<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/bem-ui-3095475965.jpg" alt="Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan rakyat 17+8. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan rakyat 17+8. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menggelar aksi unjuk rasa bertajuk #AparatKeparat di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan, pada Jumat (27/2).</p> <p>Salah satu poin tuntutan, berfokus pada proses hukum prosea hukum terhadap Bripda MS, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap salah satu pelajar berinisial AT, 14, di Tual, Maluku Utara.</p> <p>"Mendesak penjatuhan hukuman pidana yang seberat-beratnya kepada polisi pembunuh AT dan segenap aparat pelaku represifitas," kata Koorbid Sospol BEM UI, Muhammad Hafidz dikonfirmasi, Jumat (27/2).</p> <p>BEM UI memperkirakan sekitar 200 massa aksi akan menggeruduk Mabes Polri. Massa akan terlebih dahulu di lapangan FISIP UI sekitar pukul 13.00 WIB sebelum bergerak menuju Mabes Polri.</p> <p>Dalam pengamanan aksi ini, Kepolisian akan mengerahkan pasukan pengamanan sebanyak 3.093 personel. Aksi unjuk demonstrasi terjadwal sejak pukul 13.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.</p> <p>"Polda Metro Jaya menurunkan personel lebih kurang 3.093 personel. Ini juga akan ditempatkan di beberapa titik, mengingat ada obvitnas (objek vital nasional), di sini ada kantor PLN, ada pusat keramaian, pasar, kegiatan aktivitas masyarakat di beberapa titik ini akan disiapkan personel Polri,&rdquo; kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto.</p> <p>Kepolisian berharap, aksi dapat berjalan dengan aman, damai, dan tertib. Sehingga aspirasi tersampaikan dengan baik.</p> <p>&rdquo;Kami tekankan bahwa Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menjamin perlindungan pendapat yang disampaikan oleh elemen mahasiswa ini tersampaikan dengan baik, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kami menjamin itu,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

BEM UI gelar demo di Mabes Polri Jakarta tuntut pidana seberat-beratnya pelaku pembunuhan pelajar di Tual Maluku dan proses hukum yang tegas

BEM UI Gelar Aksi Unjuk Rasa di Mabes Polri, Tuntut Pidana Seberat-beratnya Pelaku Pembunuh Pelajar di Tual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/29/JKT-1-SILATURAHMI-KEBANGSAAN-KELUARGA-SOEHARTO-FED-5JPG-4021815002.jpg" alt="Keluarga Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana dan Titiek Soeharto memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Kebangsaan di Ruang Delegasi, Gedung Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Keluarga Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana dan Titiek Soeharto memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Kebangsaan di Ruang Delegasi, Gedung Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mendesak pemerintah untuk mencabut gelar Pahlawan Nasional yang baru saja diberikan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Mereka menilai keputusan tersebut sebagai langkah yang mengkhianati nilai-nilai sejarah dan nurani bangsa.</p> <p>Wakil Ketua BEM UI, Brevka Noufalio, menyebut pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia yang menjadi korban penindasan pada masa Orde Baru.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sejarah dan nurani bangsa. Pemberian gelar ini melukai ingatan kolektif rakyat atas penderitaan yang terjadi selama lebih dari tiga dekade kekuasaan Orde Baru, yang penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia, pembungkaman kebebasan, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakar,&rdquo; kata Brevka dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11).</p> <p>Ia menjelaskan, masa pemerintahan Soeharto tidak bisa dilepaskan dari catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama 32 tahun masa kekuasaannya. Menurutnya, banyak korban yang hingga kini belum mendapatkan keadilan, termasuk korban penculikan aktivis, tragedi Tanjung Priok, dan peristiwa 1965&ndash;1966 yang menelan banyak korban jiwa.</p> <p>Brevka juga menyoroti sosok Soeharto tidak bisa disetarakan dengan para pahlawan nasional yang berjuang tanpa pamrih demi keadilan dan kemanusiaan.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Sosok yang pernah menindas, memperkaya kroni, dan menutup ruang demokrasi tidak seharusnya disetarakan dengan para pahlawan yang berjuang menegakkan keadilan dan kemanusiaan,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Menurut Aliansi BEM se-UI, keputusan pemerintah mencederai semangat reformasi yang justru lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim otoriter Orde Baru.</p> <p>&ldquo;Kami menegaskan bahwa Aliansi BEM se-UI menuntut pencabutan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto,&rdquo; tegas Brevka.&nbsp;</p> <p>Tuntutan tersebut bukan sekadar ekspresi kekecewaan, tetapi bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga integritas sejarah bangsa.</p> <p>Lebih lanjut, Brevka menilai pemberian gelar pahlawan justru menunjukkan adanya upaya manipulasi sejarah demi kepentingan politik jangka pendek.</p> <p>&ldquo;Keputusan ini bukan hanya bentuk keberpihakan pada kebenaran, melainkan juga upaya menjaga agar sejarah tidak dimanipulasi demi kepentingan politik sesaat,&rdquo; pungkasnya.</p>

Aliansi BEM UI mendesak pemerintah untuk mencabut gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepada Soeharto.

Aliansi BEM UI Minta Pemerintah Cabut Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/1000405261-588639394.jpg" alt="Denny Sumargo. (Instagram @sumargodenny)" width="100%">
<figcaption>Denny Sumargo. (Instagram @sumargodenny)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mendesak Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk dicopot dari jabatannya. Hal ini karena dianggap merendahkan tuntutan aspirasi para mahasiswa dan demonstran.</p> <p>Denny Sumargo memberikan komentar singkat atas desakan BEM UI supaya Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu. Dia secara tidak langsung merasa tuntutan itu berlebihan, mengingat Purbaya baru saja dilantik dan belum bekerja sebagai Menteri Keuangan.</p> <p>"Baru juga dilantik, kasihan loh," ujar Denny Sumargo dalam unggahan di akun Threads miliknya.</p> <p>Netizen pada kolom komentar juga kasihan dengan Purbaya. Mereka meminta Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani itu sebaiknya diberikan kesempatan untuk bekerja terlebih dahulu, baru nanti dievaluasi atau dikritik kinerjanya apabila memang tidak tepat.</p> <p>"Sudah minta maaf orangnya, harusnya kita memaafkan dengan hati yang lapang," komentar salah satu netizen.</p> <p>"Lihat dulu lah 100 hari kerja, baru bisa komplain. Serba salah kalau sudah benci pemerintah susah buat menerima kebijakan baik atau buruk tetap dianggap sampah," timpal yang lainnya.</p> <p>"Baru naik panggung sudah dilempar sandal, mungkin lawakannya nggak lucu apalagi penontonnya baru ketimpa musibah."</p> <p>"Kayaknya memang nggak cocok bang, baru dilantik sombongnya kelewat batas. Orang pintar biasanya kan diakui, bukan mengakui, dia bicaranya tinggi banget."</p> <p>BEM UI menyoroti secara tajam pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa yang terkesan meremehkan tuntutan mahasiswa dan Demonstran terkait tuntutan 17+8 yang digemakan masyarakat, terutama mereka yang kecewa dengan pemerintah dan DPR, beberapa waktu belakangan.</p> <p>Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan publik karena mengomentari tuntutan 17+8 sesaat setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan. BEM UI sangat kecewa atas pernyataan Purbaya yang terkesan merendahkan aspirasi mahasiswa dan para peserta aksi.</p> <p>"Menteri Keuangan baru diganti sehari, sudah menyatakan bahwa tuntutan 17+8 hanya sebagian kecil dari masyarakat. Bahkan, mendiskreditkan kami dengan bilang kalau sudah makan enak, tidak akan demo," ungkap Ketua BEM UI Atan Zayyid Sulthan Rahman saat demo, kemarin.</p> <p>BEM UI tegas menyatakan para mahasiswa akan melakukan perlawanan kepada siapapun yang merendahkan suara dan aspirasi mahasiswa.</p> <p>"Kalau pemerintahan masih bobrok dan tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan terus demo," tegas &nbsp;BEM UI.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016550668/minta-maaf-usai-tuduh-sri-mulyani-agen-cia-nyamar-jadi-menteri-anak-menkeu-purbaya-ini-ada-yang-goreng-kayaknya-gaes">Minta Maaf Usai Tuduh Sri Mulyani Agen CIA Nyamar jadi Menteri, Anak Menkeu Purbaya: Ini Ada yang Goreng Kayaknya Gaes!</a></strong></p> <p>Sikap Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai meremehkan aspirasi juga dianggap tidak belajar dari kemarahan massa terhadap DPR yang tidak menunjukkan keprihatinan dan kepedulian kepada rakyat disaat mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi.<br />&nbsp;<br />Setelah pernyataannya menuai kontroversi di publik, Purbaya menyadari telah terjadi kesalahan dalam ucapannya. Dia pun memutuskan meminta maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung atas ucapannya.&nbsp;</p> <p>"Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil. Mungkin sebagian besar sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, 'oh biar saja rakyat atau itu yang susah aja.' Nggak seperti itu," katanya.</p>

Denny Sumargo memberikan komentar singkat atas desakan BEM UI supaya Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu.

BEM UI Desak Menkeu yang Baru Agar Dicopot Buntut, Denny Sumargo: Baru Juga Dilantik, Kasihan Loh!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/bem-ui-3095475965.jpg" alt="Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan rakyat 17+8. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan rakyat 17+8. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan rakyat 17+8.&nbsp;Prabowo sebelumnya menyebut sebagian tuntutan tersebut masuk akal, sementara sebagian lainnya perlu diperundingkan. Pernyataan ini dinilai justru memperlihatkan kegagalan seorang pemimpin.</p> <p>Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru menegaskan bahwa tuntutan 17+8 lahir dari keresahan rakyat. Sehingga tidak ada alasan untuk menganggapnya tidak masuk akal.&nbsp;</p> <p>"Jika tuntutan ini merupakan kolektif dari masyarakat tidak ada kata tidak masuk akal. Kalau misalnya dia mengatakan itu tadi masuk akal, berarti dia mengakui bahwa dia gagal, dia lalai, dia tidak pantas untuk memimpin negeri ini," kata Diallo saat aksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9).</p> <p>Diallo juga menegaskan bahwa isi tuntutan 17+8 bukan sekadar wacana, melainkan realitas yang dirasakan rakyat sehari-hari. Mulai dari maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal hingga kasus stunting di Indonesia.</p> <p>"Karena ini semua adalah fenomena yang faktual banyak teman-teman kita yang meninggal karena kelaparan banyak teman-teman kita stunting, banyak teman-teman kita di-PHK, banyak teman-teman kita yang meninggal kemarin di saat aksi dan itu semua masuk akal, itu semua harus dituntaskan dengan secepat-cepatnya," ujarnya.</p> <h3>Tagih Pemerintah Penuhi 17+8 Tuntutan Rakyat</h3> <p>Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Atan Zayyid Sulthan, menegaskan bahwa masyarakat masih menunggu komitmen pemerintah terkait 17+8 tuntutan rakyat.&nbsp;Saat ini, menurut dia, sejumlah tuntutan belum juga dipenuhi, bahkan ada yang sudah melewati tenggat.</p> <p>"Tuntutan kita masih sama, 17 + 8 itu, dan utamanya 17, yang deadline-nya itu sudah selesai dari minggu kemarin," ujarnya, Selasa (9/9).</p> <p>Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin momen pemerintah ataupun DPR menemui mahasiswa dan masyarakat sipil beberapa waktu lalu membuat gelombang kritik menurun. Ia menegaskan, masyarakat dan mahasiswa akan terus menuntut pemerintah memenuhi semua tuntutan.</p> <p>"Kita nggak mau kemarin, momen-momen kemarin, momen DPR menemui mahasiswa, Presiden menemui mahasiswa, itu jadi momen deeskalasi," tegasnya.</p> <p>Diketahui, 17+8 terbagi ke dalam 17 tuntutan jangka pendek dengan batas waktu penyelesaian hingga 5 September 2025. Kemudian, terdapat 8 tuntutan bersifat jangka panjang dengan batas waktu penyelesaian hingga 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026.</p> <p>Atan menyebut, hingga kini masyarakat masih belum mendapat jaminan bahwa 8 tuntutan utama benar-benar diproses. Sebab, hingga kini tidak ada pembahasan mengenai itu.</p> <p>"Tunjangan itu masih naik, pertama. Yang kedua, kita belum mendapat penjaminan soal tuntutan outsourcing akan diproses. Kemudian kita belum ada pendiskusian soal 8 tuntutan kami yang lain," ujarnya.</p>

BEM UI mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai tuntutan rakyat 17+8 dan mendesak pemerintah untuk memenuhi komitmen.

BEM UI Kritik Keras Prabowo soal Tuntutan 17+8: Itu Suara Rakyat, Bukan Omong Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/Menteri-Keuangan-Purbaya-Yudhi-Sadewa-2209593306.jpeg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat di lantik  di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). (Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat di lantik  di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). (Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Aliansi Mahasiswa dan masyarakat sipil kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9). Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.</p> <p>Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru menilai Purbaya membuat pernyataan kontroversial yang merendahkan 17+8 Tuntutan Rakyat.</p> <p>"Baru satu hari dia menjabat sebagai menteri dia sudah langsung menyatakan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan, luar biasanya menyakitkan bagi masyarakat karena dia mengecilkan suara masyarakat," ujar Diallo di lokasi.</p> <p>Ia mengatakan, ucapan Purbaya tidak hanya menyakiti hati rakyat, tapi juga meremehkan penindasan yang selama ini mereka alami.</p> <p>"Dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat, dia mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara mereka, karena mereka tidak memberikan kami hak yang cukup, mending ganti saja, mundur saja," tegasnya.</p> <p>Selain Purbaya, BEM UI juga menyoroti pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto. Menurut Diallo, ucapan Wiranto yang menyebut tuntutan rakyat 17+8 jika dipenuhi akan membuat repot, menunjukkan ketidakmampuan dirinya sebagai orang dekat Presiden.</p> <p>"Kemudian ada dari Jenderal Wiranto saya kemarin baca, 'jika semua dipenuhi repot'. Nggak usah bernegara, pak kalau repot, banyak orang yang lebih kompeten dari anda," ucapnya.</p> <p>Tidak berhenti di situ, BEM UI juga menuntut agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera diganti. Ia menegaskan, posisi Kapolri seharusnya diisi oleh sosok yang lebih kompeten dan mengedepankan nilai kemanusiaan.</p> <p>"Yang paling dekat sebenarnya Kapolri dulu, kita minta untuk dicabut, diturunkan," ujar Diallo.</p> <p>"Ganti dengan orang yang lebih kompeten, ganti dengan orang yang lebih memiliki rasa kemanusiaan," sambungnya.</p> <p><strong>Menkeu Purbaya Minta Maaf Usai Ucapannya Viral Soal Tuntutan 17+8</strong></p> <p>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara setelah pernyataannya soal tuntutan 17+8 viral di media sosial dan menuai kritik. Ia menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan penyampaian.</p> <p class="class-paragraph">Purbaya menegaskan, maksud ucapannya sama sekali bukan untuk meremehkan suara rakyat. Menurutnya, ketika ekonomi tertekan, justru banyak masyarakat yang terdampak hingga bisa memicu aksi demonstrasi.</p> <p>"Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ," kata Purbaya usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9).</p> <p>Purbaya pun mengakui adanya kekeliruan dalam ucapannya. Ia tidak menutup diri untuk meminta maaf secara terbuka.</p> <p>"Jadi, itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf," ujarnya.</p> <p>Purbaya mengaku cukup terkejut pernyataannya viral di media sosial. Namun ia menilai hal ini sebagai proses pembelajaran untuk memperbaiki komunikasi publik.</p> <p>"Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya, nggak apa-apa. Kalau saya salah, saya perbaiki," tuturnya.</p> <p>Lebih jauh, Purbaya menegaskan komitmennya untuk memulihkan perekonomian nasional. Fokus utamanya adalah memperluas lapangan kerja agar kesejahteraan bisa dirasakan merata.</p> <p>"Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari kerjaan. Semuanya, masyarakat, bisa sejahtera bersama. Itu tujuan utamanya sebetulnya," imbuhnya.</p>

Aliansi Mahasiswa dan masyarakat sipil gelar aksi di DPR RI, tuntut pencopotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

BEM UI Desak Purbaya Dicopot dari Menteri Keuangan Usai Remehkan 17+8 Tuntutan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/qEfdAfToUk45zxpZgTUieE7Ojj1QXBHYntKYK3az-1-1132921442.jpg" alt="Ratusan mahasiswa dan aliansi masyarakat  kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Selasa (9/9/2025). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan mahasiswa dan aliansi masyarakat  kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Selasa (9/9/2025). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Atan Zayyid Sulthan, menegaskan bahwa masyarakat masih menunggu komitmen pemerintah terkait 17+8 tuntutan rakyat.</p> <p>Saat ini, menurut dia, sejumlah tuntutan belum juga dipenuhi, bahkan ada yang sudah melewati tenggat.</p> <p>"Tuntutan kita masih sama, 17 + 8 itu, dan utamanya 17, yang deadline-nya itu sudah selesai dari minggu kemarin," ujarnya, Selasa (9/9).</p> <p>Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin momen pemerintah ataupun DPR menemui mahasiswa dan masyarakat sipil beberapa waktu lalu membuat gelombang kritik menurun. Ia menegaskan, masyarakat dan mahasiswa akan terus menuntut pemerintah memenuhi semua tuntutan.</p> <p>"Kita nggak mau kemarin, momen-momen kemarin, momen DPR menemui mahasiswa, Presiden menemui mahasiswa, itu jadi momen deeskalasi," tegasnya.</p> <p>Diketahui, 17+8 terbagi ke dalam 17 tuntutan jangka pendek dengan batas waktu penyelesaian hingga 5 September 2025. Kemudian, terdapat 8 tuntutan bersifat jangka panjang dengan batas waktu penyelesaian hingga 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026.</p> <p>Atan menyebut, hingga kini masyarakat masih belum mendapat jaminan bahwa 8 tuntutan utama benar-benar diproses. Sebab, hingga kini tidak ada pembahasan mengenai itu.</p> <p>"Tunjangan itu masih naik, pertama. Yang kedua, kita belum mendapat penjaminan soal tuntutan outsourcing akan diproses. Kemudian kita belum ada pendiskusian soal 8 tuntutan kami yang lain," ujarnya.</p> <h2>Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat</h2> <p>Ratusan mahasiswa dan aliansi masyarakat kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Selasa (9/9). Mereka menuntut agar pemerintah memenuhi "17+8 Tuntutan Rakyat" yang hingga kini baru tiga diantaranya dipenuhi.</p> <p>Pantauan JawaPos.com, massa aksi mulai berdatangan sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka berasal dari mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Kristen Indonesia (UKI), dan aliansi masyarakat sipil.</p> <p>Massa datang dengan membawa poster dengan beragam kritik. Mulai dari bertulisan Supremasi Sipil, Berisik Sampai Menang, Jegal Impunitas hingga menuntut agar seluruh tuntutan 17+8 dipenuhi seluruhnya.</p> <p class="class-paragraph">"Proses semua tuntutan! Jangan proses para penuntut!," tulis dalam poster.</p> <p>"Penuhi tuntutan rakyat! Bukan penjarakan rakyat yang menuntut!," ungkap poster lainnya.</p> <p>Hujan yang mengguyur pun tidak membuat massa aksi bubar. Mereka tetap berkumpul dan menyampaikan orasi mereka bergantian.</p>

Ratusan mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil demo di DPR, menuntut pemenuhan 17+8 tuntutan rakyat untuk Pemerintah dan DPR.

Gelar Demo di depan DPR RI, BEM UI: Momen Pertemuan dengan Mahasiswa Tak Bikin Kritik Mereda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/02/WhatsApp-Image-2025-01-01-at-73055-PM-2605090910.jpeg" alt="Proses rekapitulasi suara BEM UI periode 2025. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Proses rekapitulasi suara BEM UI periode 2025. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemilihan Raya (Pemira) Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) 2024 resmi menetapkan pasangan Agus Setiawan dan Bintang Maranatha Utama sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI 2025. Pengumuman pemenang dilakukan pada Grand Closing Pemira UI 2024 setelah proses rekapitulasi suara selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pasangan Agus-Bintang berhasil menang dengan perolehan suara 5.116, unggul tipis dari pesaingnya Rendy-Azzam yang memperoleh 5.040 suara, dan Atan-Farrel dengan 4.360 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Agus Setiawan dan Bintang Maranatha Utama yang memperoleh 5.116 suara resmi ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 2025,&rdquo; ujar Pimpinan Sidang Majelis Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemira IKM UI 2024, Nur Ihsan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, dalam pidato kemenangan, Agus Setiawan menyampaikan, keterpilihannya diharapkan bisa membawa kemajuan bagi BEM UI. Baginya, kemenangan ini adalah milik semua mahasiswa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kompetisi ini, pertarungan ini, dan kemenangan ini bukan hanya milik Agus-Bintang, melainkan milik IKM UI. Semoga BEM UI ke depan dapat terus mengedepankan kepentingan IKM UI, menumbuhkan harapan dan asa demi kesejahteraan kita semua," nata Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agus Setiawan sendiri dikenal sebagai aktivis sosial-lingkungan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Koordinator Bidang Sosial dan Lingkungan BEM UI 2024. Di tingkat internasional, Agus meraih penghargaan Diana Award atas inisiatifnya membangun platform KitaKorbanBullying, yang mendukung anak-anak korban perundungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015343604/bem-undip-menilai-putusan-mk-1362024-angin-segar-bagi-demokrasi">BEM Undip Menilai Putusan MK 136/2024 Angin Segar Bagi Demokrasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, Bintang Maranatha Utama memiliki fokus pada pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Ia menjabat sebagai Koordinator Bidang Minat dan Bakat BEM FIB UI 2023 dan memiliki pengalaman menghadiri berbagai konferensi internasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program Utama Agus-Bintang</div> <div dir="auto">Dalam kepemimpinan mereka, pasangan ini mengusung semangat #UImpact dengan dua program unggulan.&nbsp; Pertama, UIVolunteerHub, yakni wadah bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan kesukarelawanan bersama yayasan, NGO, komunitas, dan mitra eksternal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, UIInternational Connection adalah program pengembangan soft skills dan hard skills, mentoring, serta akses ke peluang magang dan beasiswa luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di bidang sosial-politik, Agus-Bintang menegaskan komitmen untuk mengawal transisi kepemimpinan Rektorat UI serta proses kepemimpinan daerah dan nasional. Memastikan penyelesaian 10 isu strategis di UI, seperti biaya pendidikan, kekerasan seksual, dan kesehatan mental.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengadvokasi kesejahteraan mahasiswa daerah, termasuk penghuni Asrama UI.</div> <div dir="auto">Mengawal program 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk proyek strategis seperti makan siang gratis, pembangunan IKN, dan pengawasan kabinet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami ingin BEM UI menjadi jembatan aspirasi yang konkret untuk membawa perubahan yang berarti,&rdquo; pungkas Agus.</div>

Pasangan Agus Setiawan dan Bintang Maranatha Utama sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI 2025.

Rekapitulasi Suara Selesai, Pasangan Agus-Bintang Resmi Pimpin BEM UI 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/04/tniiii-3997761052.png" alt="(IG infotangsel.co)" width="100%">
<figcaption>(IG infotangsel.co)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mabes TNI memastikan tidak pernah membuat tantangan kepada mahasiswa Universitas Indonesia (UI) untuk mlakukan kuliah kerja nyata (KKN) di wilayah operasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Narasi yang beredar di media sosial merupakan buat warganet&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada (tantangan dari TNI). Inilah dunia nitizen, era teknologi informasi, semua orang berhak berbicara dan berpendapat," kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nugraha juga membantah TNI melakukan intimidasi kepada BEM UI usai membuat unggahan tentang pelanggaran HAM di Papua. Bila memang BEM UI menerima ancaman, sebaiknya dibuktikan untuk mengetahui pelaku pemgancaman tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014516316/singgung-sengketa-pilpres-di-mk-dalam-paripurna-dpr-puan-jalan-menyempurnakan-demokrasi">Singgung Sengketa Pilpres di MK dalam Paripurna DPR, Puan: Jalan Menyempurnakan Demokrasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua orang bisa mengintimidasi atas nama siapapun juga, harus dibuktikan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, viral di media sosial narasi TNI menantang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) untuk melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Namun, narasi ini sendiri tidak diunggah oleh akun resmi TNI dari satuan manapun, namun pengunggah membubuhkan foto-foto anggota TNI yang sedang bertugas di dalam hutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Narasi ini sendiri muncul usai BEM UI mengunggah konten berisi pelanggaran HAM di Papua yang terus meningkat sampai 2023. Salah satu yang disorot oleh BEM UI yakni adanya penyiksaan anggota KKB Papua oleh sejumlah anggota TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam narasi ini, pembuat konten menyindik BEM UI adalah pihak yang paling nasionalis. Maka dari itu, mereka ditantang melakukan KKN minimal sekali seumur hidup di wilayah operasi KKB Papua. Jika sanggup, TNI tersebut akan memberikan gaji seumur hidupnya untuk mahasiswa tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua BEM UI, Verrel Uziel mengaku pihak TNI sudah meminta konten unggahannya diturunkan dari media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari TNI meminta kontennya ditakedown," kata Verrel saat dikonfirmasi, Kamis (4/4).</div>

Mabes TNI memastikan tidak pernah membuat tantangan kepada mahasiswa UI untuk mlakukan KKN di wilayah operasi  KKB Papua.

TNI Bantah Tantang BEM UI Lakukan KKN di Wilayah Operasi KKB Papua

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1795385494265450447" data-legacy-message-id="18ea7d983c94cfcf"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1dx" class="ii gt"> <div id=":1dw" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/04/BEM-UI-vs-TNI-4191148688.jpg" alt="BEM UI kritik dugaan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan TNI di Papua" width="100%">
<figcaption>BEM UI kritik dugaan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan TNI di Papua</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Viral di media sosial narasi TNI menantang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) untuk melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Namun, narasi ini sendiri tidak diunggah oleh akun resmi TNI dari satuan manapun, namun pengunggah membubuhkan foto-foto anggota TNI yang sedang bertugas di dalam hutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Narasi ini sendiri muncul usai BEM UI mengunggah konten berisi pelanggaran HAM di Papua yang terus meningkat sampai 2023. Salah satu yang disorot oleh BEM UI, yakni adanya penyiksaan anggota KKB Papua oleh sejumlah anggota TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam narasi ini, pembuat konten menyindir BEM UI adalah pihak yang paling nasionalis. Maka dari itu, mereka ditantang melakukan KKN minimal sekali seumur hidup di wilayah operasi KKB Papua. Jika sanggup, TNI tersebut akan memberikan gaji seumur hidupnya untuk mahasiswa tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua BEM UI, Verrel Uziel mengaku pihak TNI sudah meminta konten unggahannya diturunkan dari media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari TNI meminta kontennya ditakedown," kata Verrel saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Verrel bahkan mengklaim mengalami intimidasi akibat unggahan itu. Namun, dia tak mengungkap detail identitas yang melakukan intimidasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ancaman pembunuhan, doxing, dan lain-lain silih berganti dan sangat terkoordinir buzzernya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013690247/dibacakan-puisi-karya-wiji-thukul-ganjar-diminta-anak-muda-jepara-tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham">Dibacakan Puisi Karya Wiji Thukul, Ganjar Diminta Anak Muda Jepara Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, terkait hal ini&nbsp;Kapuspen TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar tidak menjawab secara tegas apakah tantangan kepada pihak BEM UI dilakukan oleh institusi TNI. Namun demikian, dia mengatakan, jika kritikan&nbsp;terhadap BEM UI di media sosial merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Inilah dunia nitizen era teknologi informasi semua orang berhak berbicara dan berpendapat," katanya kepada JawaPos.com.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Ketua BEM UI, Verrel Uziel mengaku pihak TNI sudah meminta konten unggahannya diturunkan dari media sosial.

Ketua BEM UI Diancam Dibunuh Usai Adanya Unggahan Konten Dugaan Pelanggaran HAM di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bem-ui-akhirnya-datang-ke-asmat-ini-yang-dilakukan_m_191998.jpeg" alt="ilustrasi BEM UI" width="100%">
<figcaption>ilustrasi BEM UI</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Viral di media sosial narasi TNI menantang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) untuk melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Namun, narasi ini sendiri tidak diunggah oleh akun resmi TNI dari satuan manapun, namun pengunggah membubuhkan foto-foto anggota TNI yang sedang bertugas di dalam hutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Narasi ini sendiri muncul usai BEM UI mengunggah konten berisi pelanggaran HAM di Papua yang terus meningkat sampai 2023. Salah satu yang disorot oleh BEM UI yakni adanya penyiksaan anggota KKB Papua oleh sejumlah anggota TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014516038/eddy-hiariej-sebut-mk-tak-berwenang-diskualifikasi-prabowo-gibran-sebagai-peserta-pilpres-2024">Eddy Hiariej Sebut MK Tak Berwenang Diskualifikasi Prabowo-Gibran Sebagai Peserta Pilpres 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam narasi ini, pembuat konten menyindik BEM UI adalah pihak yang paling nasionalis. Maka dari itu, mereka ditantang melakukan KKN minimal sekali seumur hidup di wilayah operasi KKB Papua. Jika sanggup, TNI tersebut akan memberikan gaji seumur hidupnya untuk mahasiswa tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua BEM UI, Verrel Uziel mengaku pihak TNI sudah meminta konten unggahannya diturunkan dari media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/014516031/odekta-buru-tiket-olimpiade-2024-sampai-korea-selatan-berikut-wakil-indonesia-yang-dipastikan-lolos">Odekta Buru Tiket Olimpiade 2024 Sampai Korea Selatan, Berikut Wakil Indonesia yang Dipastikan Lolos</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari TNI meminta kontennya di-<em>take down</em>," kata Verrel saat dikonfirmasi, Kamis (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Verrel bahkan mengklaim mengalami intimidasi akibat unggahan itu. Namun, dia tak mengungkap detail identitas yang melakukan intimidasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ancaman pembunuhan, doxing, dan lain-lain silih berganti dan sangat terkoordinir buzzernya," jelasnya.</div>

Narasi ini sendiri muncul usai BEM UI mengunggah konten berisi pelanggaran HAM di Papua yang terus meningkat sampai 2023.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bem ui

Berita Terkini