<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/dzK47MWOMoe9BEnEbgvDjm2cuYSeVe2Ffw8xugSv-1-3220180442.jpg" alt="Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato dalam forum Global Civilization Dialogue yang digelar di Wisma Tamu Negara Diaoyutai, Beijing, Kamis (10/7). (PDIP)" width="100%">
<figcaption>Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato dalam forum Global Civilization Dialogue yang digelar di Wisma Tamu Negara Diaoyutai, Beijing, Kamis (10/7). (PDIP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyatakan semangat Dasa Sila Bandung yang lahir dari Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 belum sepenuhnya tuntas diwujudkan, khususnya dalam konteks perjuangan kemerdekaan Palestina. Hal itu disampaikan dalam pidato di forum Global Civilization Dialogue yang digelar di Wisma Tamu Negara Diaoyutai, Beijing, Kamis (10/7). Megawati mengakui, kemajuan dunia saat ini sudah tidak terelakkan. Namun, penindasan terhadap negara Palestina belum juga berakhir. &ldquo;Dengan segala keberhasilan yang telah kita capai sebagai bangsa-bangsa merdeka, izinkan saya untuk menyampaikan satu kejujuran. Semangat Dasa Sila Bandung belum sepenuhnya selesai,&rdquo; kata Megawati di hadapan 600 perwakilan dari 144 negara peserta forum. Ketua Umum PDIP itu lantas menyoroti kondisi Palestina sebagai contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip anti penjajahan dan solidaritas global yang diusung KAA masih menunggu penuntasan. Ia menyebut, hingga hari ini, bangsa Palestina masih belum memperoleh hak dasarnya untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. &ldquo;Salah satu bukti paling nyata adalah penderitaan yang terus dialami oleh bangsa Palestina, yang hingga hari ini masih memperjuangkan hak dasarnya untuk mempunyai negara dan menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat,&rdquo; tegas Megawati. Meskipun dunia telah melaju pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kesadaran dan kepekaan kemanusiaan belum sepenuhnya menyatu dalam aksi global. Karena itu, ia menyerukan pentingnya membangkitkan kembali hati nurani kolektif umat manusia. &ldquo;Dunia telah melesat maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi sayangnya, hati nurani kolektif kita belum seluruhnya sadar dan bergerak melihat penderitaan bangsa Palestina,&rdquo; ujar Megawati. Lebih lanjut, Megawati juga mengingatkan kembali makna Dasa Sila Bandung, yang terdiri atas 10 prinsip moral dan politik yang menolak kolonialisme, mendukung kemerdekaan nasional, dan menjunjung tinggi kerja sama damai antarbangsa.&nbsp; Nilai-nilai ini, merupakan landasan penting dalam perjuangan bangsa-bangsa Global South untuk melawan dominasi kekuatan imperialis.&nbsp;&ldquo;Nilai-nilai Konferensi Asia Afrika itu bukan hanya warisan sejarah, tetapi tugas moral yang terus harus dijaga," pungkasnya.

Megawati Soekarnoputri menegaskan semangat Dasa Sila Bandung belum tuntas, terutama dalam konteks kemerdekaan Palestina.

Di Beijing, Megawati Suarakan Kemerdekaan Palestina, Sebut Dasa Sila Bandung Hasil Konferensi Asia Afrika Belum Tuntas

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/GUSUR-2543154225.jpg" alt="Kampung di Jalan Jemur Gayungan yang terdampak proyek dan akan digusur. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kampung di Jalan Jemur Gayungan yang terdampak proyek dan akan digusur. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk membangun megaproyek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proyek tersebut rencananya sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan di simpang Bundaran Dolog. Di mana sampai sekarang tahap pembebasan lahan warga belum juga tuntas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Farhan Sanjaya mengatakan bahwa tahap pembebasan lahan tersebut tengah digodok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014393131/berikut-alasan-mega-proyek-underpass-bundaran-dolog-surabaya-sulit-dieksekusi">Berikut Alasan Mega Proyek Underpass Bundaran Dolog Surabaya Sulit Dieksekusi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikutip dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group), saat ini pihaknya masih menunggu sejumlah finalisasi, khususnya terkait appraisal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin ada beberapa revisi," ujar Farhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, saat ini masih dalam proses penyampaian daftar normatif. Pasalnya, ada sejumlah pembenahan terkait bahan lahan, batas aset DPUSDA, luasan bangunan, dan tanah yang terkena pengadaan tanah. Sehingga, nilai appraisal mundur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014080372/kondisi-underpass-tol-kedungbetik-jombang-kian-memperihatinkan-digenangiair-saat-musim-hujan-dan-tidak-bisa-dilintasi">Kondisi Underpass Tol Kedungbetik Jombang Kian Memperihatinkan, Digenangi&nbsp;Air Saat Musim Hujan dan Tidak Bisa Dilintasi&nbsp;</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menunggu revisi ini disesuaikan dulu, kemungkinan Senin kita sampaikan ke warga," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya menjelaskan bahwa soal daftar normatif, itu terdiri dari sejumlah poin utama dalam tahapan pembahasan lahan. Di antaranya, identitas pihak yang berhak, letak, luas, dan status maupun jenis hak, luas dan jenis bangunan, hingga jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah kita bahas secara detail," ungkap Farhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013726756/proyek-underpass-joglo-tahap-ii-bakal-dimulai-pekan-depan-2-ruas-jalan-ditutup">Proyek Underpass Joglo Tahap II Bakal Dimulai Pekan Depan, 2 Ruas Jalan Ditutup</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Warga setempat diketahui meminta ganti rugi pembebasan lahan lima kali nilai jual objek pajak (NJOP). Artinya, dengan NJOP Rp 11 juta per meter, warga meminta sekitar Rp 55 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nilai ganti rugi sesuai aturan acuan kami, sesuai appraisal. Belum (ada nilai appraisal), menunggu daftar nominatif diumumkan kembali setelah ada revisi kemarin," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga sekarang, pemerintah pusat belum memutuskannya rencana pembangunan proyek antara flyover atau underpass.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014073356/malang-bakal-punya-underpass-ramah-lingkungan-berikut-konsep-dan-keunggulannya">Malang Bakal Punya Underpass Ramah Lingkungan, Berikut Konsep dan Keunggulannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tetapi, untuk memuluskan pengerjaan proyek, pemkot memastikan tahapan pembebasan lahan segera tuntas. Tahun ini total Rp 81 miliar untuk tahap tersebut.</div>

Untuk memuluskan pengerjaan proyek, pemkot memastikan tahapan pembebasan lahan segera tuntas tahun ini.

Tahap Pembebasan Lahan untuk Proyek Underpass Bundaran Dolog Surabaya Belum Tuntas, Ini Penyebabnya

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/Mahfud-Mengundurkan-Diri-010224-hma-04-2897242478.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD sedang memberikan konferensi pers usai menyampaikan surat pengunduran diri sebagai menteri kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta pada hari Kamis (1/2)." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD sedang memberikan konferensi pers usai menyampaikan surat pengunduran diri sebagai menteri kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta pada hari Kamis (1/2).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- &nbsp;Mahfud MD&nbsp;resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).&nbsp; Meski demikian, ia mengakui bahwa masih ada tiga tugasnya yang belum tuntas atau menggantung dalam proses penyelesaiannya sebagai menteri. Mahfud MD menyampaikan hal tersebut usai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai menteri kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada hari Kamis (1/2). Menurutnya, tiga tugas itu masih harus dilanjutkan karena merupakan tugas resmi dari Presiden. &ldquo;Tugas Menko Polhukam sudah rutin, Cuma masih ada tugas yang menggantung di tengah pengunduran diri saya. Tugas itu perlu dilanjutkan karena tugas resmi dari Presiden,&rdquo; ujar Mahfud dikutip dari Antara, Kamis (1/2). Menurutnya tugas pertama yang harus ia selesaikan adalah soal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tugas tersebut harus segera diselesaikan karena menyangkut kerugian negara sebesar Rp 111 triliun. &ldquo;Kita dulu hampir kehilangan uang lebih dari Rp 111 triliun, sekarang sudah berhasil menghimpun sebesar Rp 35,8 triliun. Selama satu setengah tahun kami terus mengejar itu dan sisanya telah kami petakan untuk ditagih lebih lanjut,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014075287/mahfud-md-kata-pak-jokowi-saya-menko-polhukam-paling-lama-di-kabinetnya">Mahfud Md: Kata Pak Jokowi, Saya Menko Polhukam Paling Lama di Kabinetnya </a> Tugas kedua yakni menyangkut soal penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang menurutnya penyelesaian dari sudut korban masih terus berjalan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Presiden. &ldquo;Untuk penyelesaian dari sudut korban itu terus berjalan sesuai instruksi Presiden dan hal itu sudah mendapat pujian resmi dari PBB. Pidato Dewan HAM PBB di Jenewa memberi penghargaan karena telah melakukan langkah-langkah lebih dulu dari langkah hukum yang rumit tetapi akan terus dikerjakan. Maka saya katakan masih terus berjalan,&rdquo; kata dia. &nbsp;Tugas ketiga yakni berkaitan dengan Revisi Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyampaikan bahwa untuk tugas ini memang sedang ditahan terlebih dahulu dan dirinya sudah melaporkan kepada Presiden. &ldquo;UU MK sekarang memang di tangan saya, saya tahan dulu pada waktu itu dan sudah lapor Presiden. Tugas ini ditahan dulu karena memang tidak bagus, ada aturan peralihan yang seperti itu. Tapi apapun nanti terserah pemerintah,&rdquo; sambungnya. Sebelumnya, ia telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai menteri secara langsung kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada hari Kamis (1/2) petang. Surat itu menurutnya berisi tiga hal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014075046/mundur-sebagai-menko-polhukam-di-kabinet-jokowi-mahfud-md-dinilai-penuhi-standar-etika">Mundur Sebagai Menko Polhukam di Kabinet Jokowi, Mahfud MD Dinilai Penuhi Standar Etika</a> Pertama ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengangkat dirinya sebagai menteri pada 23 Oktober 2019 dengan penuh rasa hormat. Sehingga secara resmi ia juga dengan hormat menyatakan surat permohonan mengundurkan diri. Kedua yaitu tentang substansi isi surat permohonan pengunduran dirinya. Lalu yang ketiga adalah permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang dapat dilaksanakan dengan baik oleh dirinya selama menjadi menteri. Mahfud mengatakan segala urusan di Kementerian Koordinator Polhukam baru selesai atau pengunduran dirinya sudah sah jika Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Keputusan Presiden.*** &nbsp;

Mahfud MD menyatakan masih ada tiga tugasnya yang belum tuntas dan masih harus diselesaikan meskipun dirinya sudah mengundurkan diri.

Mahfud MD Sebut Tiga Tugas Ini Tak Kunjung Tuntas Meskipun Dirinya Sudah Mentas dari Menko Polhukam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Ida-Fauziyah-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) batch pertama sudah berlangsung sejak 26 Agustus. Sayangnya, pencairan dana untuk 2,5 juta pekerja penerima bantuan itu belum berjalan mulus. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) baru 1,9 juta pekerja yang menerima bantuan subsidi penyaluran tahap I itu. Seperti diketahui, BSU diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan dalam jangka waktu empat bulan. Penyalurannya dilakukan dua kali. Artinya, setiap tahap pekerja bakal menerima dana sebesar Rp 1,2 juta. Merespons kondisi ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, ada sejumlah kendala terkait data. Salah satunya, soal data rekening pekerja calon penerima BSU yang sudah tidak aktif. Kondisi tersebut kemudian menyulitkan pihaknya untuk melakukan penyaluran dana bantuan. "Ada pekerja yang menyerahkan nomor rekening yang sudah tidak aktif," ujarnya di Jakarta, Rabu (2/9). Menindaklanjuti hal ini, Ida mengatakan, bahwa pihaknya telah mengembalikan data tersebut pada BPJamsostek. Data tersebut kemudian telah dikembalikan pada pemberi kerja/ perusahaan. "Kami tekankan agar pekerja menyerahkan nomor rekening yang aktif. Sehingga bisa segera ditransfer," papar Ida. Dalam kesempatan itu, Ida turut meluruskan soal isu pemilik nomor rekening di luar bank-bank pemerintah bakal disalurkan paling akhir. Menurutnya, dari 1,9 juta pekerja yang telah menerima dana BSU, banyak pemilik tabungan di luar bank himbara. Diakuinya, bank-bank pemerintah ini merupakan penyalur dana BSU. Namun, tak ada kebijakan untuk tidak memprioritaskan pemilik tabungan di luar bank himbara. "Saya rasa ini lebih ke teknis ya. Kalau nomor rekening sesama bank himbara tentu akan lebih cepat. Sementara di luar itu butuh waktu," jelas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Sementara itu, terkait penyaluran batch kedua, Ida membenarkan bahwa data sudah diserahkan secara sistem. Akan tetapi harus dilakukan pengecekan ulang. Selain itu, pihaknya masih menunggu berita acara dan surat pernyataan bahwa 3 juta data yang diserhkan valid dari pihak BPJamsostek. Hal itu jadi dasar untuk kemudian Kemenaker dapat menyalurkan data ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN). Dari sana, KPPN kemudian bisa menyalurkan dana ke bank himbara untuk selanjutnya mencairkan ke masing-masing nomor rekening. "Pekan ini ditransfer. Tinggal kita tunggu surat pernyataannya (dari BPJamsostek,red)," ungkapnya. Dia berharap, seluruh penyaluran BSU tahap I akan rampung di akhir September 2020. Oleh sebab itu, dia mendorong pemberi kerja atau perusahaan segera menyerahkan data rekening pekerjanya yang memenuhi persyaratan sesuai permenaker 14/2020. "Kami tunggu sampai akhir september," tegasnya. Sebelumnya, Direktur Utama BPJamsostek  Agus Susanto mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan perpanjangan waktu penyerahan data ini hingga 15 September 2020 mendatang. Dia berharap, dengan perpanjangan ini perusahaan atau pemberi kerja bisa segera menyampaikan data nomor rekening peserta yang memenuhi persyaratan. Termasuk, data peserta yang dikonfirmasi ulang. Di sisi lain, Agus mengimbau kepada masyarakat pekerja agar selalu waspada terhadap munculnya potensi penipuan hingga pencurian data. Pasalnya, pihaknya mendapati adanya upaya pencurian data via media sosial dengan menggunakan akun palsu yang mengatasnamakan BPJamsostek. Dia menekankan, bahwa ketika criteria terpenuhi maka calon peserta cukup menunggu dana ditransfer ke rekening. Tidak perlu memberikan data atau informasi pribadi kepada pihak yang tidak berwenang. ”Untuk wewenang pengkinian data terkait program BSU hanya dapat dilakukan oleh HRD perusahaan langsung ke sistem BPJamsostek,” pungkasnya. Hingga saat ini, dari target calon penerima BSU 15,7 juta telah terkumpul sebanyak 14,2 juta nomor rekening. Dari jumlah tersebut, 11,3 juta nomor rekening telah divalidasi secara berlapis. artinya, masih ada 1,5 juta data rekening pekerja calon penerima BSU yang masih belum diserahkan oleh perusahaan. (*)

Baru 1,9 Juta Orang Terima Subsidi Upah Batch Pertama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/akreditasi-sekolah-di-jawa-barat-belum-tuntas_m_179618.jpeg" alt="SIMBOLISASI: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) memberikan sertifikat akreditasi kepada 702 sekolah setingkat SMA/SMK/MA di seluruh Jawa Barat, di Aula Ki Hajar Dewantara Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jumat (5/1)" width="100%">
<figcaption>SIMBOLISASI: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) memberikan sertifikat akreditasi kepada 702 sekolah setingkat SMA/SMK/MA di seluruh Jawa Barat, di Aula Ki Hajar Dewantara Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jumat (5/1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski akreditasi difungsikan sebagai tolok ukur kualitas pendidikan, fakta di lapangan masih banyak ditemukan sekolahan yang belum terakreditasi. Bahkan di Provinsi Jawa Barat pun masih ditemukan fenomena tersebut. Meski angkanya tidak banyak, tapi masih ada sekolah yang belum terakreditasi. Kepala Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Jawa Barat Udin Saud mengatakan, dari 4.092 sekolah dari seluruh tingkatan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Jawa Barat, empat diantaranya belum terakreditasi. Mereka adalah satu SD di Majalengka yang tergusur dari bandara, dua SMK di Majalengka dan satu di Kabupaten Sukabumi. "Kendalanya macam-macam. Di SD di Majalengka yang tergusur dari pembuatan bandara. Sampai sekarang setelah digusur tidak diapa-apakan. Sementara di Sukabumi karena belum memenuhi persyaratan administratif," ujarnya melalui rilis yang diterima JawaPos.com, Jumat (5/1). Menurut Udin, pelaksanaan akreditasi dilakukan untuk mewujudkan pendidikan bermutu di Jawa Barat. "Jadi dari 4.092 sekolah, ada empat sekolah yang belum terakreditasi," pungkasnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan, akreditasi sekolah diperlukan untuk menentukan sejauh mana kualitas penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat. Hal ini tentunya akan berdampak pada kualitas lulusan dan menentukan pilihan sekolah masyarakat. Untuk itu, Aher pun meminta seluruh SMA/SMK/MA yang ada di Jawa Barat melakukan akreditasi pada 2018, khususnya bagi sekolah-sekolah yang belum pernah melakukan akreditasi. "Kita beharap akreditasi jangan sekadar ceremony. Tapi bagian dari cara kita meningkatkan kualitas dan kuantitas SMA/SMK kita, sehingga Jawa Barat tidak hanya memiliki bonus demograsi paling banyak, namun juga berkualitas," ujarnya dalam dalam acara Pembagian Sertifikat Akreditasi SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta se-Jabar di Aula Ki Hajar Dewantara Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat di Jalan Dr. Radjiman No. 6, Kota Bandung, Jumat (5/1) pagi.

Akreditasi Sekolah di Jawa Barat Belum Tuntas

belum tuntas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#belum tuntas

Berita Terkini

Di Beijing, Megawati Suarakan Kemerdekaan Palestina, Sebut Dasa Sila Bandung Hasil Konferensi Asia Afrika Belum Tuntas

Tahap Pembebasan Lahan untuk Proyek Underpass Bundaran Dolog Surabaya Belum Tuntas, Ini Penyebabnya

Mahfud MD Sebut Tiga Tugas Ini Tak Kunjung Tuntas Meskipun Dirinya Sudah Mentas dari Menko Polhukam

Baru 1,9 Juta Orang Terima Subsidi Upah Batch Pertama

Akreditasi Sekolah di Jawa Barat Belum Tuntas

Download Aplikasi JawaPos.com