseriusan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam memitigasi bencana agar banjir dan longsor di Sumatra tidak terus berulang. Ia mengingatkan, agar pemerintah tidak lagi menjadikan curah hujan sebagai kambing hitam. &ldquo;Kalaulah siklon tropis ini pertama kali dalam sejarah sudah terjadi, itu kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi. Jangan nanti curah hujan lagi yang disalahkan,&rdquo; tegasnya. Ia menambahkan, mitigasi bencana menjadi kunci untuk mencegah jatuhnya korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi. Alex berharap, Menhut benar-benar serius mencegah kerusakan hutan di Sumatera. &ldquo;Kita tidak berharap ini terjadi lagi. Kami di Sumatera Barat itu, Pak, kalau gempa sudah makanan sehari-hari. Cuma itu ya di dalam tanah, ya nggak ada juga yang bisa kami salahkan ketika tanah ini bergerak karena tidak bisa dimitigasi, belum ada juga ilmunya sampai ke sana,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkap terdapat 12 perusahaan yang dinilai berkontribusi memperparah bencana banjir bandang dan tanah longsor, khususnya di Sumatera Utara. Ia menyampaikan, tim penegakan hukum (gakum) Kementerian Kehutanan tengah menelusuri indikasi pelanggaran yang dilakukan korporasi di kawasan hutan. Ia memastikan, proses penegakan hukum akan segera dijalankan. &ldquo;Penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan. Gakum kami sedang ada di lapangan dan Insyaallah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi IV dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini,&rdquo; tegasnya. Meski demikian, ia mengaku belum dapat menyampaikan detail perusahaan yang akan dikenai sanksi lanjutan tersebut. &ldquo;Nama perusahaannya, luasan persisnya, saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,&rdquo; pungkasnya.

Komisi IV DPR RI meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membuka data tambang ilegal di kawasan hutan Sumatera yang diduga menyebabkan be

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bencana banjir

Berita Terkini