<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/JKT_PENERAPAN-KEPABEANAN-UNTUK-JAMAAH-HAJI_HANUNG-HAMBARA_11062025-8-1709618188.jpg" alt="Anggota Bea Cukai mengoperasikan mesin pemindai X-ray di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (11/06/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Bea Cukai mengoperasikan mesin pemindai X-ray di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (11/06/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bea Cukai kembali jadi bulan-bulanan warganet setelah unggahan seorang pengguna X bernama @renzum1 viral. Ia menampilkan video seorang gamers yang mengaku diminta membayar Rp 8,9 juta untuk sebuah mouse gaming, yang sebenarnya masih berupa sampel produk untuk dites. Belum dijual secara komersial. Dalam cuitannya, akun @renzum1 bercerita bahwa mouse tersebut dikirim dari luar negeri sebagai bentuk kolaborasi seorang streamer e-sport dengan sebuah brand perangkat gaming. Barang yang seharusnya hanya digunakan untuk uji coba itu justru ditaksir nilainya oleh Bea Cukai tanpa dasar harga resmi. &ldquo;Mousenya dikirim buat test sample, eh dipalak Bea Cukai 8,9 juta buat produk yang bahkan belum ada harganya. Katanya Becuk yang taksir-taksir sendiri harganya,&rdquo; tulis @renzum1 pada Rabu (27/8). Kasus ini langsung memicu reaksi keras dari warganet. Banyak yang mengaku jengkel karena kasus serupa berulang kali terjadi.&nbsp; Mereka menilai Bea Cukai justru mempersulit warga yang mencoba mengembangkan usaha atau menjalin kerja sama internasional. Eh, malah kena palak. Rasa kesal makin besar karena pungutan dianggap tak transparan, seakan nilai barang hanya 'ditaksir seenaknya'. Ada pula yang menyinggung soal sistem insentif di lembaga pemerintah, termasuk Bea Cukai, yang membuat petugas seolah berlomba-lomba mengejar angka pungutan demi mendapat bonus. Di sisi lain, sebagian warganet mencoba memberi pembelaan dengan mengingatkan bahwa aturan memang mewajibkan barang impor dengan nilai di atas USD 3 untuk dikenakan bea masuk dan pajak.&nbsp; Namun suara itu tenggelam di tengah gelombang komentar sinis yang menilai Bea Cukai selama ini lebih sering menjadi 'penghalang' dari pada pelindung. <h2>Klarifikasi Bea Cukai</h2> Menyadari ramainya perbincangan, akun resmi Bea Cukai pun turun tangan memberikan penjelasan. &ldquo;Halo, setiap barang kiriman impor dengan nilai di atas USD 3 dikenakan Bea Masuk dan Pajak. Untuk barang yang bukan hasil transaksi, penetapan nilai barang berdasarkan nilai transaksi barang identik atau serupa,&rdquo; tulis akun @bravobeacukai. Sayangnya, klarifikasi tersebut tidak meredam kemarahan publik. Warganet menilai penjelasan itu hanya normatif dan tidak menyentuh persoalan utama: transparansi serta akurasi penentuan nilai barang. Kasus mouse gaming ini menambah panjang deretan kontroversi Bea Cukai yang kerap viral di media sosial. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/016493786/gara-gara-kenakan-jersey-palestina-di-stadion-fans-brighton-ini-kena-sanksi-dilarang-nonton-5-laga-klub-kesayangannya">Gara-Gara Kenakan Jersey Palestina di Stadion, Fans Brighton Ini Kena Sanksi Dilarang Nonton 5 Laga Klub Kesayangannya</a> Dari barang titipan pribadi, hobi koleksi, hingga donasi, publik merasa proses yang berbelit dan pungutan yang tinggi justru membuat masyarakat kesulitan. Alih-alih melindungi industri lokal, Bea Cukai kini dipersepsikan sebagian besar warganet sebagai lembaga yang 'memalak' dan menghambat kreativitas warga untuk berkembang. "Selalu ada drama tiap kali barang impor nyangkut di Bea Cukai. Rasanya lembaga ini bukan mempermudah, malah menghalangi orang berkembang," tulis seorang pengguna X. Tak sedikit pula netizen yang mempertanyakan transparansi Bea Cukai. Lembaga tersebut memang kerap mendapat sorotan, apalagi memperlakukan beda antara warga biasa dengan pejabat yang justru sering meminta akses barang masuk tanpa kena pajak. "Transparansi itu kunci. Kalau nilainya jelas dan ada dasar hukum, mungkin orang masih bisa terima. Tapi kalau main taksir, ya wajar orang kesal," tambah akun lainnya.

Kasus pungutan Bea Cukai untuk mouse gaming viral, warganet geram atas pungutan yang dianggap tidak transparan.

Viral Lagi, Gamers Mengaku Ditagih Rp 8,9 Juta oleh Bea Cukai, untuk Kiriman Sampel Mouse Gaming  yang Belum Dijual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/Jlre85yKXQp60fYaI9gLaDHGL8E76tjtqV0bXYVn-1-3578912486.jpg" alt="Suzuki e Vitara debut pertama di Indonesia di arena GIIAS 2025. (RianAlfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suzuki e Vitara debut pertama di Indonesia di arena GIIAS 2025. (RianAlfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Suzuki akhirnya membuka selubung e Vitara di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Namun, alih-alih langsung membuka pemesanan seperti beberapa rivalnya, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memilih memperkenalkan mobil ini sebagai teaser awal.&nbsp; Meski belum bisa dipesan, SUV listrik ini tetap menjadi salah satu magnet pengunjung di booth Suzuki. Bisa dicek langsung selama pagelaran GIIAS berlangsung. Mobil yang sudah lebih dulu dijual di beberapa negara Eropa ini memang menandai babak baru bagi Suzuki dalam transisi menuju elektrifikasi. Di tengah dorongan pemerintah untuk memperluas ekosistem kendaraan listrik, Suzuki belum terburu-buru masuk pasar dengan e Vitara.&nbsp; Sebaliknya, mereka memilih pendekatan bertahap, dimulai dengan membangun persepsi dan ekspektasi publik terhadap produknya. "Sehingga, kami belum bisa berbagi informasi lebih detail berkaitan dengan produk ini. Saat ini, kami tengah mempersiapkan kehadiran e Vitara secara lebih matang, terkait infrastruktur, pendukung, dan lain sebagainya," ungkap Dony Saputra, Deputy 4W Sales &amp; Marketing Managing Director PT SIS, saat ditemui di GIIAS 2025, Rabu (23/7). Hal itu menandakan belum ada informasi resmi soal spesifikasi teknis, harga, apalagi jadwal peluncuran resmi mobil tersebut di pasar Indonesia. Bahkan mobil untuk test drive pun belum disediakan.&nbsp; Pengunjung hanya bisa melihat langsung desain dan proporsi e Vitara yang memang tampil modern, dengan bahasa desain global Suzuki yang kini makin mengarah ke elektrifikasi. Sikap wait and see Suzuki ini bisa jadi bentuk kehati-hatian. Meski pasar mobil listrik di Indonesia mulai menggeliat, tantangan seperti infrastruktur pengisian daya yang belum merata dan harga yang masih menjadi hambatan psikologis bagi konsumen, menjadi pertimbangan penting. <h2>e Vitara Sudah Dikenal dan Dijual di Eropa</h2> Sebelumnya, e Vitara telah lebih dulu dikenalkan di Eropa dalam format full electric dan hybrid. Di luar negeri, model ini dikenal menawarkan efisiensi dan fitur-fitur keselamatan terkini.&nbsp; Jika masuk pasar Indonesia nanti, e Vitara berpotensi bersaing di segmen SUV listrik kompak, bersanding dengan pemain seperti Hyundai Kona Electric, Wuling Cloud EV, atau bahkan pendatang baru dari merek-merek asal Tiongkok. Untuk saat ini, Suzuki tampaknya sedang menyusun strategi. Agar saat e Vitara benar-benar meluncur resmi, mereka sudah siap bukan hanya dari sisi produk, tapi juga dukungan ekosistemnya. "Karena berkaitan dengan harga, booking, dan lain sebagainya, memang belum kami lakukan," tambah Dony. Meski masih sebatas pajangan statis, kehadiran e Vitara menjadi sinyal bahwa Suzuki tidak ingin tertinggal dalam tren elektrifikasi. Dan walau belum ada kepastian soal jadwal rilis resminya, publik setidaknya sudah mendapat gambaran bahwa era mobil listrik Suzuki sudah dimulai, perlahan, namun pasti.

Suzuki e Vitara diperkenalkan di GIIAS 2025, menandai langkah awal Suzuki dalam elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

Mobil Listrik Suzuki e Vitara Tampil Perdana di GIIAS 2025, Suzuki Jelaskan Alasan Belum Dijual di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/iphone-16-3889040200.jpg" alt="Ilustrai iPhone 16. (Apple)" width="100%">
<figcaption>Ilustrai iPhone 16. (Apple)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan alasan iPhone 16 belum dijual di Indonesia. Bahkan, tanda-tanda penjualannya masih belum kelihatan hingga hari ini, Rabu (9/10). Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang mengatakan salah satu alasan iPhone 16 belum masuk di Indonesia karena masa berlaku sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Apple sudah habis. Selain itu, kata Agus, Apple juga dinilai belum mematuhi komitmennya dalam menanamkan seluruh investasinya di dalam negeri. Ia pun menyampaikan, proses perpanjangan sertifikat TKDN sudah berproses. Namun, menurutnya proses itu masih belum selesai karena Pemerintah masih menunggu realisasi investasi tambahan dari Apple yang dinilai kurang sebesar Rp 240 miliar. "Saat ini proses perpanjangan sertifikat TKDN tersebut masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple," kata Agus di Jakarta, ditulis Rabu (9/10). Lebih lanjut, Menperin membeberkan bahwa realisasi investasi Apple saat ini baru tercatat Rp1,48 triliun. Angka tersebut masih relatif kecil dibanding produk-produk yang mereka datangkan ke Indonesia. Selain itu, kata Agus, Apple juga sudah berkomitmen untuk menambah realisasi investasi mencapai Rp 1,71 triliun. Namun, hingga kini hal itu masih belum direalisasikan oleh Apple. "Dari komitmen investasi antara Apple dengan pemerintah adalah Rp1,71 triliun, sehingga masih terdapat gap kekurangan komitmen sekitar Rp240 miliar," bebernya. Ia menyampaikan jika komitmen investasi tersebut direalisasikan, maka Apple akan mendapatkan nilai TKDN 40 persen, sehingga telepon genggam Iphone 16 dan produk-produk Apple yang menggunakan jaringan seluler bisa masuk ke pasar Indonesia. "Ini semuanya atas dasar fairness dan berkeadilan bagi para investor yang sudah memiliki komitmen tinggi untuk menanamkan modal di Indonesia," pungkasnya. Untuk diketahui, dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, penghitungan TKDN dapat dilakukan menggunakan tiga skema. Terdiri dari pembuatan produk di dalam negeri (manufaktur), pembuatan aplikasi di dalam negeri, atau pengembangan inovasi di dalam negeri. Adapun skema yang digunakan Apple adalah melalui skema pengembangan inovasi.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan alasan iPhone 16 belum dijual di Indonesia.

Pemerintah Ungkap Alasan Iphone 16 Belum Dijual di Indonesia

Belum Dijual

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Belum Dijual

Berita Terkini

Viral Lagi, Gamers Mengaku Ditagih Rp 8,9 Juta oleh Bea Cukai, untuk Kiriman Sampel Mouse Gaming yang Belum Dijual

Mobil Listrik Suzuki e Vitara Tampil Perdana di GIIAS 2025, Suzuki Jelaskan Alasan Belum Dijual di Indonesia

Pemerintah Ungkap Alasan Iphone 16 Belum Dijual di Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com