<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/18/ketua-bem-ugm-51052262.jpg" alt="Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Diteror Usai Kritik Pemerintah, Ibu Ikut Kena Serangan Digital" width="100%">
<figcaption>Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Diteror Usai Kritik Pemerintah, Ibu Ikut Kena Serangan Digital</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kritik tajam terhadap pemerintah berujung petaka bagi Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto. Pasca menyuarakan kritik atas tragedi anak bunuh diri di NTT, Tiyo dan puluhan anggota BEM UGM lainnya menjadi sasaran serangan digital yang masif dan sistematis. Tak hanya menyerang pribadi, teror ini juga mulai menyasar ranah keluarga. Ibu kandung Tiyo bahkan ikut menjadi korban intimidasi melalui pesan singkat yang dikirimkan pada jam-jam rawan. Narasi Palsu dan Tuduhan KIP Kuliah Pola serangan yang diterima para aktivis mahasiswa ini terbilang serupa. Tiyo dituding memanipulasi dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), sebuah tuduhan yang ia sebut sangat tidak berdasar. "Pesan pada ibu saya masuk pada tengah malam di waktu yang rentan. Masuk dua kali soal saya nilep uang," ujar Tiyo sikutop Radar Joga (JawaPos Group), Rabu (18/2). Selain isu KIP, Tiyo menyebut adanya upaya pembunuhan karakter melalui isu moral. Ia dituding menyewa ladies companion (LC) hingga narasi negatif lainnya untuk menjatuhkan kredibilitasnya sebagai pimpinan mahasiswa. Dari Ancaman Pembunuhan hingga Penguntitan Serangan ini tidak berhenti di dunia maya. Sejak 9 Februari, Tiyo menerima ancaman serius mulai dari penculikan hingga pembunuhan melalui nomor asing berkode negara Inggris (+44). Kini, teror meluas ke platform TikTok dan Instagram dengan intensitas yang lebih tinggi. Bahkan, Tiyo mengaku sempat dibuntuti oleh orang tidak dikenal saat berada di sebuah kedai. "Ancaman pembunuhan sampai ke saya sebagai informasi, tapi kami merasakan teror luar biasa karena tidak bisa mengonfirmasi langsung karena anonim," ungkapnya. BEM UGM Tegaskan Tidak akan Mundur Meski mendapatkan tekanan mental yang luar biasa, Tiyo menegaskan bahwa BEM UGM tidak akan goyah. Ia kecewa karena hingga kini belum ada jaminan perlindungan yang nyata dari negara terkait kebebasan berpendapat. "Kewaspadaan lebih adalah cara kami belajar, tapi jangan bayangkan gara-gara teror ini kami kemudian berhenti," tegas Tiyo. KIKA Desak Aparat Usut Tuntas Menanggapi hal ini, Ketua Presidium KIKA, Rina Mardiana, mengecam keras segala bentuk intimidasi dan doxing yang menimpa mahasiswa. Ia mendesak kepolisian untuk segera bertindak transparan dalam mengusut pelaku di balik layar. "Kami mengajak masyarakat sipil dan kalangan media untuk terus mengawal kasus ini secara kritis," ujar Rina.

Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan keluarganya alami teror digital dan ancaman pembunuhan usai kritik pemerintah. Simak kronologi lengkap ini.

Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Diteror usai Kritik Pemerintah, Ibu Ikut Kena Serangan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/MBG-17-A-1735534931.jpg" alt="Penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta (Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta (Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya terus menuai sorotan. Meski telah menjangkau 36,7 warga, kritik tajam tetap datang dari berbagai kalangan, termasuk dari mahasiswa dan pengguna media sosial. Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Hariqo Wibawa Satria menegaskan, pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik dan bahkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. "Karena kami juga meyakini orang yang mengatakan makan beracun gratis itu kan sebetulnya pengen melihat MBG ini disajikan dengan sebaik-baiknya," ujar Hariqo saat mengunjungi JawaPos.com, Senin (20/10). Menurutnya, setiap masukan yang datang, baik pedas maupun pahit, justru membantu memperbaiki pelaksanaan program tersebut agar semakin tepat sasaran dan berkualitas. Hariqo menjelaskan bahwa pemerintah menyadari masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan MBG.&nbsp; "Oleh karena itu Pak Mensesneg, Pak Prasetyo Hadi itu langsung meminta maaf atas berbagai kekurangan dalam pelaksanaan MBG ini. Termasuk Pak Dadan juga meminta maaf. Kemudian pada jajaran BGN, Bu Nani juga minta maaf," jelasnya. &ldquo;Karena memang kita menyadari banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam program MBG ini. Sehingga dilakukan banyak sekali perbaikan-perbaikan dalam program MBG ini. Nah yang paling penting adalah pertama mengakui kesalahan itu,&rdquo; tambahnya. Hariqo juga menanggapi kritik dari badan eksekutif mahasiswa keluarga mahasiswa (BEM KM) UGM yang membuat plesetan kepanjangan MBG menjadi Makan Beracun Genosida. Ia kembali menegaskan, pemerintah tidak pernah memandang kritik terhadap MBG sebagai bentuk kebencian terhadap pemerintahan.&nbsp; Namun, kritik juga harus berdasarkan fakta. "Kalau kita masukin ke hati luar biasa. Itu ada yang ngomong makan beracun gratis. Bahkan ada salah satu BEM, kalau gak salah UGM itu. Dia tulis makan beracun genosida kalau gak salah," katanya. Meski menggunakan istilah keras seperti "genosida", pemerintah memilih untuk tidak bereaksi berlebihan. Bagi Hariqo, kritik semacam itu justru menjadi pemicu bagi pemerintah untuk memperbaiki program agar lebih baik. "Kan ngeri nih dia pake istilah genosida loh. Menggunakan istilah genosida ini kan gak bisa sembarangan. Ya begitu kita membaca ini, saya kebetulan juga kuliah di Jogja gitu loh. Apa gak ada kata-kata yang lain untuk mengkritisi MBG ini tapi oke lah gitu loh," ucapnya. <h2>Keberhasilan MBG: Puluhan Juta Penerima Manfaat dan Buka Lowongan Kerja Baru</h2> Hariqo menegaskan, di balik kritik yang ada, program MBG telah membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Hingga kini, puluhan juta warga Indonesia sudah menikmati makan bergizi gratis setiap hari. Program MBG juga membuka lapangan kerja baru hingga 600 ribu orang di seluruh Indonesia. Selain itu, MBG menjadi bagian penting dalam upaya menurunkan angka stunting, anemia dan memperbaiki pola makan anak-anak Indonesia. program ini merupakan fondasi menuju Indonesia Emas 2045, karena menyentuh langsung aspek kesehatan dasar masyarakat. "Kalau kita sederhananya begini, kita melihat makan bergizi ini seperti aplikasi gitu loh. Semakin banyak kritik yang pahit, yang keras dari masyarakat, ini justru akan menyempurnakan dari makan bergizi gratis itu," jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai kritik, namun pemerintah menyatakan akan memperbaiki pelaksanaannya.

MBG Prabowo Disindir ‘Makan Beracun Genosida’ Oleh BEM UGM, Pemerintah Tegaskan Terbuka Terhadap Kritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/IMG-20231208-WA0013-1624618369-1117551948.jpg" alt="Gambar presiden Jokowi di kawasan Bundaran UGM Yogyakarta, Jumat (8/12) sore. (Radar Jogja)" width="100%">
<figcaption>Gambar presiden Jokowi di kawasan Bundaran UGM Yogyakarta, Jumat (8/12) sore. (Radar Jogja)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gajah Mada (BEM UGM) menobatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumnus paling memalukan. BEM UGM menilai predikat tersebut pantas diberikan kepada Jokowi yang dinilai memiliki banyak catatan rapor merah mulai dari kebebasan berpendapat hingga pelanggaran konstitusi berupa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat capres dan cawapres. Ketua BEM UGM Gielbran Muhammad Noor menilai Jokowi layak menyandang predikat tersebut. Dalam catatannya, dua periode kepemimpinan Jokowi banyak menimbulkan beragam kekecewaan. "Kita sebagai mahasiswa UGM juga bahwa sudah hampir dua periode Pak Jokowi memimpin tapi pada kenyataannya masih banyak sekali permasalahan fundamental yang sampai sekarang belum tuntas terselesaikan padahal dia punya cukup banyak waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu," ungkap Gielbran Muhammad Noor seperti dikutip JawaPos.com dari Radar Jogja, Sabtu (9/12). Gielbran juga menyampaikan bahwa ada tiga indikator merosotnya kepemimpinan Jokowi sebagai kepala negara.&nbsp; Menurutnya, tiga indikator itu antara lain yang pertama adalah demokrasi yang anjlok selama 10 tahun terakhir.&nbsp; Selanjutnya adalah pelanggaran konstitusi dengan perubahan aturan negara. Terakhir yaitu adanya upaya membangun dinasti politik melalui Gibran Rakabuming Raka. Tak hanya itu, Gielbran juga turut menyoroti banyaknya catatan buruk lembaga pemerintahan. Ia pun memberi contoh seperti yang terbaru kasus ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan kepada tersangka korupsi Syahrul Yasin Limpo. Gielbran kemudian menegaskan bahwa hal ini menjadi catatan buruk tersendiri. Mengingat, sosok Firli Bahuri seharusnya berperan utama dalam kasus korupsi. "Belum bicara soal kebebasan menjelaskan revisi uu itu sangat sangat mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi, belum bicara soal konstitusi yang sangat buruk," terang Ketua BEM UGM itu. "Sehingga kita merasa sudah tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumnus paling mendesak di UGM,&rdquo; katanya. Atas catatan tersebut, Gielbran memandang bahwa Jokowi mencerminkan nilai-nilai UGM. Bahkan cenderung mengingkari nilai-nilai yang ditanamkan selama perkuliahan.

Jokowi yang dinilai memiliki banyak catatan rapor merah mulai dari kebebasan berpendapat hingga pelanggaran konstitusi.

BEM UGM Nobatkan Jokowi Sebagai Alumnus Paling Memalukan

BEM UGM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BEM UGM

Berita Terkini

Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Diteror usai Kritik Pemerintah, Ibu Ikut Kena Serangan Digital

MBG Prabowo Disindir ‘Makan Beracun Genosida’ Oleh BEM UGM, Pemerintah Tegaskan Terbuka Terhadap Kritik

BEM UGM Nobatkan Jokowi Sebagai Alumnus Paling Memalukan

Download Aplikasi JawaPos.com